DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 124 Tahun 2015

Nomor: 124
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan percepatan penyelenggaraan pelaksanaan kewajiban pelayanan publik dan angkutan perintis bidang perkeretaapian sebagai bentuk kewajiban Pemerintah dalam memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, perlu mengubah Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHAN ATAS PERATURANPRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANANPUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTANPERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANAPERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA TENTANG NOMOR 124 TAHUN 2015 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal ... PRASARANAPERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA. PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2012 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menetapkan Mengingat:
5.Badan ...
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
3.Angkutan Pelayanan Kelas Ekonomi adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2.Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
1.Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1.Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 ten tang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118), diubah sebagai berikut: Pasall

(3)Selisih ...
(2)Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.
(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).

Pasal 2

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t:
8.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. disebutselanjutnyayangPu sat7. Pemerintah
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. .~....

(2)Dalam ...
(1)Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian.

Pasal 9

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.
(2)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.
(1)Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).

Pasal 4

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Menteri menetapkan pedoman perhitungan tarif dalam penyelenggaraan angkutan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian.
(3)Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).

7.Dian tar a ... Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation), penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan pengoperas1an prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh badan usaha, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dan/ atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) dan/ atau subsidi angkutan perintis perkeretaapian wajib melaksanakan pen ca ta tan penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) dan/ a tau biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 23

5.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), BUMNpenyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain. Agar ... ' ; Peraturan Presiden 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada badan usaha penyelenggara, kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/ atau APBN-P, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ( 1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada badan usaha penyelenggara, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke kas negara oleh badan usaha penyelenggara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26A

7.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut: ""'--,.., , . ~·" Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 252 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA pada tanggal 9 November 2015 Diundangkan di Jakarta JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 30 Oktober 2015 Ditetapkan di Jakarta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. denganmiPresidenPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . ...

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

5.Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menetapkan Mengingat:
5.Badan ...
4.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk perkeretaapian.
3.Angkutan Pelayanan Kelas Ekonomi adalah angkutan orang yang dilaksanakan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2.Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau.
1.Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

1.Ketentuan angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 ten tang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118), diubah sebagai berikut: Pasall

(3)Selisih ...
(2)Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan menetapkan tarif angkutan penumpang kelas ekonomi.
(1)Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).

Pasal 2

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi se bagai beriku t:
8.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. disebutselanjutnyayangPu sat7. Pemerintah
6.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
5.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. .~....

(2)Dalam ...
(1)Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian.

Pasal 9

4.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran.
(2)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain.
(1)Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk menyelenggarakan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).

Pasal 4

3.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(4)Menteri menetapkan pedoman perhitungan tarif dalam penyelenggaraan angkutan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian.
(3)Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation).

7.Dian tar a ... Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation), penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan pengoperas1an prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh badan usaha, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian dan/ atau Badan Usaha yang melaksanakan penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) dan/ atau subsidi angkutan perintis perkeretaapian wajib melaksanakan pen ca ta tan penyaluran dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) dan/ a tau biaya penyelenggaraan subsidi angkutan perintis bidang perkeretaapian sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pasal 23

5.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), BUMNpenyelenggara sarana perkeretaapian dapat bekerjasama dengan badan usaha lain. Agar ... ' ; Peraturan Presiden 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih kecil kepada badan usaha penyelenggara, kekurangan pembayaran kepada badan usaha penyelenggara tersebut diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/ atau APBN-P, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ( 1) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (public service obligation) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dinyatakan bahwa Pemerintah telah membayarkan lebih besar kepada badan usaha penyelenggara, kelebihan pembayaran dimaksud disetorkan ke kas negara oleh badan usaha penyelenggara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26A

7.Diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A, sehingga berbunyi sebagai berikut: ""'--,.., , . ~·" Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 252 YASONNA H. LAOLY ttd. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA pada tanggal 9 November 2015 Diundangkan di Jakarta JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, pada tanggal 30 Oktober 2015 Ditetapkan di Jakarta penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. denganmiPresidenPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan . ...

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 124 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 4

Pasal 26

Pasal 23

Pasal 26A

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 9

Pasal 4

Pasal 26

Pasal 23

Pasal 26A

Peraturan turunan (4)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2016