DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perubahan Keempat atas Retribusi Jasa Umum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3.Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
10.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 1 Seri B); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA dan BUPATI BANGKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2011 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

(1)Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bemotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

1.mobil penumpang umum;
2.mobil bus;
3.mobil barang;
4.kereta gandengan; dan
5.kereta tempelan.
2.Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

(1)Subyek retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah .
(2)Subyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai wajib retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

3.Ketentuan Pasal 58 diubah , sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor. 4

4.Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan/pengujian, biaya tanda lulus uji (kartu uji dan tanda uji), pengetokan nomor uji dan biaya uji lainnya.

5.Ketentuan pada Bagian Keempat Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian kendaraan bermotor dibedakan berdasarkan jenis kendaraan, Jumlah Berat Barang (JBB) dan Jenis Pelayanan yang diberikan.
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka. Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 29 Februari 2020 BUPATI BANGKA, Cap/dto MULKAN Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 29 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto ANDI HUDIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI B Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Cap/dto TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1. a.Tarif retribusi pendaftaran kendaraan wajib uji berkala : No. Jenis Retribusi Tarif (Rp.)
  1. 1.Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala
2. a.Mobil Penumpang
3. b.Mobil Bus - Kecil - Sedang - Besar
4. c.Mobil Barang (termasuk kendaraan khusus) - JBB s.d 5.000 Kg - JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg - JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg - JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg - JBB diatas 20.000 Kg
5. d.Kereta Gandengan
6. e.Kereta Tempelan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
7. b.Tarif retribusi uji berkala pertama : No. Jenis Retribusi Tarif (Rp.)
  1. 1.Uji Berlaku Pertama
8. a.Mobil Penumpang
9. b.Mobil Bus - Kecil - Sedang - Besar
10. c.Mobil Barang (termasuk kendaraan khusus) - JBB s.d 5.000 Kg - JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg - JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg - JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg - JBB diatas 20.000 Kg
11. d.Kereta Gandengan
12. e.Kereta Tempelan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2
13. c.Tarif retribusi uji berkala perpanjangan masa berlaku : a. b.
14. d.Tarif retribusi tanda bukti lulus uji dan penggantian tanda bukti lulus uji yang rusak atau hilang : No. Jenis Retribusi Tarif (Rp.)
  1. 1.Tanda Bukti Lulus Uji
15. a.Kartu Uji berupa Kartu Pintar (Smart Card)
16. b.Kartu Uji berupa Kertas
17. c.Tanda Uji berupa Stiker
18. d.Penggantian Kartu Uji berupa Smart Card yang Rusak
19. e.Penggantian Kartu Uji berupa Smart Card yang Hilang
20. f.Penggantian Kartu Uji berupa Kertas yang Rusak
21. g.Penggantian Kartu Uji berupa Kertas yang Hilang
22. h.Penggantian Tanda Uji berupa Stiker yang Rusak / Hilang sebelum habis masa berlakunya 25.000,00 15.000,00 10.000,00 50.000,00 150.000,00 30.000,00 75.000,00 30.000,00 BUPATI BANGKA, Cap/dto MULKAN No. Jenis Retribusi Tarif (Rp.)
  1. 1.Uji Berkala perpanjangan masa berlaku :
23. a.Mobil Penumpang
24. b.Mobil Bus - Kecil - Sedang - Besar
25. c.Mobil Barang (termasuk kendaraan khusus) - JBB s.d 5.000 Kg - JBB diatas 5.000 s.d 10.000 Kg - JBB diatas 10.000 s.d 15.000 Kg - JBB diatas 15.000 s.d 20.000 Kg - JBB diatas 20.000 Kg
26. d.Kereta Gandengan
27. e.Kereta Tempelan 35.000,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 45.000,00 60.000,00 75.000,00 90.000,00 125.000,00 75.000,00 90.000,00

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2019