Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2012
- Nomor
- 41
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
(3), menangani pemilihan calon penyedia barang/jasa pada UPT/Satker yang bersangkutan.
Bagian Kedua Penempatan ULP
ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), ditempatkan pada :
Bagian Ketiga Ruang Lingkup, Tugas dan Kewenangan ULP Pasal6 Ruang Iingkup tugas dan kewenangan ULP mencakup pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
I. menyusun dan melaksanakan strategi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan ULP;
Kewenangan ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :
1) pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
mengusulkan kebutuhan;
I. mengusulkan penetapan peringkat teknis untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) melalui Pejabat Eselon I terkait;
1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Persyaratan Kepala ULP dan Kelompok Fungsional Pengadaan
Kelompok Fungsional Pengadaan ULP wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut :
Bagian Kedua Pengangkatan
13
Pejabat Eselon I terkait atas nama Menteri, karena adanya kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan atau adanya pertimbangan dari Inspektorat Jenderal terkait dengan temuan hasil pengawasan dapat memberhentikan Kepala ULP, Kepala Tata Usaha/Sekretaris dan Anggota Kelompok Fungsional Pengadaan. Jenjang karier bagi keanggotaan ULP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri yang ditugaskan di ULP berhak menerima tunjangan yang besarnya sesuai peraturan perundang-undangan. ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit kerja Kantor Pusat, Eselon II dan UPT/Satker yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit kerja terkait lainnya.
(1), meliputi:
rangka proses
Hubungan kerja ULP dengan unit kerja yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan meliputi :
Kepala ULP melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri melalui Pejabat Eselon , terkait. Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ULP di Iingkungan Kementerian Perhubungan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian.
16 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 82 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP/Procurement Unit) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Ditetapkan di J a k art a Pada tanggal 27 Juli 2012 Diundangkan di J a k art a Pada tanggal 4 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 889 UMA RIS SH, MM, MH Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen