DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018

Nomor: 68
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Juni 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan Metrologi Legal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya; 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/ 10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/ M-DAG / PER/ 11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/ 10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/ M-DAG/ PER/ 12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/ 2 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/ M-DAG/ PER/7/ 2016 tentang Izin Pembuatan Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199); 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
3.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
4.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
5.Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
6.Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk -5 membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
7.Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
8.Penjustiran adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
9.Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
10.Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
11.UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
13.Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
14.Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
15.Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

Pasal 2

(1)Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
1. a.Pemeriksaan;
2. b.Pengujian; dan
3. c.pembubuhan tanda Tera.
(2)Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
(3)Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
(4)Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 3

(1)Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
1. a.UTTP produksi dalam negeri; dan
2. b.UTTP asal impor.
(2)Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
(3)Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
1. a.habis masa berlaku tanda sahnya;
2. b.tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
3. c.dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
4. d.penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
(4)Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -7

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
1. a.UPT atau UML;
2. b.laboratorium lain;
3. c.tempat UTTP Terpasang Tetap;
4. d.gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
5. e.lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
(2)Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
1. a.UPT atau UML;
2. b.laboratorium lain;
3. c.tempat UTTP Terpasang Tetap;
4. d.tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML; atau
5. e.tempat UTTP terpakai.
(3)Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada.
(2)Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 6

Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 7

(1)Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
(2)Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
(3)Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.

Pasal 8

(1)UTTP yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang diluar wilayah kerja UML tempat UTTP berada dengan ketentuan:
1. a.untuk jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit harus dilengkapi surat jalan; dan
2. b.untuk jumlah UTTP kurang dari 5 (lima) unit tanpa dilengkapi surat jalan.
(2)Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas tempat UTTP berada.
(3)Format surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang di luar wilayah kerja UML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Pasal 10

Pelaksanaan Tera atau Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e dilakukan dengan ketentuan produsen, importir, pemilik UTTP atau Pihak Ketiga menyediakan standar ukuran, bahan penguji dan peralatan pendukung, tenaga bantuan serta ruangan kerja.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan Metrologi Legal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
8.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/ 10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1150) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 95/ M-DAG / PER/ 11/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/ 10/2012 tentang Tanda Tera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1988);
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/ M-DAG/ PER/ 12/2012 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39);
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/ 2 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/ M-DAG/ PER/7/ 2016 tentang Izin Pembuatan Alat- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Produksi Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1199); 4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TERA DAN TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
3.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda- tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
4.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
5.Pemeriksaan dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan sebelum dilakukan pengujian pada kegiatan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP yang dilakukan oleh Penera dengan cara mencocokkan atau menilai jenis dan tipe UTTP sesuai dengan syarat teknis UTTP.
6.Pengujian dalam rangka Tera dan Tera Ulang yang selanjutnya disebut Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Penera untuk -5 membandingkan nilai penunjukan pada UTTP dengan standar ukuran guna menetapkan sifat kemetrologian sesuai syarat teknis UTTP.
7.Batas Kesalahan yang Diizinkan yang selanjutnya disingkat BKD adalah perbedaan maksimum (positif atau negatif) yang diizinkan antara penunjukan UTTP dan nilai sebenarnya.
8.Penjustiran adalah mencocokan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan Tera atau Tera Ulang.
9.Uji Sampel adalah pengujian terhadap sampel UTTP yang mewakili Populasi UTTP dengan jumlah sampel sesuai ketentuan uji sampel.
10.Populasi adalah sekelompok UTTP yang mempunyai kesamaan tertentu dan memenuhi syarat sebagai sumber pengambilan sampel.
11.UTTP Terpasang Tetap adalah UTTP yang tidak mudah dipindahkan dan/atau mempunyai kekhususan dari segi konstruksi, ukuran, bobot, dan instalasi.
12.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di bidang Metrologi Legal yang berada di bawah Direktorat Metrologi.
13.Unit Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UML adalah satuan kerja pada Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Dinas Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan kegiatan Tera dan Tera Ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
14.Sidang Tera Ulang adalah pelaksanaan Tera Ulang terhadap UTTP yang dikumpulkan di suatu tempat tertentu.
15.Pihak Ketiga adalah perorangan atau badan usaha termasuk institusi lain yang bertindak untuk dan atas nama pemilik UTTP mengajukan permintaan Tera dan/atau Tera Ulang UTTP berdasarkan surat penunjukan atau perjanjian kerja sama.

Pasal 2

(1)Kegiatan Tera dan Tera Ulang meliputi:
1. a.Pemeriksaan;
2. b.Pengujian; dan
3. c.pembubuhan tanda Tera.
(2)Pemeriksaan dan Pengujian dilakukan terhadap UTTP sebelum dibubuhi tanda Tera.
(3)Pengujian terhadap UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan standar ukuran yang telah tertelusur.
(4)Pemeriksaan, Pengujian, dan pembubuhan tanda Tera dilakukan berdasarkan syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.

Pasal 3

(1)Tera dan Tera Ulang dilakukan terhadap:
1. a.UTTP produksi dalam negeri; dan
2. b.UTTP asal impor.
(2)Tera wajib dilakukan terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan.
(3)Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:
1. a.habis masa berlaku tanda sahnya;
2. b.tanda Tera rusak dan/atau kawat segelnya putus;
3. c.dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
4. d.penunjukannya menyimpang dari syarat teknis Alat Ukur, Alat Takar, atau Alat Timbang.
(4)Jangka waktu Tera Ulang 1 (satu) tahun, kecuali untuk UTTP yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -7

Pasal 4

(1)Pelaksanaan Tera dapat dilakukan di:
1. a.UPT atau UML;
2. b.laboratorium lain;
3. c.tempat UTTP Terpasang Tetap;
4. d.gudang importir untuk UTTP asal impor; atau
5. e.lokasi pabrik untuk UTTP produksi dalam negeri.
(2)Pelaksanaan Tera Ulang dapat dilakukan di:
1. a.UPT atau UML;
2. b.laboratorium lain;
3. c.tempat UTTP Terpasang Tetap;
4. d.tempat Sidang Tera Ulang di luar UPT atau UML; atau
5. e.tempat UTTP terpakai.
(3)Laboratorium lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memiliki standar ukuran yang tertelusur dan peralatan pendukung.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap, pabrik atau gudang importir berada.
(2)Pelaksanaan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh UPT atau UML yang berada di lokasi dimana UTTP Terpasang Tetap atau tempat UTTP berada.

Pasal 6

Tera dan Tera Ulang dilakukan oleh Penera yang bertugas pada UPT atau UML sesuai dengan wilayah kerjanya.

Pasal 7

(1)Tera dilaksanakan atas dasar permintaan produsen atau importir UTTP, atau Pihak Ketiga.
(2)Tera Ulang dilaksanakan atas dasar permintaan pemilik UTTP atau Pihak Ketiga, kecuali pada pelaksanaan Sidang Tera Ulang.
(3)Pelaksanaan Sidang Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh UML tanpa menunggu permintaan.

Pasal 8

(1)UTTP yang tidak terpasang tetap dapat ditera ulang diluar wilayah kerja UML tempat UTTP berada dengan ketentuan:
1. a.untuk jumlah UTTP paling sedikit 5 (lima) unit harus dilengkapi surat jalan; dan
2. b.untuk jumlah UTTP kurang dari 5 (lima) unit tanpa dilengkapi surat jalan.
(2)Surat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Kepala Dinas tempat UTTP berada.
(3)Format surat jalan untuk pelaksanaan Tera Ulang di luar wilayah kerja UML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Tera Ulang di tempat UTTP terpakai dapat dilakukan jika UTTP berjumlah paling sedikit 5 (lima) unit.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2018