DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015

Nomor: 119/M-DAG/PER/12/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kctcntuan ekspor produk pertarnbangan haslt a.Menimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBUK INDONE-S.lA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PER/\TURAN :ME:-.ITERI PERDAGAN0:\1'1 REPUBUK INDONESIA NOMOR I 19/M-DAG/PER/12i2015 TENTA!\O KET'EN'l'UANEKSPORPRODUKPERTAMBANC.~N HASIL PENGOI.AHAN DAN PEMURNL"J'\ MENTERJ PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ten tang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 ten tang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADEDalam Kerangka Indonesia National Single Window;

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia.
2.Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ a tau Pernurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia yang telah diolah dan/ a tau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian.
3.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4.Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemumian. KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHANDAN PEMURNlAN. TENTANGPERDAGANGANMENTER!PERATURAN MEMUTUSKAN: 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran di Bidang Perdagangan; NomorPerdaganganMenteri18. Peraturan
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M- DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di BidangEkspor;
17.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Peningkatan Nilai Tarnbah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2015; Menetapk.an pemerintahan di yang bidang menteriadalahMenteri Perindustrian menyelenggarakan urusan perindustrian. 14.
5.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izm usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7.Izin Usaha lndustri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan tahapan kegiatan industri untuk pengolahan dan/ atau pemurnian.
8.Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada industri kecil yang melakukan tahapan kegiatan industri untuk pengolahan dan/ atau pemurnian.
9.Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang dilakukan oleh surveyor.
10.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
11.Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan Indonesia National Single Window (INSW)ekspor secara penuh.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 4

(1)Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dan Produk Pertambangan yang belum sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemumian merupakan Produk Pertambangan yang dilarang ekspomya Pasa13 Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemumian dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Pasal 2

(1)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ a tau Pemumian dibatasi.
(2)Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tida.k terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
16.Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
17.Dirjen IKTA adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian.
18.Dirjen ILMATEadalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportrasi dan Elektronika Kernenterian Perindustrian.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.fotokopi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, atau IUI;

Pasal 6

(l} Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang tercantum dalam Lampiran I hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.

(2)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemumian yang tercantum dalam Lampiran II hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(3)Menteri mendelegasikan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimanadimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki IUP Operasi Produksi yang bersertifikat Clear and Clean, IUPK Operasi Produksi yang bersertifikat Clear and Clean, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pernurnian, JUI, atau TDI.

(2)Produk Pertambangan yang dilarang ekspornya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

( 1) Persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

(4)Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(2)Verifikasi a tau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan sebelum muat barang.
(3)Verifikasi a tau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memastikan bahwa Produk Pertambangan yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian.
1. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. c.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan {TDP}; dan
3. d.asli rekomendasi dari Dirjen Minerba.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat data dan/ atau keterangan mengenai pelabuhan muat, jenis, uraian barang, Pos Tarif/HS, dan jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian yang tercantum dalam Lampiran II yang akan diekspor.
(3)Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Persetujuan Ekspor.
1. a.memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
2. b.berpengalaman sebagai Surveyor atas Produk Pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
3. c.memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang/ perwakilan di wilayah Indonesia;
4. d.memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, drafter, analis laboratorium dan geologis;
5. e.memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium sendiri yang terakreditasi dengan peralatan lengkap dan dapat bekerja sama dengan laboratorium lain yang terakreditasi yang sesuai dengan lingkup produk pertambangan; dan
6. f.mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Ekspor.
(2)Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS};
2. b.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.surat keterangan mengenai wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/ perwakilan dan lokasi laboratorium;
5. e.surat keterangan mengenai jenis Produk Pertambangan di wilayah kerja;
6. f.surat keterangan mengenai jenis Produk Pertambangan yang sudah pemah diverifikasi;
7. g.daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH} dan lokasi kerjanya dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 10

(l} Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, eksportir harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.

(2)Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ a tau Pemurnian yang akan diekspor;
2. b.jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang akan diekspor;
3. c.negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
4. d.jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang akan diekspor, mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
5. e.waktu pengapalan dan pelabuhan muat; dan
6. h.bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf e;
7. i.bukti kerjasama pemanfaatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, jika ada kerja sama pemanfaatan laboratorium;
8. j.daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup Produk Pertambangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
9. k.daftar nama pejabat penandatangan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kctcntuan ekspor produk pertarnbangan haslt a.Menimbang MENTER! PERDAGANGAN REPUBUK INDONE-S.lA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PER/\TURAN :ME:-.ITERI PERDAGAN0:\1'1 REPUBUK INDONESIA NOMOR I 19/M-DAG/PER/12i2015 TENTA!\O KET'EN'l'UANEKSPORPRODUKPERTAMBANC.~N HASIL PENGOI.AHAN DAN PEMURNL"J'\ MENTERJ PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ten tang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3291);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 ten tang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
10.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
11.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
14.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor Dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADEDalam Kerangka Indonesia National Single Window;

Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Produk Pertambangan adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia.
2.Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ a tau Pernurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi Indonesia yang telah diolah dan/ a tau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian.
3.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
4.Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemumian. KETENTUAN EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHANDAN PEMURNlAN. TENTANGPERDAGANGANMENTER!PERATURAN MEMUTUSKAN: 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran di Bidang Perdagangan; NomorPerdaganganMenteri18. Peraturan
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012;
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M- DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di BidangEkspor;
17.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 Peningkatan Nilai Tarnbah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2015; Menetapk.an pemerintahan di yang bidang menteriadalahMenteri Perindustrian menyelenggarakan urusan perindustrian. 14.
5.Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izm usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
6.Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
7.Izin Usaha lndustri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin usaha industri yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan tahapan kegiatan industri untuk pengolahan dan/ atau pemurnian.
8.Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diberikan kepada industri kecil yang melakukan tahapan kegiatan industri untuk pengolahan dan/ atau pemurnian.
9.Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang dilakukan oleh surveyor.
10.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
11.Pelabuhan Mandatori adalah pelabuhan yang ditetapkan sebagai pelabuhan penerapan Indonesia National Single Window (INSW)ekspor secara penuh.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Menteri ESDM adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 4

(1)Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dan Produk Pertambangan yang belum sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/atau pemumian merupakan Produk Pertambangan yang dilarang ekspomya Pasa13 Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemumian dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diekspor sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Pasal 2

(1)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ a tau Pemumian dibatasi.
(2)Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian yang dibatasi ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tida.k terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan batasan minimum yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

15.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
16.Dirjen Minerba adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
17.Dirjen IKTA adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian.
18.Dirjen ILMATEadalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportrasi dan Elektronika Kernenterian Perindustrian.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
1. a.fotokopi IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian, atau IUI;

Pasal 6

(2)Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemumian yang tercantum dalam Lampiran II hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah mendapat Persetujuan Ekspor dari Menteri dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis.
(3)Menteri mendelegasikan penerbitan Persetujuan Ekspor sebagaimanadimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

(2)Produk Pertambangan yang dilarang ekspornya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

( 1) Persyaratan untuk mendapatkan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

(4)Menteri memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk menetapkan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(2)Verifikasi a tau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan sebelum muat barang.
(3)Verifikasi a tau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk memastikan bahwa Produk Pertambangan yang akan diekspor telah sesuai dengan batasan minimum pengolahan dan/ atau pemurnian.
1. b.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. c.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan {TDP}; dan
3. d.asli rekomendasi dari Dirjen Minerba.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat data dan/ atau keterangan mengenai pelabuhan muat, jenis, uraian barang, Pos Tarif/HS, dan jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemumian yang tercantum dalam Lampiran II yang akan diekspor.
(3)Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(4)Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Persetujuan Ekspor.
1. a.memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
2. b.berpengalaman sebagai Surveyor atas Produk Pertambangan paling sedikit 5 (lima) tahun;
3. c.memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) kantor cabang/ perwakilan di wilayah Indonesia;
4. d.memiliki tenaga ahli bersertifikat sebagai verifikator, drafter, analis laboratorium dan geologis;
5. e.memiliki paling sedikit 3 (tiga) laboratorium sendiri yang terakreditasi dengan peralatan lengkap dan dapat bekerja sama dengan laboratorium lain yang terakreditasi yang sesuai dengan lingkup produk pertambangan; dan
6. f.mempunyai rekam jejak (track record) yang baik dalam hal pengelolaan kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di bidang Ekspor.
(2)Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis, Surveyor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
1. a.fotokopi Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS};
2. b.fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. c.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. d.surat keterangan mengenai wilayah kerja perusahaan, paling sedikit memuat alamat kantor pusat, kantor cabang/ perwakilan dan lokasi laboratorium;
5. e.surat keterangan mengenai jenis Produk Pertambangan di wilayah kerja;
6. f.surat keterangan mengenai jenis Produk Pertambangan yang sudah pemah diverifikasi;
7. g.daftar tenaga ahli yang dilengkapi dengan Daftar Riwayat Hidup (DRH} dan lokasi kerjanya dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa dan Lampiran IVb yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Pasal 10

(l} Untuk dapat dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis, eksportir harus mengajukan permohonan Verifikasi atau Penelusuran Teknis kepada Surveyor.

(2)Verifikasi atau Penelusuran Teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan mengenai keabsahan administrasi dan wilayah asal Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ a tau Pemurnian yang akan diekspor;
2. b.jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang akan diekspor;
3. c.negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
4. d.jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/ atau Pemurnian yang akan diekspor, mencakup Nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
5. e.waktu pengapalan dan pelabuhan muat; dan
6. h.bukti kepemilikan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1} huruf e;
7. i.bukti kerjasama pemanfaatan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, jika ada kerja sama pemanfaatan laboratorium;
8. j.daftar peralatan lengkap laboratorium sesuai dengan lingkup Produk Pertambangan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
9. k.daftar nama pejabat penandatangan LS, contoh tanda tangan dan contoh cap perusahaan dengan menggunakan bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2014