Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
2.Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya.
3.Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4.Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen- komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. 08/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 ten tang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
Menetapkan KementerianNegeriLuarPerdagangan Perdagangan. dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
5.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/ atau mencemarkan lingkungan hidup dan/ atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
6.Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
7.Persetujuan Impor Limbah Non 83, yang selanjutnya disingkat PI Limbah Non 83 adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Limbah Non 83.
8.Eksportir Limbah Non 83 adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non 83 dihasilkan dan/ atau dikapalkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non 83 ke Indonesia.
9.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
10.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non 83.
11.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan PI Limbah Non 83.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal