7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:
(3)lzin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
KEPA~BI~HU~M DAN KSLN, SRI LESTARI RAH YU Pembina Tingkat I IVjb) NIP.19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 87 YASONNAH. LAOLY ttd. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tangga121 Januari 2015 IGNASIUS JONAN ttd. MENTERIPERHUBUNGAN, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
8.Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.
Tembusan Yth.:
1.Menteri Perhubungan;
2.Kepala SKKMIGAS.
Pemohon, Yth. Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut di JAKARTA
1.Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang danj atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ...
Tahun ... , bersama ini Kami PT.... mengajukan permohonan Izin Penggunaan Kapal Asing .... untuk kegiatan ....
2.Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
a.rencana kerja yang dilengkapi dengan jadwal dan lokasi kegiatan yang ditandai dengan koordinat geografis;
b.memiliki charter party antara perusahaan angkutan laut nasional dengan pemilik kapal asing dan kontrak kerja dan atau Letter of Intent (LoI)dari pemberi kerja,
c.copy Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);
d.copy sertifikat tanda kebangsaanjpendaftaran kapal;
e.copy sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
f.copy sertifikat pencegahan pencemaran kapal;
g.copy sertifikat klasifikasi kapal;
h.copy daftar j sijil awak kapal;
1.copy sertifikat manajemen keselamatan; dan J. copy pengumuman lelang;
k.surat rekomendasij pernyataan terhadap kebutuhan penggunaan kapal asing dari instansi terkait.
3.Demikian permohonan Kami, atas perhatian dan bantuan yang diberikan diucapkan terima kasih.
KepadaPermohonan Izin Penggunaan Kapal Asing ......... , . LAMPlRANI PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN Nomor : PM 10 TAHUN2015 Tanggal : 20 Januari 2015 Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal CONTOH 1
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Izin Kepada PT. ..... Menggunakan Kapal Asing ... Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;
c.bahwa sesuai hasil penelitian terhadap permohonan PT untuk menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, telah memenuhi persyaratan;
b.bahwa dalam rangka menunjang kegiatan PT..... memerlukan kapal asing ... untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri;
a.bahwa berdasarkan Pasal ... ayat (...) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan;
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PEMBERIAN IZIN KEPADAPT MENGGUNAKANKAPALASING . UNTUKKEGIATANLAINYANGTIDAKTERMASUK KEGIATANMENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAUBARANGDALAMKEGIATAN ANGKUTANLAUTDALAMNEGERI TENTANG NOMOR: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN CONTOH 2
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana te1ah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);
1.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
Mengingat Pemegang izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA,dalam pengoperasian kapal wajib:
c.Pelabuhan yang disinggahi:
..... 0 ' " / 0 ' " . ..... 0 ' " / 0 ' " . •.... 0 •••... ' " / .•.•• 0 •••••• ' •••••• " .
b.Wilayah kerja kegiatan pada koordinat geografis:
Nama Kapal Bendera Call Sign IMONumber Ukuran Principal/ Owner: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
a.Spesifikasi Kapal menggunakan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/ atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri, sebagai berikut :
a.Nama Perusahaan
b.Bidang Usaha
c.Alamat
d.N PW P
e.Penanggung Jawab Memberikan izin kepada:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT MENGGUNAKANKAPALASING .. UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATANANGKUTANLAUTDALAMNEGERI. MEMUTUSKAN:
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... Tahun ...... ;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523);
KEDUA PERTAMA Menetapkan KEPA~BI3 HFMDANKSLN, SRILESTARlRA AYU Pembina Tingkat I (IVjb) NIP.19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya IGNASIUSJONAN ttd. MENTERIPERHUBUNGAN Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1.Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
4.Menteri Sekretaris Negara;
5.Menteri Keuangan;
6.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
8.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9.Kepala Staf Angkatan Laut;
10.Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
11.Kepala SKKMIGAS;
12.Ketua Umum DPP INSA.
KELIMA KETIGA
a.mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut, keselamatan dan keamanan pelayaran serta kelestarian lingkungan;
b.mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
c.bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian kapal asing yang bersangkutan;
d.melaporkan kegiatan operasional kapal asing setiap bulan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMAberlaku selama ... (...) bulan Izin penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERIPERHUBUNGAN, KEEMPAT SRI LESTARI HAYU Pembina Tingkat I (IV/b) NIP.19620620 198903 2 001 DAN KSLN, Salinan sesuai dengan aslinya IGNASIUS JONAN ttd. MENTERIPERHUBUNGAN JENIS KEGIATAN/JENIS KAPAL JANGKA WAKTU BERLAKU Pengeboran:
a.jack up rig; Sampai dengan akhir Desember 2015
b.semi submersible rig; Sampai dengan akhir Desember 2015
c.deep water drill ship; Sampai dengan akhir Desember 2015
d.tender assist rig; dan Sampai dengan akhir Desember 2015
e.swamp barge rig. Sampai dengan akhir Desember 2015 JANGKA WAKTU KAPALASING DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN / ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor : PM 10 Tahun 2015 Tanggal : 20 Januari 2015