menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan; Menimbang MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 141 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERBUBUNGAN NOMOR PM. 41 TABUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANANPENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERBUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 ten tang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956) sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2010);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2011 ten tang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 850);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Untuk Pengadaan Barang di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1001);
13.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah;
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang ,., - ..) - PasalS ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), ditempatkan pada :
a.Biro Keuangan dan Perlengkapan untuk ULP di Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk ULP di Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk ULP di Direktorat Jenderal;
d.Sekretaris Badan untuk ULP DI Badan-Badan;
e.Bagian TU untuk ULP di UPT/ Satker.
1.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kementerian Perhubungan, diubah sebagai berikut: PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN. TENTANG MENTERI MEMUTUSKAN: MENTERI PERHUBUNGAN KETIGA ATAS PERATURAN PERATURAN PERUBAHAN Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); Menetapkan
d.mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barangfjasa di ULP dan me1aporkan apabila ada penyimpangan dan / atau indikasi penyimpangan;
e.membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ j asa kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait;
f.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia ULP;
g.menetapkan Pokja ULP;
h.menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing-masing;
1.mengusulkan penempatan/ pemindaharr/ pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait;
J. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan;
k.mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Barang /Pekerjaan Konstruksiy.Jasa Lainnya yang bernilai di atas RplOO.OOO.OOO.ooo,oo(seratus miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
1.mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas RplO.OOO.OOO.OOO,OO(sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
strategib. menyusun dan melaksanakan Pengadaan barang/ jasa ULP;
c.menyusun program kerja dan anggaran ULP;
2.Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Pasa19
(1)Ruang lingkup Kepala ULP meliputi :
a.memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
3.Ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: