DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2007

Nomor: 25
Tahun: 2007
Ditetapkan: 19 Juli 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia; mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 2 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA ASING UNTUK MENJADI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI Dl INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.
2.Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
4.Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
5.Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk Universitas/lnstitut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademi.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
7.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
8.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 2

Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi terdiri atas warga negara asing yang berada di luar negeri atau yang berada di Indonesia.

Pasal 3

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia meliputi:

a.memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia;
b.memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;
c.diterima oleh perguruan tinggi sebagai mahasiswa;
d.memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal;
e.memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan
f.mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan perguruan tinggi yang dituju. 3

Pasal 4

(1)Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi meliputi:
1. a.melamar langsung kepada perguruan tinggi yang dituju; dan/atau
2. b.mengikuti test masuk perguruan tinggi; dan
3. c.mengurus izin belajar ke Direktorat Jenderal.
(2)Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan Sekretariat Jenderal berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal.

Pasal 5

(1)Warga negara asing yang berada di luar negeri dan diterima di perguruan tinggi mengurus visa ke Perwakilan Republik Indonesia tempat yang bersangkutan berdomisili/tinggal dengan menggunakan surat keterangan atau pernyataan diterima pada perguruan tinggi di Indonesia.
(2)Warga negara asing yang sudah berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan diterima di perguruan tinggi mengurus izin tinggal sesuai peraturan perundang- undangan dengan menggunakan izin belajar dari Direkorat Jenderal.

Pasal 6

Warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di perguruan tinggi yang diikuti dan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi.

Pasal 7

(1)Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia berdomisili/tinggal, wajib memberitahukan setiap visa yang diberikan kepada Direktorat Jenderal dengan tembusan Sekretariat Jenderal.
(2)Instansi pemberi izin tinggal wajib memberitahukan setiap izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia kepada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia dinyatakan tidak berlaku. 4

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2007 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD. BAMBANG SUDIBYO Salinan sesuai dengan aslinya Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum II, TTD. Bambang Haryadi, S.H. NIP 131597936

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 2 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR BAGI WARGA NEGARA ASING UNTUK MENJADI MAHASISWA PADA PERGURUAN TINGGI Dl INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.
2.Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
3.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
4.Sekretariat Jenderal adalah Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
5.Pimpinan perguruan tinggi adalah Rektor untuk Universitas/lnstitut, Ketua untuk Sekolah Tinggi, dan Direktur untuk Politeknik/Akademi.
6.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
7.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
8.Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 2

Warga negara asing yang dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi terdiri atas warga negara asing yang berada di luar negeri atau yang berada di Indonesia.

Pasal 3

Persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia meliputi:

a.memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia;
b.memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi;
c.diterima oleh perguruan tinggi sebagai mahasiswa;
d.memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal;
e.memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan
f.mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan perguruan tinggi yang dituju. 3

Pasal 4

(1)Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi meliputi:
1. a.melamar langsung kepada perguruan tinggi yang dituju; dan/atau
2. b.mengikuti test masuk perguruan tinggi; dan
3. c.mengurus izin belajar ke Direktorat Jenderal.
(2)Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikeluarkan Sekretariat Jenderal berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal.

Pasal 5

(1)Warga negara asing yang berada di luar negeri dan diterima di perguruan tinggi mengurus visa ke Perwakilan Republik Indonesia tempat yang bersangkutan berdomisili/tinggal dengan menggunakan surat keterangan atau pernyataan diterima pada perguruan tinggi di Indonesia.
(2)Warga negara asing yang sudah berada di wilayah Negara Republik Indonesia dan diterima di perguruan tinggi mengurus izin tinggal sesuai peraturan perundang- undangan dengan menggunakan izin belajar dari Direkorat Jenderal.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia berdomisili/tinggal, wajib memberitahukan setiap visa yang diberikan kepada Direktorat Jenderal dengan tembusan Sekretariat Jenderal.
(2)Instansi pemberi izin tinggal wajib memberitahukan setiap izin tinggal yang diberikan kepada warga negara asing yang belajar pada perguruan tinggi di Indonesia kepada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal.

Pasal 8

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016