DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maros

regulasi_utama

Ringkasan

PENGELOLAAN AIR TANAH.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan di Kabupaten Maros, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tersebut diatas, perlu pengaturan Pengelolaan Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859; SALINAN | 2
6.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 | 3 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17.Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
18.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2012 tentang Penghematan Pengggunaan Air Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
19.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas | 4 otonomi daerah dn Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Maros.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan di Bidang Pertambangan dan Energi.
7.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang diberi kewenangan di Bidang Pertambangan dan Energi.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD bidang perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan di bidang perizinan.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD bidang lingkungan hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan di bidang lingkungan hidup.
10.Badan adalah suatu usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11.Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
12.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau bantuan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah.
14.Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
15.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
16.Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan lingkungan geologi dan cara terdapatnya, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
17.Pengambilan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya.
18.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
19.Pengelolaan air tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air tanah.
20.Pengelolaan sumber air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber air dan pendayagunaan sumber air.
21.Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah atau untuk berbagai kepentingan. | 5
22.Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
23.Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
24.Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
25.Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer dalam menggunkan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi.
26.Sumur pasak adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada akuifer dangkal.
27.Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian untuk mengambil air tanah pada akuifer dangkal.
28.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air dari akuifer tertentu. 29 Sumur imbuh adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer.
30.Penurapan mata air adalah kegiatan mempertinggi permukaan mata air, menampung dan atau melakukan pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya tanpa mengubah bentuk alamiah/cara pemunculan mata air.
31.Izin pengeboran eksplorasi air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksplorasi air tanah dalam rangka penyelidikan atau peneli- tian.
32.Izin pengeboran eksploitasi air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksploitasi untuk mengambil air tanah.
33.Izin penurapan adalah izin untuk melakukan pembuatan konstruksi bangunan penurapan.
34.Izin pengambilan air tanah adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali, serta mata air.
35.Izin usaha perusahaan pengeboran air tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada Badan.
36.Izin juru bor air tanah adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah.
37.Meter air adalah alat ukur yang telah tertera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
38.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
39.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
40.Konservasi sumber air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. | 6

BAB II

ASAS, TUJUAN, DASAR, DAN HAK

Pasal 1

Pengelolaaan air tanah berasaskan :

a.kemanfaatan;
b.keadilan;
c.kelestarian;
d.keseimbangan;
e.keterpaduan;
f.keserasian;
g.partisipasif.
h.akuntabilitas; dan
i.transparansi.

Pasal 2

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

(1)Pengelolaan air tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
(2)Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Cekungan Air Tanah Pangkajene seluas 2229 km² melintasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.
(3)Kewenangan Kabupaten pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah yang berada dalam batas wilayah kabupaten.
(4)Kewenangan pengelolaan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
(2)Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
(3)| 7

BAB III

WEWENANG

Pasal 5

(1)Kewenangan Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
1. a.menyelenggarakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah;
2. b.menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah;
3. c.melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
4. d.mengatur dan memberikan izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengeboran eksploitasi air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan, izin pengambilan air mata air dan izin pengusahaan air tanah;
5. e.mengatur dan memberikan izin juru bor, izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
6. f.menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah;
7. g.mengelola sistem informasi air tanah;
8. h.mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan oleh satuan kerja dibidang perizinan.
(4)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) berkoordinasi dengan satuan kerja terkait dan/ atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Kegiatan inventarisasi air tanah untuk menentukan :
1. a.sebaran cekungan air tanah;
2. b.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.karakteristik akuifer;
4. d.potensi air tanah;
5. e.perencanaan pengelolaan air tanah;
6. f.pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
7. g.upaya konservasi air tanah.
(2)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah.
(3)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(4)Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. | 8

Pasal 7

(1)Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga :
1. a.kelestarian;
2. b.kesinambungan ketersediaan;
3. c.daya dukung lingkungan;
4. d.fungsi air tanah, dan
5. e.keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
(2)Konservasi air tanah dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
1. a.penentuan zona konservasi air tanah;
2. b.perlindungan dan pelestarian air tanah;
3. c.pengendalian pengambilan air tanah;
4. d.pengawetan air tanah;
5. e.pemulihan air tanah;
6. f.pengendalian pencemaran air tanah;
7. g.pengendalian kerusakan air tanah.
(3)Konservasi air tanah menjadi salah satu pertimbangan pendayagunaan air tanah.

Pasal 8

1) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf b ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air tanah beserta lingkungan keberadaanya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan baik oleh alam maupun manusia. 2) Perlindungan dan pelestarian sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

a.pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
b.pengendalian pemanfaatan air tanah;
c.pengisian air pada sumber air tanah;
d.perlindungan sumber air tanah dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air tanah;
e.pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
f.pengaturan daerah sempadan sumber air tanah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.rehabilitasi hutan dan lahan;
h.pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan. | 9

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat sejalan dengan perkembangan di Kabupaten Maros, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tersebut diatas, perlu pengaturan Pengelolaan Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859; SALINAN | 2
6.Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 | 3 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17.Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;
18.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2012 tentang Penghematan Pengggunaan Air Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
19.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 1989 Nomor 6);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS dan BUPATI MAROS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maros.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Maros sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas | 4 otonomi daerah dn Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Maros.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwaklan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
6.Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan di Bidang Pertambangan dan Energi.
7.Kepala Dinas adalah kepala dinas yang diberi kewenangan di Bidang Pertambangan dan Energi.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD bidang perizinan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan di bidang perizinan.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD bidang lingkungan hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan di bidang lingkungan hidup.
10.Badan adalah suatu usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11.Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini adalah air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
12.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau bantuan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
13.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah.
14.Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis.
15.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
16.Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang bertalian dengan lingkungan geologi dan cara terdapatnya, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
17.Pengambilan air adalah pengambilan dan atau penggunaan air oleh para pengambil air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya.
18.Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasilguna dan berdayaguna.
19.Pengelolaan air tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air tanah.
20.Pengelolaan sumber air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber air dan pendayagunaan sumber air.
21.Dewatering adalah kegiatan pengontrolan air untuk kepentingan mengeringkan areal penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah atau untuk berbagai kepentingan. | 5
22.Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
23.Hak Guna Pakai Air adalah hak untuk memperoleh dan memakai air.
24.Hak Guna Usaha Air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air.
25.Sumur bor adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada satu atau lebih akuifer dalam menggunkan konstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 inchi.
26.Sumur pasak adalah sumur yang dibuat dengan cara pengeboran untuk mengambil air tanah pada akuifer dangkal.
27.Sumur gali adalah sumur yang dibuat dengan cara penggalian untuk mengambil air tanah pada akuifer dangkal.
28.Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air dari akuifer tertentu. 29 Sumur imbuh adalah sumur yang digunakan untuk usaha penambahan cadangan air tanah dengan cara memasukkan air ke dalam akuifer.
30.Penurapan mata air adalah kegiatan mempertinggi permukaan mata air, menampung dan atau melakukan pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya tanpa mengubah bentuk alamiah/cara pemunculan mata air.
31.Izin pengeboran eksplorasi air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksplorasi air tanah dalam rangka penyelidikan atau peneli- tian.
32.Izin pengeboran eksploitasi air tanah adalah izin untuk melakukan pengeboran eksploitasi untuk mengambil air tanah.
33.Izin penurapan adalah izin untuk melakukan pembuatan konstruksi bangunan penurapan.
34.Izin pengambilan air tanah adalah izin pengambilan dan atau penggunaan air tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali, serta mata air.
35.Izin usaha perusahaan pengeboran air tanah adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air tanah yang diberikan kepada Badan.
36.Izin juru bor air tanah adalah izin untuk menjalankan mesin bor dalam rangka pengeboran air tanah.
37.Meter air adalah alat ukur yang telah tertera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan air tanah.
38.Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
39.Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan pengelolaan air tanah.
40.Konservasi sumber air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. | 6

BAB II

ASAS, TUJUAN, DASAR, DAN HAK

Pasal 1

Pengelolaaan air tanah berasaskan :

a.kemanfaatan;
b.keadilan;
c.kelestarian;
d.keseimbangan;
e.keterpaduan;
f.keserasian;
g.partisipasif.
h.akuntabilitas; dan
i.transparansi.

Pasal 2

Pengelolaan air tanah diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

(1)Pengelolaan air tanah didasarkan pada satuan wilayah cekungan air tanah.
(2)Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Cekungan Air Tanah Pangkajene seluas 2229 km² melintasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep.
(3)Kewenangan Kabupaten pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah yang berada dalam batas wilayah kabupaten.
(4)Kewenangan pengelolaan air tanah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1)Hak atas air tanah merupakan hak guna air tanah yang terdiri dari hak guna pakai dan hak guna usaha air.
(2)Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.
(3)| 7

BAB III

WEWENANG

Pasal 5

(1)Kewenangan Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
1. a.menyelenggarakan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah;
2. b.menetapkan dan mengelola kawasan lindung air tanah;
3. c.melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
4. d.mengatur dan memberikan izin pengeboran eksplorasi air tanah, izin pengeboran eksploitasi air tanah, izin pengambilan air tanah, izin penurapan, izin pengambilan air mata air dan izin pengusahaan air tanah;
5. e.mengatur dan memberikan izin juru bor, izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah;
6. f.menetapkan dan mengatur jaringan sumur pantau air tanah;
7. g.mengelola sistem informasi air tanah;
8. h.mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan oleh satuan kerja dibidang perizinan.
(4)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) berkoordinasi dengan satuan kerja terkait dan/ atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Kegiatan inventarisasi air tanah untuk menentukan :
1. a.sebaran cekungan air tanah;
2. b.daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
3. c.karakteristik akuifer;
4. d.potensi air tanah;
5. e.perencanaan pengelolaan air tanah;
6. f.pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
7. g.upaya konservasi air tanah.
(2)Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan rencana atau pola induk pengembangan terpadu air tanah.
(3)Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
(4)Semua data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum. | 8

Pasal 7

(1)Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga :
1. a.kelestarian;
2. b.kesinambungan ketersediaan;
3. c.daya dukung lingkungan;
4. d.fungsi air tanah, dan
5. e.keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
(2)Konservasi air tanah dilakukan sekurang-kurangnya melalui :
1. a.penentuan zona konservasi air tanah;
2. b.perlindungan dan pelestarian air tanah;
3. c.pengendalian pengambilan air tanah;
4. d.pengawetan air tanah;
5. e.pemulihan air tanah;
6. f.pengendalian pencemaran air tanah;
7. g.pengendalian kerusakan air tanah.
(3)Konservasi air tanah menjadi salah satu pertimbangan pendayagunaan air tanah.

Pasal 8

a.pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
b.pengendalian pemanfaatan air tanah;
c.pengisian air pada sumber air tanah;
d.perlindungan sumber air tanah dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air tanah;
e.pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
f.pengaturan daerah sempadan sumber air tanah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g.rehabilitasi hutan dan lahan;
h.pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. 3) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan. | 9

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1986

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (22)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2012

Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2011

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2012

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/10/MEM/2000

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 1986

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2010