DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2020

Nomor: 08
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tabalong

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Pengurangan atau Keringanan Retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik SALINAN 2 Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 3 Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG Dan BUPATI TABALONG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 08 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 4

Pasal 8

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan wajib uji yang melakukan pengujian.
(2)Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut : Jenis Tarif
(1)(2) a) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji b) Uji Berkala Pertama Kali (Baru) : Rp. 175.000,-  Kendaraan roda 3 Rp. 275.000,-  Mobil penumpang roda 4 Rp. 325.000,-  Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 325.000,-  Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 350.000,-  Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 475.000,-  Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 325.000,-  Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 350.000,-  Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 475.000,-  Traktor Penarik (Tractor Head) Rp. 475.000,-  Kereta tempelan Rp. 475.000,-  Kereta gandengan Rp. 475.000,- c) Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku :  Kendaraan roda 3 Rp. 100.000,-  Mobil penumpang roda 4 Rp. 150.000,-  Mobil bus kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 150.000,-  Mobil bus sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 175.000,-  Mobil bus besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 300.000,-  Mobil barang kecil (JBB s/d 3,5 ton) Rp. 150.000,-  Mobil barang sedang (JBB 3,5 s/d 10 ton) Rp. 175.000,-  Mobil barang besar (JBB lebih dari 10 ton) Rp. 300.000,-  Traktor Penarik (Tractor Head) Rp. 300.000,-  Kereta tempelan Rp. 300.000,-  Kereta gandengan Rp. 300.000,- d) Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala : - karena habis kolom masa berlaku Uji - karena hilang e) Denda karena Keterlambatan Perpanjangan Masa Berlaku Uji (per bulan) Rp. 30.000,- Rp. 150.000,- 20 % dari Tarif Retribusi/Bulan f) Pemeriksaan Mekanis per Item / Alat Uji Rp. 50.000,- g) Rekomendasi Numpang Uji h) Mutasi Uji i) Rubah Data Rp. 100.000,- Rp. 150.000,- Rp. 50.000,-

2.Diantara Pasal 13 BAB X dan Pasal 14 BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB 2 (dua) Pasal, yakni BAB XA Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5 BAB XA PENGURANGAN ATAU KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 13A

(1)Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk pengurangan atau keringanan Retribusi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data sebagai berikut :
1. a.Nama Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. b.Alamat Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. c.Jenis Kendaraan Bermotor yang diuji;
4. d.Ketetapan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
5. e.Ditandatangani Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
(3)Terhadap pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan menyampaikannya kepada Bupati.

Pasal 13B

(1)Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, Kepala Dinas Perhubungan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan harus memberikan jawaban diterima atau ditolak.
(2)Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong. Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI TABALONG, ttd ANANG SYAKHFIANI 6 Diundangkan di Tanjung pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG, ttd ABDUL MUTHALIB SANGADJI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 08 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (8-93/2020)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 13A

Pasal 13B

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 13A

Pasal 13B

Dasar hukum (18)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2017