Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013
- Nomor
- 82
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pe1aksanaan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan Ketentuan mengenai petunjuk teknis ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.
1)Nomor dan tahun pengeluaran Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan 2) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
J. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ten tang dinyatakan tidak berlaku.
1)Menentukan Perhubungan berlaku; tanggal tertentu atau Keputusan saat Menteri Peraturan Menteri Perhubungan akan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... 2) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. 3) Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa "setelah" (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ....
1)Peraturan Menteri Perhubungan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau 2) Keputusan Menteri Perhubungan yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.
Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
1) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada dimuat dalam ketentuan peralihan; 2) Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat. 3) Pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak sedapat mungkin tidak berlaku surutkan.
1)rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia 2) penandatangan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan; 3) pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup. 1)rumusan penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan; 2) penandatanganan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; 3) penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal. . MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal.. . a.n. MENTERIPERHUBUNGAN SEKRETARISJENDERAL,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal.. . MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
......... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ....yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Inl. ....... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini.
F. Peraturan IKeputusan Ilnstrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon.1 di lingkungan Kementerian Perhubungan
Ketentuan lebih lanjut mengenai ..... (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal .....
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal .
1) Menyisipkan atau menambahkan materi kedalam Peraturan Menteri Perhubungan atau mengubah materi di dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau 2) Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan, perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan Perundang-undangan yang diubah. Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1) Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... tentang ..... , diubah sebagai berikut:
2) Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan meteri yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di an tara keduanya ditambahkan huruf kapital (A,B,Cdan seterusnya pada nomor pasal baru). Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1 A dan Pasal 1 B berbunyi sebagai berikut: (1) (2) (1) (2) 3) Jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan diantara keduanya dengan tambahan hurufjabjad kedl a,b,c dan seterusnya yang diletakkan diantara tanda baca kurung (0). Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(2)
1) Jika sistematika berubah atau materi lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru. 2) Jika yang diubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan atau Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan, nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan atau Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal. Mengubah Lampiran I. Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... sehingga menjadi sebagimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Angka 4 dan angka Perhubungan Nomor berikut; 16 dalam Lampiran I Keputusan Menteri diubah sehingga berbunyi sebagai
1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan. 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang bersangkutan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... tentang ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan KSLN NAMA(tanpa ge1ar danjatau pangkat) NIP .....
Setiap Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Menteri Perhubungan diberi nomor halaman pada lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakan pada tengah bawah pada lembaran kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman baru dengan angka Arab diletakkan pada bawah lembaran, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IV/ c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN II MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM.82 TAHUN2013 TANGGAL : 23 September 2013 BENTUK PERATURAN/ KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, PERATURAN /KEPUTUSAN/INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN D. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi eselon I atau Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan; PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN (nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca) bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama Peraturan Menteri Perhubungan). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam penempatannya dalam Berita Negera Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai) Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM Nama (tanpa gelar, dan/ atau pangkat) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR . KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. b. c. bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu, menetepakan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Mengingat 1. 2. 3. KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTER! PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, danJatau induk pegawai)
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
3. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERIPERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai)
D.CONTOH KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I ATAS NAMA MENTERI PERHUBUNGAN KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. bahwa ;
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal A.n. MENTER! PERHUBUNGAN SEKRETARIS JENDERAL, NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Direktur Jenderal ). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai) (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
3. Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL . NOMOR: TENTANG (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
3.
3. PERTAMA KEDUA KETIGA Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN UMAR S SH MM MH Pembi a Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor : PM.82 Tahun 2013 Tanggal : 23 September 2013 FORMAT DAN STANDAR PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN DAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERRUBUNGAN I. CONTOR FORMAT PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang: a , b ;
Mengingat: 1. , 2 ,
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... BAB . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, dan/atau induk pegawai) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN PERTAMA KEDUA KETIGA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN } 3 spasi NAMA(tanpa gelar,pangkat, Dan/ atau induk pegawai) } 1,5 spasi
3. PERTAMA KEDUA KETIGA INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN a , b.
1 . 2 .
: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta padatanggal } 0,5 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, danl atau induk pegawai) } 1,5 spasi
II. CONTOH FORMAT PENGETlKAN PERATURAN / KEPUTUSAN/ INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I Contoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menggunakan eontoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstriksi Menteri Perhubungan sebagaimana terse but pada angka Romawi I. III. STANDAR PENGETlKAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ MENTER! PERHUBUNGAN, KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Standar pengetikan Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, peraturan pimpinan unit organisasi eselon I dan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ukuran kerta (Paper Size) : F4 (8.5 x 13 Custom)
MENTER! PERHUBUNGAN UMAR A S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV / c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 I. CONTOR KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI 2 (DUA) PIRAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA DENGAN UNIVERSITASNEGERI JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASI Nomor: Nomor: PJ 3 Tahun 2013 15/UN39/HM/2013 Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (22-7-2013), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :
PIHAKPERTAMAdan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
J. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen di bidang transportasi.
Dalam pelaksanan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
71
Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARAPIHAK.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUAdan mempunyai kekuatan hukum yang sarna. II. CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI LEBIH DARI 2 (DUA) PIHAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESIBARAT,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA,PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI TENGGARADAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI (TRANS SULAWESI) NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: PM.66 Tahun 2012 551.6/84/ DISHUBKOMINFO/ 2012 551.6/3927/Sekr.Hubkom HUBPAR/278/XII/20 12 551.6/4704/XII/2012 550/551-67/XII/2012 43 Tahun 2012 Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas (28 - 12 - 2012), bertempat di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertandatangan di bawah ini:
Urip Sumohardjo Nomor 269, Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAKKETUJUH. Untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Di Pulau Sulawesi, (Trans Sulawesi) dengan ketentuan sebagai berikut:
Status Aset Barang Milik NegarajDaerah sebagai hasil dari Penyelenggaraan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi, PARA PIHAK mendorong dan mendukung sepenuhnya peran serta Badan Usaha baik sendiri maupun kerjasamajkemitraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila diperlukan perpanjangan, maka memperpanjang menyampaikan secara tertulis selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 Kesepakatan Bersama ini berakhir. PIHAK yang akan kepada PIHAK lainnya, (tiga) bulan sebelum
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 7 (tujuh) asH, bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN Salinan sesuai Kepala Biro UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPI RAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR: NOMOR: Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas ( _ - _ - 2013), bertempat di , yang bertandatangan di bawah ini : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. Gubernur Provinsi , dalam hal ini bertindak ntuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi, dengan alamat di JI ..... Nomor untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA,untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Selanjutnya, PARAPIHAKsesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang ................... , dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
a , b.
(2)Hasil Koordinasi, monitoring dan evaluasi program . dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
(2)Pihak yang berminat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnyha jangka waktu sebagaimana dimaksud oada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakiri Perjanjian Kerjasama ini. (3)Dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebe1um berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (1), maka pengakiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARAPIHAKuntuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksnakan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure. (4)Dalam hal dilaksanakan pengakiran Perjanjian Kerjasama terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure. (1)Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, PARAPIHAK,sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
(2)Dalam hal pada tahab awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakiran dilakukan.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pad a bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. MENTER! PERHUBUNGAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2013 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 TAHUN2013 : 23 September 2013 TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, DAN PERATURAN / KEPUTUSAN /INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. Teknis Penyusunan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: A. Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani Menteri dibuat diatas Kertas dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, berwarna Kuning Emas yang terletak di sebelah kiri Marjin. Di bawah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, tertera tulisan, yaitu pada baris pertama tulisan MENTERI PERHUBUNGAN, dan pada baris kedua tulisan REPUBLIK INDONESIA, yang seluruhnya ditulis dengan huruf Kapital, berwarna terang yang terletak di sebelah kiri Marjin. Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan dibuat diatas kertas dengan ukuran (Paper Size) F4 dan jenis huruf menggunakan Font Style (Bookman Old Style).
II. Kerangka/Batang Tubuh sebagaimana dimaksud pada angka I huruf B di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
Contoh Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang menggunakan frasa:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
Pada Pembukaan Peraturan Menteri Perhubungan tsebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan dicantumkan frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin.
Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan ditengan marjin dan diakhiri dengan tanda baca (,).
27
Selain memuat hal tersebut di atas, dalam Konsiderans Menimbang dapat pula memuat un sur sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan pembentukannya.
1) menjalankan kewenangan pejabat pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. Sebaiknya memuat unsur sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
satu pada 1) Konsiderans Menimbang Peraturan Menteri Perhubungan, berbunyi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf , perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 2) Konsiderans Menimbang Keputusan Menteri Perhubungan, berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf , perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan ten tang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 3) Konsiderans Menirnbang Instruksi Menteri Perhubungan, berbunyi bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf , perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik korna (;). Menirnbang: a. bahwa dst;
1) Dasar kewenangan pernbentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang rnernerintahkan pernbentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor ..... Tahun ....tentang .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ..... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....). 2 .
1)Kata Memutuskan; 2) Kata Menetapkan; dan 3) Jenis dan nama Peraturan /Keputusan /Instruksi Menteri Perhubungan.
1) . Kata Menetapkan dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). 2) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan j KeputusanjInstruksi Menteri Perhubungan dicantumkan kembali sete1ah kata Menetapkan, tanpa frasa Republik Indonesia serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTANMULTIMODA.
BAB diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
Bagian Kesatu Pengusahaan Angkutan Multimoda
Paragraf 1 Kegiatan Angkutan Multimoda
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda.
Jika suatu pasal atau ayat memuat rineian unsur, dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rineian dirumuskan dalam bentuk tabulasi. selain dapat Angkutan multimoda diselengarakan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing. Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:
1) Setiap rineian harus dapat dibaea sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka; 2) Setiap rineian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baea titik (.); 3) Setiap frasa dalam rineian diawali dengan huruf kecil; 4) Setiap rineian diakhiri dengan tanda baea titik koma (;). 5) Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih keeil, un sur tersebut dituliskan masuk ke dalam; 6) Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baea titik dua (:); 7) Pembagian rineian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad keeil yang diikuti dengan tanda baea titik (.), angka Arab diikuti dengan tanda baea titik (.), abjad keeil dengan tanda baea kurung tutup ( ) ), angka Arab dengan tanda baea kurung tutup ( ) ); dan 8) Pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat, jika rineian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
a) ; b) ; (dan, atau, dan/atau) 1) ; (dan, atau, dan/atau) 2) ; Materi muatan dalam batang tubuh Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dirumuskan dalam Diktum, dengan ketentuan sebagai berikut:
KEDUA: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAterdiri dari:
KETUJUH: Para Direktur Jenderal sesuai bidang dan tugasnya masing-masing, melaksanakan:
dan
Menimbang: . Mengingat . Menetapkan PERTAMA KEDUA . Menimbang Mengingat 1 . 2 . PERTAMA KEDUA
1) Batasan pengertian atau definisi; 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan atau 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya an tara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
BAB VIII
J asa Pengurusan sepanj ang tidak
Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Setiap awak kapal patroli yang telah memperoleh uang lauk pauk berdasarkan ketentuan yang berlaku. sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, berhak memperoleh uang lauk pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan memperhitungkan uang lauk pauk yang telah diterimanya.
Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
Pemberian kredit atau kegiatan sejenis lainnya yang yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai kegiatan pembiayaan menurut Pasal .....
1)Pasal atau beberapa pasal terakhir untuk Peraturan Menteri Perhubungan; atau 2) Diktum atau beberapa Diktum terakhir untuk Keputusan Menteri Perhubungan. 1)Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) Nama singkat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 3) Status Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang sudah ada; dan 4) Saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
1)Menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin; 2) Mengatur, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pe1aksanaan; 3) Menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pe1aksanaan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan Ketentuan mengenai petunjuk teknis ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.
1)Nomor dan tahun pengeluaran Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan 2) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
J. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ten tang dinyatakan tidak berlaku.
1)Menentukan Perhubungan berlaku; tanggal tertentu atau Keputusan saat Menteri Peraturan Menteri Perhubungan akan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... 2) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. 3) Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa "setelah" (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ....
1)Peraturan Menteri Perhubungan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau 2) Keputusan Menteri Perhubungan yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.
Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
1) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada dimuat dalam ketentuan peralihan; 2) Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat. 3) Pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak sedapat mungkin tidak berlaku surutkan.
1)rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia 2) penandatangan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan; 3) pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup. 1)rumusan penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan; 2) penandatanganan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; 3) penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal. . MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal.. . a.n. MENTERIPERHUBUNGAN SEKRETARISJENDERAL,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal.. . MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
......... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ....yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Inl. ....... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini.
F. Peraturan IKeputusan Ilnstrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon.1 di lingkungan Kementerian Perhubungan
Ketentuan lebih lanjut mengenai ..... (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal .....
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal .
1) Menyisipkan atau menambahkan materi kedalam Peraturan Menteri Perhubungan atau mengubah materi di dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau 2) Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan, perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan Perundang-undangan yang diubah. Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
1) Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... tentang ..... , diubah sebagai berikut:
2) Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan meteri yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di an tara keduanya ditambahkan huruf kapital (A,B,Cdan seterusnya pada nomor pasal baru). Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1 A dan Pasal 1 B berbunyi sebagai berikut: (1) (2) (1) (2) 3) Jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan diantara keduanya dengan tambahan hurufjabjad kedl a,b,c dan seterusnya yang diletakkan diantara tanda baca kurung (0). Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(2)
1) Jika sistematika berubah atau materi lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru. 2) Jika yang diubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan atau Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan, nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan atau Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal. Mengubah Lampiran I. Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... sehingga menjadi sebagimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Angka 4 dan angka Perhubungan Nomor berikut; 16 dalam Lampiran I Keputusan Menteri diubah sehingga berbunyi sebagai
1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan. 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang bersangkutan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... tentang ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan KSLN NAMA(tanpa ge1ar danjatau pangkat) NIP .....
Setiap Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Menteri Perhubungan diberi nomor halaman pada lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakan pada tengah bawah pada lembaran kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman baru dengan angka Arab diletakkan pada bawah lembaran, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IV/ c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN II MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM.82 TAHUN2013 TANGGAL : 23 September 2013 BENTUK PERATURAN/ KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, PERATURAN /KEPUTUSAN/INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN D. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi eselon I atau Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan; PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN (nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca) bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama Peraturan Menteri Perhubungan). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam penempatannya dalam Berita Negera Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai) Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM Nama (tanpa gelar, dan/ atau pangkat) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR . KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. b. c. bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu, menetepakan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Mengingat 1. 2. 3. KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTER! PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, danJatau induk pegawai)
INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
3. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERIPERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai)
D.CONTOH KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I ATAS NAMA MENTERI PERHUBUNGAN KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. bahwa ;
Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal A.n. MENTER! PERHUBUNGAN SEKRETARIS JENDERAL, NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
(nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Direktur Jenderal ). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai) (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
3. Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL . NOMOR: TENTANG (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
3.
3. PERTAMA KEDUA KETIGA Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN UMAR S SH MM MH Pembi a Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor : PM.82 Tahun 2013 Tanggal : 23 September 2013 FORMAT DAN STANDAR PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN DAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERRUBUNGAN I. CONTOR FORMAT PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang: a , b ;
Mengingat: 1. , 2 ,
Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... BAB . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, dan/atau induk pegawai) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN PERTAMA KEDUA KETIGA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN } 3 spasi NAMA(tanpa gelar,pangkat, Dan/ atau induk pegawai) } 1,5 spasi
3. PERTAMA KEDUA KETIGA INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN a , b.
1 . 2 .
: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta padatanggal } 0,5 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, danl atau induk pegawai) } 1,5 spasi
II. CONTOH FORMAT PENGETlKAN PERATURAN / KEPUTUSAN/ INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I Contoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menggunakan eontoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstriksi Menteri Perhubungan sebagaimana terse but pada angka Romawi I. III. STANDAR PENGETlKAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ MENTER! PERHUBUNGAN, KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Standar pengetikan Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, peraturan pimpinan unit organisasi eselon I dan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ukuran kerta (Paper Size) : F4 (8.5 x 13 Custom)
MENTER! PERHUBUNGAN UMAR A S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV / c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 I. CONTOR KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI 2 (DUA) PIRAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA DENGAN UNIVERSITASNEGERI JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASI Nomor: Nomor: PJ 3 Tahun 2013 15/UN39/HM/2013 Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (22-7-2013), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :
PIHAKPERTAMAdan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
J. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen di bidang transportasi.
Dalam pelaksanan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
71
Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARAPIHAK.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUAdan mempunyai kekuatan hukum yang sarna. II. CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI LEBIH DARI 2 (DUA) PIHAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESIBARAT,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA,PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI TENGGARADAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI (TRANS SULAWESI) NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: PM.66 Tahun 2012 551.6/84/ DISHUBKOMINFO/ 2012 551.6/3927/Sekr.Hubkom HUBPAR/278/XII/20 12 551.6/4704/XII/2012 550/551-67/XII/2012 43 Tahun 2012 Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas (28 - 12 - 2012), bertempat di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertandatangan di bawah ini:
Urip Sumohardjo Nomor 269, Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAKKETUJUH. Untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Di Pulau Sulawesi, (Trans Sulawesi) dengan ketentuan sebagai berikut:
Status Aset Barang Milik NegarajDaerah sebagai hasil dari Penyelenggaraan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi, PARA PIHAK mendorong dan mendukung sepenuhnya peran serta Badan Usaha baik sendiri maupun kerjasamajkemitraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila diperlukan perpanjangan, maka memperpanjang menyampaikan secara tertulis selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 Kesepakatan Bersama ini berakhir. PIHAK yang akan kepada PIHAK lainnya, (tiga) bulan sebelum
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 7 (tujuh) asH, bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN Salinan sesuai Kepala Biro UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPI RAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR: NOMOR: Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas ( _ - _ - 2013), bertempat di , yang bertandatangan di bawah ini : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. Gubernur Provinsi , dalam hal ini bertindak ntuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi, dengan alamat di JI ..... Nomor untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA,untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
Selanjutnya, PARAPIHAKsesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang ................... , dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
a , b.
(2)Hasil Koordinasi, monitoring dan evaluasi program . dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
(2)Pihak yang berminat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnyha jangka waktu sebagaimana dimaksud oada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakiri Perjanjian Kerjasama ini. (3)Dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebe1um berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (1), maka pengakiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARAPIHAKuntuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksnakan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure. (4)Dalam hal dilaksanakan pengakiran Perjanjian Kerjasama terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure. (1)Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, PARAPIHAK,sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
(2)Dalam hal pada tahab awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakiran dilakukan.
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pad a bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen