Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 124 Tahun 2015
- Nomor
- 124
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan percepatan penyelenggaraan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagai bentuk kewajiban Pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURANPRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANANPUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTANPERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANAPERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA TENTANG NOMOR 124 TAHUN 2015 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal ... PRASARANAPERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA MEMUTUSKAN:
118);
Menetapkan Mengingat:
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 ten tang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118), diubah sebagai berikut: Pasall
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. disebutselanjutnyayangPu sat7. Pemerintah
.~....
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation), penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan pengoperas1an prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh badan usaha, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dan/ atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) dan/ atau subsidi angkutan perintis perkeretaapian wajib melaksanakan pen ca ta tan penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) dan/ a tau biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Agar ... ' ; Peraturan Presiden 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
( 1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada badan usaha penyelenggara, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke kas negara oleh badan usaha penyelenggara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
""'--,.., , . ~·" Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 252 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA pada tanggal 9 November 2015 Diundangkan di Jakarta JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 30 Oktober 2015 Ditetapkan di Jakarta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. denganmiPresidenPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . ...
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)