DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Nomor: 31/M-DAG/PER/5/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Perdagangan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor limbah non bahan berbahaya dan beracun;
b.bahwa ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor penyederhanaanmelakukanperlunasional,
a.bahwa untuk mendorong peningkatan daya saingMenimbang MENTER! PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2016 TENTANG KETENTUANIMPOR LIMBAHNON BAHANBERBAHAYADANBERACUN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10.Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and TheirDisposal;
11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet KerjaTahun 2014-2019;
12.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
14.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
2.Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya.
3.Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4.Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen- komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. 08/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 ten tang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006); Menetapkan KementerianNegeriLuarPerdagangan Perdagangan. dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
5.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/ atau mencemarkan lingkungan hidup dan/ atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
6.Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
7.Persetujuan Impor Limbah Non 83, yang selanjutnya disingkat PI Limbah Non 83 adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Limbah Non 83.
8.Eksportir Limbah Non 83 adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non 83 dihasilkan dan/ atau dikapalkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non 83 ke Indonesia.
9.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
10.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non 83.
11.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan PI Limbah Non 83.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Pasal 3

(1)Impor Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-Pyang memiliki:
1. a.fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan;dan
2. b.fasilitas peleburan untuk Limbah Non 83 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam KelompokA; atau
3. c.fasilitas pengolahan lanjutan untuk Limbah Non 83 selain sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok8.
(2)Dalam hal perusahaan pemilik API-P tidak memiliki fasilitas peleburan untuk Limbah Non 83 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan hanya dapat mengimpor Limbah Non 83 berupa sisa dan skrap logam dengan Pos Tarif/HS 7204.29.00.00 dan 7204.49.00.00, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan;

Pasal 2

(1)Limbah Non 83 dapat diimpor.
(2)Limbah Non 83 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Reja, dan Skrap.
(3)Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari Kelompok A dan Kelompok 8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan untuk bahan baku dan/ atau bahan penolong industri.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan PI Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
1. a.Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;
2. b.API-P;
3. c.izin lingkungan dari instansi yang berwenang;
4. d.bukti kepemilikan fasilitas peleburan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non

Pasal 5

(1)Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat PI Limbah Non B3 dari Menteri.
(2)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Limbah Non B3 dapat diimpor apabila:

a.tidak berasal dari kegiatan landfill atau tidak berupa sampah;
b.tidak terkontaminasi B3 dan/ atau Limbah B3; dan/atau
c.tidak bercampur dengan limbah lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.
b.memiliki fasilitas pengolahan lanjutan berupa pembersihan, pemanasan (heat treatment), penggilingan (rolling)dan pemotongan (sliting); dan
c.hanya diperuntukan bagi industri kecil dan menengah. merupakan Limbah 83; dan
1. 2.bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non 83 yang telah diekspomya apabila Limbah Non 83 tersebut terbukti sebagai Limbah 83;
i.surat pemyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa:
1. 1.limbah yang diimpor benar merupakan Limbah Non 83; dan
2. 2.bersedia bertanggung jawab dan mengeksporkembali Limbah Non 83 yang telah diimpomya apabila Limbah Non 83 tersebut terbukti sebagai Limbah83; J. kapasitas produksi dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun;
k.Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan bukan1. limbah yang diekspor dan menengah, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2);
1. h.surat pemyataan dari Eksportir Limbah Non 83 yang menyatakan bahwa: perusahaan dalam Pasal 3 untuk dimaksud Perindustrian, sebagaimana ayat (2);
2. g.bukti kontrak pemesanan dari industri kecil B3 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A;
3. e.bukti kepemilikan fasilitas pengolahan lanjutan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non B3 selain sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok 8;
4. f.Laporan Hasil Survey (LHS) dari surveyor yang ditetapkan oleh Kementerian

Pasal 8

PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat data atau keterangan mengenai:

a.identitas perusahaan;
b.jenis Limbah Non 83 dengan uraian barang dan Pos TariffHS;
c.jumlah Limbah Non 83;
d.pelabuhan tujuan impor; dan
e.masa berlaku PI Limbah Non B3. Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam KelompokB; dan
1. 1.Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam KelompokB.

(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PI Limbah Non B3 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
(4)Direktur Jenderal memberikan mandat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Impor.

Pasal 10

(1)Perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 dapat mengajukan permohonan perubahan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Perubahan PI Limbah Non B3 dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan mengenai jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS, jumlah, dan/ atau pelabuhan tujuan.
(3)Untuk mendapatkan perubahan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 untuk Limbah Non 83 sebagaimana tercantum dalam Kelompok A harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
(4)Untuk mendapatkan perubahan PI Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemilik PI Limbah Non 83 untuk Limbah Non 83 sebagaimana tercantum dalam Kelompok 8 harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal setelah mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan 8erbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
(5)Atas pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan PI Limbah Non 83 paling

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut 39/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Impor perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor limbah non bahan berbahaya dan beracun;
b.bahwa ketentuan impor limbah non bahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor penyederhanaanmelakukanperlunasional,
a.bahwa untuk mendorong peningkatan daya saingMenimbang MENTER! PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMENTER!PERDAGANGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR 31/M-DAG/PER/5/2016 TENTANG KETENTUANIMPOR LIMBAHNON BAHANBERBAHAYADANBERACUN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); Mengingat

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun;

6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10.Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and TheirDisposal;
11.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet KerjaTahun 2014-2019;
12.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
13.Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
14.Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
15.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha dan/ atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.
2.Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang, yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari barang aslinya.
3.Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
4.Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen- komponen yang sejenis atau tidak, yang terurai MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN. 08/M-DAG/PER/2/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
17.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 ten tang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1516);
18.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104);
16.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7 /2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006); Menetapkan KementerianNegeriLuarPerdagangan Perdagangan. dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.
5.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah 83 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/ atau beracun yang karena sifat dan/ atau konsentrasinya dan/ atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/ atau mencemarkan lingkungan hidup dan/ atau dapat membahayakan kesehatan manusia.
6.Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
7.Persetujuan Impor Limbah Non 83, yang selanjutnya disingkat PI Limbah Non 83 adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Limbah Non 83.
8.Eksportir Limbah Non 83 adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non 83 dihasilkan dan/ atau dikapalkan, yang melakukan pengiriman Limbah Non 83 ke Indonesia.
9.Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
10.Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor Limbah Non 83.
11.Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan PI Limbah Non 83.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
13.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal

Pasal 3

(1)Impor Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-Pyang memiliki:
1. a.fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan;dan
2. b.fasilitas peleburan untuk Limbah Non 83 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam KelompokA; atau
3. c.fasilitas pengolahan lanjutan untuk Limbah Non 83 selain sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok8.
(2)Dalam hal perusahaan pemilik API-P tidak memiliki fasilitas peleburan untuk Limbah Non 83 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, perusahaan hanya dapat mengimpor Limbah Non 83 berupa sisa dan skrap logam dengan Pos Tarif/HS 7204.29.00.00 dan 7204.49.00.00, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.memiliki fasilitas pengelolaan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan yang ramah lingkungan;

Pasal 2

(1)Limbah Non 83 dapat diimpor.
(2)Limbah Non 83 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Reja, dan Skrap.
(3)Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari Kelompok A dan Kelompok 8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan untuk bahan baku dan/ atau bahan penolong industri.

Pasal 6

(1)Untuk mendapatkan PI Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen:
1. a.Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi yang berwenang;
2. b.API-P;
3. c.izin lingkungan dari instansi yang berwenang;
4. d.bukti kepemilikan fasilitas peleburan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non

Pasal 5

(1)Impor Limbah Non B3 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik API-P yang telah mendapat PI Limbah Non B3 dari Menteri.
(2)Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan PI Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

Limbah Non B3 dapat diimpor apabila:

a.tidak berasal dari kegiatan landfill atau tidak berupa sampah;
b.tidak terkontaminasi B3 dan/ atau Limbah B3; dan/atau
c.tidak bercampur dengan limbah lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini.
b.memiliki fasilitas pengolahan lanjutan berupa pembersihan, pemanasan (heat treatment), penggilingan (rolling)dan pemotongan (sliting); dan
c.hanya diperuntukan bagi industri kecil dan menengah. merupakan Limbah 83; dan
1. 2.bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non 83 yang telah diekspomya apabila Limbah Non 83 tersebut terbukti sebagai Limbah 83;
i.surat pemyataan dari pemohon yang menyatakan bahwa:
1. 1.limbah yang diimpor benar merupakan Limbah Non 83; dan
2. 2.bersedia bertanggung jawab dan mengeksporkembali Limbah Non 83 yang telah diimpomya apabila Limbah Non 83 tersebut terbukti sebagai Limbah83; J. kapasitas produksi dan rencana produksi selama 1 (satu) tahun;
k.Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan bukan1. limbah yang diekspor dan menengah, untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2);
1. h.surat pemyataan dari Eksportir Limbah Non 83 yang menyatakan bahwa: perusahaan dalam Pasal 3 untuk dimaksud Perindustrian, sebagaimana ayat (2);
2. g.bukti kontrak pemesanan dari industri kecil B3 berupa sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A;
3. e.bukti kepemilikan fasilitas pengolahan lanjutan yang dilengkapi dengan foto, untuk Limbah Non B3 selain sisa dan skrap logam sebagaimana tercantum dalam Kelompok A dan Kelompok 8;
4. f.Laporan Hasil Survey (LHS) dari surveyor yang ditetapkan oleh Kementerian

Pasal 8

PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 7

PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit memuat data atau keterangan mengenai:

a.identitas perusahaan;
b.jenis Limbah Non 83 dengan uraian barang dan Pos TariffHS;
c.jumlah Limbah Non 83;
d.pelabuhan tujuan impor; dan
e.masa berlaku PI Limbah Non B3. Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam KelompokB; dan
1. 1.Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian, untuk Limbah Non B3 yang tercantum dalam KelompokB.

(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan PI Limbah Non B3 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan benar, Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
(4)Direktur Jenderal memberikan mandat penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Impor.

Pasal 10

(1)Perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 dapat mengajukan permohonan perubahan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
(2)Perubahan PI Limbah Non B3 dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan mengenai jenis barang, klasifikasi barang/Pos Tarif/HS, jumlah, dan/ atau pelabuhan tujuan.
(3)Untuk mendapatkan perubahan PI Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemilik PI Limbah Non B3 untuk Limbah Non 83 sebagaimana tercantum dalam Kelompok A harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal.
(4)Untuk mendapatkan perubahan PI Limbah Non 83 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan pemilik PI Limbah Non 83 untuk Limbah Non 83 sebagaimana tercantum dalam Kelompok 8 harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal setelah mendapatkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan 8erbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
(5)Atas pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan PI Limbah Non 83 paling

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009