Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo. BAB V KETENTUANPENUTUP PasaI6 Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Goron pada tanggal _ 'Z Diundangkan-di Gorontalo pada tanggal 27 Besom or 2018 SEKRETARIS~C\rSI GORONTAW, DARDADARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALOTAHUN 2018 NOMOR 59 2018 KARO HUKUM KABAN ASISTEN SEKDA WAGUB LAMPlRAN NOM OR TANGGAL TENTANG PF'PATURAN GUBERNUR GORONTALO ~TAHUN 2018 27 Desember 2018 RENCANAAKSIDAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019- 2022 DAFTARISI Daftar lsi ii Daftar Tabel........................................................ iii .naftar ..Ga mbar v BAB I PEND AHUL UAN ...........•.....•..........................•...•...•...•...•....•.....•.•..•. 1-1 A. Latar Belakang 1-1 B. Maksud dan Tujuan 1-4 C. Landasan Hukum 1-5 D. Ruang Lingkup RAD 1-7 E. Sistematika RAD PUG 1-8 BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI GORONTALO 11-1 A. Kondisi Geografis dan Demografis 11-1 B. Kondisi Kesejahteraan Sosial .. 11-6 DAB III PROSES PENYUSUNAN RAD A. Institusionalisasi 111-1 B. Partisipasi -111-7 BAB IV ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI GORONTALO A. Kemajuan Pembangunan Manusia Berbasis Gender IV-1 B. Kelembagaan Pelaksana PUG IV-6 C. Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang IV-I0 D. Permasalahan Gender Di Berbagai Bidang IV-42 BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN, RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PROVINSI GORONTALO A. Strategi Percepatan PUG V-I B. Kebijakan Pembangunan ResponsifGender V-3 C.Rancangan Program dan Kegiatan V-5 BAB VI KAIDAH PELAKSANMN DAFTARISI Dafta r Isi ij Dafta r T abel iii DaCtar Gam bar v BAB I PENDAHULUAN ..........•.....................................•............................. 1-1 A. Latar Belakang 1-1 B. Maksud dan Tujuan 1-4 C. Landasan Hukum 1-5 D. Ruang Lingkup RAD 1-7 E. Sistematika RAD PUG 1-8 BAB II GAMBARAN UMUM PROVINSI GORONTALO 11-1 A. Kondisi Geografis dan Demografis 11-1 B. Kondisi Kesej ahteraan Sosial 11-6 BAB III PROSES PENYUSUNAN RAD A. Institusionalisasi 111-1 B. Partisipasi 111-7 BAB IV ANALISIS SITUASI PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI GORONTALO A. Kemajuan Pembangunan Manusia Berbasis Gender IV-1 B. Kelembagaan Pelaksaana PUG IV-6 C. Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang IV-10 D. Permasalahan Gender Di Berbagai Bidang IV-42 BAB V STRA TEGI, KEBIJAKAN, RENCANA AKSI PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG) PROVINSI GORONTALO A. Strategi Percepatan PUG V-1 B. Kebijakan Pembangunan Responsif Gender V-3 C.Rancangan Program dan Kegiatan V-5 BAB VI KAIDAH PElAKSANAAN TabeI4.18. TabeI4.19. TabeI4.20. TabeI4.21. TabeI4.22. TabeI4.23. TabeI4.24. Tabel4.25. TabeI4.26. TabeI4.27. Tabel4.28. TabeI4.29. TabeI4.30. TabeI4.31. TabeI4.32. TabeI4.33. Tabel4.34. TabeI4.35. TabeI4.36. TabeI4.37. TabeI4.38. TabeI4.39. TabeI4.40. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan . Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Perceraian . Jumlah Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 . Jumlah Jaksa di Kejaksaan Negeri Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 . Jumlah Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Gorontalo Tahun 2013 -2017 . Jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 . Jumlah Polisi di Provinsi Gorontalo . Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2017 . Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Klasifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Kelompok Petani Hutan Pengelola Guia Semut Tahun 2018 . Kinerja Jalan dan Jembatan di Provinsi Gorontalo . Banyaknya Kendaraan Bermotor menurut Wilayah Samsat dan Jenis Kendaraan di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Banyaknya Kapal dan Penumpang menurut Pelabuhan di Provinsi Gorontalo . Jumlah Pesawat dan Penumpang melalui Bandar Udara Jalaludin menurut Bulan di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 .... Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Atap Terluas Tempat Tinggal Tahun 2017 . Persentase Rumah tangga menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Dinding Terluas Tempat Tinggal Tahun 2017 . IV-23 IV-24 IV-25 IV-25 IV-26 IV-26 IV-26 IV-27 IV-29 IV-29 IV-30 IV -31 IV-32 IV-32 IV-33 IV-34 IV-36 IV-38 IV-39 IV-39 IV-40 IV-41 IV-41 Tabe14.41. Tabe15.1 Persentase Rumahtangga menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Tempat Tinggal Tahun Tahun 2017 . Rencana Program dan Indikasi Kegiatan Dalam Rangka Peningkatan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Provinsi Gorontalo Tahun 2019-2023 . IV-42 V-5 TabeI2.1 Tabel2.2 Tabel2.3 Tabel2.4 Tabel2.5 TabeI2.6 Tabel2.7 Tabel2.8 Tabel4.1. Tabel4.2. TabeI4.3. TabeI4.4. Tabel4.5. TabeI4.6. Tabel4.7. TabeI4.8. TabeI4.9. TabeI4.10. Tabel4.11. TabeI4.12. TabeI4.13. DAFTAR TABEL Pembagian wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo . Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kota di Provinsi Gorontalo 2017 . Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kota di Provinsi Gorontalo 20 17 . Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo Menurut Usia Tahun 2017 Perkembangan Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo Tahun 2013 - 20 17 . Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Provinsi Gorontalo Tahun 2013-20 17 . Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 . Perkembangan Pengeluaran per Kapita Provinsi Gorontalo Tahun 2013 - 20 17 . Perkembangan Indikator Komposit IPG Provinsi Gorontalo Tahun 2013-20 17 . Perkembangan Indikator Komposit IDG Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 . Persentase Penduduk Usia 4-6 Tahun yang Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Seko1ah Tahun Ajaran 2016/2017 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 7-12 Tahun, 13-15 Tahun, dan 16-18 Tahun Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLT A Tahun 2013-2017 . Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan SD, SLTP dan SLTA Tahun 2013-2017 . Angka Melek Huruf . Tingkat Pendidikan Penduduk Goronta10 Tahun 2017 . Angka Melanjutkan Tahun 2013-2017 . Cakupan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 . Cakupan Kunjungan Ibu Hamil Kl dan K4 Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 . Cakupan Imunisasi Tetanus Toxoid pada Ibu Hamil di Provinsi Gorontalo Tahun 2013-20 17 . Jumlah Penderita HIV/AIDs Provinsi Gorontalo Tahun 2013- 2017 . II-2 II-3 II-4 II-6 II-9 II-lO II-II II-I2 IV-3 IV-5 IV-12 IV-13 IV-14 IV-14 IV-15 IV-16 IV-16 IV-17 IV-17 IV-18 IV-I8 Tabe14.14. Tabel4.15. Tabe14.16. Tabel4.17. Peserta Keluarga Berencana (KB) AktifMenurut Jenis Kontrasepsi Jumlah Peserta Provinsi Gorontalo Tahun 2013-20 17 . Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga . Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk . Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk . IV-19 IV-20 IV-21 IV-22 SEKDA WAGUB Gambar2.1 Gambar2.2 Gambar2.3 Gambar2.4 Gambar2.5 Gambar2.6 Gambar 2.7 Gambar2.8 Gambar2.9 Gambar4.1. Gambar4.2. DAFTARGAMBAR Peta Provinsi Gorontal0 . Piramida Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 . Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 (jiwa/km2) •••••••••••••••••••••••••••• Perkembangan rPM Provinsi Gorontalo Tahun 2013-2017 . Posisi Capaian IPM Provinsi Gorontalo Dibandingkan dengan Provinsi Lainnya di Sulawesi Tahun 2017 . Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017 . Grafik Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017 . Grafik Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017 . Grafik Pengeluaran Per Kapita Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Lain di Sulawesi Tahun 2017 . Capaian Luas Panen dan Produksi Jagung Tahun 2009-2016 . Capaian Luas Panen dan Produksi Padi Tahun 2009-2016 . II-I II-4 II-5 II-7 II-8 II-9 II-lO II-12 II-13 rV-35 IV-35 BABI PENDAHULUAN A. Latar Belakang World Bank, mencatat setidaknya terdapat tiga hal penting dalam menggapai kesetaraan gender yaitu hukum, akses dan aspirasi. Kesetaraan diartikan secara berbeda-beda apabila dikaitkan dengan konteks pembangunan. World Bank mendefiniskan kesetaraan gender sebagai kesetaraan di bidang hukum, kesempatan (termasuk kesetaraan upah keIja, kesetaraan akses terhadap sumber daya manusia, dan sumber-sumber produktif lainnya yang memperluas kesempatan) dan aspirasi (untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pembangunan). Jadi kesetaraan gender bukan sebagai kesetaraan atas apa yang dihasilkan. Hal ini didasarkan pada dua alasan yaitu: (l) tiap-tiap budaya dan masyarakat dapat mengambil jalan yang berbeda dalam upaya mereka mencapai kesetaraan gender dan (2) kesetaraan secara implisit berarti kebebasan bagi perempuan dan laki-Iaki untuk memilih peran dan akibat-akibat yang berbeda (atau serupa) yang disesuaikan menurut pilihan-pilihan dan tujuan-tujuan mereka sendiri.t World Bank dalam bukunya Engendering Development, menjelaskan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan menjalankan pemerintahan secara efektif. Penelitian yang dilakukan oleh World Bank - bekerjasama dengan Oxford University- menunjukkan bahwa disparitas gender yang besar lebih banyak teIjadi kepada Negara berkembang. Ketimpangan gender lebih banyak disebabkan oleh tidak meratanya pendapatan masyarakat yang berakar dari kesenjangan kapasitas antara laki-laki dan perempUaI12. Ketidaksetaraan gender yang sangat merugikan kemanusiaan dan menghambat prospek pembangunan negara menjadi landasan bagi tindakan Laporan Penelitian Kebijakan Responsif Gender, 2 World Bank and Oxford Universi~. Engendering Development; Through Gender Equality in Rights, Resources, and Voice; Oxford UniversIty Press. 2000. 1-1 privat dan publik untuk meningkatkan kesetaraan gender. Negara memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan baik perempuan maupun laki-Iaki. Dengan melaksanakan peran ini, negara mendapatkan manfaat sosial yang besar dalam kaitannya dengan peningkatan status perempuan dan anak perempuan baik secara absolut maupun relatif. Aksi publik terutama penting karena institusi sosial dan hukum yang mempertahankan ketidaksetaraan gender luar biasa sulit, atau bahkan tidak mungkin, diubah oleh individual secara sendiri-sendiri. Kegagalan-kegagalan dalam pasar berarti tidak cukupnya informasi tentang produktifitas perempuan dalam pasar tenaga kerja (karena perempuan menghabiskan lebih banyak waktu kerja dalam aktifitas domestik atau karena pasar tenaga kerja tidak ada atau tidak dikembangkan). Hal ini jelas-jelas menjadi hambatan memperbaiki efektifitas institusi kemasyarakatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi telah secara luas diterima sebagai elemen kunci setiap strategi pembangunan jangka panjang. Namun kesuksesan penerapan strategi ini tidak menjamin kesetaraan gender. Untuk meningkatkan kesetaraan gender, kebijakan untuk melakukan perubahan institusi dan pembangunan ekonomi perlu memperhatikan dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hak, sumber daya, dan aspirasi. Dibutuhkan kebijakan dan program yang proaktif untuk memperbaiki ketidaksetaraan yang telah lama berlangsung antara perempuan dan laki-Iaki. Bukti yang ada telah memberi cukup dasar bagi diterapkannya tiga langkah strategis untuk meningkatkan kesetaraan gender. Upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui sebuah strategi yang disebut PUG. Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana dirumuskan dalam Instruksi Presiden (lnpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-Iaki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang 1-2 kehidupan serta pembangunan. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. PUG dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat terwujud. Harapannya Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, serta dengan adanya kendaH dan manfaat untuk perempuan. Amanat penyelenggaraan PUG juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011 mengamanatkan : (l) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD; (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui analisis gender. Makin berkembangnya berbagai isu kesenjangan gender dan diskriminasi pada sebagaian masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo Pemerintah bermaksud untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) sebagai kerangka dan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan responsive gender. RAD PUG akan memberikan arahan bagi seluruh stakeholders untuk melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam mencapai kesetaraan dan keadilan gender agar lebih fokus, efektif, sistematik, terukur dan berkelanjutan. B. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo adalah memberikan pedoman 1-3 kepada Organisasi Perangkat Daerag dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dan penyusunan program dan kegiatan responsif gender. Tujuan Penyusunan Rencana Aksi Daerab Pengarusutamaan Gender adalab sebagai berikut:
1.Menggambarkan analisis situasi kesenjangan gender dalam pembangunan.
2.Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan indikatif sebagai upaya pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarab untuk menjamin agarperempuan dan laki-Iakimemperoleh akses,partisipasi,mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
C. Landasan Hukum Landasan hukum dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Gorontalo adalab sebagai berikut :
1.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumab Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 4419;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5.Undang-Undang Nomor 13 tabun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006 Nomor 64, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tabun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 1-4 Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Pedagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4635);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLA TOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960 );
10.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
11.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
12.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13.Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
15.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
1-5
16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge101aan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pe1ayanan Minimal (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan da1am Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 5606);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 4818);
21.Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
24.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 1-6 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pe1aksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
D. Ruang Lingkup RAD Lingkup Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender me1iputi:
1.Ana1isis situasi pengarusutamaan gender.
2.Perumusan isu-isu strategis pembangunan gender dalam berbagai bidang pembangunan.
3.Rencana Aksi Daerah berupa tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan indikasi kegiatan pengarusutamaan gender
4.Kaidah Pelaksanaan E. Sistematika RAD PUG
1.BAB I PENDAHULUAN, berisi Latar Belakang,Maksud dan tujuan, Landasan Hukum Ruang Lingkup, Sistematika.
2.BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH, berisi gambaran Kondisi Geografis dan Kondisi Kependudukan
3.BAB III PROSES PENYUSUNAN RAD, berisi institusionalisasi dan partisipasi dalam penyusunan RAD.
4.BAB IV ANALISIS SITUASI, Kemajuan Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Kelembagaan Pelaksaana PUG, Kemajuan Pembangunan Gender di Berbagai Bidang, dan Permasa1ahan Gender Di Berbagai Bidang
5.BAB V STRATEGI, KEBIJAKAN, RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PROVINSI GORONTALO berisi strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
6.BAB VI berisi KAIDAH PELAKSANAAN 1-7 BABII GAMBARAN UMUM PROVINSI GORONTALO A. Kondisi Geografis dan Demografis
1.Karakteristik Lokasi dan Wilayah Provinsi Gorontalo mempunyai wilayah di sebagian wilayah utara Pulau Sulawesi. Provinsi Gorontalo secara resmi menjadi provinsi sejak tanggal 16 Februari
2001. Secara geografis Provinsi Gorontalo terletak antara 0,190 - 1,150 Lintang Utara dan 121,230 - 123,430 Bujur Timur. Letak Gorontalo diapit oleh Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Timur dan Barat, sedangkan di sebelah Utara dan Selatan diapit oleh Laut Sulawesi dan Teluk Tomini. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Gorontalo memiliki batas-batas sebagai berikut: o Sebelah Utara : Laut Sulawesi. o Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Utara. o Sebelah Selatan : Teluk Tomini. o Sebelah Barat : Provinsi Sulawesi Tengah. + .. ~-----~il(ln ,)'umber: Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018 Gambar 21Peta Provinsi Gorontao 11-1 Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 12.435 km2. Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sebesar 0,63 persen. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 1 (satu) kota, yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo. Kabupaten Pohuwato merupakan wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas area sebesar 35,83 persen, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo sebesar 0,53 persen. Secara administrasi, Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Masing-masing wilayah administrasi tersebut terbagi lagi menjadi beberapa wilayah administrasi di bawahnya yaitu kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tahun 2017, Provinsi Gorontalo terdiri dari 77 kecamatan dan 733 desa/ kelurahan. Tabel2.1 Pembagian wilayah Administrasi Provinsi Gorontalo No. KabupatenIKota Ibukota Kecamatan Desa Keluraban
1.Pohuwato Mansa 13 101 3
2.Boalemo Tilamuta 7 86 -
3.Gorontalo Limboto 19 191 14
4.Bone Bolango Suwawa 18 160 5 Gorontalo Kwandang 11 123 - 5.
Utara
6.Kota Gorontalo Gorontalo 9 - 50 Jumlah 77 661 72 Sumber : Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018.
Kondisi Demografis Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo dari tahun 2015 hingga 2017 terlihat terus mengalami peningkatan. Berdasarkan angka proyeksi penduduk 2017, jumlah penduduk Provinsi Gorontalo sebanyak 1.168.190 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,61 persen dari tahun 2010. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2017 mencapai 1,51 persen. Kabupaten Gorontalo merupakan 11-2 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Gorontalo, akan tetapi laju pertumbuhan tertinggi terdapat di Kabupaten Boalemo. Tabel2.2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kota di Provinsi Gorontalo 2017 g Jumlah Penduduk Laju Pertumbubao No KabupatenIKota Penduduk 2015 2016 20t7 1010:.201 2016-201'7 I. BoaJemo 149.832 154.008 158.333 2,86 2,81
2.Gorontalo 370.441 372.856 374.923 0,69 0,55
3.Pohuwato 146.896 150.385 153.991 2,5 2,~
4.Bone Bolango 153.166 155.238 157.186 1,41 1,25
5.Gorontalo Utara 110.700 111.824 112.975 1,1 1,03
6.Kota Gorontalo 202.202 206.454 210.782 2,2 2,1 ProvlDsi Goronblo 1.133.23, 1.150.765 1.168.190 1,61 1,51 Sumber: Buku Provinsi Goron/alo dalam An!oka 2018 Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka dapat diketahui bahwa di Provinsi Gorontalo memiliki jumlah penduduk laki-laki yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Penduduk usia produktif yang terdapat di Provinsi Gorontalo juga turut mendominasi pada komposisi penduduknya. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 100,38 dengan jumlah laki-Iaki sebanyak 585.210 jiwa dan perempuan sebanyak 582.290 jiwa.
11-3 70-7.1 6fl-6.1 50-5.1 40-/1:1 30-3'1 20-21 10-11 04 60000.0 .0 200oo.Co 400(0.0 6. 00.0 -L i-Ia' .Perem an Sumber: Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018 Gambar 2.2 Piramida Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Tabel2.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kota di Provinsi Gorontalo 2017 Sex RatioJumlah Perempuan Jumlah Penduduk Laki-Laki 5 .220 )5. )5 II 103.584 10 .198 2017 585.210 582.980 1.168.190 100,38 2016 576.482 574.283 1.150.765 100,38 2 IS 2014 2013 550.004 )47.986 I.097.990 100,37 Tingkat kepadatan penduduk Provinsi GorontaJo pada tahun 2017 sebesar 94 jiwalkm2. Jika dilihat kepadatan pada tingkat kabupatenlkota, maka Kota GorontaJo merupakan kota tingkat kepadatan penduduk tertinggi yaitu 11-4 sebesar 3.196 jiwaJkm2, sedangkan kepadatan terendah di Kabupaten Puhowato sebesar 35 jiWaJkm2. Berikut merupakan grafik kepadatan pen dud uk di wilayah Provinsi Gorontalo. 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0- 91 175 35 83 53 3196 Boalemo Gorontalo Pohuwato Bone Gorontalo Kota Bolango Utara Gorontalo -- KabupatenfKota __ Provinsi Gorontalo Sumber : Buku Provinsi Gorontalo dalam Angka 2018 Gambar 2.3 Tingkat Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 (jiwa/km2) Dilihat dari komposisi penduduk menurut usia, diketahui bahwa jumlah usia produktif di Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebanyak 789.909 jiwa, sedangkan usia non produktif sebanyak 392.398 jiwa. Jika diIihat dari perspektif gender maka terlihat bahwa jumIah penduduk usia produktif laki-Iaki (395.104 jiwa) Iebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif perempuan (394.805 jiwa). Hal tersebut juga selaras dengan keadaan jumlah penduduk usia non produktif dimana jumIah penduduk usia non prodUk-tif laki-Iaki (190.106 jiwa) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk usia non produktif perempuan (188.175). Secara rinci jumIah penduduk Provinsi Gorontalo menurut kategori usia disajikan pada tabel berikut. 11-5 Tabel2.4 Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo Menurut Usia Tahun 2017 5-9 10-1 15- 9 2 -24 )- 9 - 4 3)- 9 40-44 45-49 ( - ))-59 -64 65-6 - 4 75+ B. Kondisi Kesejahteraan Sosial
1.Indeks Pembangunan Manusia (lPM) lndeks Pembangunan Manusia (lPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup Iayak.
rPM Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan. Pada tabun 2013 rPM Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 64,70; kemlldian tems meningkat pada taImn-tahun berikutnya hingga pada talmn 2017 menjadi 67,0 l. Capaian nilai rPM Provinsi Gorontalo lebih rendah dari capaian rPM Nasional. Selain itll, kondisi capaian !PM Provinsi Gorontalo selaras dengan 11-6 capaian rPM Nasional yang juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut : 72,00 70,81 71,00 69,55 70,18 •••• 70,00 68,90 • 68,31 •69,00 • 68,00 ••• 67,00 •••• 66,00 • • 67,01 65,00 • 65,86 66,29 • 64,00 64,70 65,17 63,00 62,00 61,00 2013 2014 2015 2016 2017 •••••• Goronta 10 •••••• Nasional Sumber : BPS Nasional. 2018 Gambar 2.4 Perkembangan IPM Provinsi Gorontalo Tabun 2013-2017 Peningkatan rPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Sehingga, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu terus mendorong peningkatan rPM. Peningkatan rPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi). Capaian Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 sebesar 67,01. Angka tersebut merupakan yang terendah kedua di antara Provinsi lain di Sulawesi. Capaian tertinggi IPM di Sulawesi adalah di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 71,66 sedangkan yang terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat yaitu 64,30. Secara rinci terlihat pada gambar berikut. 11-7 74,00 72,00 70.00 68,00 66,00 64,00 62,00 60,00 #~ ~ 5 .,.", "',". "," , '"'" «JY,'.3 'W,,'U" 817,265 100 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018 3 Kepemiikan Akta Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta percerman.
1.Akta Kelahiran Akta kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.
IV-21 Provinsi Gorontalo yang memiliki akta kelahiran sebesar 408,887 jiwa, diantaranya 207,058 jiwa laki-Iaki dan 201,829 Jlwa perempuan, sedangkan 742,764 penduduk tidak mempunyal akta kelahiran. Bila dilihat berdasarkan wilayah maka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pohuwato paling tinggi yaitu 39,02 persen sedangkan kabupaten paling rendah, yaitu 32.04 persen. Perkembangan selengkapnya pada tabel sebagai berikut : TabeI4.17. Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk KEPEMILlKAN AKT A KELAHIRAN JUMLAH % KABUPATEN/KOTA AVA IlELUl'I1 PENDUD KEPEMIL LK PR Jrn LK PR JLIJ UK IKAN KAB. GORONTALO 66,760 66,530 133,290 129,586 127,458 257,044 390,334 34.15 KAB. BOALEMO 27,460 25,857 53,317 45,421 43,875 89,296 142,613 37.39 KAB.llONE BOLANGO 25,788 25,350 51,138 54,618 53,843 108,461 159,599 32.()4 KAB. POHUW ATO 28,286 26,599 54,885 43,210 42,570 85,780 140,665 39.02 KJlli. GOJ l I':)) 1\11 2013 449 I().:I 19276 46~ 287115 755495 " '- - . Dauan rusal LUI, Jika dilihat penduduk USIa 15 tahun keatas menurut kegiatan selama seminggu berdasarkan jenis kelamin menunjukan. Penduduk yang bekerja lebih banyak laki-Iaki dibandingkan dengan perempuan, penduduk laki-Iaki yang bekerja sebanyak 64,09%, sedangkan perempuan sebanyak IV-27 35,91%. Sementara itu untuk prosentase penduduk 15 tahun ke atas sebagai pengangguran lebih besar laki-Iaki dibandingkan dengan perempuan, meskipun jika dilihat dari persentase tidak terpaut cukup banyak. Pengguran laki-Iaki tahun 2017 sebesar 55,60% dan perempuan sebesar 44,40%. Sementara itu untuk jumlah kategori bukan angkatan kerja jumlahnya cukup besar yaitu sebanyak 845.564 orang terdiri dari penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Tingkat Partisipasi Angkatan KerJa (TPAK) di Provinsi Gorontalo tahun 2017 menunjukan ketimpangan antara laki-Iaki dan perempuan. TPAK men!,'Ukur besarnya partisipasi angkatan keIja dalam dunia keIja . TPAK dapat digunakan sebagai indicator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan keIja yang tersedia. TPAK laki-Iaki di Provinsi Gorontalo sebesar 83,07, sedangkan TPAK perempuan sebesar 46,71 kondisi ini menunjukan kesempatan keIja yang tersedia lebih banyak untuk laki-Iaki dan perempuan bagi penduduk usia kerja. Sementara itu untuk Tingkat Pengangguran Terbuka lebih banyak perempuan dibandingkan laki-Iaki. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. TPT Laki- laki Provinsi Gorontalo tahun 2017 sebesar sebesar 3,74%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 3 orang merupakan pengengguran. Sedangkan untuk TPT Perempuan sebesar 5,24% artinya artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan keIja) sebanyak 5 orang merupakan pengengguran. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : IV-28 TabeI4.26. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Jems Kegl3tan utama LaKl- l"erempuan JUmlan Angkatan Ke~ia BekeJja 336 ISS 305 524316 Pengangguran 13038 10412 23450 Bukan Angkatan Kerja Sekolah 33732 426S9 76421 Mcngurus Rumah 19542 172 360 191902 Lainnya 17S46 11629 29475 Jmnlah/Total 420 425395 S45564 Tingkat Partislpasi Angkatan Kerja (TPAK) 83,07 46,71 64,78 Tmgkal Pengungguran 374 524 428 Terbuka(TPT) Smuber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018 Jumlah penduduk USia 15 tahun keatas yang bekerja sebagian besar merupakan tamatan sekolall dasar dan belum pemah sekolah. Untuk tamatan sekolah dasar sebesar 28,72% dan tidak atau belum pemah sekolah sebesar 25,89%. Sementara itu untuk penduduk dengan tingkat pendidikan diploma tau universitas yang bekerja hanya sebesar 11,89%. Namun jika dilihat tingkat pendidikan pengangguran sebesar terbesar adalah tamatan SMA sebesar 30,85%, SMA Kejuruan 29,60% dan Diploma/universitas 12,40%. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang cukup baik justru menduduki proporsi terbesar dati jmnlah pengangguran di Provinsi Gorontalo. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: TabeI4.27. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Pendidikan Tertin22i An~katan Kerja Bukan No. Jumlah Angkatan yang Ditamatkan Bekerja Pengangguran Kerja I TidakIBelulll Pemah 135735 1675 137410 65342 2 Sekolah Dasar 150954 245S 153052 70803 3 Sekolah Menengah 69857 2232 72 089 82492 4 Sekolah Mcnengah Alas 73030 7235 80265 51792 5 Sekolah Mcncngah Alas 32747 6942 39689 18 166 Kejuruan IV-29 Angkatan. Kerja No. PendidikanTertin yang Ditamatkan Bekerja Pengangguran Jumlah Bukan Angkatan Kerja Sumba: Badan ?usa!. S\a1is\iX PrOVinsl Ooron\a\o, N\S Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dilihat dari lapangan usaha utama menunjukan palingbesar bekeIja di sektor lapangan pertanian, kehutanan, perkebunan dan perikanan yaitu sebesar 173.899 (33,17%), untuk laki-laki yang bekeIja pada sektor tersebut sebesar 133.921 (39,86%) dan perempuan sebesar 39.978 (21,23%) sedangkan yang terkecil bekeIja di sektor industri yaitu sebesar 41.673 orang (7,95%). Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : TabeI4.28. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurnt Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo, 2017 Lap~nPekerjaan'Utama'" . ""I.;aki-Laki Perempuan Jumlah
1.Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan 133 921 39 97~ 173899 Perikanan
2.~ndus\ri 24 S'1d \6 '19' 4\6'13
3.Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi 4144C 5773C 99 17(
4.Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan 434H 67823 11\ 233 Perorangan
5.Lainnya 9236t 5975 98341 Jumlah 336011 188305 5243le - . .- -- - . oauan ru:saL . , £V 10 Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama terbesar bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 189.439 orang, terbagi atas laki-Iaki sebesar 111.344 orang dan perempuan sebesar 78.095 orang. Sedangkan paling sedikit merupakan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar yaitu sebesar 17.633 orang terbagi atas laki-Iaki sebesar 15.605 orang dan perempuan sebesar 2.028 orang. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
TabeI4.29. Jumlab Penduduk Berumur 15 Tabun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Vtama dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorootalo Tabuo 2017 2 tidak tetaplburuh tak 57440 19357 dibayar 3 Berusaha ib.1ntu buruh 15605 2028 tetaplburuh dibayar 4 5 6 Pekerja keluar!/.a/tak dibayar 2) Pencari Kerja Jumlah pencari keIja terdaftar di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 sebesar 25.980 orang, terbagi atas 11.290 laki-Iaki dan 16.643 perempuan. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jika dilihat dari tingkat pendidikan pencari kerja proporsi terbesar adalah tamatan Sekolah Menengah Atas yaitu sebanyak 14,273 orang terbagi atas 6.264 laki-Iaki dan 8.009 perempuan. Perkembangan jumlah pencari keIja terdaftar menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Provinsi Gorontalo selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : IV-31 JumlahLaki-La 2 Menengah 250 3 Men~'Ilp;ahAlas 6264 6 7 6 Universitas 3290 Jumlah2017 I1337 2015 No Tab 14.30. Jumlab Pencari Kerja Terd ftar menurut ingkat Pend dikan yan Ditamatkan dan Jems Kela in di Provinsi orontalo Ta un 2017 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Peneari Kerja Terdaftar di Provinsi Gorontalo jika dilihat berdasarlan kelompok umur menunjukan proporsi peneari kerja terbanyak adalah kelompok umur 20-29 tahun yaitu sebesar 13.720 orang terbagi atas 5.927 laki-Iaki dan 7.793 perempuan. Sedangkan paling keeil adalah kelompor umur 55+ yaitu sebesar 48 orang terbagi atas 31 laki-Iaki dan 17 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : Tabe14.31. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Gorontalo Tabun 2017 Kelompok Vmur Laki-Laki Perempuan Jumlah 10-14 40 36 76 15 - 19 3317 3866 7183 20 - 29 5927 7793 13720 30- 44 1804 2765 4569 45- 54 218 166 384 55+ 31 17 48 JumlahfTotal2017 11337 14643 25980 2016 7616 I1313 18929 2015 10833 15093 25926 2014 9997 14928 24925 Kelompok Vmur Laki-Laki Perempuan Jumlah 2013 10 307 Swnber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018 15057 IV-32 Jumlah pencari keIja terdaftar menurut klasifikasi jabatan menunjukan minat pencari keIja terbesar baik laki-Iaki maupun perempuan adalah pada jabatan tenaga tata usaha dan sejenisnya yaitu sebanyak 7.933 orang, sedangkan paling kecil adalah pada jabatan tenaga usaha pertanian, peri kanan, petemakan, dan perkebunan yaitu sebanyak 1.452 orang terbagi atas 616 laki- laki dan 836 perempuan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : TabeI4.32. Jumlab Pencari Kerja Terdaftar menu rut Klasifikasi Jabatan dan Jenis Kelamin di Proviosi Gorootalo Tabuo 2017 s No. Klasifikasi Jabatan Laki-Laki Perempuan Jumlab 1 Tenaga KeI]al>roteslOnal, 1 977 2087 4064 Teknisi, dan yang s~ienis 2 Tenaga Kepemlmpman dan 1 853 3836 568 -=- rHmnrZUTo 6 Bidang Infrastruktur a. Kondisi Jalan Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Kondisi ini dikarenakan jalan memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lain. Jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wiJayah. Pada Tahun 2017, panjang jalan di Provinsi 00rontal0 mencapai 5.652,54 kilometer. Panjang jalan tersebut dibagi berdasarkan tingkat kewenangan pembinaan, jalan kabupatenlkota merupakan bagian terbesar, yaitu 4.305,08 kilometer atau 76,16% dari total panjang jalan di Provinsi Oorontalo. Sedangkan untuk jalan negara dan jalan provinsi masing-masing 748,60 kilometer dan 598,86 kilometer atau 13,24% untuk jalan negara dan 10,11 % untuk j alan provinsi. J ika dirinci menurut jenis permukaan, jalan beraspal memiliki komposisi paling besar dibandingkanjenis pennukaan lainnya. Pada Tahun 2017, panjang jalan beraspal sebesar 52,62% dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dengan jenis pennukaan kerikil dan tanah masing-masing sebesar 24,88% dan 22,0 I%. Kondisi jalan di Provinsi Oorontolo, sebesar 56,12% panjang jalan di Provinsi Oorontalo berada dalam kondisi baik, sebesar 12,13 persen IV-36 dalam kondisi sedang, sebesar 10,75% dalam kondisi rusak, dan sisanya sebesar 20,99% dalam kondisi rusak berat. Kondisi jalan rusak dan rusak berat masih cukup tinggi di Provinsi Gorontalo, hal tersebut perlu mendapat perhatian mengingat jalan merupakan satu satu komponen infrastruktur penting sebagai penghubung antar layanan, baik layanan kesehatan, pendidikan, perkonomian serta layanan penting lainnya. Perkembangan kondisi jalan di Provinsi Gorontalo selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : Sumber: BPS Gambar 4.7. Kondisi Jalan di Provinsi Gorontalo Dilihat menurut tingkat kewenangan, jalan negara dan kabupaten/kota secara umum berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari besamya komposisi kondisi baik yang relatif besar dibandingkan kondisi yang lain. Sedangkan jalan provinsi secara umum berada pada kondisi rusak berat. Hal tersebut dapat dilihat dari besamya komposisi kondisi rusak berat yang relatif besar dibandingkan kondisi yang lain. Panjang jalan dibawah kewenangan pemerintah negara yang memiliki kondisi baik sebesar 84,01 %, kondisi sedang sebesar 12,53 %, kondisi rusak sebesar 1,87 %, dan yang berada dalam kondisi rusak berat sebesar 1,59 %. Jalan provinsi dengan kondisi baik sebesar 80,49 %, IV-37 kondisi sedang sebesar 6,08 %, kondisi rusak sebesar 7,55 %, dan sebesar 5,87 % dalam kondisi rusak berat. SeJanjutnya, panjang jalan kabupatenJkota dengan kondisi baik sebesar 47,88 %, sedangkan kondisi sedang dan rusak masing-masing sebesar 12,91 % dan 12,74 %, sisanya berada dalam kondisi rusak berat sebesar 26,47 %. Peningkatan panjang jalan dan jembatan di Provinsi Gorontalo selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : TabeI4.35. Kinerja Jalan dan Jembatan di Provinsi Gorontalo 3,4 I 525M477,85 MI 9,5 M Indi "ator "nerJ8o.
b.Kondisi Fasilitas Perhubungan Jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo menunjukan peningkatan dari ke tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, namun di tahun 2017 menunjukan penurunan. Jenis kendaran yang paling banyak berdasarkan data dan Samsat tahun 2017 adalah mobil penumpang yaitu sebanyak 14.778 unit kondisi ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 22.989 unit.
Jumlah Bus di Provinsi Gorontal0 sebanyak 168 bus, kondisi ini menurun tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 742 unit. Sementara itu untuk sepeda motor sebanyak 231.608 unit, jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 298.575 unit. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pad a tabel sebagai berikut : IV-38 TabeI4.36. Banyaknya Kendaraan Bermotor menurut Wilayah Samsat dan Jenis Kendaraan di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 14778 2017 Mobil Bus Mobil Se eda No. Wilayah Samsat Mobil Khusus Penumpanll Penumpanll Barang Motor BoaIemo 710 8 1018 20006 22 60 Provinsi Gorontalo memiliki 4 pelabuhan yaitu Gorontalo, Kwandang, Tilamuta, dan Anggrek. Tahun 2017 jumlah total kapal dari keempat pelabuhan tersebut mencapai 2.627 unit, jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu jika dilihat dari jumlah penumpang naik dan turun juga menunjukan peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : TabeI4.37. Banyaknya Kapal dan Penumpang menurut Pelabuhan di Provinsi Gorontalo Pel abuh an Ka al Penumpang Naik Turun Gorontalo IV-39 Jumlah pesawat yang melalui Bandara Jalaludin Tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dikarenakan meningkatnya minat masyarakat menggunakan pesawat terbang. Jumlah pesawat diberangkatkan dari Bandara Jalaludin tahun 2017 sebanyak 3.430 unit dan tiba sebanyak 3.433 unit. Sementara itu jika dilihat dari jumlah penumpang yang berangkat sebanyak 332.787 orang dan penumpang tiba sebanyak 331.376 orang perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: TabeI4.38. Jumlah Pesawat dan Penumpang melalui Bandar Udara Jalaludin menurut Bulan di Provinsi Gorontalo Tahun 2017 No. Bulan Pesawat Penumpang Berangkat Tiba Berangkat Tiba 1 Januari 260 261 22966 24356 2 Februari 220 220 20706 20798 3 Maret 236 236 25810 25688 4 April 251 251 28892 26938 5 Mei 263 269 28916 30295 6 Juni 218 214 26651 20957 7 Juli 285 285 30936 34l7I 8 Agustus 366 367 27019 29376 9 September 325 324 27933 27 164 10 Oktober 335 335 28533 29201 11 November 329 329 31643 30782 12 Desember 342 342 32782 31650 Jumlab 2017 3430 3433 332787 331376 2016 2750 2747 288011 285410 2015 2451 2455 240024 242500 2014 1900 1900 202451 201 950 2013 2016 2013 221874 217974
c.Perumahan dan Permukiman Persentase rumah tinggal di Provinsi Gorontalo dilihat dari Jenis ataR terluas tempat tinggal tahun 2017 menunjukan paling banyak penduduk menggunakan atap sengyaitu sebesar 92,33%, sementara itupaling kecil menggunakan atap beton yaitu sebesarO,16%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
KABAN ASISTEN SEKDA WAGUB TabeI4.39. Persentase Rumah Tangga menurut KabupatenlKota dan Jenis Atap Terluas Tempat Tinggal Tahun 2017 Jems Amp 1ermas No Kabupaten/Kota Beton Genteng Ka)'U Seng juk/Rumbia Sirap I Boalemo 0 0,53 0,16 1l1l,19 11,12 2 lioronlalo 0 2,56 3,1 lJl,72 2,62 3 Pohuwalo ° 2,01l 2,2 116,03 ~ 4 Bone Bolango 0 0,43 0,57 97,65 1,35 5 Goronlalo Ulara 0 1,02 0,71 93,02 5,24 6 Kola lioronlalo 0,86 2,29 0,22 96,62 0 Provmsi 0,16 1,74 1,47 92,33 4,29 Gorontalo 2017 2016 0,42 L17 0,03 93,28 3,76 2015 0,48 1,04 0,06 90,39 6,89 • UUUUIl l~U:'Ul r LVIO Persentase rumah tangga dilihat berdasarkan jenis dinding terluas menunjukan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Gorontalo tahun 2017 menggunakan dinding tembok yaitu sebesar 72,36%, dan paling kecil menggunakan dinding lainnya yaitu sebesar 0,03%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : TabeI4.40. Persentase Rumah tangga menurut KabupatenfKota dan Jenis Dinding Terluas Tempat Tinggal Tahun 2017 NO. l~dln/K.ota lembok. Kayu tlambu ~Lamnya 1 Boalemo 52,72 38,6 8,69 0 2 Goronlalo 70,1l8 13,21 15,9 0 3 Pohuwalo 57,35 41,71 0,94 0 4 Bone Bolango 90,14 4,5 5,36 0 5 Goronlalo Utara 66,67 18,99 14,05 0.29 6 KOla Gorontalo 90,10 7,57 2,33 0 Provinsl lioronlalo 2017 72,36 18,73 8,87 0,03 2016 70,71 20,33 1l,63 0,56 2015 67.88 20,8 10.53 0,79 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2018 IV-41 I ! Persentase rumah tangga di Provinsi Gorontalo berdasarkan luas lantai tempat tinggal, paling ban yak adalah menempati luas lantai 50-99 m2. Sedangkan paling sedikit menempati luas lantai ertanian ../ ../ v v v Pengembangan Utama dan Pelaku Usaha SDM Pertanian Pertanian program Pengembangan Usaha Ekonoml LJPMD-KC v V' v v Vi' Pengembangan Masyarakat Miskin Ekonomi V-16 No Bidang Program Rencana Aksi Pelaksana Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Produktif Masyarakat Miskin Program Pemblnaan Enonomi. Sosial l)mas Penanaman 0/ 0/ .~ 0/ Pengembangan Budaya. dan Mental Spiritual Modal. ESDM dan Masyarakat di bagi warga transmigrasi Transmigrasi Kawasan Transmigrasi Program Pentngkatan Akses Permodalan Dinas Koperasi. 7 7 0/ 0/ 0/ Pengembangan dan Efektivitas Pembiayaan bagi UKM. Koperasi dan KUKM Perindustrian dan UKM Perdagangan Program Pengembangan Industry V 0/ -;;' v Pengembangan kerajinan daerah. Industri Kedl Menengah -Program Pelatihan pengolahan gula semut Dmas Lingkungan 7 0/ 0/ 0/ Pengembangan pada kelompok tani hutan Hidup dan Hasil Hutan Kehutanan Bukan Kayu pada Desa Sekitar Hutan Program Jumlah masyarakat yang dibina 7 v v 0/ 0/ Pembinaan dan dan ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan V-17 No Bidang Program Rencana Aksi Pelaksana Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 Sampah melalUl Program 3R 0/ 0/ 0/ 0/ v 6 Bidang Politik. Hukum Program Kegiatan penyuluhan bagi ibu Dimos PPPA 0/ 0/ v 0/ 0/ dan Pengambilan Peningkatan rumah tangga dalam Keputusan peran serta dan membangun keluarga sejahtera kesetaraan Keglatan bimbingan mana)emen 0/ 0/ -/ -/ v jender dalam usaha bagi perempuan dalam pembangunan mengelola usaha Kegiatan pameran hasH karya v v 0/ vi vi perempuan di bidang pembangunan Program l'erumusan kebi)akan Dimos PPPA -7 0/ 0/ keserasian peningkatan peran dan posisi kebijakan perempuan di bidang politik dan peningkatan jabatan pub/ik kualitas Anak Pelaksanaan soslahsasi yang vi -/ -/ -/ v dan Perempuan terkait dengan kesetaraan gender. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program Fasilitasl soslalisasl peraturan ~agian Hukum -/ v 0/ vi Penataan perundang-undangan Peraturan Perundang- undangan I Bidang Perlindungan Program Pelatihan bagl pelatih (T01 ) Dimos PPl'A 7 0/ -/ Perempuan dan Anak Peningkatan SDM pelayanan dan Kualitas Hidup pendampingan korban KDRT V-iS No Bidang Program Rencana Aksi Pelaksana Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 dan Penyusunan S1Stemperlindungan ,; Perlindungan bagi perempuan Perempuan Sosialisaslslstem pencatatan dan ../,; ,; ,; pelaporan KDRT penyusunan profil perlindungan ,; ../ ,; perempuan lansia dan cacat t-asilitaslupaya perlindungan ,; ../ ,; ../ ,; perempuan terhadap tindak kekerasan Pendampmgan. pelayanan Hukum Terpadu lJaglan Hukum ,; ,; ,; Layanan, dan Melalui Sidang Itsbat Nikah Penyelenggaraa Mobile n Bantuan Hukum 8 Bidang Intrastruktur Program Rehabilitasl/pemenharaan )alan DPUPR ,; ,; '" ,; ,; rehabil itasi/pem eliharaan Jalan dan Jembatan Program Penyediaan Rumah Hunian layak Dinas Perumahan ../ ../ ../ v' v' Penyediaan bagi Masyarakat Miskin dan Kawasan Rumah Hunian Permukiman Layak bagi Penyediaan dan rehabilitasl ../ ../ ../ v' ../ masyarakat Rumah Hunian Layak bagi Korban Bencana Alam Provinsi Miskin, Korban dan dampak pembangunan Bencana Provinsi dan Provinsi dampak V-19 No Bidang Program Pembangunan Provinsi ogram Pengembangan Kinerja Air Minum Sanitasi rogram Penataan Administrasi Kependudukan Reneana Aksi pencatatan slpll Pelaksaria Tahun RUSLI HABIBIE