DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 1 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211);

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York, 1969) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
3.Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
9.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
10.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
11.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA KANSELERAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
7.Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
8.Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
9.Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
10.Negara Penerima adalah negara tempat kedudukan Perwakilan.
11.Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.
12.Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja Penata Kanselerai.
13.Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
14.Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Kanselerai untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
15.Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Kanselerai sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Kanselerai baik perorangan atau kelompok di bidang kekanseleraian.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penata Kanselerai termasuk dalam rumpun jabatan politik dan hubungan luar negeri.

Pasal 3

(1)Penata Kanselerai berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang kekanseleraian pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan.
(2)Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1)Jabatan Fungsional Penata Kanselerai merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2)Jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang paling rendah sampai dengan jenjang paling tinggi, terdiri atas:
1. a.Penata Kanselerai Ahli Pertama;
2. b.Penata Kanselerai Ahli Muda; dan
3. c.Penata Kanselerai Ahli Madya.
(3)Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5)Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang menetapkan Angka Kredit.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUB-UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Tugas jabatan Penata Kanselerai yaitu melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Pasal 6

(1)Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
1. a.unsur utama; dan
2. b.unsur penunjang.
(2)Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.kegiatan kekanseleraian; dan
3. c.pengembangan profesi.
(3)Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
1. a.pendidikan, meliputi:
  1. 1.pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
  2. 2.pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang kekanseleraian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  3. 3.pendidikan dan pelatihan prajabatan
2. b.kegiatan kekanseleraian, meliputi:
  1. 1.pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  2. 2.perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  3. 3.pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  4. 4.pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  5. 5.pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kegiatan diplomatik dan konsuler;
  6. 6.manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  7. 7.perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler pada masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja; dan
  8. 8.evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
3. c.pengembangan profesi, meliputi:
  1. 1.pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kekanseleraian;
  2. 2.penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kekanseleraian; dan
  3. 3.penyusunan pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang kekanseleraian.
(4)Unsur penunjang, meliputi:
1. a.keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai;
2. b.keanggotaan dalam tim kepegawaian pada Perwakilan;
3. c.keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan;
4. d.keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan;
5. e.pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang kekanseleraian;
6. f.peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang kekanseleraian;
7. g.keanggotaan dalam organisasi profesi;
8. h.keanggotaan dalam Tim Penilai;
9. i.perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
10. j.perolehan ijazah/gelar lainnya.

BAB V

URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Pasal 7

(1)Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
1. a.Penata Kanselerai Ahli Pertama, meliputi:
  1. 1.mengidentifikasi materi perumusan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  2. 2.mengidentifikasi peraturan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  3. 3.menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  4. 4.mengidentifikasi data rencana strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  5. 5.mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  6. 6.mengkompilasi Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya kegiatan diplomatik dan konsuler;
  7. 7.mengidentifikasi kebutuhan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  8. 8.melakukan proses pencairan kas awal, operasional, dan akhir untuk pelaksanaan kegiatan diplomatik dan konsuler;
  9. 9.menyusun rekapitulasi laporan arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler;
  10. 10.mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  11. 11.menginventarisasi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  12. 12.memantau kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  13. 13.menyusun data dukung penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  14. 14.menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  15. 15.menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  16. 16.menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  17. 17.mengkompilasi dokumen sumber pelaksanaan sistem akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler;
  18. 18.mengidentifikasi dan merekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler;
  19. 19.mengidentifikasi dan merekapitulasi data value added tax Perwakilan;
  20. 20.merekapitulasi dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler ke kas negara;
  21. 21.melakukan estimasi kebutuhan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
  22. 22.mengkompilasi data kurs rupiah dan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
  23. 23.mengidentifikasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  24. 24.menyusun usulan peminjaman dana kas besi Perwakilan;
  25. 25.menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi Perwakilan;
  26. 26.mengidentifikasi dan merekapitulasi kebutuhan persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
  27. 27.merekapitulasi dana titipan pada Perwakilan;
  28. 28.membuat konsep berita keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  29. 29.mendokumentasikan dan melaporkan surat berharga/sertifikat untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  30. 30.mendokumentasikan dan melaporkan dokumen keuangan dan aset Perwakilan;
  31. 31.mendokumentasikan dokumen kepegawaian Perwakilan;
  32. 32.mendokumentasikan dan melaporkan dokumen persuratan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  33. 33.mensupervisi pemeliharaan barang milik negara dan premises (kantor, wisma, dan gedung lainnya) untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  34. 34.menyusun dan melaporkan dokumen terkait kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
  35. 35.mendokumentasikan dan melaporkan dokumen mutasi PNS dari dan ke Perwakilan;
  36. 36.mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
  37. 37.menyusun estimasi kebutuhan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
  38. 38.melakukan koordinasi penyediaan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
  39. 39.menyusun pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
  40. 40.mengumpulkan data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  41. 41.merekapitulasi data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  42. 42.menganalisis peraturan penggajian ketenagakerjaan di negara akreditasi dan wilayah kerja perwakilan;
  43. 43.mengumpulkan data keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  44. 44.mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
  45. 45.menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
2. b.Penata Kanselerai Ahli Muda, meliputi:
  1. 1.menganalisis peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  2. 2.menganalisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  3. 3.menganalisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  4. 4.menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  5. 5.menganalisis data rencana strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  6. 6.menganalisis kebutuhan anggaran dan barang milik negara operasional perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  7. 7.menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  8. 8.menyusun konsep awal rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  9. 9.menyusun konsep akhir rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  10. 10.menganalisis kondisi sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  11. 11.menganalisis dan memproyeksi likuiditas dana kegiatan diplomatik dan konsuler;
  12. 12.memverifikasi pencairan kas awal, operasional, dan akhir untuk pelaksanaan kegiatan diplomatik dan konsuler;
  13. 13.menyusun laporan arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler;
  14. 14.menganalisis arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler;
  15. 15.menginventarisasi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  16. 16.mengidentifikasi dan menginventarisasi perubahan kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  17. 17.mengkompilasi dokumen asuransi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  18. 18.mengidentifikasi penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  19. 19.menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  20. 20.menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  21. 21.menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  22. 22.merekonsiliasi data keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  23. 23.mengelola rekening untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  24. 24.memverifikasi rekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler;
  25. 25.mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  26. 26.memverifikasi rekapitulasi data value added tax Perwakilan;
  27. 27.menyusun permohonan pengembalian value added tax Perwakilan;
  28. 28.melakukan koordinasi pengembalian value added tax ke Ministry of Foreign Affairs/instansi terkait di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  29. 29.menganalisis kesesuaian norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dengan kondisi di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  30. 30.menganalisis pemberian izin penggunaan dana kas besi perwakilan;
  31. 31.menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi perwakilan;
  32. 32.memverifikasi rekapitulasi kebutuhan persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
  33. 33.memverifikasi dan melaporkan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
  34. 34.menyusun laporan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
  35. 35.menganalisis dan memverifikasi dana titipan pada Perwakilan;
  36. 36.membuat konsep berita keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  37. 37.mendokumentasikan dan melaporkan surat berharga/sertifikat untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  38. 38.mendokumentasikan dan melaporkan dokumen keuangan dan aset Perwakilan;
  39. 39.mendokumentasikan dokumen kepegawaian Perwakilan;
  40. 40.mendokumentasikan dan melaporkan dokumen persuratan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  41. 41.mensupervisi pemeliharaan barang milik negara dan premises (kantor, wisma, dan gedung lainnya) untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  42. 42.menyusun dan melaporkan dokumen terkait kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
  43. 43.mendokumentasikan dan melaporkan dokumen mutasi PNS dari dan ke perwakilan;
  44. 44.mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
  45. 45.menyusun estimasi kebutuhan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
  46. 46.melakukan koordinasi penyediaan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
  47. 47.menyusun pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
  48. 48.menganalisis rekapitulasi data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  49. 49.menganalisis profil pegawai setempat Perwakilan;
  50. 50.menelaah hasil pemantauan dan evaluasi keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  51. 51.mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
  52. 52.menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
3. c.Penata Kanselerai Ahli Madya, meliputi:
  1. 1.merumuskan rekomendasi peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  2. 2.merumuskan rancangan mekanisme manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  3. 3.menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  4. 4.menyusun konsep perencanaan strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  5. 5.memverifikasi konsep Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  6. 6.mereviu dokumen rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  7. 7.menyusun konsep akhir rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  8. 8.menyusun rencana pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  9. 9.menyusun konsep rencana induk pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  10. 10.menyusun laporan rekomendasi arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler;
  11. 11.menyusun laporan rekomendasi arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis lainnya;
  12. 12.mengelola dan melakukan pengendalian keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  13. 13.memantau dan menganalisis penyerapan anggaran kegiatan diplomatik dan konsuler;
  14. 14.menyusun rekomendasi strategi manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  15. 15.memverifikasi dan memvalidasi kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  16. 16.menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  17. 17.menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  18. 18.menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  19. 19.menyusun laporan akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler;
  20. 20.mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  21. 21.menyusun laporan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler;
  22. 22.memverifikasi matriks kebutuhan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
  23. 23.menganalisis fluktuasi kurs rupiah dan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
  24. 24.melaporkan selisih kurs antara perencanaan anggaran dalam rupiah dengan pelaksanaan anggaran dalam valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
  25. 25.merumuskan strategi tindak lanjut sinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  26. 26.mensinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan dengan peraturan nasional;
  27. 27.menyusun rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan berdasarkan peraturan nasional;
  28. 28.menyusun konsep pemberian izin penggunaan dana kas besi Perwakilan;
  29. 29.merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan dana kas besi Perwakilan;
  30. 30.menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi Perwakilan;
  31. 31.menyusun konsep pengajuan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
  32. 32.memverifikasi dan melaporkan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
  33. 33.menyusun rekomendasi ketentuan dan kebijakan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
  34. 34.menyusun laporan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
  35. 35.menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana titipan pada perwakilan;
  36. 36.mengidentifikasi dan menganalisis peraturan ketenagakerjaan di negara akreditasi dan wilayah kerja perwakilan;
  37. 37.menyusun dan melaporkan rekomendasi ketentuan terkait hak dan kewajiban PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di perwakilan;
  38. 38.mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di perwakilan;
  39. 39.menyusun laporan dan rekomendasi biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
  40. 40.menyusun matriks usulan penetapan struktur penghasilan pegawai setempat Perwakilan;
  41. 41.menyusun rekomendasi peningkatan kinerja keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  42. 42.menyusun laporan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
  43. 43.mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
  44. 44.menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
(2)Penata Kanselerai yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Penata Kanselerai yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Pasal 8

Hasil kerja tugas jabatan bagi Penata Kanselerai sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a.Penata Kanselerai Ahli Pertama, meliputi:
1. 1.naskah materi perumusan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
2. 2.naskah materi peraturan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
3. 3.rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
4. 4.berkas data rencana strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
5. 5.daftar kebutuhan anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
6. 6.berkas kompilasi Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya kegiatan diplomatik dan konsuler;
7. 7.daftar kebutuhan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
8. 8.dokumen pencairan kas untuk pelaksanaan kegiatan diplomatik dan konsuler;
9. 9.dokumen rekapitulasi laporan arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler;
10. 10.daftar rekapitulasi kebutuhan pengadaan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
11. 11.laporan inventarisasi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
12. 12.laporan kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
13. 13.dokumen data dukung penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
14. 14.laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
15. 15.laporan pertanggungjawaban keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
16. 16.dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
17. 17.berkas kompilasi dokumen sumber pelaksanaan sistem akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler;
18. 18.berkas rekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler;
19. 19.berkas rekapitulasi data value added tax Perwakilan;
20. 20.dokumen surat transfer/SSBP/NTPN penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler;
21. 21.dokumen matriks kebutuhan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
22. 22.daftar historis kurs rupiah dan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
23. 23.daftar kebutuhan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
24. 24.konsep usulan peminjaman dana kas besi Perwakilan;
25. 25.laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi Perwakilan;
26. 26.berkas rekapitulasi kebutuhan persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
27. 27.berkas rekapitulasi dana titipan pada Perwakilan;
28. 28.konsep berita keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
29. 29.laporan tata kelola surat berharga/sertifikat untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
30. 30.laporan tata kelola dokumen keuangan dan aset Perwakilan;
31. 31.dokumen kepegawaian Perwakilan;
32. 32.laporan tata kelola dokumen persuratan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
33. 33.laporan supervisi pemeliharaan barang milik negara dan premises (kantor, wisma, dan gedung lainnya) untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
34. 34.laporan penatalaksanaan kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
35. 35.dokumen mutasi PNS dari dan ke Perwakilan;
36. 36.laporan penilaian kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
37. 37.daftar kebutuhan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
38. 38.dokumen penatalaksanaan penyediaan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
39. 39.dokumen pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
40. 40.dokumen data biaya hidup wilayah akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
41. 41.dokumen rekapitulasi data biaya hidup wilayah akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
42. 42.laporan hasil analisis peraturan penggajian ketenagakerjaan di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
43. 43.dokumen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
44. 44.laporan tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
45. 45.konsep dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
b.Penata Kanselerai Ahli Muda, sebagai berikut:
1. 1.laporan analisis peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
2. 2.laporan analisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
3. 3.laporan analisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
4. 4.rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
5. 5.laporan analisis data rencana strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
6. 6.laporan analisis kebutuhan anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
7. 7.konsep Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
8. 8.konsep awal rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
9. 9.konsep akhir rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
10. 10.laporan analisis kondisi sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
11. 11.laporan analisis dan proyeksi likuiditas dana kegiatan diplomatik dan konsuler;
12. 12.dokumen pencairan kas untuk pelaksanaan kegiatan diplomatik dan konsuler yang telah diverifikasi;
13. 13.laporan arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler;
14. 14.laporan analisis arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler;
15. 15.laporan inventarisasi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
16. 16.laporan perubahan kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
17. 17.dokumen asuransi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
18. 18.daftar barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler yang akan dihapuskan;
19. 19.laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
20. 20.laporan pertanggungjawaban keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
21. 21.dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
22. 22.dokumen berita acara rekonsiliasi data keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
23. 23.laporan pengelolaan rekening untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
24. 24.dokumen rekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler yang telah diverifikasi;
25. 25.laporan analisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
26. 26.dokumen rekapitulasi data value added tax Perwakilan yang telah diverifikasi;
27. 27.dokumen permohonan pengembalian value added tax Perwakilan;
28. 28.dokumen konfirmasi pengembalian value added tax ke Ministry of Foreign Affairs/instansi terkait di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
29. 29.laporan analisis kesesuaian norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dengan kondisi di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
30. 30.laporan analisis pemberian izin penggunaan dana kas besi Perwakilan;
31. 31.laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi perwakilan;
32. 32.laporan rekapitulasi kebutuhan persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler yang telah diverifikasi;
33. 33.laporan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
34. 34.laporan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
35. 35.laporan analisis dana titipan pada Perwakilan yang telah diverifikasi;
36. 36.konsep berita keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
37. 37.laporan tata kelola surat berharga/sertifikat untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
38. 38.laporan tata kelola dokumen keuangan dan aset Perwakilan;
39. 39.dokumen kepegawaian Perwakilan;
40. 40.laporan tata kelola dokumen persuratan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
41. 41.laporan supervisi pemeliharaan barang milik negara dan premises (kantor, wisma, dan gedung lainnya) untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
42. 42.laporan penatalaksanaan kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
43. 43.dokumen mutasi PNS dari dan ke Perwakilan;
44. 44.laporan penilaian kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
45. 45.daftar kebutuhan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
46. 46.dokumen penatalaksanaan penyediaan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
47. 47.dokumen pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik dan konsuler;
48. 48.laporan analisis biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja perwakilan;
49. 49.laporan analisis profil pegawai setempat Perwakilan;
50. 50.laporan hasil telaah varian target dibandingkan dengan realisasi keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
51. 51.laporan tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
52. 52.konsep dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
c.Penata Kanselerai Ahli Madya, sebagai berikut:
1. 1.rekomendasi peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
2. 2.rancangan mekanisme manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
3. 3.rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
4. 4.konsep rencana strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
5. 5.dokumen Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler yang telah diverifikasi;
6. 6.laporan reviu dokumen rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
7. 7.konsep akhir rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
8. 8.konsep rencana pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
9. 9.konsep rencana induk pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
10. 10.laporan rekomendasi arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler;
11. 11.laporan rekomendasi arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis lainnya;
12. 12.laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
13. 13.laporan pemantauan dan analisis penyerapan anggaran kegiatan diplomatik dan konsuler;
14. 14.rekomendasi strategi manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
15. 15.laporan kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler yang telah diverifikasi dan divalidasi;
16. 16.laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
17. 17.laporan pertanggungjawaban keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
18. 18.dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
19. 19.laporan akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler;
20. 20.laporan analisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
21. 21.laporan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler;
22. 22.dokumen matriks kebutuhan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler yang telah diverifikasi;
23. 23.laporan analisis fluktuasi kurs rupiah dan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
24. 24.laporan selisih kurs antara perencanaan anggaran dalam rupiah dengan pelaksanaan anggaran dalam valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler;
25. 25.dokumen rumusan strategi sinkronisasi atas norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja perwakilan;
26. 26.laporan hasil sinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan dengan peraturan nasional;
27. 27.rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan berdasarkan peraturan nasional;
28. 28.konsep berita pemberian izin penggunaan dana kas besi Perwakilan;
29. 29.rekomendasi kebijakan pengelolaan dana Kas Besi Perwakilan;
30. 30.laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi Perwakilan;
31. 31.konsep pengajuan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
32. 32.laporan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler yang telah diverifikasi;
33. 33.rekomendasi ketentuan dan kebijakan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
34. 34.laporan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler;
35. 35.laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana titipan pada Perwakilan;
36. 36.laporan analisis peraturan ketenagakerjaan di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
37. 37.rekomendasi ketentuan terkait hak dan kewajiban PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
38. 38.laporan penilaian kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan;
39. 39.laporan dan rekomendasi biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan;
40. 40.dokumen matriks usulan penetapan struktur penghasilan pegawai setempat Perwakilan;
41. 41.rekomendasi peningkatan kinerja keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
42. 42.laporan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
43. 43.laporan tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler; dan
44. 44.konsep dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Kanselerai yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Penata Kanselerai yang berada satu tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

a.Penata Kanselerai yang melaksanakan tugas Penata Kanselerai yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
b.Penata Kanselerai yang melaksanakan tugas Penata Kanselerai yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2019