DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2011

Nomor: 22
Tahun: 2011
Ditetapkan: 4 April 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan kegiatan lain selain kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri diperlukan kapal tertentu yang berbendera asing dalam rangka menunjang kelangsungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, kegiatan pengerukan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); MEMUTUSKAN: . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ayat (3) dan ayat

(4)dihapus serta penjelasan Pasal 5 dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.
(2)Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang antarpelabuhan laut di wilayah perairan Indonesia.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.

2.Diantara . . .
2.Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB XIIIA sehingga berbunyi: BAB XIIIA KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 206a

(1)Kapal asing dapat melakukan kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri di wilayah perairan Indonesia sepanjang kapal berbendera Indonesia belum tersedia atau belum cukup tersedia.
(2)Kapal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Menteri.
(3)Kegiatan lain yang tidak termasuk kegiatan mengangkut penumpang dan/atau barang dalam kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
1. a.survey minyak dan gas bumi;
2. b.pengeboran;
3. c.konstruksi lepas pantai;
4. d.penunjang operasi lepas pantai;
5. e.pengerukan; dan
6. f.salvage dan pekerjaan bawah air.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2011 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 43 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Asisten Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian, ttd Setio Sapto Nugroho PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN I. Umum Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan mengatur larangan penggunaan kapal asing untuk kegiatan lain selain angkutan dalam negeri yang menggunakan kapal, termasuk kegiatan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak gas bumi, kegiatan pengerukan, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air. Ketersediaan kapal tersebut saat ini belum dapat dipenuhi dari kapal yang berbendera Indonesia, karena pengadaan kapal tersebut membutuhkan investasi yang cukup banyak, berteknologi tinggi, dan jumlah kapal serta tenaga ahli yang mampu mengoperasikan kapal tersebut sangat terbatas, sedangkan penggunaan kapal tersebut bersifat global (global market) dan mobile serta waktu penggunaan yang singkat dan tidak berkelanjutan. Penggunaan kapal berbendera asing tersebut sangat diperlukan antara lain untuk menunjang kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai yang belum dapat dipenuhi oleh kapal yang berbendera Indonesia sehingga apabila tidak diatur penggunaannya akan mengganggu ketahanan energi nasional yang berdampak bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 5

Cukup jelas. Angka 2 . . . Angka 2 Pasal 206a Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan ”penunjang operasi lepas pantai” adalah penggunaan kapal khusus untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di lepas pantai, antara lain:

a.Anchor Handling Tug Supply Vessel lebih besar dari 5000 BHP dengan Dynamic Position (DP2/DP3);
b.Platform Supply Vessels (PSV); dan
c.Diving Support Vessel (DSV). Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5208

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 5

Peraturan turunan (13)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 166 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 7 Tahun 2015