DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015

Nomor: 133
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh perala tan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas reL
2.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan Zatau orang dengan dipungut bayaran,
3.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
4.Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
6.Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
7.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
9.Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
10.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANGPENGUJIAN BERKALAKENDARAANBERMOTOR
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
19.Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/ atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
20.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
21.Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
22.Sertifikat Uji Tipe yang se1anjutnya disebut SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe.
11.Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
12.Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
13.Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
14.Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
15.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
16.Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
17.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan darr/ atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
18.Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan darr/ atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang dise1enggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor. Pasa13 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
b.pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan;
c.pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor;
d.pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor;
e.lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;
f.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan.
g.hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; BABII TUJUAN Pasa12 Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a.memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
b.mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
c.memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
1. 23.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
2. 24.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
3. 25.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
4. 26.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pasa15

(1)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
(2)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
(3)Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
(4)Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
(5)Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4

(1)Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
2. b.uji berkala pertama; dan
3. c.uji berkala perpanjangan masa berlaku.
4. h.fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/ dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi yang layak pakai;
  1. 1.peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik; J. kapasitas dan fasilitas perala tan pengujian harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/ atau kereta gandengan dan/ atau kereta tempelan yang diuji;
5. k.harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional.
6. a.susunan;
7. b.perlengkapan;

Pasal 11

(1)Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:

Pasal 10

(1)Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laikjalan.
(2)Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji. Pasa19
(1)Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
(2)Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata urut pemeriksaan untuk mencapai hasil yang optimal.

Pasal 8

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:

a.pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
b.pengujian laikjalan kendaraan bermotor;dan
c.pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 7

Kendaraan bermotor asing yang wajib UJI berkala dan digunakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji, pemberian nomor uji Kendaraan Bermotor dan pembuatan kartu induk Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

c.ukuran;
d.rumah-rumah;
e.rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
f.berat kendaraan.

(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
(3)Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit meliputi:
1. a.nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
2. b.nomor dan tipe motor penggerak;
3. c.kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
4. d.kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
5. e.kondisi dan posisi pipa pembuangan;
6. f.ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
7. g.kondisi sistem suspensi;
8. h.kondisi sistem rem utama;
  1. 1.kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya; J. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
9. k.kondisi kaca spion;
  1. 1.kondisi spakbor;
10. m.bentuk bumper;
11. n.keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
12. o.rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
13. p.keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
14. q.kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
(4)Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
1. a.kondisi penerus daya;
2. b.sudut bebas kemudi;
3. c.kondisi rem parkir;
4. d.fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
5. e.fungsi penghapus kaca;
6. f.tingkat kegelapan kaca;
7. g.fungsi klakson;
8. h.kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  1. 1.ukuran kendaraan; J. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus;

Pasal 12

(1)Pemeriksaan susunan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap :
1. a.rangka landasan; 1) roda ke1ima (Fifth ioheeb untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta tempelan sesuai ISO; 2) alat penggandeng (Towing Eye) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta gandengan yang memiliki gerakan terbatas sesuai ISO.
2. b.motor penggerak meliputi sumber energi seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, listrik dan kombinasi bahan bakar minyak dengan listrik (hybrid).
3. c.sistem pembuangan;
4. d.sistern penerus daya;
5. e.sistem roda-roda;
6. f.sistem suspensi;
7. g.sistem alat kemudi;
8. h.sistem rem;
  1. 1.sistem lampu dan alat pemantul cahaya terdiri atas : 1) lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda; 2) lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda; 3) lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip; 4) lampu rem berwarna merah; 5) lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda; 6) lampu posisi belakang berwarna merah; 7) lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor; 8) lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih; 9) lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap- kelip;
9. k.teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas menjadi tenaga penggerak).
(5)Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhad ap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
1. a.pengukuran berat;
2. b.pengukuran dimensi; dan
3. c.pemeriksaan konstruksi. 10) lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang; 11)alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor. J. Komponen pendukung terdiri atas : 1) Pengukur kecepatan; 2) Kaca spion; 3) Penghapus kaca; 4) Klakson; 5) Spakbor; 6) Bumper. 7) Pengarah angm, untuk mobil barang bak muatan tertutup.
(2)Pemeriksaan perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan terhadap :
1. a.sabuk keselamatan;
2. b.ban cadangan;
3. c.segitiga pengaman;
4. d.dongkrak;
5. e.pembuka roda;
6. f.helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah; dan
7. g.peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
8. h.perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus.
(3)Pemeriksaan ukuran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi pemeriksaan terhadap :
1. a.panjang kendaraan;
2. b.lebar kendaraan;
3. c.tinggi kendaraan;
4. d.jarak sumbu kendaraan;
5. e.julur depan (Front Over Hang);
6. f.julur belakang (Rear Over Hang)
7. g.sudut pergi kendaraan; dan
8. h.jarak bebas kendaraan (ground clearance).
  1. 1.jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah untuk mobil bus; J. lebar anak tangga untuk mobil bus;
9. k.tinggi ruang penumpang untuk mobil bus;

Pasal 13

(1)Pengujian persyaratan laikjalan paling sedikit meliputi uji:
1. a.emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
2. b.tingkat kebisingan suara klakson dan / atau knalpot;
3. c.kemampuan rem utama;
4. d.kemampuan rem parkir;
5. e.kin cup roda depan;
6. f.kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
7. g.akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
8. h.kedalaman alur ban;
  1. 1.daya tembus cahaya pada kaca.
(2)Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
1. a.uji kemampuan rem;
2. b.kedalaman alur ban; dan
3. c.uji sistem lampu.
  1. 1.lebar pintu untuk mobil bus;
4. m.ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus;
5. n.lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil barang;
6. o.jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang;
7. p.jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang darr/ atau mobil bus;
8. q.tinggi bak muatan untuk mobil barang;
9. r.lebar lorong (Gang Way) untuk mobil bus;
10. s.jarak antar tempat duduk untuk mobil bus;
11. t.lebar tempat duduk.
(4)Pemeriksaan rumah-rurnah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi pemeriksaan terhadap :
1. a.kaca;
2. b.pintu berikut engsel;
3. c.badan kendaraan, tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);
4. d.bumper
5. e.perisai kolong;
6. f.konstruksi tempat duduk;
7. g.tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 16

(1)Peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi:
1. a.peralatan utama; dan
2. b.peralatan penunjang.

Pasal 15

(1)Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/ atau secara insidentil.
(2)Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh perala tan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas reL
2.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan Zatau orang dengan dipungut bayaran,
3.Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
4.Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
5.Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
6.Rumah-rumah adalah bagian dari kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, atau sepeda motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
7.Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8.Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
9.Kereta gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
10.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya. MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANGPENGUJIAN BERKALAKENDARAANBERMOTOR
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
19.Sertifikat kompetensi adalah legitimasi kompetensi dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kepada penguji yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keterampilan dan/ atau keahlian, wewenang dan tanggung jawab penguji secara berjenjang yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
20.Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat pengujian kendaraan bermotor berdasarkan kondisi standar.
21.Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor.
22.Sertifikat Uji Tipe yang se1anjutnya disebut SUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa tipe kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan telah lulus uji tipe.
11.Jumlah Berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
12.Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
13.Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
14.Jumlah berat kombinasi yang diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
15.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah unit tempat dilaksanakannya kegiatan uji berkala kendaraan bermotor.
16.Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
17.Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan darr/ atau keahlian, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
18.Kompetensi penguji kendaraan bermotor adalah jenjang keterampilan darr/ atau keahlian yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan penguji kendaraan bermotor yang dise1enggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditunjuk oleh Menteri, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor. Pasa13 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
b.pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan;
c.pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor;
d.pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor;
e.lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;
f.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan.
g.hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan; BABII TUJUAN Pasa12 Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:
a.memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
b.mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan;
c.memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
1. 23.Sertifikat Registrasi Uji Tipe yang selanjutnya disebut SRUT adalah sertifikat sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dibuat dan/ atau dirakit dan/ atau diimpor memiliki spesifikasi teknis dan unjuk kerja yang sama/ sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan dan memiliki Sertifikat Uji Tipe.
2. 24.Menteri adalah Menteri Perhubungan.
3. 25.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
4. 26.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pasa15

(1)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali.
(2)Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
(3)Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan bermotor yang pertama kali.
(4)Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b untuk kereta gandengan dan kereta tempelan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya SRUT.
(5)Uji Berkala Perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 4

(1)Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan uji berkala.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
2. b.uji berkala pertama; dan
3. c.uji berkala perpanjangan masa berlaku.
4. h.fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/ dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi yang layak pakai;
  1. 1.peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik; J. kapasitas dan fasilitas perala tan pengujian harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/ atau kereta gandengan dan/ atau kereta tempelan yang diuji;
5. k.harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional.
6. a.susunan;
7. b.perlengkapan;

Pasal 11

(1)Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi:

Pasal 10

(1)Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laikjalan.
(2)Pengujian laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji. Pasa19
(1)Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor.
(2)Tata cara pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata urut pemeriksaan untuk mencapai hasil yang optimal.

Pasal 8

Pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi kegiatan:

a.pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
b.pengujian laikjalan kendaraan bermotor;dan
c.pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 7

Kendaraan bermotor asing yang wajib UJI berkala dan digunakan di Indonesia wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

c.ukuran;
d.rumah-rumah;
e.rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
f.berat kendaraan.

(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.
(3)Pemeriksaan secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)paling sedikit meliputi:
1. a.nomor dan kondisi rangka kendaraan bermotor;
2. b.nomor dan tipe motor penggerak;
3. c.kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
4. d.kondisi sistem converter kit bagi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar tekanan tinggi;
5. e.kondisi dan posisi pipa pembuangan;
6. f.ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
7. g.kondisi sistem suspensi;
8. h.kondisi sistem rem utama;
  1. 1.kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya; J. kondisi panel instrumen pada dashboard Kendaraan;
9. k.kondisi kaca spion;
  1. 1.kondisi spakbor;
10. m.bentuk bumper;
11. n.keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
12. o.rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
13. p.keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk mobil bus; dan
14. q.kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk mobil barang bak muatan tertutup.
(4)Pemeriksaan secara manual dengan atau tanpa alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
1. a.kondisi penerus daya;
2. b.sudut bebas kemudi;
3. c.kondisi rem parkir;
4. d.fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
5. e.fungsi penghapus kaca;
6. f.tingkat kegelapan kaca;
7. g.fungsi klakson;
8. h.kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
  1. 1.ukuran kendaraan; J. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk mobil bus;

Pasal 12

(1)Pemeriksaan susunan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap :
1. a.rangka landasan; 1) roda ke1ima (Fifth ioheeb untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta tempelan sesuai ISO; 2) alat penggandeng (Towing Eye) untuk mobil barang yang dirancang untuk menarik kereta gandengan yang memiliki gerakan terbatas sesuai ISO.
2. b.motor penggerak meliputi sumber energi seperti bahan bakar minyak, bahan bakar gas, listrik dan kombinasi bahan bakar minyak dengan listrik (hybrid).
3. c.sistem pembuangan;
4. d.sistern penerus daya;
5. e.sistem roda-roda;
6. f.sistem suspensi;
7. g.sistem alat kemudi;
8. h.sistem rem;
  1. 1.sistem lampu dan alat pemantul cahaya terdiri atas : 1) lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda; 2) lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda; 3) lampu penunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip; 4) lampu rem berwarna merah; 5) lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda; 6) lampu posisi belakang berwarna merah; 7) lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor; 8) lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih; 9) lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap- kelip;
9. k.teknologi jenis kendaraan bermotor (hybrid, BBG, listrik, panas menjadi tenaga penggerak).
(5)Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhad ap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
1. a.pengukuran berat;
2. b.pengukuran dimensi; dan
3. c.pemeriksaan konstruksi. 10) lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang; 11)alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor. J. Komponen pendukung terdiri atas : 1) Pengukur kecepatan; 2) Kaca spion; 3) Penghapus kaca; 4) Klakson; 5) Spakbor; 6) Bumper. 7) Pengarah angm, untuk mobil barang bak muatan tertutup.
(2)Pemeriksaan perlengkapan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi pemeriksaan terhadap :
1. a.sabuk keselamatan;
2. b.ban cadangan;
3. c.segitiga pengaman;
4. d.dongkrak;
5. e.pembuka roda;
6. f.helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah; dan
7. g.peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.
8. h.perlengkapan keselamatan seperti alat pemecah kaca, alat pemadam kebakaran ringan, untuk mobil bus.
(3)Pemeriksaan ukuran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi pemeriksaan terhadap :
1. a.panjang kendaraan;
2. b.lebar kendaraan;
3. c.tinggi kendaraan;
4. d.jarak sumbu kendaraan;
5. e.julur depan (Front Over Hang);
6. f.julur belakang (Rear Over Hang)
7. g.sudut pergi kendaraan; dan
8. h.jarak bebas kendaraan (ground clearance).
  1. 1.jarak tertinggi anak tangga paling bawah dari permukaan tanah untuk mobil bus; J. lebar anak tangga untuk mobil bus;
9. k.tinggi ruang penumpang untuk mobil bus;

Pasal 13

(1)Pengujian persyaratan laikjalan paling sedikit meliputi uji:
1. a.emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang;
2. b.tingkat kebisingan suara klakson dan / atau knalpot;
3. c.kemampuan rem utama;
4. d.kemampuan rem parkir;
5. e.kin cup roda depan;
6. f.kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
7. g.akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
8. h.kedalaman alur ban;
  1. 1.daya tembus cahaya pada kaca.
(2)Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kereta gandengan dan kereta tempelan paling sedikit meliputi:
1. a.uji kemampuan rem;
2. b.kedalaman alur ban; dan
3. c.uji sistem lampu.
  1. 1.lebar pintu untuk mobil bus;
4. m.ukuran tempat keluar darurat untuk mobil bus;
5. n.lebar bak muatan terhadap ukuran kabin depan atau ban terluar untuk mobil barang;
6. o.jarak bak muatan terhadap kabin untuk mobil barang;
7. p.jarak sumbu untuk sumbu ganda atau triple pada mobil barang darr/ atau mobil bus;
8. q.tinggi bak muatan untuk mobil barang;
9. r.lebar lorong (Gang Way) untuk mobil bus;
10. s.jarak antar tempat duduk untuk mobil bus;
11. t.lebar tempat duduk.
(4)Pemeriksaan rumah-rurnah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d meliputi pemeriksaan terhadap :
1. a.kaca;
2. b.pintu berikut engsel;
3. c.badan kendaraan, tidak keropos, tidak ada bagian yang runcing dan tidak berkarat (tidak korosi);
4. d.bumper
5. e.perisai kolong;
6. f.konstruksi tempat duduk;
7. g.tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor.

Pasal 16

(1)Peralatan uji berkala kendaraan bermotor meliputi:
1. a.peralatan utama; dan
2. b.peralatan penunjang.

Pasal 15

(1)Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/ atau secara insidentil.
(2)Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2020