Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 200 Tahun 2015
- Nomor
- 200
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
kegiatan pengeboran yftng penggunaannya berakhir sampai dengan akhir Desember 2015; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 200 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN MENTERIPERHUBUNGAN
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang darr/atau Barang Dalam KegiatanAngkutan Laut Dalam Negeri. Mengingat
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain Yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang dan/ atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 87), diubah sebagai berikut: PasalI PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAM KEGIATAN ANGKUTANLAUTDALAMNEGERI. TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN:
Menetapkan kebangsaaarr/pendaftaran kapal;
tandasertifikatd. copy Pasal 9
DPP INSA, dan asosiasi terkait serta dapat melibatkan stakeholders terkait sesuar kebutuhan.
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(I) Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan kapal asing dalam kondisi darurat dan mendesak, permohonan izin penggunaan kapal asing tidak diperlukan bukti pelelangan.
klarifikasi diterima dan pada saat rapat evaluasi Tim menjawab bahwa kapal sejenis yang berbendera Indonesia dan memiliki spesifikasi teknis yang dibutuhkan tersedia atau tidak tersedia atau belum cukup tersedia.
(1).
SRI LESTARI RAHAY Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEP~ BIR~UK M DAN KSLN, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2003 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal29 Desember 2015 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2015 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganmiMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri mr mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
JAKARTA di Yth. Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut KepadaPermohonan Izin Penggunaan Kapal Asing ..., . LAMPIRANI PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 200 TAHUN2015 TENTANG PERUBAHANKETIGAATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAANKAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUTPENUMPANGDAN/ATAU BARANGDALAMKEGIATANANGKUTAN LAUTDALAMNEGERI Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal Contoh 1 Tembusan Yth.:
Pemohon,
Tahun ... penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan Zatau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri Perhubungan;
Mengingat Menimbang KEPUTUSANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR: TENTANG PEMBERIANIZIN KEPADAPT.... MENGGUNAKANKAPALASING ... UNTUKKEGIATANLAINYANGTIDAKTERMASUKKEGIATAN MENGANGKUTPENUMPANGDAN/ATAU BARANG DALAMKEGIATANANGKUTANLAUTDALAMNEGERI DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA MENTERIPERHUBUNGAN, Contoh 2
Pemegang izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA,dalam pengoperasian kapal wajib:
... 0 ' " I 0 ' " . ... 0 ' " I 0 ' " . ... 0 ' " I 0 ' " .
Nama Kapal Bendera Call Sign IMONumber Ukuran Principall Oumer : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
. .. .
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN KEPADA PT. ... MENGGUNAKAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK KEGIATAN MENGANGKUT PENUMPANG DAN/ATAU BARANG DALAMKEGIATANANGKUTANLAUT DALAMNEGERI. MEMUTUSKAN: KEDUA PERTAMA Menetapkan Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 198903 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL BIRO HUKUM DAN KSLN, a t IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN, KELIMA KEEMPAT
Izin penggunaan kapal asing sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMAberlaku selama .... Izin penggunaan kapal asing dapat dicabut apabila pemegang izin operasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA dalam Keputusan Menteri im dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA Salinan sesuai dengan aslinya KEP~ 7!HrUM DANKSLN, SRI LESTARI RAH YU Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19620620 1989032001 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN JENIS KEGIATANjJENIS KAPAL JANGKA WAKTU BERLAKU Pengeboran:
Membuka PDF…