DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2009

Nomor: 6
Tahun: 2009
Ditetapkan: 2 Februari 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
6.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3052/M.PAN/11/2008 tanggal 5 November 2008; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
(2)LPPKS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LPPKS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPPKS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah; 3
b.pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah;
c.fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi kepala sekolah;
d.evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi kepala sekolah; serta
e.pelaksanaan urusan administrasi LPPKS.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPPKS terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Seksi Program dan Informasi;
d.Seksi Peningkatan Kompetensi;
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPPKS.
(2)Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program serta pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah.
(3)Seksi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan, peningkatan kompetensi, dan evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional widyaiswara dan/ atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh anggota kelompok jabatan fungsional.
(4)Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

4 LOKASI

Pasal 7

LPPKS berlokasi di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 8

(1)Kepala LPPKS adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, LPPKS berkoordinasi dengan unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan instansi lain yang terkait.

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPKS dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja;
c.menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya lembaga pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 2
4.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5.Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;
6.Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007; Memperhatikan: Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/3052/M.PAN/11/2008 tanggal 5 November 2008; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional di bidang pengembangan dan pemberdayaan kepala sekolah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
(2)LPPKS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

LPPKS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LPPKS menyelenggarakan fungsi:

a.penyusunan program penyiapan, pengembangan, dan pemberdayaan kepala sekolah; 3
b.pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah;
c.fasilitasi dan pelaksanaan penyiapan dan peningkatan kompetensi kepala sekolah;
d.evaluasi program dan fasilitasi peningkatan kompetensi kepala sekolah; serta
e.pelaksanaan urusan administrasi LPPKS.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

LPPKS terdiri atas:

a.Kepala;
b.Subbagian Umum;
c.Seksi Program dan Informasi;
d.Seksi Peningkatan Kompetensi;
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan LPPKS.
(2)Seksi Program dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program serta pengelolaan data dan informasi mutu dan kompetensi kepala sekolah.
(3)Seksi Peningkatan Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan, peningkatan kompetensi, dan evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah dan kepala sekolah.

Pasal 6

(1)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional widyaiswara dan/ atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh anggota kelompok jabatan fungsional.
(4)Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III

4 LOKASI

Pasal 7

LPPKS berlokasi di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 8

(1)Kepala LPPKS adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan LPPKS dalam melaksanakan tugasnya wajib:

a.menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
b.melaksanakan akuntabilitas kinerja;
c.menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara berjenjang.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 89 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 89 Tahun 2018