menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2013; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN 01 LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENTERIPERHUBUNGAN
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan Negara;
4.Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Nomor 95 Tahun 2010);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2 Mengingat Perhubungan;
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 28 Tahun 2014 ten tang Pedoman dan Standar Dokumen Pengadaan Un tuk Pengadaan Barang di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
KementerianLingkunganDiElektronikSecara
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan;
9.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barangy.Jasa Pemerintah 3 C. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
d.mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barangj jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan danj atau indikasi penyimpangan;
e.membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barangj jasa kepada Menteri melalui Pejabat Eselon I terkait
f.melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia ULP;
g.menetapkan Pokja ULP;
h.menugaskan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban kerja masing-rnasing;
1.mengusulkan penempatanj pemindahanj pemberhentian anggota ULP kepada Pejabat Eselon I terkait;
seluruhmengkoordinasikana. memimpin dan kegiatan ULP;
b.menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan barangj jasa ULP;
Pasa19
(1)Ruang lingkup Kepala ULPmeliputi :
Perhubungan Nomor PM. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2013; sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI Pasal 9 Peraturan MenteriMengubah ketentuan PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGANNOMOR PM. 41 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMANPEMBENTUKANUNIT LAYANANPENGADAANDI LINGKUNGANKEMENTERIANPERHUBUNGAN TENTANGPERHUBUNGANMENTERIPERATURAN MEMUTUSKAN: 4 Menetapkan
(2)Kepala ULP dalam menetapkan Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.untuk Anggota Pokja ULP maksimal 12 (dua belas) Paket Pekerjaan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
b.untuk Ketua Pokja ULP maksimal 6 (enam) Paket Pekerjaan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
c.susunan Anggota Pokja ULP maksimal 6 (enam) Paket Pekerjaan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, apabila dalam susunan keanggotaan Pokja yang sarna.
(3)Dalam mengusulkan anggota Pokja ULP, Kepala ULP memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota ULP.
(4)Kepala ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP.
J. mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan;
k.mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia BarangjPekerjaan Konstruksr/.Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
1.mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp.l0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
m.mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri untuk Penyedia Jasa Konsultasi yang bernilai di atas Rp.l0.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
n.menyampaikan hasil pemilihan barang/ jasa yang telah dilaksanakan oleh Pokja ULP kepada PPK.
5 SRI LESTARI RAHAY Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 salin~sesu~. den an aslinya KALAB 0 UKU .... ~ - BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 324 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2016 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6