Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 79 Tahun 2014
- Nomor
- 79
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ a tau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;
Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA , DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATANPEMBERIAN IZIN PENGGUNAANKAPAL ASING UNTUK KEGIATANLAIN YANG TIDAKTERMASUK KEGIATANMENGANGKUTPENUMPANGDAN/ ATAU BARANGDALAM KEGIATAN ANGKUTANLAUT DALAM NEGERI TENTANG NOMOR: PM 79 TAHUN 2014 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN 12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Pen um pang dan/ a tau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri;
2
( 1) Penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri diubah sebagai berikut: Pasal I Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATANANGKUTANLAUTDALAMNEGERI. MEMUTUSKAN: 3
4 DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH Pembina Utama Madya (IV/ d) NIP. 19630220 198903 1 001 SLN,f KEPALABIR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1912 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014 IGNASIUS JONAN ttd. MENTER! PERHUBUNGAN, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 5
Membuka PDF…