DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 110 Tahun 2016

Nomor: 110
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (5) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemeriksaan dan pengujian kapal serta penilikan sertifikat kapal dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi; MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATANKAPAL MENTERIPERHUBUNGAN
1. 3.Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS74);
2. 4.Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of Pollutionfrom Ships 1973, beserta Protokol;

Mengingat

5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 ten tang Pengesahan Annex III,Annex Iv, Annex V, and Annex VI of The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 1973 As Modified By The Protocol of 1978 Relating There to (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 ten tang Pencegahan Pencemaran dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait dari padanya);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam; Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

l.Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATANKAPAL.

10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); Menetapkan kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.
2.Asisten Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang telah diangkat oleh Menteri namun belum dikukuhkan oleh Direktur J enderal.
3.Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal dengan kualifikasi Asisten Marine Inspector yang telah dikukuhkan oleh Direktur Jenderal.
4.Senior Marine Inspector adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi Marine Inspector yang aktif dan telah ditetapkan dengan persyaratan tertentu.
5.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6.Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
7.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan penguj ian.
8.Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Pasa13

(1)Kelaiklautan kapal diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 6

(1)Asisten Marine Inspector sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab :
1. a.memastikan bahwa peraturan nasional maupun internasional yang berlaku terhadap keselamatan dan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia kategori kapal motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi khusus dapat diterapkan dengan baik;
2. b.memastikan pada saat pemeriksaan, penilikan dan pengujian bahwa kapal berbendera Indonesia kategori kapal motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi khusus yang telah diterbitkan sertifikat rancang bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. h.merumuskan dan menyiapkan surat-surat dinas, nota dinas atau maklumatj telegram sesuai dengan kewenangannya;dan
  1. 1.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasanjpimpinan baik lisan maupun tulisan. peraturan perundang-undangan;
4. c.memastikan semua prosedur, standar, dan pedoman dalam pemeriksaan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan keselamatan dan dengan ketentuan persyaratan kapal sesuai memenuhi kelaiklautan
5. c.memastikan semua prosedur, standar dan pedoman dalam pemeriksaan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal kategori kapal motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi khusus telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. d.melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan pemeliharaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia kategori kapal motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi khusus melalui mekanisme uji petik dan melaporkan basil uji petik serta rekomendasi yang diperlukan.
(2)Marine Inspector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab :
1. a.memastikan bahwa aturan nasional maupun internasional yang berlaku terhadap keselamatan dan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia dapat diterapkan dengan baik;
2. b.memastikan pada saat pemeriksaan, penilikan dan pengujian bahwa kapal berbendera Indonesia yang telah diterbitkan sertifikat rancang bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal
3. d.melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan pemeliharaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia melalui mekanisme UJI petik dan melaporkan hasil uji petik serta rekomendasi yang diperlukan.
(3)Senior Marine Inspector sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab :
1. a.memastikan dan mengevaluasi kesesuaian peraturan nasional maupun internasional yang berlaku terhadap keselamatan dan kelaiklautan kapal bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia maupun perairan Internasional;
2. b.memastikan dan mengevaluasi bahwa kapal berbendera Indonesia yang telah diterbitkan sertifikat rancang bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memastikan dan mengevaluasi semua prosedur, standar dan pedoman dalam pemeriksaan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
4. d.menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan pemeliharaan kelaiklautan kapal-kapal berbendera Indonesia melalui mekanisme uji petik. Pasa18
(1)Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus memenuhi sekurang- kurangnya sebagai berikut :

Pasal 7

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban:

a.mematuhi Kode Etik Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan;
b.memberikan laporan asli hasil suatu pemeriksaan keselamatan kapal dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal;
c.memastikan bahwa Nakhoda atau pemilik kapal /operator kapal atau penanggung jawab kapal memahami hasil pemeriksaan terkait rekomendasi;
d.melakukan pengawasan dalam pemenuhan rekomendasi yang telah dibuat hingga selesai pemenuhannya dan melaporkan pemenuhan tersebut pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal melalui pimpinan pada unit kerjanya;
e.menggunakan perlengkapan kerja Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dalam setiap pe1aksanaan tugas pemeriksaan dilapangan dan menggunakan pakaian dinas perhubungan pada saat melakukan tugas dikantor; dan
f.mengenakan kartu identitas Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal mendampingi kartu identitas pegawai negeri Kementerian Perhubungan setiap saat.

(1)Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, harus memenuhi persyaratan meliputi:
1. a.mendapatkan usulan dari kepala kantor ditempat calon Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal bertugas; BABIV PENDIDlKANDANPELATIHANPEJABAT PEMERIKSAKESELAMATANKAPAL a, memiliki kualifikasi teknis dad Institusi Pendidikan bidang nautika atau teknika dengan pengalaman berlayar sebagaimana sertifikat kepelautan yang dimiliki sebagai perwira kapal atau yang memiliki sertifikat dalam kemampuan manajemen dan yang menguasai bidang keteknisannya ten tang kapal dan pengoperasian kapal sejak mendapatkan sertifikat kompetensinya; atau
2. b.Sarjana Teknik Perkapalan atau setara dari institusi bidang teknis yang diakui oleh Pernerintah.
(2)Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun bekerja diatas kapal sebagai perwira dek atau mesin senior tmanajerial leuels.
(3)Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki pengalaman kerja ditempat kerja yang sesuai dengan kapasitas kompetensinya selama minimal 3 (tiga) tahun.
(4)Selain persyaratan sebagamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki pengetahuan praktis dan teoritis tentang kapal, pengoperasian kapal dan instrumen peraturan perundang-undangan nasional dan internasional ten tang perkapalan.

Pasal 10

(1)Pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan.
(2)Kurikulum silabus sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan pengalaman kerja minimal selama 3 (tiga) tahun;
1. f.memiliki kepangkatan minimal Penata Muda (III/a) pada saat pengusulan; dan
2. g.mampu berbahasa Inggris aktif atau memiliki nilai TOEFL paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) atau penilaian lain yang setara dan dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal terbit dihitung hingga saat pengusulan.
(2)Berkas dan dokumen persyaratan untuk mengikuti pendidikan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana sebagaimana maksud pada ayat (1), harus diperiksa dan mendapatkan persetujuan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
(3)Data base/file pemenuhan persyaratan untuk setiap personel Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)harus dimiliki Direktorat Jenderal dan dapat diakses sewaktu-waktu sebagai bagian dari obyek pelaksanaan audit. dengansederajat)yangatau(Perkapalan
1. b.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh dokter dan/ atau rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk;
2. c.surat keterangan dokter tidak buta warn a;
3. d.Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
4. e.berijazah minimal ANT II/ ATT II atau 81 teknis

Pasal 12

Untuk dapat dikukuhkan sebagai Manne Inspector, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan telah membantu pelaksanaan tugas Manne Inspector dalam pemeriksaan kapal sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) kapal dan paling cepat setelah 1 (satu) tahun sejak pengangkatan;
b.merniliki kepangkatan minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
c.mendapatkan penilaian yang baik dalam membantu tugas Manne Inspector khususnya dalam pemeriksaan kapal dari Kepala Kantor/ Unit Pelaksana Teknis dimana Asisten Manne Inspector tersebut bekerja;
d.penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus terdokumentasi dengan baik; dan

Pasal 11

Setiap Pejabat Pemerintah yang telah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, diberikan sertifikat dan diangkat oleh Menteri sebagai Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi Asisten Manne Inspector. BABV PENGANGKATAN,PENGUKUHANDANPENETAPAN Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dengan persetujuan Direktorat Jenderal dan dievaluasi secara berkala serta dapat direvisi sesuai dengan perubahan peraturan di bidang maritim setiap tahunnya.

(3)Kurikulum silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses sewaktu-waktu sebagai bagian dari obyek pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit.

Pasal 14

(1)Untuk menjamin bahwa Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal selalu mendapatkan informasi dan pengetahuan terkini terhadap peraturan nasional dan internasional, Manne Inspector harus mengikuti revalidasi yang dilaksanakan Direktur J enderal.
(2)Revalidasi untuk pertama kali, dapat diberikan setelah Manne Inspector melaksanakan pemeriksaan kapal sebanyak 72 (tujuh puluh dual kapal dengan variasi jenis kapal yang disetujui dan paling cepat setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengukuhannya.

Pasal 13

(1)Setiap Asisten Marine Inspector yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat mengikuti pengukuhan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Kese1amatan Kapal dengan kualifikasi Manne Inspector.
(2)Asisten Manne Inspector yang te1ah dikukuhkan menjadi Manne Inspector mendapatkan kartu identitas dan nomor Manne Inspector (MI) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
(3)Asisten Manne Inspector yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan namun belum mendapatkan kesempatan untuk dikukuhkan, tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan pengujian dengan pengawasan Manne Inspector hingga dikukuhkan.
1. e.salinan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dilampirkan dalam pengusulan pengukuhan yang dikirim Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis dimana Asisten Marine Inspector tersebut bertugas.

Pasal 17

(1)Marine Inspector yang telah lulus revalidasi diangkat menjadi Senior Marine Inspector.

Pasal 16

(1)Marine Inspector yang telah mengikuti revalidasi namun tidak lulus ujian revalidasi akan tetap dikukuhkan sebagai Marine Inspector.
(2)Marine Inspector sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat diusulkan untuk mengikuti kegiatan revalidasi kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Marine Inspector yang sudah diusulkan untuk mengikuti revalidasi namun belum mendapatkan panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap melaksanakan tugas dengan kualifikasi sebagai Marine Inspector hingga mendapatkan kesempatan pemanggilan untuk mengikuti revalidasi berikutnya.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 126 ayat (5) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemeriksaan dan pengujian kapal serta penilikan sertifikat kapal dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi; MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 110 TAHUN 2016 TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATANKAPAL MENTERIPERHUBUNGAN
1. 3.Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan International Convention For The Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS74);
2. 4.Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of Pollutionfrom Ships 1973, beserta Protokol;

Mengingat

5.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 ten tang Pengesahan Annex III,Annex Iv, Annex V, and Annex VI of The International Convention for The Prevention of Pollution from Ships 1973 As Modified By The Protocol of 1978 Relating There to (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 ten tang Pencegahan Pencemaran dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang terkait dari padanya);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam; Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

l.Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang merupakan aparatur sipil negara dilingkungan Direktorat Jenderal yang mempunyai

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEJABAT PEMERIKSA KESELAMATANKAPAL.

10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); Menetapkan kualifikasi dan keahlian dibidang keselamatan kapal dan diangkat oleh Menteri.
2.Asisten Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal yang telah diangkat oleh Menteri namun belum dikukuhkan oleh Direktur J enderal.
3.Marine Inspector adalah pejabat pemeriksa keselamatan kapal dengan kualifikasi Asisten Marine Inspector yang telah dikukuhkan oleh Direktur Jenderal.
4.Senior Marine Inspector adalah Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dengan kualifikasi Marine Inspector yang aktif dan telah ditetapkan dengan persyaratan tertentu.
5.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6.Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
7.Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan penguj ian.
8.Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Pasa13

(1)Kelaiklautan kapal diverifikasi melalui pemeriksaan dan pengujian.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 6

(1)Asisten Marine Inspector sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab :
1. a.memastikan bahwa peraturan nasional maupun internasional yang berlaku terhadap keselamatan dan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia kategori kapal motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi khusus dapat diterapkan dengan baik;
2. b.memastikan pada saat pemeriksaan, penilikan dan pengujian bahwa kapal berbendera Indonesia kategori kapal motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi khusus yang telah diterbitkan sertifikat rancang bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. h.merumuskan dan menyiapkan surat-surat dinas, nota dinas atau maklumatj telegram sesuai dengan kewenangannya;dan
  1. 1.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasanjpimpinan baik lisan maupun tulisan. peraturan perundang-undangan;
4. c.memastikan semua prosedur, standar, dan pedoman dalam pemeriksaan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan keselamatan dan dengan ketentuan persyaratan kapal sesuai memenuhi kelaiklautan
5. c.memastikan semua prosedur, standar dan pedoman dalam pemeriksaan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal kategori kapal motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi khusus telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. d.melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan pemeliharaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia kategori kapal motor dengan ukuran GT < 500 (kurang dari lima ratus Gross Tonnage) dan tongkang geladak semua ukuran yang berlayar di semua daerah pelayaran kecuali kapal penumpang dan kapal fungsi khusus melalui mekanisme uji petik dan melaporkan basil uji petik serta rekomendasi yang diperlukan.
(2)Marine Inspector sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertanggungjawab :
1. a.memastikan bahwa aturan nasional maupun internasional yang berlaku terhadap keselamatan dan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia dapat diterapkan dengan baik;
2. b.memastikan pada saat pemeriksaan, penilikan dan pengujian bahwa kapal berbendera Indonesia yang telah diterbitkan sertifikat rancang bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal
3. d.melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan pemeliharaan kelaiklautan kapal berbendera Indonesia melalui mekanisme UJI petik dan melaporkan hasil uji petik serta rekomendasi yang diperlukan.
(3)Senior Marine Inspector sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab :
1. a.memastikan dan mengevaluasi kesesuaian peraturan nasional maupun internasional yang berlaku terhadap keselamatan dan kelaiklautan kapal bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan Indonesia maupun perairan Internasional;
2. b.memastikan dan mengevaluasi bahwa kapal berbendera Indonesia yang telah diterbitkan sertifikat rancang bangun, konstruksi dan stabilitas kapal, nautis, teknis dan radio serta perlengkapan dan peralatan keselamatan kapal juga pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.memastikan dan mengevaluasi semua prosedur, standar dan pedoman dalam pemeriksaan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
4. d.menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan dan pemeliharaan kelaiklautan kapal-kapal berbendera Indonesia melalui mekanisme uji petik. Pasa18
(1)Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal harus memenuhi sekurang- kurangnya sebagai berikut :

Pasal 7

Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban:

a.mematuhi Kode Etik Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan;
b.memberikan laporan asli hasil suatu pemeriksaan keselamatan kapal dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal;
c.memastikan bahwa Nakhoda atau pemilik kapal /operator kapal atau penanggung jawab kapal memahami hasil pemeriksaan terkait rekomendasi;
d.melakukan pengawasan dalam pemenuhan rekomendasi yang telah dibuat hingga selesai pemenuhannya dan melaporkan pemenuhan tersebut pada kesempatan pertama kepada Direktur Jenderal melalui pimpinan pada unit kerjanya;
e.menggunakan perlengkapan kerja Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dalam setiap pe1aksanaan tugas pemeriksaan dilapangan dan menggunakan pakaian dinas perhubungan pada saat melakukan tugas dikantor; dan
f.mengenakan kartu identitas Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal mendampingi kartu identitas pegawai negeri Kementerian Perhubungan setiap saat.

(1)Untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, harus memenuhi persyaratan meliputi:
1. a.mendapatkan usulan dari kepala kantor ditempat calon Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal bertugas; BABIV PENDIDlKANDANPELATIHANPEJABAT PEMERIKSAKESELAMATANKAPAL a, memiliki kualifikasi teknis dad Institusi Pendidikan bidang nautika atau teknika dengan pengalaman berlayar sebagaimana sertifikat kepelautan yang dimiliki sebagai perwira kapal atau yang memiliki sertifikat dalam kemampuan manajemen dan yang menguasai bidang keteknisannya ten tang kapal dan pengoperasian kapal sejak mendapatkan sertifikat kompetensinya; atau
2. b.Sarjana Teknik Perkapalan atau setara dari institusi bidang teknis yang diakui oleh Pernerintah.
(2)Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) tahun bekerja diatas kapal sebagai perwira dek atau mesin senior tmanajerial leuels.
(3)Persyaratan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memiliki pengalaman kerja ditempat kerja yang sesuai dengan kapasitas kompetensinya selama minimal 3 (tiga) tahun.
(4)Selain persyaratan sebagamana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki pengetahuan praktis dan teoritis tentang kapal, pengoperasian kapal dan instrumen peraturan perundang-undangan nasional dan internasional ten tang perkapalan.

Pasal 10

(1)Pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan.
(2)Kurikulum silabus sebagai dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan pengalaman kerja minimal selama 3 (tiga) tahun;
1. f.memiliki kepangkatan minimal Penata Muda (III/a) pada saat pengusulan; dan
2. g.mampu berbahasa Inggris aktif atau memiliki nilai TOEFL paling sedikit 450 (empat ratus lima puluh) atau penilaian lain yang setara dan dibuktikan dengan sertifikat yang berlaku tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal terbit dihitung hingga saat pengusulan.
(2)Berkas dan dokumen persyaratan untuk mengikuti pendidikan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana sebagaimana maksud pada ayat (1), harus diperiksa dan mendapatkan persetujuan oleh Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
(3)Data base/file pemenuhan persyaratan untuk setiap personel Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3)harus dimiliki Direktorat Jenderal dan dapat diakses sewaktu-waktu sebagai bagian dari obyek pelaksanaan audit. dengansederajat)yangatau(Perkapalan
1. b.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh dokter dan/ atau rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk;
2. c.surat keterangan dokter tidak buta warn a;
3. d.Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
4. e.berijazah minimal ANT II/ ATT II atau 81 teknis

Pasal 12

Untuk dapat dikukuhkan sebagai Manne Inspector, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.lulus pendidikan dan pelatihan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dan telah membantu pelaksanaan tugas Manne Inspector dalam pemeriksaan kapal sejumlah paling sedikit 10 (sepuluh) kapal dan paling cepat setelah 1 (satu) tahun sejak pengangkatan;
b.merniliki kepangkatan minimal Penata Muda Tk. I (III/b);
c.mendapatkan penilaian yang baik dalam membantu tugas Manne Inspector khususnya dalam pemeriksaan kapal dari Kepala Kantor/ Unit Pelaksana Teknis dimana Asisten Manne Inspector tersebut bekerja;
d.penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus terdokumentasi dengan baik; dan

Pasal 11

(3)Kurikulum silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses sewaktu-waktu sebagai bagian dari obyek pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit.

Pasal 14

(1)Untuk menjamin bahwa Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal selalu mendapatkan informasi dan pengetahuan terkini terhadap peraturan nasional dan internasional, Manne Inspector harus mengikuti revalidasi yang dilaksanakan Direktur J enderal.
(2)Revalidasi untuk pertama kali, dapat diberikan setelah Manne Inspector melaksanakan pemeriksaan kapal sebanyak 72 (tujuh puluh dual kapal dengan variasi jenis kapal yang disetujui dan paling cepat setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal pengukuhannya.

Pasal 13

(1)Setiap Asisten Marine Inspector yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat mengikuti pengukuhan untuk menjadi Pejabat Pemeriksa Kese1amatan Kapal dengan kualifikasi Manne Inspector.
(2)Asisten Manne Inspector yang te1ah dikukuhkan menjadi Manne Inspector mendapatkan kartu identitas dan nomor Manne Inspector (MI) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
(3)Asisten Manne Inspector yang telah memenuhi persyaratan pengukuhan namun belum mendapatkan kesempatan untuk dikukuhkan, tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan pengujian dengan pengawasan Manne Inspector hingga dikukuhkan.
1. e.salinan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c harus dilampirkan dalam pengusulan pengukuhan yang dikirim Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis dimana Asisten Marine Inspector tersebut bertugas.

Pasal 17

(1)Marine Inspector yang telah lulus revalidasi diangkat menjadi Senior Marine Inspector.

Pasal 16

(1)Marine Inspector yang telah mengikuti revalidasi namun tidak lulus ujian revalidasi akan tetap dikukuhkan sebagai Marine Inspector.
(2)Marine Inspector sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat diusulkan untuk mengikuti kegiatan revalidasi kembali setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Marine Inspector yang sudah diusulkan untuk mengikuti revalidasi namun belum mendapatkan panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap melaksanakan tugas dengan kualifikasi sebagai Marine Inspector hingga mendapatkan kesempatan pemanggilan untuk mengikuti revalidasi berikutnya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (5)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1986

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 16

Dasar hukum (5)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 65 Tahun 1980

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1986

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015