DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013

Nomor: 82
Tahun: 2013
Ditetapkan: 23 September 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pe1aksanaan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan Ketentuan mengenai petunjuk teknis ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.

d.Bagi Nama singkat Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat sebagaimana tersebut huruf b angka 2) dengan memperhatikan hal-hal sebagai beriku: 1)Nomor dan tahun pengeluaran Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan 2) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
e.Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
f.Nama Peraturan jKeputusanjlnstruksi Menteri Perhubungan yang sudah disingkat tidak perlu diberi nama singkat.
h.Jika materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang lama dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
1. 1.Rumusan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan diawali dengan frasa "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku " atau "Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku " kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersendiri. J. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
k.Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan danjatau telah mulai berlaku gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
a.Pasal , Pasal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tentang ;
b.Keputusan Menteri Perhubungan tentang ;
1. 1.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari Peraturan Pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
m.Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan atau ditetapkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ten tang dinyatakan tidak berlaku.
n.Pada dasarnya Peraturan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Perhubungan terse but diundangkan, sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Keputusan Menteri Perhubungan terse but ditetapkan, dan untuk Instruksi Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Instruksi Menteri Perhubungan terse but dikeluarkan.
o.Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan terse but pada saat diundangkan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut pada saat ditetapkan, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan: 1)Menentukan Perhubungan berlaku; tanggal tertentu atau Keputusan saat Menteri Peraturan Menteri Perhubungan akan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... 2) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. 3) Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa "setelah" (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ....
p.Tidak menggunakan frasa "... mulai berlaku efektif pada tanggal " atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya: 1)Peraturan Menteri Perhubungan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau 2) Keputusan Menteri Perhubungan yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.
q.Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dan seluruh wilayah Republik Indonesia.
r.Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang berbeda saat mulai berlakunya. Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
1. a.Peraturan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya; atau
2. b.Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat penetapannya.
3. t.Jika ada alas an yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Kaputusan Menteri Perhubungan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut) diperhatikan hal sebagai berikut: 1) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada dimuat dalam ketentuan peralihan; 2) Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat. 3) Pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak sedapat mungkin tidak berlaku surutkan.
4. x.Saat mulai berlakunya peraturan atau keputusan yang merupakan pelaksanan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang mendasarinya.
5. y.Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
  1. 1.Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang memuat: 1)rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia 2) penandatangan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan; 3) pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup. 1)rumusan penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan; 2) penandatanganan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; 3) penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup.
  2. 3.Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya terdapat pad a Peraturan Menteri Keuangan, yang merupakan bagian dari pasal diatasnya dan tidak perlu ditempatkan dalam pasal tersendiri.
  3. 4.Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
  4. 5.Penandatangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memuat:
6. a.Tempat dan tanggal penetapan ;
7. b.Nama jabatan ;
8. c.Tandatangan pejabat dan
9. d.Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
  1. 7.Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma(,). Khusus untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau pejabat Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan, sebe1um nama jabatan diberikan frasa a.n .. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal. . MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal.. . a.n. MENTERIPERHUBUNGAN SEKRETARISJENDERAL,
10. a.Tempat dan tanggal pengundangan;
11. b.nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
12. c.tanda tangan dan;
13. d.nama lengkap jabatan yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.
  1. 9.Tempat dan tanggal pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan diletakan disebelah kiri ( dibawah penandatanganan penetapan).
  2. 10.Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir namajabatan diberi tanda baca koma(,). Diundangkan di Jakarta pada tanggal.. . MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
  3. 11.Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor Berita Negara tersebut.
  4. 12.Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
  5. 13.Peraturan Menteri Perhubungan dapat diberi penjelasan jika dilperlukan, untuk Keputusan Menteri Perhubungan tidak diberi Penjelasan.
  6. 1.Dalam hal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang bersangkutan . ......... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ....yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Inl. ....... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini.
  7. 2.Apabila suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran (dinyatakan secara tegas dalam pasal), formatnya adalah sebagai berikut:
14. b.Kata "Lampiran" di tempatkan di bagian kanan marjin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya;
15. c.Di bawah kata Lampiran ditempatkan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
16. d.Di bawah nama Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan di tempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan dibagian tengah marjin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
17. e.Di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materi/ isi Lampiran;
18. f.Dalam hal Lampiran lebih dari satu halaman, kata Lampiran cukup diletakkan pada halaman kesatu;
19. g.Setiap halaman Lampiran diberikan nomor halaman yang diletakkan dibagian tengah atas marjin dengan angka Arap, kecuali pada halaman kesatu tidak diberikan nomor, dan
20. h.Pada akhir Lampiran harus dicantumkan nama dan tandatangan pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. F. Peraturan IKeputusan Ilnstrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon.1 di lingkungan Kementerian Perhubungan
  1. 1.Kerangka dan isi Peraturan/ Keputusan /Instrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sarna dengan kerangka dan isi Peraturan Keputusan/lnstrukasi Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut terse but dalam angka Romawi II A, B, C, D dan F dengan pengecualian;
  2. 2.Kop Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Ese10n I dibuat dengan menggunakan kertas dengan kop frasa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diletakkan di tengah marjin dan se1uruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
  3. 3.Judul Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di letakkan dibawah kop dengan format sebagai berikut:
21. a.di bawah nama Unit Organisasi Ese10n I pemrakarsa terdapat jenis peraturan;
22. b.di bawah jenis peraturan terdapat nomor, kodering pemrakarsa dan tahun penetapan peraturan;
23. c.di bawah nomor, nomor kodering pengusul, dan tahun penetapan terdapat kata TENTANG"letaknya di tengah marjin, semuanya dengan huruf kapital tanpa spasi;
24. d.di bawah kata TENTANGterdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
  1. 4.Pada bagian pembukaan penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, di tulis sesuai dengan nama jabatan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital.
  2. 5.Pada batang tubuh peraturan sedapat mungkin dihindari adanya materi yang bersifat substantif. Pada dasarnya Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya memuat teknis an tara lain berupa prosedur pelaksanaan tugas dan format/bentuk surat atau dokumen lain.
  3. 6.Pada bagian penutup, penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
25. a.Pendelegasian kewenangan peraturan kepada Peraturan Pimpinan Unit Eselon I hanya dimungkinkan untuk hal-hal yang bersifat sangat teknis admistratif dan sepanjang diamanatkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. b.Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara tegas mengenai ruang lingkup materi dan jenis peraturan pelaksanaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ..... (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal .....
27. c.Dalam perdelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal .
28. d.Peraturan pelaksanaan hendaknya tidak mengulangi ketentuaan norma yang diatur didalam peraturan yang mendelegasikan, kecuali jika hal terse but memang tidak dapat dihindari.
29. e.Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya. 1) Menyisipkan atau menambahkan materi kedalam Peraturan Menteri Perhubungan atau mengubah materi di dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau 2) Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
30. b.Untuk perubahan Peraturan Menteri Perhubungan, batang tubuh terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu: 1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan, perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan Perundang-undangan yang diubah. Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  1. 1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perubahan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Perhubungan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan persyaratan kecukupan modal paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya.
  2. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di diundangankan. 1) Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... tentang ..... , diubah sebagai berikut:
  3. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; 2) Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan meteri yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di an tara keduanya ditambahkan huruf kapital (A,B,Cdan seterusnya pada nomor pasal baru). Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1 A dan Pasal 1 B berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)
(1)
(2)3) Jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan diantara keduanya dengan tambahan hurufjabjad kedl a,b,c dan seterusnya yang diletakkan diantara tanda baca kurung (0). Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1).
(1a).
(1b).
(2)
1. d.Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak mengubah sistematika yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika sistematika berubah atau materi lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru. 2) Jika yang diubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan atau Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan, nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan atau Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal. Mengubah Lampiran I. Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... sehingga menjadi sebagimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. e.Dalam hal terdapat satu atau lebih materi yang diubah pada Lampiran yang berisi materi yang cukup banyak sehingga tidak memungkingkan untuk diubah secara keseluruhan, hendaknya perubahan pada Lampiran tersebut cukup meliputi perubahan atas materi tersebut. Angka 4 dan angka Perhubungan Nomor berikut; 16 dalam Lampiran I Keputusan Menteri diubah sehingga berbunyi sebagai
  1. 4.Nugroho, S.H., M.P.Msebagai Tim Pelaksana.
  2. 16.Sekar Melati S.H, L.LM.sebagai Ketua Tim Perumus.
3. f.Jika dalarn suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dilakukan penghapusan atau suatu bab, bagian, paragraf, pasal dikturn atau ayat, rnaka urutan bab, bagian, paragraf pasal, dikturn, atau ayat tersebut tetap dicanturnkan dengan diberi keterangan di hapus.
4. a.Pasal 16 dihapus.
5. b.Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehinggal Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1).
(2)Dihapus
(3).
1. a.Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sarna atau lebih tinggi.
2. b.Keputusan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan yang tingkatannya sarna atau lebih tinggi.
3. c.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dirnaksudkan untuk rnenarnpung kernbali se1uruh atau sebagian rnateri Peraturan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
4. d.Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dirnaksudkan untuk rnenarnpung kernbali seluruh atau sebagian rnateri Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
5. e.Jika ada Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan baru, Peraturan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas rnencabut Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
6. f.Jika ada Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Keputusan Menteri Perhubungan baru, Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas rnencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
7. g.Jika se1uruh atau sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan te1ah ditampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.
8. h.Jika se1uruh atau sebagian materi Keputusan Perhubungan te1ah di tampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi, Peraturan Perundang- undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Keputusan Menteri Perhubungan tersebut.
  1. 1.Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat mencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang bersifat mengatur yang terbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9. j.Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tidak dapat mencabut Peraturan Menteri Perhubungan.
10. k.Jika Peraturan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari keputusan Menteri Perhubungan yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  1. 1.Jika Keputusan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan Menteri Perhubungan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. m.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tersendiri dengan mengunakan rumusan di tarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
12. n.Jika pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan pencabutan terse but pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan Arab, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan. 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang bersangkutan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... tentang ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
13. o.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan lain yang terkait tersebut kecuali ditentukan lalin secara tegas.
14. p.Peraturan Menteri Perhubungan atau ketentuan yang te1ah dicabut, tetap tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Menteri Perhubungan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.
15. a.Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan hanya boleh beredar jika salinannya te1ah disyahkan oleh Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan KSLN NAMA(tanpa ge1ar danjatau pangkat) NIP .....
16. b.Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan lainnya (misalnya mengenai kepegawaian), dan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat Ese10n I boleh beredar setelah salinannya disahkan oleh pejabat Unit-Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan yang diberi wewenang untuk mengesahkan dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. c.Penulisan huruf awal dari kata salinan Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)dan tidak menggunakan frasa Yth. Setiap Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Menteri Perhubungan diberi nomor halaman pada lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakan pada tengah bawah pada lembaran kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman baru dengan angka Arab diletakkan pada bawah lembaran, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IV/ c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN II MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM.82 TAHUN2013 TANGGAL : 23 September 2013 BENTUK PERATURAN/ KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, PERATURAN /KEPUTUSAN/INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN D. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi eselon I atau Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan; PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN (nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca) bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama Peraturan Menteri Perhubungan). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam penempatannya dalam Berita Negera Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai) Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM Nama (tanpa gelar, dan/ atau pangkat) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR . KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. b. c. bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu, menetepakan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Mengingat 1. 2. 3. KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTER! PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, danJatau induk pegawai)
  1. 1.,
  2. 2... ,
  3. 3.dan seterusnya .... INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
18. a.bahwa ;
19. b.bahwa ;
20. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang ;
  1. 1., 2 , 3 dan seterusnya ..;
  2. 1., 2. 3. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERIPERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai)
  3. 1.,
  4. 2... ,
  5. 3.Dan seterusnya .... D.CONTOH KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I ATAS NAMA MENTERI PERHUBUNGAN KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. bahwa ;
21. b.bahwa ;
22. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal A.n. MENTER! PERHUBUNGAN SEKRETARIS JENDERAL, NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  1. 1.,
  2. 2... ,
  3. 3.dan seterusnya .... (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
23. a.bahwa ;
24. b.bahwa ;
25. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Direktur Jenderal ). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai) (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
26. a.bahwa ;
27. b.bahwa ;
28. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang ;
  1. 1... , 2. 3. Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  2. 1.,
  3. 2.. ,
  4. 3.dan seterusnya .... INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL . NOMOR: TENTANG (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
29. a.bahwa ;
30. b.bahwa ;
31. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang ;
  1. 1... , 2. 3.
  2. 1., 2. 3. PERTAMA KEDUA KETIGA Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  3. 1., 2 ,
  4. 3.dan seterusnya .... MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN UMAR S SH MM MH Pembi a Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor : PM.82 Tahun 2013 Tanggal : 23 September 2013 FORMAT DAN STANDAR PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN DAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERRUBUNGAN I. CONTOR FORMAT PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang: a , b ;
32. c.dan seterusnya ... ; Mengingat: 1. , 2 ,
  1. 3.dan seterusnya .... ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... BAB . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, dan/atau induk pegawai) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN PERTAMA KEDUA KETIGA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN } 3 spasi NAMA(tanpa gelar,pangkat, Dan/ atau induk pegawai) } 1,5 spasi
  2. 1....... , 2. 3. PERTAMA KEDUA KETIGA INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN a , b.
  3. 1.. , 2 ,
  4. 3.dan seterusnya .... ; 1 . 2 .
  5. 3.dan seterusnya. : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta padatanggal } 0,5 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, danl atau induk pegawai) } 1,5 spasi
  6. 1....... , 2. II. CONTOH FORMAT PENGETlKAN PERATURAN / KEPUTUSAN/ INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I Contoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menggunakan eontoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstriksi Menteri Perhubungan sebagaimana terse but pada angka Romawi I. III. STANDAR PENGETlKAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ MENTER! PERHUBUNGAN, KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Standar pengetikan Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, peraturan pimpinan unit organisasi eselon I dan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ukuran kerta (Paper Size) : F4 (8.5 x 13 Custom)
  7. 2.Marjin, dengan ketentuan sebagai berikut:
33. a.Batas atas (Top Marjin) : 2,5 em
34. b.Baras bawah (Bottom Marjin) :2em
35. e.Batas kiri (Left Marjin) : 2,5 em
36. d.Batas Kanan (Right Marjin) : 2,5 em
  1. 3.Jenis Huruf (Font Style) : Bookman Old Style
  2. 4.Ukuran Huruf (Font Size) : 12. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR A S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV / c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 I. CONTOR KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI 2 (DUA) PIRAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA DENGAN UNIVERSITASNEGERI JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASI Nomor: Nomor: PJ 3 Tahun 2013 15/UN39/HM/2013 Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (22-7-2013), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :
  3. 1.E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014 tanggal 18 Oktober 2011, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA.
  4. 2.Prof. Dr. BEDJO SUJANTO, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2010 - 2014, beralamat di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
37. a.bahwa Departemen Perhubungan dan Universitas Negeri Jakarta telah mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen di Bidang Transportasi, Nomor KM.56 Tabun 2006 dan Nomor 16/J34.H/PP/2006 tanggal 1 September 2006, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 September 2009;
38. b.bahwa PARAPIHAKperlu melanjutkan kerjasama mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
39. a.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
40. b.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
41. c.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pe1ayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
42. d.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
43. e.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
44. f.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penge10laan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
45. g.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
46. h.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  1. 1.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta; J. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
47. k.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen di bidang transportasi.
48. a.penelitian, pendataan, pengkajian dan pengembangan;
49. b.perencanaan dan rekayasa;
50. c.kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
51. d.pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/ atau pelatihan tenaga profesional;
52. e.pengelolaan dan/ atau pemberian pelayanan teknis;
53. f.pertukaran informasi;
54. g.konsultasi;
55. h.dokumentasi, dan
  1. 1.kegiatan lain yang disepakati PARAPIHAK,yang akan dituangkan dalam Adendum. Dalam pelaksanan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
56. a.menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARAPIHAK;
57. b.menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARAPIHAK;
58. c.memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
59. d.mengutamakan kelancaran tugas pokok PARAPIHAK;
60. e.menjaga kerahasiaan PARA PIHAK, dan tidak akan menyebarkan hasil- hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
(1)Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan an tara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor/Dekan/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 71
(2)Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keadaan dan kebutuhan suatu Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARAPIHAK.
(1)Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK.
(2)Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama Inl, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARAPIHAKdalam bentuk Adendum.
(2)Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUAdan mempunyai kekuatan hukum yang sarna. II. CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI LEBIH DARI 2 (DUA) PIHAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESIBARAT,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA,PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI TENGGARADAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI (TRANS SULAWESI) NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: PM.66 Tahun 2012 551.6/84/ DISHUBKOMINFO/ 2012 551.6/3927/Sekr.Hubkom HUBPAR/278/XII/20 12 551.6/4704/XII/2012 550/551-67/XII/2012 43 Tahun 2012 Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas (28 - 12 - 2012), bertempat di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertandatangan di bawah ini:

1.E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di J1. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.ANWAR ADNAN SALEH, selaku Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan alamat di Jalan KH. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju,_untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3.DR. SINYO HARRY SARUNDAJANG, se1aku Gubernur Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat di Jalan 17 Agustus, Manado, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4.RUSLI HABIBIE, se1aku Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan alamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5.LONGKI DJANGGOLA, selaku Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 101, Palu Sulawesi Tengah,_untuk selanjutnya disebut PIHAKKELIMA;
6.H. NUR ALAM, SE, M.Si, selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari, untuk selanjutnya disebut PIHAKKEENAM;
7.DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH, selaku Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAKKETUJUH. Untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas transportasi di Pulau Sulawesi, perlu untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian.
b.bahwa penyelenggaraan perkeretaapian di Pulau Sulawesi tersebut, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Di Pulau Sulawesi, (Trans Sulawesi) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara;
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
7. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perkeretaapian;
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)2011-2025;
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
14. 14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
15. 15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo;
16. 16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
17. 17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
18. 18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

(1)Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan prakarsa dan potensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi guna mendukung Penye1enggaraan Perkeretaapian yang terpadu sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi pada masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi.
(2)Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran moda kereta api sebagai angkutan massal dan kelancaran perekonomian yang terintegrasi inter dan antar moda pada masing-masing wilayah Pulau Sulawesi.
1. a.Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan;
2. b.Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan;
3. c.Rencana penyiapan, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;
4. e.Pengendalian dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi.
(2)Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b, dilaksanakan pada :
1. a.Lintas Pe1ayanan Perkeretaapian Perkotaan; dan
2. b.Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota Lintas Pulau Sulawesi.
(1)Tugas dan Tanggung Jawab PARAPIHAKdalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
1. a.Penyusunan Master Plan;
2. b.Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study);
3. c.Penyusunan Pra Studi Desain;
4. d.Penyusunan Detail Engineering Design (DED);
5. e.Penyusunan studi dan penyiapan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan;
6. f.Penyiapan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
7. g.Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana;
8. h.Penyiapan lahan;
  1. 1.Pembangunan Prasarana Perkeretaapian; dan J. Pengadaan Sarana Perkeretaapian.
(2)Pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.
(1)Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARAPIHAKdapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil PARAPIHAKdengan melibatkan tenaga ahli.
(2)Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK me1alui Perjanjian Pelaksanaan yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Eselon I atau Ese10n II di lingkungan PARAPIHAK,sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(3)Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Sulawesi berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Status Aset Barang Milik NegarajDaerah sebagai hasil dari Penyelenggaraan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama mI, bersumber pad a :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);danjatau C. Pendanaan lain yang sah.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi, PARA PIHAK mendorong dan mendukung sepenuhnya peran serta Badan Usaha baik sendiri maupun kerjasamajkemitraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak PARAPIHAK menandatangani Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK. Apabila diperlukan perpanjangan, maka memperpanjang menyampaikan secara tertulis selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 Kesepakatan Bersama ini berakhir. PIHAK yang akan kepada PIHAK lainnya, (tiga) bulan sebelum
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur danjatau belum tercakup dalam· Kesepakatan Bersama ini, dapat dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum, sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
(2)Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 7 (tujuh) asH, bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN Salinan sesuai Kepala Biro UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPI RAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR: NOMOR: Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas ( _ - _ - 2013), bertempat di , yang bertandatangan di bawah ini : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. Gubernur Provinsi , dalam hal ini bertindak ntuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi, dengan alamat di JI ..... Nomor untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA,untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. a.Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan dengan Nomor .
2. b.pelaksanaan ditargetkan dapat terealisasi dalan jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya, PARAPIHAKsesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang ................... , dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor );
  2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
(2)Rincian Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(1)Para PIHAKmelaksanakan kegiatan ..... berdasarkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline yang disusun dan disepakati oleh PARAPIHAK.
(2)Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari: a , b.
(3)Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
1. a.. ,
2. b.. , a , b ,
(2)Hasil Koordinasi, monitoring dan evaluasi program . dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
(1)Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARAPIHAK.
(2)Pihak yang berminat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnyha jangka waktu sebagaimana dimaksud oada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakiri Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebe1um berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (1), maka pengakiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARAPIHAKuntuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksnakan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini.
(1)PARAPIHAKsepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
(2)Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan- keadaan:
1. a.Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, hura-hura, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya , gempa bumi, an gin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
2. b.Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
(4)Dalam hal dilaksanakan pengakiran Perjanjian Kerjasama terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
(1)Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, PARAPIHAK,sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
1. b.Salah satu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian Kerjasama ini; dan
2. c.Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
(2)Dalam hal pada tahab awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakiran dilakukan.
(1)Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2)Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARAPIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pad a bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. MENTER! PERHUBUNGAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2013 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 TAHUN2013 : 23 September 2013 TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, DAN PERATURAN / KEPUTUSAN /INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. Teknis Penyusunan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: A. Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani Menteri dibuat diatas Kertas dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, berwarna Kuning Emas yang terletak di sebelah kiri Marjin. Di bawah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, tertera tulisan, yaitu pada baris pertama tulisan MENTERI PERHUBUNGAN, dan pada baris kedua tulisan REPUBLIK INDONESIA, yang seluruhnya ditulis dengan huruf Kapital, berwarna terang yang terletak di sebelah kiri Marjin. Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan dibuat diatas kertas dengan ukuran (Paper Size) F4 dan jenis huruf menggunakan Font Style (Bookman Old Style).

1.Judul.
2.Pembukaan.
3.Batang Tubuh.
4.Penutup.
5.Penjelasan Uika diperlukan). dan
6.Lampiran Uika diperlukan). II. Kerangka/Batang Tubuh sebagaimana dimaksud pada angka I huruf B di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Setiap Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan harus diberi judul.
2.Judul Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tanda baca garis miring (/), huruf PM/KM/IM, tanda baca titik (.), nomor kode Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul, tanda baca garis miring (/), tahun penetapan, ten tang, dan nama PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN /KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN.
3.Kata tentang ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital tanpa spasl serta diletakkan di tengah Marjin.
4.Judul Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan beberapa kata atau Frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan. Contoh Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang menggunakan frasa:

a.KEPELABUHAN;
b.KEBANDARUDARAAN.
1. 5.Judul Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
b.Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri
1. 6.Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
2. 7.Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan telah diubah lebih 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
3. 8.Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, pencabutan ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
a.Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus Peraturan Menteri Perhubungan);
b.Jabatan Pembentuk PeraturanjKeputusanjInstruksi Menteri Perhubungan;
1. 2.Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus Peraturan Menteri Perhubungan) sebagaimana pada butir 1 huruf a, dengan ketentuan: Pada Pembukaan Peraturan Menteri Perhubungan tsebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan dicantumkan frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin.
2. 3.Jabatan pembentuk Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana pada butir 1 huruf b dengan ketentuan: Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan ditengan marjin dan diakhiri dengan tanda baca (,).
3. 4.Konsiderans Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana pada butir 1 huruf c dengan ketentuan:
a.Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang diletakkan disebelah kiri marjin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
b.Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
c.Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengan marjin dan diakhiri dengan tanda baca (,).
d.Jika Konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. 27
e.Jika Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan merupakan pelaksananan dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam Konsiderans mengingat cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan pasal atau beberapa pasal Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Selain memuat hal tersebut di atas, dalam Konsiderans Menimbang dapat pula memuat un sur sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan pembentukannya.
f.Jika Konsiderans Menimbang khususnya pada pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dalam rangka: 1) menjalankan kewenangan pejabat pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. Sebaiknya memuat unsur sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
g.Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
a.bahwa dst;
b.bahwa dst;
h.Jika Konsiderans Menimbang memuat lebih dari pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir umumnya berbunyi sebagai berikut: satu pada 1) Konsiderans Menimbang Peraturan Menteri Perhubungan, berbunyi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf , perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 2) Konsiderans Menimbang Keputusan Menteri Perhubungan, berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf , perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan ten tang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 3) Konsiderans Menirnbang Instruksi Menteri Perhubungan, berbunyi bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf , perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik korna (;). Menirnbang: a. bahwa dst;
b.bahwa dst;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ... dan diakhiri dengan tanda baca titik korna (;).
a.Dasar hukurn diawali dengan kata Mengingat yang dicanturnkan setelah konsideran Menirnbang yang diletakan disebelah kiri rnarjin, huruf awal ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik korna (;). 1) Dasar kewenangan pernbentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang rnernerintahkan pernbentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
c.Dasar kewenangan pernbentukan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan adalah Peraturan Presiden rnengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kernenterian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kernenterian Negara, serta Peraturan Menteri Perhubungan rnengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kernenterian Perhubungan.
d.Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukurn hanya Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau Peraturan perundang-undangan yang sarna yang rnenjadi tugas dan fungsi Kernenterian Perhubungan.
e.Jika terdapat Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sarna, rnaka urutan penulisannya dirnulai dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih dahulu ditetapkan.
f.Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang akan dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang akan dibentuk atau Peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belurn resrni berlaku, tidak dicanturnkan sebagai dasar hukurn.
g.Jika jumlah Peraturan perundang-undangan lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sarna, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
h.Jika jumlah dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan perundang-undangan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
i.Penulisan judul Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang.
j.Jika terdapat dasar hukum berupa Undang-Undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
k.Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang dijadikan sebagai dasar hukum, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung ( ..... ). Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor ..... Tahun ....tentang .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ..... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....). 2 .
1. 1.Dalam hal diperlukan untuk Keputusan Menteri Perhubungan setelah dasar hukum Mengingat dapat pula dicantumkan Diktum Memperhatikan yang memuat an tara lain Peraturan perundang- undangan diluar tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan, Nota, Surat dan/ atau Keputusan Rapat yang sangat relevan dengan materi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan. 1)Kata Memutuskan; 2) Kata Menetapkan; dan 3) Jenis dan nama Peraturan /Keputusan /Instruksi Menteri Perhubungan.
n.Kata MEMUTUSKANditulis tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)tanpa spasi, dan diletakkan ditengah marjin. 1) . Kata Menetapkan dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). 2) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan j KeputusanjInstruksi Menteri Perhubungan dicantumkan kembali sete1ah kata Menetapkan, tanpa frasa Republik Indonesia serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTANMULTIMODA.
1. 1.Batang tubuh memuat semua materi muatan Peraturan j KeputusanjInstruksi Menteri Perhubungan.
2. 2.Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh Peraturan Menteri Perhubungan dike1ompokan ke dalam:
a.Ketentuan umum;
b.Materi pokok yang diatur;
c.Ketentuan peralihan Uika diperlukan); dan
d.Ketentuan penutup.
1. 3.Batang tubuh Peraturan Menteri Perhubungan terdiri atas beberapa pasal, sedangkan KeputusanjInstruksi Menteri perhubungan terdiri dari beberapa diktum.
2. 4.Penge1ompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam BAB ketentuan lain-lain.
3. 5.Substansi yang berupa sanksi administratif atau keperdataan atas pe1anggaran terhadap suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi admimistratif, namun demikian jika norma yang dikenai sanksi administratif cukup banyak dapat dilakukan pengelompokan dalam bab atau pasal tersendiri.
4. 6.Pengelompokan materi Peraturan Menteri Perhubungan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
5. 7.Jika Peraturan Menteri Perhubungan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal- pasal tersebut dapat dikelompokan menjadi bab, bagian, dan paragraf.
6. 8.Pengelompokan materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
7. 9.Urutan penge1ompokan materi muatan Perhubungan adalah sebagai berikut:
a.Pasal-pasal (tanpa bab, bagian, dan paragraf);
b.Bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;
c.Bab dengan bagian dan pasal-pasal, tanpa paragraf; atau
d.Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. BAB diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
a.Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
b.Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partike1 yang tidak terletak pada awal frasa.
b.Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
a.Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun seeara singkat, jelas, dan lugas.
b.Materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan lebih baik dirumuskan ke dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat beberapa ayat, keeuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
e.Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
d.Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai aeuan dituEs dengan huruf kapital.
f.Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baea kurung (()) tan pa diakhiri tanda baea titik (.).
g.Satu ayat yang memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
h.Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai aeuan ditulis dengan huruf keeil. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda.

(1)Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda.
(2)Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
1. a.Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional.
2. b.Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
(3)Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda. Jika suatu pasal atau ayat memuat rineian unsur, dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rineian dirumuskan dalam bentuk tabulasi. selain dapat Angkutan multimoda diselengarakan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing. Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:
1. a.Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional; dan
2. b.Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
3. j.Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baea kurung ( ).
4. k.Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) Setiap rineian harus dapat dibaea sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka; 2) Setiap rineian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baea titik (.); 3) Setiap frasa dalam rineian diawali dengan huruf kecil; 4) Setiap rineian diakhiri dengan tanda baea titik koma (;). 5) Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih keeil, un sur tersebut dituliskan masuk ke dalam; 6) Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baea titik dua (:); 7) Pembagian rineian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad keeil yang diikuti dengan tanda baea titik (.), angka Arab diikuti dengan tanda baea titik (.), abjad keeil dengan tanda baea kurung tutup ( ) ), angka Arab dengan tanda baea kurung tutup ( ) ); dan 8) Pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat, jika rineian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
  1. 1.Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rineian kedua dari rincian terakhir.
5. m.Jika nneIan dalam tabulasi dimaksudkan sebagai nnelan komulatif, ditambahkan kata danl atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
6. n.Kata dan, atau, dan/ atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian;
(3).... ,
1. a.. ; (dan, atau, dan/atau)
2. b... ,
  1. 1.; (dan, atau, dan/atau) 2 ; a) ; b) ; (dan, atau, dan/atau) 1) ; (dan, atau, dan/atau) 2) ; Materi muatan dalam batang tubuh Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dirumuskan dalam Diktum, dengan ketentuan sebagai berikut:
3. a.Diktum memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
4. b.Diktum diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
5. c.Jika suatu Diktum memuat rincian unsur, maka selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. KEDUA: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAterdiri dari:
6. a.Pengarah;
7. b.Penanggung Jawab;
8. c.Koordinator; dan
9. d.Pelaksana. KETUJUH: Para Direktur Jenderal sesuai bidang dan tugasnya masing-masing, melaksanakan:
10. a.pengawasan terhadap beroperasinya aplikasi SIASATI pad a Unit Pelaksana Teknis masing-masing;
11. b.operasionalisasi aplikasi SIASATI pada masa angkutan Lebaran dan angkutan Natal/Tahun Baru; dan
12. c.evaluasi pemanfaatan aplikasi SIASATIuntuk dapat digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan secara berkesinambungan.
13. d.Diktum diletakkan seJaJar rata kiri dengan Konsiderans, dasar Hukum dan Menetapkan. Menimbang: . Mengingat . Menetapkan PERTAMA KEDUA . Menimbang Mengingat 1 . 2 . PERTAMA KEDUA
14. a.Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu, jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan tidak dilakukan penge1ompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. 1) Batasan pengertian atau definisi; 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan atau 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya an tara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
15. d.Frase pembuka dalam ketentuan umum pada Peraturan Menteri Perhubungan berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1)Ketentuan yang mengatur mengenal Transportasi yang ada tetap berlaku bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. J asa Pengurusan sepanj ang tidak
(2)Perusahaan J asa Pengurusan Transportasi yang telah ada tetap dapat menyelenggarakan usaha jasa pengurusan transportasi.
(3)Dalam hal Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan beralih menjadi badan usaha angkutan multimoda menyesuaikan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.
1. c.Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
2. d.Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Pengundangan berlaku juga bagi ketentuan Peralihan yang diberlakusurutkan.
3. e.Jika suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan diberlakukan surut, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. Setiap awak kapal patroli yang telah memperoleh uang lauk pauk berdasarkan ketentuan yang berlaku. sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, berhak memperoleh uang lauk pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan memperhitungkan uang lauk pauk yang telah diterimanya.
4. f.Jika penerapan suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut harus memuat secara tegas dan rind tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu dan persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut. Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
5. g.Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan lainnya. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan perubahan. Pemberian kredit atau kegiatan sejenis lainnya yang yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai kegiatan pembiayaan menurut Pasal .....
6. a.Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan umum ditempatkan dalam: 1)Pasal atau beberapa pasal terakhir untuk Peraturan Menteri Perhubungan; atau 2) Diktum atau beberapa Diktum terakhir untuk Keputusan Menteri Perhubungan. 1)Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) Nama singkat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 3) Status Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang sudah ada; dan 4) Saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
7. c.Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut huruf b angka 1) bersifat: 1)Menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin; 2) Mengatur, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pe1aksanaan; 3) Menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pe1aksanaan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan Ketentuan mengenai petunjuk teknis ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.
8. d.Bagi Nama singkat Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat sebagaimana tersebut huruf b angka 2) dengan memperhatikan hal-hal sebagai beriku: 1)Nomor dan tahun pengeluaran Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan 2) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
9. e.Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
10. f.Nama Peraturan jKeputusanjlnstruksi Menteri Perhubungan yang sudah disingkat tidak perlu diberi nama singkat.
11. h.Jika materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang lama dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
  1. 1.Rumusan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan diawali dengan frasa "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku " atau "Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku " kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersendiri. J. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
12. k.Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan danjatau telah mulai berlaku gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13. a.Pasal , Pasal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tentang ;
14. b.Keputusan Menteri Perhubungan tentang ;
  1. 1.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari Peraturan Pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
15. m.Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan atau ditetapkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ten tang dinyatakan tidak berlaku.
16. n.Pada dasarnya Peraturan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Perhubungan terse but diundangkan, sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Keputusan Menteri Perhubungan terse but ditetapkan, dan untuk Instruksi Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Instruksi Menteri Perhubungan terse but dikeluarkan.
17. o.Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan terse but pada saat diundangkan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut pada saat ditetapkan, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan: 1)Menentukan Perhubungan berlaku; tanggal tertentu atau Keputusan saat Menteri Peraturan Menteri Perhubungan akan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... 2) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. 3) Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa "setelah" (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ....
18. p.Tidak menggunakan frasa "... mulai berlaku efektif pada tanggal " atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya: 1)Peraturan Menteri Perhubungan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau 2) Keputusan Menteri Perhubungan yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.
19. q.Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dan seluruh wilayah Republik Indonesia.
20. r.Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang berbeda saat mulai berlakunya. Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
1. a.Peraturan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya; atau
2. b.Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat penetapannya.
3. t.Jika ada alas an yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Kaputusan Menteri Perhubungan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut) diperhatikan hal sebagai berikut: 1) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada dimuat dalam ketentuan peralihan; 2) Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat. 3) Pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak sedapat mungkin tidak berlaku surutkan.
4. x.Saat mulai berlakunya peraturan atau keputusan yang merupakan pelaksanan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang mendasarinya.
5. y.Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
  1. 1.Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang memuat: 1)rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia 2) penandatangan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan; 3) pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup. 1)rumusan penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan; 2) penandatanganan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; 3) penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup.
  2. 3.Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya terdapat pad a Peraturan Menteri Keuangan, yang merupakan bagian dari pasal diatasnya dan tidak perlu ditempatkan dalam pasal tersendiri.
  3. 4.Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
  4. 5.Penandatangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memuat:
6. a.Tempat dan tanggal penetapan ;
7. b.Nama jabatan ;
8. c.Tandatangan pejabat dan
9. d.Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
  1. 7.Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma(,). Khusus untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau pejabat Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan, sebe1um nama jabatan diberikan frasa a.n .. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal. . MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal.. . a.n. MENTERIPERHUBUNGAN SEKRETARISJENDERAL,
10. a.Tempat dan tanggal pengundangan;
11. b.nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
12. c.tanda tangan dan;
13. d.nama lengkap jabatan yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.
  1. 9.Tempat dan tanggal pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan diletakan disebelah kiri ( dibawah penandatanganan penetapan).
  2. 10.Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir namajabatan diberi tanda baca koma(,). Diundangkan di Jakarta pada tanggal.. . MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
  3. 11.Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor Berita Negara tersebut.
  4. 12.Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
  5. 13.Peraturan Menteri Perhubungan dapat diberi penjelasan jika dilperlukan, untuk Keputusan Menteri Perhubungan tidak diberi Penjelasan.
  6. 1.Dalam hal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang bersangkutan . ......... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ....yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Inl. ....... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini.
  7. 2.Apabila suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran (dinyatakan secara tegas dalam pasal), formatnya adalah sebagai berikut:
14. b.Kata "Lampiran" di tempatkan di bagian kanan marjin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya;
15. c.Di bawah kata Lampiran ditempatkan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
16. d.Di bawah nama Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan di tempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan dibagian tengah marjin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
17. e.Di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materi/ isi Lampiran;
18. f.Dalam hal Lampiran lebih dari satu halaman, kata Lampiran cukup diletakkan pada halaman kesatu;
19. g.Setiap halaman Lampiran diberikan nomor halaman yang diletakkan dibagian tengah atas marjin dengan angka Arap, kecuali pada halaman kesatu tidak diberikan nomor, dan
20. h.Pada akhir Lampiran harus dicantumkan nama dan tandatangan pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. F. Peraturan IKeputusan Ilnstrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon.1 di lingkungan Kementerian Perhubungan
  1. 1.Kerangka dan isi Peraturan/ Keputusan /Instrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sarna dengan kerangka dan isi Peraturan Keputusan/lnstrukasi Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut terse but dalam angka Romawi II A, B, C, D dan F dengan pengecualian;
  2. 2.Kop Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Ese10n I dibuat dengan menggunakan kertas dengan kop frasa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diletakkan di tengah marjin dan se1uruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
  3. 3.Judul Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di letakkan dibawah kop dengan format sebagai berikut:
21. a.di bawah nama Unit Organisasi Ese10n I pemrakarsa terdapat jenis peraturan;
22. b.di bawah jenis peraturan terdapat nomor, kodering pemrakarsa dan tahun penetapan peraturan;
23. c.di bawah nomor, nomor kodering pengusul, dan tahun penetapan terdapat kata TENTANG"letaknya di tengah marjin, semuanya dengan huruf kapital tanpa spasi;
24. d.di bawah kata TENTANGterdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
  1. 4.Pada bagian pembukaan penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, di tulis sesuai dengan nama jabatan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital.
  2. 5.Pada batang tubuh peraturan sedapat mungkin dihindari adanya materi yang bersifat substantif. Pada dasarnya Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya memuat teknis an tara lain berupa prosedur pelaksanaan tugas dan format/bentuk surat atau dokumen lain.
  3. 6.Pada bagian penutup, penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
25. a.Pendelegasian kewenangan peraturan kepada Peraturan Pimpinan Unit Eselon I hanya dimungkinkan untuk hal-hal yang bersifat sangat teknis admistratif dan sepanjang diamanatkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. b.Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara tegas mengenai ruang lingkup materi dan jenis peraturan pelaksanaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ..... (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal .....
27. c.Dalam perdelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal .
28. d.Peraturan pelaksanaan hendaknya tidak mengulangi ketentuaan norma yang diatur didalam peraturan yang mendelegasikan, kecuali jika hal terse but memang tidak dapat dihindari.
29. e.Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya. 1) Menyisipkan atau menambahkan materi kedalam Peraturan Menteri Perhubungan atau mengubah materi di dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau 2) Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
30. b.Untuk perubahan Peraturan Menteri Perhubungan, batang tubuh terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu: 1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan, perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan Perundang-undangan yang diubah. Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  1. 1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perubahan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Perhubungan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan persyaratan kecukupan modal paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya.
  2. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di diundangankan. 1) Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... tentang ..... , diubah sebagai berikut:
  3. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; 2) Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan meteri yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di an tara keduanya ditambahkan huruf kapital (A,B,Cdan seterusnya pada nomor pasal baru). Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1 A dan Pasal 1 B berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)
(1)
(2)3) Jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan diantara keduanya dengan tambahan hurufjabjad kedl a,b,c dan seterusnya yang diletakkan diantara tanda baca kurung (0). Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1).
(1a).
(1b).
(2)
1. d.Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak mengubah sistematika yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika sistematika berubah atau materi lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru. 2) Jika yang diubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan atau Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan, nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan atau Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal. Mengubah Lampiran I. Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... sehingga menjadi sebagimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. e.Dalam hal terdapat satu atau lebih materi yang diubah pada Lampiran yang berisi materi yang cukup banyak sehingga tidak memungkingkan untuk diubah secara keseluruhan, hendaknya perubahan pada Lampiran tersebut cukup meliputi perubahan atas materi tersebut. Angka 4 dan angka Perhubungan Nomor berikut; 16 dalam Lampiran I Keputusan Menteri diubah sehingga berbunyi sebagai
  1. 4.Nugroho, S.H., M.P.Msebagai Tim Pelaksana.
  2. 16.Sekar Melati S.H, L.LM.sebagai Ketua Tim Perumus.
3. f.Jika dalarn suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dilakukan penghapusan atau suatu bab, bagian, paragraf, pasal dikturn atau ayat, rnaka urutan bab, bagian, paragraf pasal, dikturn, atau ayat tersebut tetap dicanturnkan dengan diberi keterangan di hapus.
4. a.Pasal 16 dihapus.
5. b.Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehinggal Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1).
(2)Dihapus
(3).
1. a.Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sarna atau lebih tinggi.
2. b.Keputusan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan yang tingkatannya sarna atau lebih tinggi.
3. c.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dirnaksudkan untuk rnenarnpung kernbali se1uruh atau sebagian rnateri Peraturan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
4. d.Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dirnaksudkan untuk rnenarnpung kernbali seluruh atau sebagian rnateri Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
5. e.Jika ada Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan baru, Peraturan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas rnencabut Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
6. f.Jika ada Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Keputusan Menteri Perhubungan baru, Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas rnencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
7. g.Jika se1uruh atau sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan te1ah ditampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.
8. h.Jika se1uruh atau sebagian materi Keputusan Perhubungan te1ah di tampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi, Peraturan Perundang- undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Keputusan Menteri Perhubungan tersebut.
  1. 1.Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat mencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang bersifat mengatur yang terbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9. j.Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tidak dapat mencabut Peraturan Menteri Perhubungan.
10. k.Jika Peraturan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari keputusan Menteri Perhubungan yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  1. 1.Jika Keputusan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan Menteri Perhubungan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. m.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tersendiri dengan mengunakan rumusan di tarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
12. n.Jika pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan pencabutan terse but pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan Arab, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan. 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang bersangkutan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... tentang ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
13. o.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan lain yang terkait tersebut kecuali ditentukan lalin secara tegas.
14. p.Peraturan Menteri Perhubungan atau ketentuan yang te1ah dicabut, tetap tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Menteri Perhubungan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.
15. a.Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan hanya boleh beredar jika salinannya te1ah disyahkan oleh Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan KSLN NAMA(tanpa ge1ar danjatau pangkat) NIP .....
16. b.Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan lainnya (misalnya mengenai kepegawaian), dan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat Ese10n I boleh beredar setelah salinannya disahkan oleh pejabat Unit-Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan yang diberi wewenang untuk mengesahkan dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. c.Penulisan huruf awal dari kata salinan Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)dan tidak menggunakan frasa Yth. Setiap Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Menteri Perhubungan diberi nomor halaman pada lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakan pada tengah bawah pada lembaran kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman baru dengan angka Arab diletakkan pada bawah lembaran, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IV/ c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN II MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM.82 TAHUN2013 TANGGAL : 23 September 2013 BENTUK PERATURAN/ KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, PERATURAN /KEPUTUSAN/INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN D. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi eselon I atau Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan; PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN (nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca) bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama Peraturan Menteri Perhubungan). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam penempatannya dalam Berita Negera Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai) Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM Nama (tanpa gelar, dan/ atau pangkat) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR . KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. b. c. bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu, menetepakan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Mengingat 1. 2. 3. KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTER! PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, danJatau induk pegawai)
  1. 1.,
  2. 2... ,
  3. 3.dan seterusnya .... INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
18. a.bahwa ;
19. b.bahwa ;
20. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang ;
  1. 1., 2 , 3 dan seterusnya ..;
  2. 1., 2. 3. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERIPERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai)
  3. 1.,
  4. 2... ,
  5. 3.Dan seterusnya .... D.CONTOH KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I ATAS NAMA MENTERI PERHUBUNGAN KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. bahwa ;
21. b.bahwa ;
22. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal A.n. MENTER! PERHUBUNGAN SEKRETARIS JENDERAL, NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  1. 1.,
  2. 2... ,
  3. 3.dan seterusnya .... (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
23. a.bahwa ;
24. b.bahwa ;
25. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Direktur Jenderal ). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai) (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
26. a.bahwa ;
27. b.bahwa ;
28. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang ;
  1. 1... , 2. 3. Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  2. 1.,
  3. 2.. ,
  4. 3.dan seterusnya .... INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL . NOMOR: TENTANG (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
29. a.bahwa ;
30. b.bahwa ;
31. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang ;
  1. 1... , 2. 3.
  2. 1., 2. 3. PERTAMA KEDUA KETIGA Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  3. 1., 2 ,
  4. 3.dan seterusnya .... MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN UMAR S SH MM MH Pembi a Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor : PM.82 Tahun 2013 Tanggal : 23 September 2013 FORMAT DAN STANDAR PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN DAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERRUBUNGAN I. CONTOR FORMAT PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang: a , b ;
32. c.dan seterusnya ... ; Mengingat: 1. , 2 ,
  1. 3.dan seterusnya .... ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... BAB . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, dan/atau induk pegawai) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN PERTAMA KEDUA KETIGA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN } 3 spasi NAMA(tanpa gelar,pangkat, Dan/ atau induk pegawai) } 1,5 spasi
  2. 1....... , 2. 3. PERTAMA KEDUA KETIGA INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN a , b.
  3. 1.. , 2 ,
  4. 3.dan seterusnya .... ; 1 . 2 .
  5. 3.dan seterusnya. : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta padatanggal } 0,5 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, danl atau induk pegawai) } 1,5 spasi
  6. 1....... , 2. II. CONTOH FORMAT PENGETlKAN PERATURAN / KEPUTUSAN/ INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I Contoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menggunakan eontoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstriksi Menteri Perhubungan sebagaimana terse but pada angka Romawi I. III. STANDAR PENGETlKAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ MENTER! PERHUBUNGAN, KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Standar pengetikan Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, peraturan pimpinan unit organisasi eselon I dan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ukuran kerta (Paper Size) : F4 (8.5 x 13 Custom)
  7. 2.Marjin, dengan ketentuan sebagai berikut:
33. a.Batas atas (Top Marjin) : 2,5 em
34. b.Baras bawah (Bottom Marjin) :2em
35. e.Batas kiri (Left Marjin) : 2,5 em
36. d.Batas Kanan (Right Marjin) : 2,5 em
  1. 3.Jenis Huruf (Font Style) : Bookman Old Style
  2. 4.Ukuran Huruf (Font Size) : 12. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR A S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV / c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 I. CONTOR KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI 2 (DUA) PIRAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA DENGAN UNIVERSITASNEGERI JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASI Nomor: Nomor: PJ 3 Tahun 2013 15/UN39/HM/2013 Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (22-7-2013), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :
  3. 1.E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014 tanggal 18 Oktober 2011, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA.
  4. 2.Prof. Dr. BEDJO SUJANTO, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2010 - 2014, beralamat di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
37. a.bahwa Departemen Perhubungan dan Universitas Negeri Jakarta telah mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen di Bidang Transportasi, Nomor KM.56 Tabun 2006 dan Nomor 16/J34.H/PP/2006 tanggal 1 September 2006, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 September 2009;
38. b.bahwa PARAPIHAKperlu melanjutkan kerjasama mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
39. a.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
40. b.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
41. c.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pe1ayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
42. d.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
43. e.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
44. f.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penge10laan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
45. g.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
46. h.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  1. 1.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta; J. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
47. k.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen di bidang transportasi.
48. a.penelitian, pendataan, pengkajian dan pengembangan;
49. b.perencanaan dan rekayasa;
50. c.kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
51. d.pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/ atau pelatihan tenaga profesional;
52. e.pengelolaan dan/ atau pemberian pelayanan teknis;
53. f.pertukaran informasi;
54. g.konsultasi;
55. h.dokumentasi, dan
  1. 1.kegiatan lain yang disepakati PARAPIHAK,yang akan dituangkan dalam Adendum. Dalam pelaksanan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
56. a.menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARAPIHAK;
57. b.menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARAPIHAK;
58. c.memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
59. d.mengutamakan kelancaran tugas pokok PARAPIHAK;
60. e.menjaga kerahasiaan PARA PIHAK, dan tidak akan menyebarkan hasil- hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
(1)Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan an tara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor/Dekan/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 71
(2)Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keadaan dan kebutuhan suatu Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARAPIHAK.
(1)Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK.
(2)Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama Inl, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARAPIHAKdalam bentuk Adendum.
(2)Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUAdan mempunyai kekuatan hukum yang sarna. II. CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI LEBIH DARI 2 (DUA) PIHAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESIBARAT,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA,PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI TENGGARADAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI (TRANS SULAWESI) NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: PM.66 Tahun 2012 551.6/84/ DISHUBKOMINFO/ 2012 551.6/3927/Sekr.Hubkom HUBPAR/278/XII/20 12 551.6/4704/XII/2012 550/551-67/XII/2012 43 Tahun 2012 Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas (28 - 12 - 2012), bertempat di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertandatangan di bawah ini:

1.E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di J1. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.ANWAR ADNAN SALEH, selaku Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan alamat di Jalan KH. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju,_untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3.DR. SINYO HARRY SARUNDAJANG, se1aku Gubernur Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat di Jalan 17 Agustus, Manado, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4.RUSLI HABIBIE, se1aku Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan alamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5.LONGKI DJANGGOLA, selaku Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 101, Palu Sulawesi Tengah,_untuk selanjutnya disebut PIHAKKELIMA;
6.H. NUR ALAM, SE, M.Si, selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari, untuk selanjutnya disebut PIHAKKEENAM;
7.DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH, selaku Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAKKETUJUH. Untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas transportasi di Pulau Sulawesi, perlu untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian.
b.bahwa penyelenggaraan perkeretaapian di Pulau Sulawesi tersebut, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Di Pulau Sulawesi, (Trans Sulawesi) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara;
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
7. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perkeretaapian;
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)2011-2025;
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
14. 14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
15. 15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo;
16. 16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
17. 17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
18. 18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

(1)Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan prakarsa dan potensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi guna mendukung Penye1enggaraan Perkeretaapian yang terpadu sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi pada masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi.
(2)Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran moda kereta api sebagai angkutan massal dan kelancaran perekonomian yang terintegrasi inter dan antar moda pada masing-masing wilayah Pulau Sulawesi.
1. a.Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan;
2. b.Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan;
3. c.Rencana penyiapan, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;
4. e.Pengendalian dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi.
(2)Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b, dilaksanakan pada :
1. a.Lintas Pe1ayanan Perkeretaapian Perkotaan; dan
2. b.Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota Lintas Pulau Sulawesi.
(1)Tugas dan Tanggung Jawab PARAPIHAKdalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
1. a.Penyusunan Master Plan;
2. b.Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study);
3. c.Penyusunan Pra Studi Desain;
4. d.Penyusunan Detail Engineering Design (DED);
5. e.Penyusunan studi dan penyiapan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan;
6. f.Penyiapan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
7. g.Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana;
8. h.Penyiapan lahan;
  1. 1.Pembangunan Prasarana Perkeretaapian; dan J. Pengadaan Sarana Perkeretaapian.
(2)Pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.
(1)Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARAPIHAKdapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil PARAPIHAKdengan melibatkan tenaga ahli.
(2)Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK me1alui Perjanjian Pelaksanaan yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Eselon I atau Ese10n II di lingkungan PARAPIHAK,sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(3)Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Sulawesi berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Status Aset Barang Milik NegarajDaerah sebagai hasil dari Penyelenggaraan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama mI, bersumber pad a :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);danjatau C. Pendanaan lain yang sah.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi, PARA PIHAK mendorong dan mendukung sepenuhnya peran serta Badan Usaha baik sendiri maupun kerjasamajkemitraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak PARAPIHAK menandatangani Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK. Apabila diperlukan perpanjangan, maka memperpanjang menyampaikan secara tertulis selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 Kesepakatan Bersama ini berakhir. PIHAK yang akan kepada PIHAK lainnya, (tiga) bulan sebelum
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur danjatau belum tercakup dalam· Kesepakatan Bersama ini, dapat dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum, sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
(2)Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 7 (tujuh) asH, bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN Salinan sesuai Kepala Biro UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPI RAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR: NOMOR: Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas ( _ - _ - 2013), bertempat di , yang bertandatangan di bawah ini : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. Gubernur Provinsi , dalam hal ini bertindak ntuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi, dengan alamat di JI ..... Nomor untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA,untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. a.Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan dengan Nomor .
2. b.pelaksanaan ditargetkan dapat terealisasi dalan jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya, PARAPIHAKsesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang ................... , dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor );
  2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
(2)Rincian Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(1)Para PIHAKmelaksanakan kegiatan ..... berdasarkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline yang disusun dan disepakati oleh PARAPIHAK.
(2)Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari: a , b.
(3)Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
1. a.. ,
2. b.. , a , b ,
(2)Hasil Koordinasi, monitoring dan evaluasi program . dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
(1)Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARAPIHAK.
(2)Pihak yang berminat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnyha jangka waktu sebagaimana dimaksud oada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakiri Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebe1um berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (1), maka pengakiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARAPIHAKuntuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksnakan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini.
(1)PARAPIHAKsepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
(2)Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan- keadaan:
1. a.Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, hura-hura, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya , gempa bumi, an gin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
2. b.Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
(4)Dalam hal dilaksanakan pengakiran Perjanjian Kerjasama terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
(1)Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, PARAPIHAK,sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
1. b.Salah satu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian Kerjasama ini; dan
2. c.Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
(2)Dalam hal pada tahab awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakiran dilakukan.
(1)Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2)Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARAPIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pad a bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

d.Bagi Nama singkat Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat sebagaimana tersebut huruf b angka 2) dengan memperhatikan hal-hal sebagai beriku: 1)Nomor dan tahun pengeluaran Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan 2) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
e.Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
f.Nama Peraturan jKeputusanjlnstruksi Menteri Perhubungan yang sudah disingkat tidak perlu diberi nama singkat.
h.Jika materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang lama dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
1. 1.Rumusan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan diawali dengan frasa "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku " atau "Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku " kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersendiri. J. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
k.Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan danjatau telah mulai berlaku gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
a.Pasal , Pasal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tentang ;
b.Keputusan Menteri Perhubungan tentang ;
1. 1.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari Peraturan Pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
m.Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan atau ditetapkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ten tang dinyatakan tidak berlaku.
n.Pada dasarnya Peraturan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Perhubungan terse but diundangkan, sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Keputusan Menteri Perhubungan terse but ditetapkan, dan untuk Instruksi Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Instruksi Menteri Perhubungan terse but dikeluarkan.
o.Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan terse but pada saat diundangkan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut pada saat ditetapkan, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan: 1)Menentukan Perhubungan berlaku; tanggal tertentu atau Keputusan saat Menteri Peraturan Menteri Perhubungan akan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... 2) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. 3) Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa "setelah" (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ....
p.Tidak menggunakan frasa "... mulai berlaku efektif pada tanggal " atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya: 1)Peraturan Menteri Perhubungan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau 2) Keputusan Menteri Perhubungan yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.
q.Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dan seluruh wilayah Republik Indonesia.
r.Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang berbeda saat mulai berlakunya. Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(1)dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
1. a.Peraturan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya; atau
2. b.Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat penetapannya.
3. t.Jika ada alas an yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Kaputusan Menteri Perhubungan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut) diperhatikan hal sebagai berikut: 1) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada dimuat dalam ketentuan peralihan; 2) Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat. 3) Pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak sedapat mungkin tidak berlaku surutkan.
4. x.Saat mulai berlakunya peraturan atau keputusan yang merupakan pelaksanan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang mendasarinya.
5. y.Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
  1. 1.Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang memuat: 1)rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia 2) penandatangan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan; 3) pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup. 1)rumusan penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan; 2) penandatanganan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; 3) penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup.
  2. 3.Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya terdapat pad a Peraturan Menteri Keuangan, yang merupakan bagian dari pasal diatasnya dan tidak perlu ditempatkan dalam pasal tersendiri.
  3. 4.Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
  4. 5.Penandatangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memuat:
6. a.Tempat dan tanggal penetapan ;
7. b.Nama jabatan ;
8. c.Tandatangan pejabat dan
9. d.Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
  1. 7.Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma(,). Khusus untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau pejabat Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan, sebe1um nama jabatan diberikan frasa a.n .. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal. . MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal.. . a.n. MENTERIPERHUBUNGAN SEKRETARISJENDERAL,
10. a.Tempat dan tanggal pengundangan;
11. b.nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
12. c.tanda tangan dan;
13. d.nama lengkap jabatan yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.
  1. 9.Tempat dan tanggal pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan diletakan disebelah kiri ( dibawah penandatanganan penetapan).
  2. 10.Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir namajabatan diberi tanda baca koma(,). Diundangkan di Jakarta pada tanggal.. . MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
  3. 11.Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor Berita Negara tersebut.
  4. 12.Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
  5. 13.Peraturan Menteri Perhubungan dapat diberi penjelasan jika dilperlukan, untuk Keputusan Menteri Perhubungan tidak diberi Penjelasan.
  6. 1.Dalam hal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang bersangkutan . ......... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ....yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Inl. ....... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini.
  7. 2.Apabila suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran (dinyatakan secara tegas dalam pasal), formatnya adalah sebagai berikut:
14. b.Kata "Lampiran" di tempatkan di bagian kanan marjin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya;
15. c.Di bawah kata Lampiran ditempatkan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
16. d.Di bawah nama Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan di tempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan dibagian tengah marjin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
17. e.Di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materi/ isi Lampiran;
18. f.Dalam hal Lampiran lebih dari satu halaman, kata Lampiran cukup diletakkan pada halaman kesatu;
19. g.Setiap halaman Lampiran diberikan nomor halaman yang diletakkan dibagian tengah atas marjin dengan angka Arap, kecuali pada halaman kesatu tidak diberikan nomor, dan
20. h.Pada akhir Lampiran harus dicantumkan nama dan tandatangan pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. F. Peraturan IKeputusan Ilnstrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon.1 di lingkungan Kementerian Perhubungan
  1. 1.Kerangka dan isi Peraturan/ Keputusan /Instrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sarna dengan kerangka dan isi Peraturan Keputusan/lnstrukasi Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut terse but dalam angka Romawi II A, B, C, D dan F dengan pengecualian;
  2. 2.Kop Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Ese10n I dibuat dengan menggunakan kertas dengan kop frasa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diletakkan di tengah marjin dan se1uruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
  3. 3.Judul Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di letakkan dibawah kop dengan format sebagai berikut:
21. a.di bawah nama Unit Organisasi Ese10n I pemrakarsa terdapat jenis peraturan;
22. b.di bawah jenis peraturan terdapat nomor, kodering pemrakarsa dan tahun penetapan peraturan;
23. c.di bawah nomor, nomor kodering pengusul, dan tahun penetapan terdapat kata TENTANG"letaknya di tengah marjin, semuanya dengan huruf kapital tanpa spasi;
24. d.di bawah kata TENTANGterdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
  1. 4.Pada bagian pembukaan penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, di tulis sesuai dengan nama jabatan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital.
  2. 5.Pada batang tubuh peraturan sedapat mungkin dihindari adanya materi yang bersifat substantif. Pada dasarnya Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya memuat teknis an tara lain berupa prosedur pelaksanaan tugas dan format/bentuk surat atau dokumen lain.
  3. 6.Pada bagian penutup, penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
25. a.Pendelegasian kewenangan peraturan kepada Peraturan Pimpinan Unit Eselon I hanya dimungkinkan untuk hal-hal yang bersifat sangat teknis admistratif dan sepanjang diamanatkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. b.Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara tegas mengenai ruang lingkup materi dan jenis peraturan pelaksanaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ..... (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal .....
27. c.Dalam perdelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal .
28. d.Peraturan pelaksanaan hendaknya tidak mengulangi ketentuaan norma yang diatur didalam peraturan yang mendelegasikan, kecuali jika hal terse but memang tidak dapat dihindari.
29. e.Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya. 1) Menyisipkan atau menambahkan materi kedalam Peraturan Menteri Perhubungan atau mengubah materi di dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau 2) Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
30. b.Untuk perubahan Peraturan Menteri Perhubungan, batang tubuh terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu: 1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan, perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan Perundang-undangan yang diubah. Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  1. 1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perubahan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Perhubungan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan persyaratan kecukupan modal paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya.
  2. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di diundangankan. 1) Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... tentang ..... , diubah sebagai berikut:
  3. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; 2) Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan meteri yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di an tara keduanya ditambahkan huruf kapital (A,B,Cdan seterusnya pada nomor pasal baru). Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1 A dan Pasal 1 B berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)
(1)
(2)3) Jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan diantara keduanya dengan tambahan hurufjabjad kedl a,b,c dan seterusnya yang diletakkan diantara tanda baca kurung (0). Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1).
(1a).
(1b).
(2)
1. d.Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak mengubah sistematika yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika sistematika berubah atau materi lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru. 2) Jika yang diubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan atau Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan, nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan atau Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal. Mengubah Lampiran I. Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... sehingga menjadi sebagimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. e.Dalam hal terdapat satu atau lebih materi yang diubah pada Lampiran yang berisi materi yang cukup banyak sehingga tidak memungkingkan untuk diubah secara keseluruhan, hendaknya perubahan pada Lampiran tersebut cukup meliputi perubahan atas materi tersebut. Angka 4 dan angka Perhubungan Nomor berikut; 16 dalam Lampiran I Keputusan Menteri diubah sehingga berbunyi sebagai
  1. 4.Nugroho, S.H., M.P.Msebagai Tim Pelaksana.
  2. 16.Sekar Melati S.H, L.LM.sebagai Ketua Tim Perumus.
3. f.Jika dalarn suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dilakukan penghapusan atau suatu bab, bagian, paragraf, pasal dikturn atau ayat, rnaka urutan bab, bagian, paragraf pasal, dikturn, atau ayat tersebut tetap dicanturnkan dengan diberi keterangan di hapus.
4. a.Pasal 16 dihapus.
5. b.Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehinggal Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1).
(2)Dihapus
(3).
1. a.Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sarna atau lebih tinggi.
2. b.Keputusan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan yang tingkatannya sarna atau lebih tinggi.
3. c.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dirnaksudkan untuk rnenarnpung kernbali se1uruh atau sebagian rnateri Peraturan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
4. d.Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dirnaksudkan untuk rnenarnpung kernbali seluruh atau sebagian rnateri Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
5. e.Jika ada Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan baru, Peraturan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas rnencabut Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
6. f.Jika ada Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Keputusan Menteri Perhubungan baru, Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas rnencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
7. g.Jika se1uruh atau sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan te1ah ditampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.
8. h.Jika se1uruh atau sebagian materi Keputusan Perhubungan te1ah di tampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi, Peraturan Perundang- undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Keputusan Menteri Perhubungan tersebut.
  1. 1.Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat mencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang bersifat mengatur yang terbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9. j.Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tidak dapat mencabut Peraturan Menteri Perhubungan.
10. k.Jika Peraturan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari keputusan Menteri Perhubungan yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  1. 1.Jika Keputusan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan Menteri Perhubungan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. m.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tersendiri dengan mengunakan rumusan di tarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
12. n.Jika pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan pencabutan terse but pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan Arab, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan. 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang bersangkutan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... tentang ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
13. o.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan lain yang terkait tersebut kecuali ditentukan lalin secara tegas.
14. p.Peraturan Menteri Perhubungan atau ketentuan yang te1ah dicabut, tetap tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Menteri Perhubungan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.
15. a.Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan hanya boleh beredar jika salinannya te1ah disyahkan oleh Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan KSLN NAMA(tanpa ge1ar danjatau pangkat) NIP .....
16. b.Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan lainnya (misalnya mengenai kepegawaian), dan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat Ese10n I boleh beredar setelah salinannya disahkan oleh pejabat Unit-Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan yang diberi wewenang untuk mengesahkan dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. c.Penulisan huruf awal dari kata salinan Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)dan tidak menggunakan frasa Yth. Setiap Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Menteri Perhubungan diberi nomor halaman pada lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakan pada tengah bawah pada lembaran kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman baru dengan angka Arab diletakkan pada bawah lembaran, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IV/ c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN II MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM.82 TAHUN2013 TANGGAL : 23 September 2013 BENTUK PERATURAN/ KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, PERATURAN /KEPUTUSAN/INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN D. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi eselon I atau Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan; PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN (nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca) bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama Peraturan Menteri Perhubungan). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam penempatannya dalam Berita Negera Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai) Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM Nama (tanpa gelar, dan/ atau pangkat) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR . KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. b. c. bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu, menetepakan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Mengingat 1. 2. 3. KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTER! PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, danJatau induk pegawai)
  1. 1.,
  2. 2... ,
  3. 3.dan seterusnya .... INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
18. a.bahwa ;
19. b.bahwa ;
20. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang ;
  1. 1., 2 , 3 dan seterusnya ..;
  2. 1., 2. 3. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERIPERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai)
  3. 1.,
  4. 2... ,
  5. 3.Dan seterusnya .... D.CONTOH KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I ATAS NAMA MENTERI PERHUBUNGAN KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. bahwa ;
21. b.bahwa ;
22. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal A.n. MENTER! PERHUBUNGAN SEKRETARIS JENDERAL, NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  1. 1.,
  2. 2... ,
  3. 3.dan seterusnya .... (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
23. a.bahwa ;
24. b.bahwa ;
25. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Direktur Jenderal ). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai) (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
26. a.bahwa ;
27. b.bahwa ;
28. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang ;
  1. 1... , 2. 3. Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  2. 1.,
  3. 2.. ,
  4. 3.dan seterusnya .... INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL . NOMOR: TENTANG (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
29. a.bahwa ;
30. b.bahwa ;
31. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang ;
  1. 1... , 2. 3.
  2. 1., 2. 3. PERTAMA KEDUA KETIGA Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  3. 1., 2 ,
  4. 3.dan seterusnya .... MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN UMAR S SH MM MH Pembi a Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor : PM.82 Tahun 2013 Tanggal : 23 September 2013 FORMAT DAN STANDAR PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN DAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERRUBUNGAN I. CONTOR FORMAT PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang: a , b ;
32. c.dan seterusnya ... ; Mengingat: 1. , 2 ,
  1. 3.dan seterusnya .... ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... BAB . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, dan/atau induk pegawai) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN PERTAMA KEDUA KETIGA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN } 3 spasi NAMA(tanpa gelar,pangkat, Dan/ atau induk pegawai) } 1,5 spasi
  2. 1....... , 2. 3. PERTAMA KEDUA KETIGA INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN a , b.
  3. 1.. , 2 ,
  4. 3.dan seterusnya .... ; 1 . 2 .
  5. 3.dan seterusnya. : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta padatanggal } 0,5 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, danl atau induk pegawai) } 1,5 spasi
  6. 1....... , 2. II. CONTOH FORMAT PENGETlKAN PERATURAN / KEPUTUSAN/ INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I Contoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menggunakan eontoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstriksi Menteri Perhubungan sebagaimana terse but pada angka Romawi I. III. STANDAR PENGETlKAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ MENTER! PERHUBUNGAN, KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Standar pengetikan Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, peraturan pimpinan unit organisasi eselon I dan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ukuran kerta (Paper Size) : F4 (8.5 x 13 Custom)
  7. 2.Marjin, dengan ketentuan sebagai berikut:
33. a.Batas atas (Top Marjin) : 2,5 em
34. b.Baras bawah (Bottom Marjin) :2em
35. e.Batas kiri (Left Marjin) : 2,5 em
36. d.Batas Kanan (Right Marjin) : 2,5 em
  1. 3.Jenis Huruf (Font Style) : Bookman Old Style
  2. 4.Ukuran Huruf (Font Size) : 12. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR A S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV / c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 I. CONTOR KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI 2 (DUA) PIRAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA DENGAN UNIVERSITASNEGERI JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASI Nomor: Nomor: PJ 3 Tahun 2013 15/UN39/HM/2013 Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (22-7-2013), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :
  3. 1.E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014 tanggal 18 Oktober 2011, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA.
  4. 2.Prof. Dr. BEDJO SUJANTO, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2010 - 2014, beralamat di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
37. a.bahwa Departemen Perhubungan dan Universitas Negeri Jakarta telah mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen di Bidang Transportasi, Nomor KM.56 Tabun 2006 dan Nomor 16/J34.H/PP/2006 tanggal 1 September 2006, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 September 2009;
38. b.bahwa PARAPIHAKperlu melanjutkan kerjasama mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
39. a.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
40. b.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
41. c.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pe1ayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
42. d.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
43. e.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
44. f.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penge10laan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
45. g.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
46. h.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  1. 1.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta; J. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
47. k.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen di bidang transportasi.
48. a.penelitian, pendataan, pengkajian dan pengembangan;
49. b.perencanaan dan rekayasa;
50. c.kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
51. d.pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/ atau pelatihan tenaga profesional;
52. e.pengelolaan dan/ atau pemberian pelayanan teknis;
53. f.pertukaran informasi;
54. g.konsultasi;
55. h.dokumentasi, dan
  1. 1.kegiatan lain yang disepakati PARAPIHAK,yang akan dituangkan dalam Adendum. Dalam pelaksanan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
56. a.menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARAPIHAK;
57. b.menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARAPIHAK;
58. c.memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
59. d.mengutamakan kelancaran tugas pokok PARAPIHAK;
60. e.menjaga kerahasiaan PARA PIHAK, dan tidak akan menyebarkan hasil- hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
(1)Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan an tara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor/Dekan/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 71
(2)Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keadaan dan kebutuhan suatu Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARAPIHAK.
(1)Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK.
(2)Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama Inl, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARAPIHAKdalam bentuk Adendum.
(2)Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUAdan mempunyai kekuatan hukum yang sarna. II. CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI LEBIH DARI 2 (DUA) PIHAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESIBARAT,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA,PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI TENGGARADAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI (TRANS SULAWESI) NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: PM.66 Tahun 2012 551.6/84/ DISHUBKOMINFO/ 2012 551.6/3927/Sekr.Hubkom HUBPAR/278/XII/20 12 551.6/4704/XII/2012 550/551-67/XII/2012 43 Tahun 2012 Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas (28 - 12 - 2012), bertempat di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertandatangan di bawah ini:

1.E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di J1. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.ANWAR ADNAN SALEH, selaku Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan alamat di Jalan KH. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju,_untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3.DR. SINYO HARRY SARUNDAJANG, se1aku Gubernur Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat di Jalan 17 Agustus, Manado, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4.RUSLI HABIBIE, se1aku Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan alamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5.LONGKI DJANGGOLA, selaku Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 101, Palu Sulawesi Tengah,_untuk selanjutnya disebut PIHAKKELIMA;
6.H. NUR ALAM, SE, M.Si, selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari, untuk selanjutnya disebut PIHAKKEENAM;
7.DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH, selaku Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAKKETUJUH. Untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas transportasi di Pulau Sulawesi, perlu untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian.
b.bahwa penyelenggaraan perkeretaapian di Pulau Sulawesi tersebut, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Di Pulau Sulawesi, (Trans Sulawesi) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara;
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
7. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perkeretaapian;
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)2011-2025;
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
14. 14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
15. 15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo;
16. 16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
17. 17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
18. 18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

(1)Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan prakarsa dan potensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi guna mendukung Penye1enggaraan Perkeretaapian yang terpadu sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi pada masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi.
(2)Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran moda kereta api sebagai angkutan massal dan kelancaran perekonomian yang terintegrasi inter dan antar moda pada masing-masing wilayah Pulau Sulawesi.
1. a.Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan;
2. b.Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan;
3. c.Rencana penyiapan, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;
4. e.Pengendalian dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi.
(2)Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b, dilaksanakan pada :
1. a.Lintas Pe1ayanan Perkeretaapian Perkotaan; dan
2. b.Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota Lintas Pulau Sulawesi.
(1)Tugas dan Tanggung Jawab PARAPIHAKdalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
1. a.Penyusunan Master Plan;
2. b.Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study);
3. c.Penyusunan Pra Studi Desain;
4. d.Penyusunan Detail Engineering Design (DED);
5. e.Penyusunan studi dan penyiapan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan;
6. f.Penyiapan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
7. g.Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana;
8. h.Penyiapan lahan;
  1. 1.Pembangunan Prasarana Perkeretaapian; dan J. Pengadaan Sarana Perkeretaapian.
(2)Pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.
(1)Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARAPIHAKdapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil PARAPIHAKdengan melibatkan tenaga ahli.
(2)Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK me1alui Perjanjian Pelaksanaan yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Eselon I atau Ese10n II di lingkungan PARAPIHAK,sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(3)Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Sulawesi berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Status Aset Barang Milik NegarajDaerah sebagai hasil dari Penyelenggaraan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama mI, bersumber pad a :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);danjatau C. Pendanaan lain yang sah.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi, PARA PIHAK mendorong dan mendukung sepenuhnya peran serta Badan Usaha baik sendiri maupun kerjasamajkemitraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak PARAPIHAK menandatangani Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK. Apabila diperlukan perpanjangan, maka memperpanjang menyampaikan secara tertulis selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 Kesepakatan Bersama ini berakhir. PIHAK yang akan kepada PIHAK lainnya, (tiga) bulan sebelum
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur danjatau belum tercakup dalam· Kesepakatan Bersama ini, dapat dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum, sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
(2)Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 7 (tujuh) asH, bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN Salinan sesuai Kepala Biro UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPI RAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR: NOMOR: Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas ( _ - _ - 2013), bertempat di , yang bertandatangan di bawah ini : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. Gubernur Provinsi , dalam hal ini bertindak ntuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi, dengan alamat di JI ..... Nomor untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA,untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. a.Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan dengan Nomor .
2. b.pelaksanaan ditargetkan dapat terealisasi dalan jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya, PARAPIHAKsesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang ................... , dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor );
  2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
(2)Rincian Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(1)Para PIHAKmelaksanakan kegiatan ..... berdasarkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline yang disusun dan disepakati oleh PARAPIHAK.
(2)Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari: a , b.
(3)Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
1. a.. ,
2. b.. , a , b ,
(2)Hasil Koordinasi, monitoring dan evaluasi program . dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
(1)Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARAPIHAK.
(2)Pihak yang berminat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnyha jangka waktu sebagaimana dimaksud oada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakiri Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebe1um berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (1), maka pengakiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARAPIHAKuntuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksnakan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini.
(1)PARAPIHAKsepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
(2)Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan- keadaan:
1. a.Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, hura-hura, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya , gempa bumi, an gin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
2. b.Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
(4)Dalam hal dilaksanakan pengakiran Perjanjian Kerjasama terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
(1)Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, PARAPIHAK,sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
1. b.Salah satu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian Kerjasama ini; dan
2. c.Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
(2)Dalam hal pada tahab awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakiran dilakukan.
(1)Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2)Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARAPIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pad a bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 12 Tahun 2001 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. MENTER! PERHUBUNGAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2013 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 TAHUN2013 : 23 September 2013 TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, DAN PERATURAN / KEPUTUSAN /INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. Teknis Penyusunan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: A. Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan yang ditandatangani Menteri dibuat diatas Kertas dengan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, berwarna Kuning Emas yang terletak di sebelah kiri Marjin. Di bawah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, tertera tulisan, yaitu pada baris pertama tulisan MENTERI PERHUBUNGAN, dan pada baris kedua tulisan REPUBLIK INDONESIA, yang seluruhnya ditulis dengan huruf Kapital, berwarna terang yang terletak di sebelah kiri Marjin. Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan dibuat diatas kertas dengan ukuran (Paper Size) F4 dan jenis huruf menggunakan Font Style (Bookman Old Style).

1.Judul.
2.Pembukaan.
3.Batang Tubuh.
4.Penutup.
5.Penjelasan Uika diperlukan). dan
6.Lampiran Uika diperlukan). II. Kerangka/Batang Tubuh sebagaimana dimaksud pada angka I huruf B di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.Setiap Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan harus diberi judul.
2.Judul Peraturan/Keputusan/lnstruksi Menteri Perhubungan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tanda baca garis miring (/), huruf PM/KM/IM, tanda baca titik (.), nomor kode Unit Organisasi Eselon I sebagai Unit Pengusul, tanda baca garis miring (/), tahun penetapan, ten tang, dan nama PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN /KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN.
3.Kata tentang ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital tanpa spasl serta diletakkan di tengah Marjin.
4.Judul Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan beberapa kata atau Frasa, tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan / Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan. Contoh Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang menggunakan frasa:

a.KEPELABUHAN;
b.KEBANDARUDARAAN.
1. 5.Judul Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca dan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
b.Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Menteri
1. 6.Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
2. 7.Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan telah diubah lebih 1 (satu) kali, diantara kata perubahan dan kata atas disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
3. 8.Pada judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, pencabutan ditambahkan kata pencabutan dengan huruf kapital di depan nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut. PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG . PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR TAHUN TENTANG .
a.Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus Peraturan Menteri Perhubungan);
b.Jabatan Pembentuk PeraturanjKeputusanjInstruksi Menteri Perhubungan;
1. 2.Frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (khusus Peraturan Menteri Perhubungan) sebagaimana pada butir 1 huruf a, dengan ketentuan: Pada Pembukaan Peraturan Menteri Perhubungan tsebelum nama jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan dicantumkan frase Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengah marjin.
2. 3.Jabatan pembentuk Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana pada butir 1 huruf b dengan ketentuan: Jabatan pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis seluruhnya dengan huruf capital yang diletakkan ditengan marjin dan diakhiri dengan tanda baca (,).
3. 4.Konsiderans Peraturan /Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan sebagaimana pada butir 1 huruf c dengan ketentuan:
a.Konsiderans diawali dengan kata Menimbang yang dicantumkan setelah jabatan pembentuk Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang diletakkan disebelah kiri marjin, huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
b.Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
c.Ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan ditengan marjin dan diakhiri dengan tanda baca (,).
d.Jika Konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. 27
e.Jika Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan merupakan pelaksananan dari Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam Konsiderans mengingat cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan pasal atau beberapa pasal Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang memerintahkan pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Selain memuat hal tersebut di atas, dalam Konsiderans Menimbang dapat pula memuat un sur sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan pembentukannya.
f.Jika Konsiderans Menimbang khususnya pada pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dalam rangka: 1) menjalankan kewenangan pejabat pembentuk Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) perubahan atau pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. Sebaiknya memuat unsur sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.
g.Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
a.bahwa dst;
b.bahwa dst;
h.Jika Konsiderans Menimbang memuat lebih dari pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir umumnya berbunyi sebagai berikut: satu pada 1) Konsiderans Menimbang Peraturan Menteri Perhubungan, berbunyi: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf , perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 2) Konsiderans Menimbang Keputusan Menteri Perhubungan, berbunyi bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf , perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan ten tang dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;). 3) Konsiderans Menirnbang Instruksi Menteri Perhubungan, berbunyi bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud pada huruf , perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang dan diakhiri dengan tanda baca titik korna (;). Menirnbang: a. bahwa dst;
b.bahwa dst;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ... dan diakhiri dengan tanda baca titik korna (;).
a.Dasar hukurn diawali dengan kata Mengingat yang dicanturnkan setelah konsideran Menirnbang yang diletakan disebelah kiri rnarjin, huruf awal ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca titik korna (;). 1) Dasar kewenangan pernbentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang rnernerintahkan pernbentukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
c.Dasar kewenangan pernbentukan Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan adalah Peraturan Presiden rnengenai Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kernenterian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kernenterian Negara, serta Peraturan Menteri Perhubungan rnengenai Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kernenterian Perhubungan.
d.Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukurn hanya Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau Peraturan perundang-undangan yang sarna yang rnenjadi tugas dan fungsi Kernenterian Perhubungan.
e.Jika terdapat Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sarna, rnaka urutan penulisannya dirnulai dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih dahulu ditetapkan.
f.Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang akan dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang akan dibentuk atau Peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belurn resrni berlaku, tidak dicanturnkan sebagai dasar hukurn.
g.Jika jumlah Peraturan perundang-undangan lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan Peraturan perundang-undangan dan jika tingkatannya sarna, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.
h.Jika jumlah dasar hukum memuat lebih dari satu Peraturan perundang-undangan tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).
i.Penulisan judul Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum diawali dengan huruf kapital, kecuali kata tentang.
j.Jika terdapat dasar hukum berupa Undang-Undang, kedua huruf u ditulis dengan huruf kapital.
k.Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden yang dijadikan sebagai dasar hukum, dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung ( ..... ). Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor ..... Tahun ....tentang .... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..... Nomor ..... , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor .....). 2 .
1. 1.Dalam hal diperlukan untuk Keputusan Menteri Perhubungan setelah dasar hukum Mengingat dapat pula dicantumkan Diktum Memperhatikan yang memuat an tara lain Peraturan perundang- undangan diluar tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan, Nota, Surat dan/ atau Keputusan Rapat yang sangat relevan dengan materi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perhubungan. 1)Kata Memutuskan; 2) Kata Menetapkan; dan 3) Jenis dan nama Peraturan /Keputusan /Instruksi Menteri Perhubungan.
n.Kata MEMUTUSKANditulis tanpa spasi, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)tanpa spasi, dan diletakkan ditengah marjin. 1) . Kata Menetapkan dicantumkan setelah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). 2) Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan j KeputusanjInstruksi Menteri Perhubungan dicantumkan kembali sete1ah kata Menetapkan, tanpa frasa Republik Indonesia serta ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.). Menetapkan: PERATURANMENTERI PERHUBUNGANTENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTANMULTIMODA.
1. 1.Batang tubuh memuat semua materi muatan Peraturan j KeputusanjInstruksi Menteri Perhubungan.
2. 2.Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh Peraturan Menteri Perhubungan dike1ompokan ke dalam:
a.Ketentuan umum;
b.Materi pokok yang diatur;
c.Ketentuan peralihan Uika diperlukan); dan
d.Ketentuan penutup.
1. 3.Batang tubuh Peraturan Menteri Perhubungan terdiri atas beberapa pasal, sedangkan KeputusanjInstruksi Menteri perhubungan terdiri dari beberapa diktum.
2. 4.Penge1ompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang bersangkutan dan jika terdapat materi muatan yang diperlukan tetapi tidak dapat dikelompokan dalam ruang lingkup pengaturan yang sudah ada, materi tersebut dimuat dalam BAB ketentuan lain-lain.
3. 5.Substansi yang berupa sanksi administratif atau keperdataan atas pe1anggaran terhadap suatu norma, dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi admimistratif, namun demikian jika norma yang dikenai sanksi administratif cukup banyak dapat dilakukan pengelompokan dalam bab atau pasal tersendiri.
4. 6.Pengelompokan materi Peraturan Menteri Perhubungan dapat disusun secara sistematis dalam bab, bagian, dan paragraf.
5. 7.Jika Peraturan Menteri Perhubungan mempunyai materi muatan yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, pasal- pasal tersebut dapat dikelompokan menjadi bab, bagian, dan paragraf.
6. 8.Pengelompokan materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam bab, bagian, dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi.
7. 9.Urutan penge1ompokan materi muatan Perhubungan adalah sebagai berikut:
a.Pasal-pasal (tanpa bab, bagian, dan paragraf);
b.Bab dengan pasal-pasal tanpa bagian dan paragraf;
c.Bab dengan bagian dan pasal-pasal, tanpa paragraf; atau
d.Bab dengan bagian dan paragraf yang berisi pasal-pasal. BAB diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab yang seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
a.Bagian diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis dengan huruf dan diberi judul.
b.Huruf awal kata bagian, urutan bilangan, dan setiap kata pada judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partike1 yang tidak terletak pada awal frasa.
b.Huruf awal dari kata paragraf dan setiap kata pada judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal partikel yang tidak terletak pada awal frasa.
a.Pasal merupakan satuan aturan dalam Peraturan Menteri Perhubungan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun seeara singkat, jelas, dan lugas.
b.Materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan lebih baik dirumuskan ke dalam banyak pasal yang singkat dan jelas daripada ke dalam beberapa pasal yang masing-masing pasal memuat beberapa ayat, keeuali jika materi muatan yang menjadi isi pasal itu merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
e.Pasal diberi nomor urut dengan angka arab dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.
d.Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai aeuan dituEs dengan huruf kapital.
f.Ayat diberi nomor urut dengan angka arab diantara tanda baea kurung (()) tan pa diakhiri tanda baea titik (.).
g.Satu ayat yang memuat satu norma yang dirumuskan dalam satu kalimat utuh.
h.Huruf awal kata ayat yang digunakan sebagai aeuan ditulis dengan huruf keeil. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda.

(1)Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda.
(2)Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
1. a.Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional.
2. b.Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
(3)Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang Angkutan Multimoda dari Badan Usaha Angkutan Multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda. Jika suatu pasal atau ayat memuat rineian unsur, dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rineian dirumuskan dalam bentuk tabulasi. selain dapat Angkutan multimoda diselengarakan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing. Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami jika dirumuskan sebagai berikut:
1. a.Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional; dan
2. b.Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
3. j.Penulisan bilangan dalam pasal atau ayat selain menggunakan angka Arab diikuti dengan kata atau frasa yang ditulis diantara tanda baea kurung ( ).
4. k.Jika merumuskan pasal atau ayat dengan bentuk tabulasi, memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) Setiap rineian harus dapat dibaea sebagai satu rangkaian kesatuan dengan frasa pembuka; 2) Setiap rineian menggunakan huruf abjad kecil dan diberi tanda baea titik (.); 3) Setiap frasa dalam rineian diawali dengan huruf kecil; 4) Setiap rineian diakhiri dengan tanda baea titik koma (;). 5) Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur yang lebih keeil, un sur tersebut dituliskan masuk ke dalam; 6) Di belakang rincian yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baea titik dua (:); 7) Pembagian rineian (dengan urutan makin kecil) ditulis dengan abjad keeil yang diikuti dengan tanda baea titik (.), angka Arab diikuti dengan tanda baea titik (.), abjad keeil dengan tanda baea kurung tutup ( ) ), angka Arab dengan tanda baea kurung tutup ( ) ); dan 8) Pembagian rincian tidak melebihi 4 (empat) tingkat, jika rineian melebihi 4 (empat) tingkat, pasal yang bersangkutan dibagi ke dalam pasal atau ayat lain.
  1. 1.Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian kumulatif, ditambahkan kata dan yang diletakkan di belakang rineian kedua dari rincian terakhir.
5. m.Jika nneIan dalam tabulasi dimaksudkan sebagai nnelan komulatif, ditambahkan kata danl atau yang diletakkan di belakang rincian kedua dari rincian terakhir.
6. n.Kata dan, atau, dan/ atau tidak perlu diulangi pada akhir setiap unsur atau rincian;
(3).... ,
1. a.. ; (dan, atau, dan/atau)
2. b... ,
  1. 1.; (dan, atau, dan/atau) 2 ; a) ; b) ; (dan, atau, dan/atau) 1) ; (dan, atau, dan/atau) 2) ; Materi muatan dalam batang tubuh Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan dirumuskan dalam Diktum, dengan ketentuan sebagai berikut:
3. a.Diktum memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas.
4. b.Diktum diberi nomor urut dengan bilangan tingkat yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
5. c.Jika suatu Diktum memuat rincian unsur, maka selain dirumuskan dalam bentuk kalimat dengan rincian, juga dapat dirumuskan dalam bentuk tabulasi. KEDUA: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMAterdiri dari:
6. a.Pengarah;
7. b.Penanggung Jawab;
8. c.Koordinator; dan
9. d.Pelaksana. KETUJUH: Para Direktur Jenderal sesuai bidang dan tugasnya masing-masing, melaksanakan:
10. a.pengawasan terhadap beroperasinya aplikasi SIASATI pad a Unit Pelaksana Teknis masing-masing;
11. b.operasionalisasi aplikasi SIASATI pada masa angkutan Lebaran dan angkutan Natal/Tahun Baru; dan
12. c.evaluasi pemanfaatan aplikasi SIASATIuntuk dapat digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan secara berkesinambungan.
13. d.Diktum diletakkan seJaJar rata kiri dengan Konsiderans, dasar Hukum dan Menetapkan. Menimbang: . Mengingat . Menetapkan PERTAMA KEDUA . Menimbang Mengingat 1 . 2 . PERTAMA KEDUA
14. a.Ketentuan Umum diletakkan dalam bab satu, jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan tidak dilakukan penge1ompokan bab, Ketentuan Umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal. 1) Batasan pengertian atau definisi; 2) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan atau 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya an tara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
15. d.Frase pembuka dalam ketentuan umum pada Peraturan Menteri Perhubungan berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

(1)Ketentuan yang mengatur mengenal Transportasi yang ada tetap berlaku bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. J asa Pengurusan sepanj ang tidak
(2)Perusahaan J asa Pengurusan Transportasi yang telah ada tetap dapat menyelenggarakan usaha jasa pengurusan transportasi.
(3)Dalam hal Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan beralih menjadi badan usaha angkutan multimoda menyesuaikan Peraturan Menteri ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini.
1. c.Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru dapat dimuat ketentuan mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
2. d.Penyimpangan sementara terhadap ketentuan Peraturan Pengundangan berlaku juga bagi ketentuan Peralihan yang diberlakusurutkan.
3. e.Jika suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan diberlakukan surut, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status tindakan hukum yang terjadi atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. Setiap awak kapal patroli yang telah memperoleh uang lauk pauk berdasarkan ketentuan yang berlaku. sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, berhak memperoleh uang lauk pauk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan memperhitungkan uang lauk pauk yang telah diterimanya.
4. f.Jika penerapan suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dinyatakan ditunda sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut harus memuat secara tegas dan rind tindakan hukum atau hubungan hukum yang dimaksud, serta jangka waktu dan persyaratan berakhirnya penundaan sementara tersebut. Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib menerapkan ketentuan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam perjanjian pembiayaan konsumen dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
5. g.Rumusan dalam Ketentuan Peralihan tidak memuat perubahan terselubung atas ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan lainnya. Perubahan ini hendaknya dilakukan dengan membuat batasan pengertian baru di dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan atau dilakukan dengan membuat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan perubahan. Pemberian kredit atau kegiatan sejenis lainnya yang yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan sebagai kegiatan pembiayaan menurut Pasal .....
6. a.Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan umum ditempatkan dalam: 1)Pasal atau beberapa pasal terakhir untuk Peraturan Menteri Perhubungan; atau 2) Diktum atau beberapa Diktum terakhir untuk Keputusan Menteri Perhubungan. 1)Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 2) Nama singkat Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan; 3) Status Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang sudah ada; dan 4) Saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
7. c.Penunjukkan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut huruf b angka 1) bersifat: 1)Menjalankan, misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin; 2) Mengatur, misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pe1aksanaan; 3) Menetapkan, misalnya memberikan kewenangan untuk menetapkan keputusan sebagai pe1aksanaan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan Ketentuan mengenai petunjuk teknis ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal.
8. d.Bagi Nama singkat Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat sebagaimana tersebut huruf b angka 2) dengan memperhatikan hal-hal sebagai beriku: 1)Nomor dan tahun pengeluaran Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan yang bersangkutan tidak dicantumkan; dan 2) Nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
9. e.Nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama Peraturan/Keputusan/Instruksi Menteri Perhubungan.
10. f.Nama Peraturan jKeputusanjlnstruksi Menteri Perhubungan yang sudah disingkat tidak perlu diberi nama singkat.
11. h.Jika materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang lama dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
  1. 1.Rumusan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan diawali dengan frasa "Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku " atau "Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku " kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersendiri. J. Demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
12. k.Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan danjatau telah mulai berlaku gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13. a.Pasal , Pasal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tentang ;
14. b.Keputusan Menteri Perhubungan tentang ;
  1. 1.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari Peraturan Pelaksanaan, peraturan lebih rendah, atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut.
15. m.Untuk mencabut Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang telah diundangkan atau ditetapkan tetapi belum mulai berlaku, gunakan frasa dinyatakan tidak berlaku. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun ten tang dinyatakan tidak berlaku.
16. n.Pada dasarnya Peraturan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Peraturan Menteri Perhubungan terse but diundangkan, sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Keputusan Menteri Perhubungan terse but ditetapkan, dan untuk Instruksi Menteri Perhubungan mulai berlaku pada saat Instruksi Menteri Perhubungan terse but dikeluarkan.
17. o.Jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan terse but pada saat diundangkan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut pada saat ditetapkan, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan: 1)Menentukan Perhubungan berlaku; tanggal tertentu atau Keputusan saat Menteri Peraturan Menteri Perhubungan akan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal .... 2) Menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. 3) Dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran, gunakan frasa "setelah" (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal .... Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal ....
18. p.Tidak menggunakan frasa "... mulai berlaku efektif pada tanggal " atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya: 1)Peraturan Menteri Perhubungan yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif; atau 2) Keputusan Menteri Perhubungan yaitu saat ditetapkan atau saat berlaku efektif.
19. q.Pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dan seluruh wilayah Republik Indonesia.
20. r.Penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan dinyatakan secara tegas dengan menetapkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang berbeda saat mulai berlakunya. Ketentuan mengenai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.
1. a.Peraturan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal dari pada saat pengundangannya; atau
2. b.Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat penetapannya.
3. t.Jika ada alas an yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Menteri Perhubungan atau Kaputusan Menteri Perhubungan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut) diperhatikan hal sebagai berikut: 1) Rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap hukum, hubungan hukum dan akibat hukum tertentu yang sudah ada dimuat dalam ketentuan peralihan; 2) Awal dari saat mulai berlaku Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditetapkan tidak lebih dahulu dari pada saat rancangan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat. 3) Pembebanan kewajiban yang memberatkan para pihak sedapat mungkin tidak berlaku surutkan.
4. x.Saat mulai berlakunya peraturan atau keputusan yang merupakan pelaksanan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tidak boleh ditetapkan lebih awal dari pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang mendasarinya.
5. y.Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi sedangkan Keputusan Menteri Perhubungan dicabut dengan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
  1. 1.Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang memuat: 1)rumusan perintah pengundangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia 2) penandatangan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan; 3) pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup. 1)rumusan penyampaian Salinan Keputusan Menteri Perhubungan; 2) penandatanganan penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; 3) penetapan Keputusan Menteri Perhubungan; dan 4) akhir bagian penutup.
  2. 3.Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia hanya terdapat pad a Peraturan Menteri Keuangan, yang merupakan bagian dari pasal diatasnya dan tidak perlu ditempatkan dalam pasal tersendiri.
  3. 4.Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Menteri Perhubungan dalam Berita Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut: Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
  4. 5.Penandatangan dan penetapan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memuat:
6. a.Tempat dan tanggal penetapan ;
7. b.Nama jabatan ;
8. c.Tandatangan pejabat dan
9. d.Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
  1. 7.Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma(,). Khusus untuk Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh pejabat Eselon I atau pejabat Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan, sebe1um nama jabatan diberikan frasa a.n .. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal. . MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal.. . a.n. MENTERIPERHUBUNGAN SEKRETARISJENDERAL,
10. a.Tempat dan tanggal pengundangan;
11. b.nama jabatan yang berwenang mengundangkan;
12. c.tanda tangan dan;
13. d.nama lengkap jabatan yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan dan nomor induk pegawai.
  1. 9.Tempat dan tanggal pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan diletakan disebelah kiri ( dibawah penandatanganan penetapan).
  2. 10.Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir namajabatan diberi tanda baca koma(,). Diundangkan di Jakarta pada tanggal.. . MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
  3. 11.Pada akhir bagian penutup dicantumkan Berita Negara Republik Indonesia beserta tahun dan nomor Berita Negara tersebut.
  4. 12.Penulisan frasa Berita Negara Republik Indonesia ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.
  5. 13.Peraturan Menteri Perhubungan dapat diberi penjelasan jika dilperlukan, untuk Keputusan Menteri Perhubungan tidak diberi Penjelasan.
  6. 1.Dalam hal Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran, hal tersebut harus dinyatakan dalam batang tubuh dan pernyataan bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang bersangkutan . ......... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ....yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Inl. ....... sebagaimana tercantum dalam Lampiran ..... yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Ini.
  7. 2.Apabila suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan memerlukan lampiran (dinyatakan secara tegas dalam pasal), formatnya adalah sebagai berikut:
14. b.Kata "Lampiran" di tempatkan di bagian kanan marjin, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Bila Lampiran lebih dari satu, maka pada kata Lampiran ditambahkan angka Romawi I, II, dan seterusnya;
15. c.Di bawah kata Lampiran ditempatkan judul Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang semuanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
16. d.Di bawah nama Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan di tempatkan judul/nama Lampiran yang diletakkan dibagian tengah marjin dengan huruf kapital, tanpa tanda baca;
17. e.Di bawah judul/nama Lampiran ditempatkan materi/ isi Lampiran;
18. f.Dalam hal Lampiran lebih dari satu halaman, kata Lampiran cukup diletakkan pada halaman kesatu;
19. g.Setiap halaman Lampiran diberikan nomor halaman yang diletakkan dibagian tengah atas marjin dengan angka Arap, kecuali pada halaman kesatu tidak diberikan nomor, dan
20. h.Pada akhir Lampiran harus dicantumkan nama dan tandatangan pejabat yang menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan. F. Peraturan IKeputusan Ilnstrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon.1 di lingkungan Kementerian Perhubungan
  1. 1.Kerangka dan isi Peraturan/ Keputusan /Instrukasi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I sarna dengan kerangka dan isi Peraturan Keputusan/lnstrukasi Menteri Perhubungan sebagaimana tersebut terse but dalam angka Romawi II A, B, C, D dan F dengan pengecualian;
  2. 2.Kop Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Ese10n I dibuat dengan menggunakan kertas dengan kop frasa Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang diletakkan di tengah marjin dan se1uruhnya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda baca;
  3. 3.Judul Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di letakkan dibawah kop dengan format sebagai berikut:
21. a.di bawah nama Unit Organisasi Ese10n I pemrakarsa terdapat jenis peraturan;
22. b.di bawah jenis peraturan terdapat nomor, kodering pemrakarsa dan tahun penetapan peraturan;
23. c.di bawah nomor, nomor kodering pengusul, dan tahun penetapan terdapat kata TENTANG"letaknya di tengah marjin, semuanya dengan huruf kapital tanpa spasi;
24. d.di bawah kata TENTANGterdapat nama peraturan, semuanya dengan huruf kapital tanpa tanda baca.
  1. 4.Pada bagian pembukaan penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, di tulis sesuai dengan nama jabatan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital.
  2. 5.Pada batang tubuh peraturan sedapat mungkin dihindari adanya materi yang bersifat substantif. Pada dasarnya Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I hanya memuat teknis an tara lain berupa prosedur pelaksanaan tugas dan format/bentuk surat atau dokumen lain.
  3. 6.Pada bagian penutup, penulisan jabatan pembentukan peraturan atau keputusan, ditulis sesuai dengan nama jabatan Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan, semuanya dengan huruf kapital, tanpa akronim dan diakhiri dengan tanda baca koma (,)
25. a.Pendelegasian kewenangan peraturan kepada Peraturan Pimpinan Unit Eselon I hanya dimungkinkan untuk hal-hal yang bersifat sangat teknis admistratif dan sepanjang diamanatkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. b.Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara tegas mengenai ruang lingkup materi dan jenis peraturan pelaksanaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ..... (materi yang akan diatur lebih lanjut) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal .....
27. c.Dalam perdelegasian kewenangan mengatur sedapat mungkin dihindari adanya delegasi blanko. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal .
28. d.Peraturan pelaksanaan hendaknya tidak mengulangi ketentuaan norma yang diatur didalam peraturan yang mendelegasikan, kecuali jika hal terse but memang tidak dapat dihindari.
29. e.Di dalam peraturan pelaksanaan tidak mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan kembali dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (aanloop) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal atau ayat atau beberapa ayat selanjutnya. 1) Menyisipkan atau menambahkan materi kedalam Peraturan Menteri Perhubungan atau mengubah materi di dalam Keputusan Menteri Perhubungan atau 2) Menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan.
30. b.Untuk perubahan Peraturan Menteri Perhubungan, batang tubuh terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka romawi yaitu: 1) Pasal I yang memuat judul peraturan yang diubah dan memuat seluruh materi perubahan; dan 2) Pasal II yang memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Perundang-undangan, perubahan yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan Perundang-undangan yang diubah. Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  1. 1.Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perubahan pembiayaan yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Perhubungan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan ketentuan wajib menyesuaikan persyaratan kecukupan modal paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya.
  2. 2.Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di diundangankan. 1) Jika materi perubahan lebih dari satu pasal, setiap urutan perubahan dirinci dengan angka Arab (1,2,3 dan seterusnya) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor..... tentang ..... , diubah sebagai berikut:
  3. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  4. 2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut; 2) Jika hanya ditambahkan atau disisipkan pasal baru, pasal baru dicantumkan di tempat sesuai dengan meteri yang bersangkutan. Pasal baru yang disisipkan di an tara keduanya ditambahkan huruf kapital (A,B,Cdan seterusnya pada nomor pasal baru). Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 1 A dan Pasal 1 B berbunyi sebagai berikut:
(1)
(2)
(1)
(2)3) Jika dalam Peraturan Menteri Perhubungan disisipkan ayat baru yang tidak merupakan pengganti ayat yang dihapus, ayat baru itu hendaknya dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materinya. Ayat baru tersebut disisipkan diantara keduanya dengan tambahan hurufjabjad kedl a,b,c dan seterusnya yang diletakkan diantara tanda baca kurung (0). Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1).
(1a).
(1b).
(2)
1. d.Perubahan Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan hendaknya tidak mengubah sistematika yang ada dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Jika sistematika berubah atau materi lebih dari 50% (lima puluh persen) atau esensinya berubah, Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan yang baru. 2) Jika yang diubah Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan atau Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan, nama Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan ditulis Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan atau Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan yang diubah. Selanjutnya, redaksional untuk mengubah lampiran dituangkan dalam Pasal. Mengubah Lampiran I. Lampiran III, Lampiran VII, dan Lampiran IX Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... sehingga menjadi sebagimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. e.Dalam hal terdapat satu atau lebih materi yang diubah pada Lampiran yang berisi materi yang cukup banyak sehingga tidak memungkingkan untuk diubah secara keseluruhan, hendaknya perubahan pada Lampiran tersebut cukup meliputi perubahan atas materi tersebut. Angka 4 dan angka Perhubungan Nomor berikut; 16 dalam Lampiran I Keputusan Menteri diubah sehingga berbunyi sebagai
  1. 4.Nugroho, S.H., M.P.Msebagai Tim Pelaksana.
  2. 16.Sekar Melati S.H, L.LM.sebagai Ketua Tim Perumus.
3. f.Jika dalarn suatu Peraturan Menteri Perhubungan atau Keputusan Menteri Perhubungan, dilakukan penghapusan atau suatu bab, bagian, paragraf, pasal dikturn atau ayat, rnaka urutan bab, bagian, paragraf pasal, dikturn, atau ayat tersebut tetap dicanturnkan dengan diberi keterangan di hapus.
4. a.Pasal 16 dihapus.
5. b.Pasal 18 ayat (2) dihapus, sehinggal Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
(1).
(2)Dihapus
(3).
1. a.Peraturan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sarna atau lebih tinggi.
2. b.Keputusan Menteri Perhubungan hanya dapat dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan atau Keputusan yang tingkatannya sarna atau lebih tinggi.
3. c.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi itu dirnaksudkan untuk rnenarnpung kernbali se1uruh atau sebagian rnateri Peraturan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
4. d.Pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan dengan Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan jika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi itu dirnaksudkan untuk rnenarnpung kernbali seluruh atau sebagian rnateri Keputusan Menteri Perhubungan yang dicabut tersebut.
5. e.Jika ada Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan baru, Peraturan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas rnencabut Peraturan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
6. f.Jika ada Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Keputusan Menteri Perhubungan baru, Keputusan Menteri Perhubungan yang baru harus secara tegas rnencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang tidak diperlukan tersebut.
7. g.Jika se1uruh atau sebagian materi Peraturan Menteri Perhubungan te1ah ditampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang tingkatan lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Peraturan Menteri Perhubungan tersebut.
8. h.Jika se1uruh atau sebagian materi Keputusan Perhubungan te1ah di tampung kembali dalam Peraturan Perundang-undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi, Peraturan Perundang- undangan atau keputusan yang tingkatannya lebih tinggi tersebut harus secara tegas mencabut Keputusan Menteri Perhubungan tersebut.
  1. 1.Keputusan Menteri Perhubungan tidak dapat mencabut Keputusan Menteri Perhubungan yang bersifat mengatur yang terbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
9. j.Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I tidak dapat mencabut Peraturan Menteri Perhubungan.
10. k.Jika Peraturan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari keputusan Menteri Perhubungan yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  1. 1.Jika Keputusan Menteri Perhubungan baru mengatur kembali materi yang sudah ditetapkan dan sudah diberlakukan, pencabutan Keputusan Menteri Perhubungan itu dinyatakan dalam salah satu diktum dalam ketentuan penutup dari Keputusan Menteri Perhubungan yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11. m.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang sudah diundangkan atau diumumkan, tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan tersendiri dengan mengunakan rumusan di tarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
12. n.Jika pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan dilakukan dengan Peraturan Menteri Perhubungan pencabutan terse but pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan Arab, yaitu sebagai berikut: 1) Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan. 2) Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan yang bersangkutan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ..... tentang ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
13. o.Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Menteri Perhubungan lain yang terkait tersebut kecuali ditentukan lalin secara tegas.
14. p.Peraturan Menteri Perhubungan atau ketentuan yang te1ah dicabut, tetap tidak berlaku kembali, meskipun Peraturan Menteri Perhubungan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.
15. a.Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan hanya boleh beredar jika salinannya te1ah disyahkan oleh Pimpinan Unit Hukum Sekretariat Jenderal dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan KSLN NAMA(tanpa ge1ar danjatau pangkat) NIP .....
16. b.Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan lainnya (misalnya mengenai kepegawaian), dan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat Ese10n I boleh beredar setelah salinannya disahkan oleh pejabat Unit-Unit Organisasi Eselon I yang bersangkutan yang diberi wewenang untuk mengesahkan dan diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
17. c.Penulisan huruf awal dari kata salinan Keputusan Menteri Perhubungan dan Keputusan a.n (atas nama) Menteri Perhubungan dimulai dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)dan tidak menggunakan frasa Yth. Setiap Peraturan/ Keputusan/Instruksi Menteri Menteri Perhubungan diberi nomor halaman pada lembar halaman dengan menggunakan angka Arab diletakan pada tengah bawah pada lembaran kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. Setiap lampiran diberi nomor halaman baru dengan angka Arab diletakkan pada bawah lembaran, kecuali halaman pertama tidak diberi nomor halaman. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IV/ c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN II MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : PM.82 TAHUN2013 TANGGAL : 23 September 2013 BENTUK PERATURAN/ KEPUTUSAN/INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN, PERATURAN /KEPUTUSAN/INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I, DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN I. CONTOH BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN D. Keputusan Menteri Perhubungan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Organisasi eselon I atau Ese10n dibawahnya atas nama Menteri Perhubungan; PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN (nama Peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca) bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama Peraturan Menteri Perhubungan). Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam penempatannya dalam Berita Negera Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai) Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM Nama (tanpa gelar, dan/ atau pangkat) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR . KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. b. c. bahwa ; bahwa ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu, menetepakan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Mengingat 1. 2. 3. KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTER! PERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, danJatau induk pegawai)
  1. 1.,
  2. 2... ,
  3. 3.dan seterusnya .... INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
18. a.bahwa ;
19. b.bahwa ;
20. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Perhubungan tentang ;
  1. 1., 2 , 3 dan seterusnya ..;
  2. 1., 2. 3. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal MENTERIPERHUBUNGAN NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/atau induk pegawai)
  3. 1.,
  4. 2... ,
  5. 3.Dan seterusnya .... D.CONTOH KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN YANG DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I ATAS NAMA MENTERI PERHUBUNGAN KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN Menimbang: a. bahwa ;
21. b.bahwa ;
22. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal A.n. MENTER! PERHUBUNGAN SEKRETARIS JENDERAL, NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  1. 1.,
  2. 2... ,
  3. 3.dan seterusnya .... (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
23. a.bahwa ;
24. b.bahwa ;
25. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang ; Menetapkan: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Direktur Jenderal ). Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai) (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
26. a.bahwa ;
27. b.bahwa ;
28. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang ;
  1. 1... , 2. 3. Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG .... (nama peraturan Menteri Perhubungan). Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  2. 1.,
  3. 2.. ,
  4. 3.dan seterusnya .... INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL . NOMOR: TENTANG (nama peraturan semuanya menggunakan huruf kapital, dan diakhiri tanpa tanda baca)
29. a.bahwa ;
30. b.bahwa ;
31. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang ;
  1. 1... , 2. 3.
  2. 1., 2. 3. PERTAMA KEDUA KETIGA Instruksi Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal NAMA(tanpa gelar, pangkat, Dan/ atau induk pegawai)
  3. 1., 2 ,
  4. 3.dan seterusnya .... MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN UMAR S SH MM MH Pembi a Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPlRAN III PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor : PM.82 Tahun 2013 Tanggal : 23 September 2013 FORMAT DAN STANDAR PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN DAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERRUBUNGAN I. CONTOR FORMAT PENGETlKAN PERATURAN I KEPUTUSAN I INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Menimbang: a , b ;
32. c.dan seterusnya ... ; Mengingat: 1. , 2 ,
  1. 3.dan seterusnya .... ; Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG .... BAB . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, dan/atau induk pegawai) Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAM KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN PERTAMA KEDUA KETIGA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal }2 spasi MENTERI PERHUBUNGAN } 3 spasi NAMA(tanpa gelar,pangkat, Dan/ atau induk pegawai) } 1,5 spasi
  2. 1....... , 2. 3. PERTAMA KEDUA KETIGA INSTRUKSI MENTERI PERHUBUNGAN a , b.
  3. 1.. , 2 ,
  4. 3.dan seterusnya .... ; 1 . 2 .
  5. 3.dan seterusnya. : Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta padatanggal } 0,5 spasi MENTERI PERHUBUNGAN }3 spasi NAMA(tanpa gelar, pangkat, danl atau induk pegawai) } 1,5 spasi
  6. 1....... , 2. II. CONTOH FORMAT PENGETlKAN PERATURAN / KEPUTUSAN/ INSTRUKSI PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I Contoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstruksi Pimpinan Unit Organisasi Eselon I menggunakan eontoh format pengetikan Peraturan/Keputusan/lnstriksi Menteri Perhubungan sebagaimana terse but pada angka Romawi I. III. STANDAR PENGETlKAN PERATURAN/ KEPUTUSAN/ MENTER! PERHUBUNGAN, KEPUTUSAN MENTER! PERHUBUNGAN, PERATURAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DAN KEPUTUSAN PIMPINAN UNIT ORGANISASI ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Standar pengetikan Peraturan Menteri Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan, peraturan pimpinan unit organisasi eselon I dan keputusan pimpinan unit organisasi eselon I di lingkungan kementerian perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Ukuran kerta (Paper Size) : F4 (8.5 x 13 Custom)
  7. 2.Marjin, dengan ketentuan sebagai berikut:
33. a.Batas atas (Top Marjin) : 2,5 em
34. b.Baras bawah (Bottom Marjin) :2em
35. e.Batas kiri (Left Marjin) : 2,5 em
36. d.Batas Kanan (Right Marjin) : 2,5 em
  1. 3.Jenis Huruf (Font Style) : Bookman Old Style
  2. 4.Ukuran Huruf (Font Size) : 12. MENTER! PERHUBUNGAN UMAR A S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV / c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPIRAN IV PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 I. CONTOR KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI 2 (DUA) PIRAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA DENGAN UNIVERSITASNEGERI JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN DI BIDANG TRANSPORTASI Nomor: Nomor: PJ 3 Tahun 2013 15/UN39/HM/2013 Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Tiga Belas (22-7-2013), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini :
  3. 1.E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011 tentang pemberhentian dengan hormat Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II dalam sisa masa jabatan Periode 2009-2014 tanggal 18 Oktober 2011, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA.
  4. 2.Prof. Dr. BEDJO SUJANTO, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2010 - 2014, beralamat di Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220, untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
37. a.bahwa Departemen Perhubungan dan Universitas Negeri Jakarta telah mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Manajemen di Bidang Transportasi, Nomor KM.56 Tabun 2006 dan Nomor 16/J34.H/PP/2006 tanggal 1 September 2006, yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 1 September 2009;
38. b.bahwa PARAPIHAKperlu melanjutkan kerjasama mengenai pengembangan Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Manajemen di Bidang Transportasi. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
39. a.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
40. b.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
41. c.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pe1ayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
42. d.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
43. e.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
44. f.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penge10laan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
45. g.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi;
46. h.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  1. 1.Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/0/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta; J. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
47. k.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, penguasaan teknologi dan kemampuan manajemen di bidang transportasi.
48. a.penelitian, pendataan, pengkajian dan pengembangan;
49. b.perencanaan dan rekayasa;
50. c.kegiatan ilmiah dan semi ilmiah;
51. d.pendidikan, bimbingan, pengajaran, dan/ atau pelatihan tenaga profesional;
52. e.pengelolaan dan/ atau pemberian pelayanan teknis;
53. f.pertukaran informasi;
54. g.konsultasi;
55. h.dokumentasi, dan
  1. 1.kegiatan lain yang disepakati PARAPIHAK,yang akan dituangkan dalam Adendum. Dalam pelaksanan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
56. a.menyusun program secara terpadu yang berlaku bagi PARAPIHAK;
57. b.menyediakan tenaga, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARAPIHAK;
58. c.memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, dan/atau pemberian pelayanan teknis di bidang transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
59. d.mengutamakan kelancaran tugas pokok PARAPIHAK;
60. e.menjaga kerahasiaan PARA PIHAK, dan tidak akan menyebarkan hasil- hasil kerjasama yang bersifat rahasia.
(1)Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan an tara PIHAK PERTAMA yang dalam hal ini diwakili oleh pejabat yang berwenang setingkat Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan bidang tugas dengan PIHAK KEDUA yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Rektor/Dekan/Kepala Biro/Ketua Lembaga/Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 71
(2)Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keadaan dan kebutuhan suatu Perjanjian Kerjasama memerlukan jangka waktu melebihi jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan yang ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati PARAPIHAK.
(1)Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK.
(2)Apabila diperlukan perubahan atau perpanjangan, maka pihak yang akan mengubah atau memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama Inl, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARAPIHAKdalam bentuk Adendum.
(2)Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAKKEDUAdan mempunyai kekuatan hukum yang sarna. II. CONTOH KESEPAKATAN BERSAMA YANG DITANDATANGANI LEBIH DARI 2 (DUA) PIHAK KESEPAKATANBERSAMA ANTARA KEMENTERIANPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESIBARAT,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA,PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO,PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, PEMERINTAHPROVINSI SULAWESI TENGGARADAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN NASIONAL DI PULAU SULAWESI (TRANS SULAWESI) NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: NOMOR: PM.66 Tahun 2012 551.6/84/ DISHUBKOMINFO/ 2012 551.6/3927/Sekr.Hubkom HUBPAR/278/XII/20 12 551.6/4704/XII/2012 550/551-67/XII/2012 43 Tahun 2012 Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas (28 - 12 - 2012), bertempat di Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertandatangan di bawah ini:

1.E.E. MANGINDAAN, selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di J1. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.ANWAR ADNAN SALEH, selaku Gubernur Sulawesi Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dengan alamat di Jalan KH. Abdul Malik Pattana Endeng Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju,_untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3.DR. SINYO HARRY SARUNDAJANG, se1aku Gubernur Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan alamat di Jalan 17 Agustus, Manado, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4.RUSLI HABIBIE, se1aku Gubernur Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan alamat di Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Dumbo Raya, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5.LONGKI DJANGGOLA, selaku Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan alamat di Jalan DR. Sam Ratulangi Nomor 101, Palu Sulawesi Tengah,_untuk selanjutnya disebut PIHAKKELIMA;
6.H. NUR ALAM, SE, M.Si, selaku Gubernur Sulawesi Tenggara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat di Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kendari, untuk selanjutnya disebut PIHAKKEENAM;
7.DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH, M.Si, MH, selaku Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan alamat di Jalan Jend. Urip Sumohardjo Nomor 269, Makassar, untuk selanjutnya disebut PIHAKKETUJUH. Untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARAPIHAK,terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas transportasi di Pulau Sulawesi, perlu untuk mewujudkan penyelenggaraan perkeretaapian.
b.bahwa penyelenggaraan perkeretaapian di Pulau Sulawesi tersebut, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Di Pulau Sulawesi, (Trans Sulawesi) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan Negara;
2. 2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. 5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
7. 7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Perkeretaapian;
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pe1aksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)2011-2025;
13. 13.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
14. 14.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
15. 15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo;
16. 16.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan Di Lingkungan Departemen Perhubungan;
17. 17.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
18. 18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.

(1)Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan prakarsa dan potensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi di Pulau Sulawesi guna mendukung Penye1enggaraan Perkeretaapian yang terpadu sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi pada masing-masing Provinsi di Pulau Sulawesi.
(2)Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran moda kereta api sebagai angkutan massal dan kelancaran perekonomian yang terintegrasi inter dan antar moda pada masing-masing wilayah Pulau Sulawesi.
1. a.Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, penyiapan lahan, pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan;
2. b.Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan;
3. c.Rencana penyiapan, penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;
4. e.Pengendalian dan evaluasi dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi.
(2)Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b, dilaksanakan pada :
1. a.Lintas Pe1ayanan Perkeretaapian Perkotaan; dan
2. b.Lintas Pelayanan Perkeretaapian Antar Kota Lintas Pulau Sulawesi.
(1)Tugas dan Tanggung Jawab PARAPIHAKdalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
1. a.Penyusunan Master Plan;
2. b.Penyusunan Studi Kelayakan (Feasibility Study);
3. c.Penyusunan Pra Studi Desain;
4. d.Penyusunan Detail Engineering Design (DED);
5. e.Penyusunan studi dan penyiapan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan;
6. f.Penyiapan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
7. g.Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana;
8. h.Penyiapan lahan;
  1. 1.Pembangunan Prasarana Perkeretaapian; dan J. Pengadaan Sarana Perkeretaapian.
(2)Pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.
(1)Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, maka PARAPIHAKdapat membentuk Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil PARAPIHAKdengan melibatkan tenaga ahli.
(2)Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK me1alui Perjanjian Pelaksanaan yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat Eselon I atau Ese10n II di lingkungan PARAPIHAK,sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
(3)Dalam rangka mendukung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM dan PIHAK KETUJUH mengikutsertakan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Pulau Sulawesi berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait. Status Aset Barang Milik NegarajDaerah sebagai hasil dari Penyelenggaraan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama mI, bersumber pad a :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
2. b.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);danjatau C. Pendanaan lain yang sah.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional di Pulau Sulawesi, PARA PIHAK mendorong dan mendukung sepenuhnya peran serta Badan Usaha baik sendiri maupun kerjasamajkemitraan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kesepakatan Bersama ini dinyatakan berlaku terhitung sejak PARAPIHAK menandatangani Kesepakatan Bersama ini, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARAPIHAK. Apabila diperlukan perpanjangan, maka memperpanjang menyampaikan secara tertulis selambat-Iambatnya dalam jangka waktu 3 Kesepakatan Bersama ini berakhir. PIHAK yang akan kepada PIHAK lainnya, (tiga) bulan sebelum
(1)Hal-hal yang belum cukup diatur danjatau belum tercakup dalam· Kesepakatan Bersama ini, dapat dibuat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum, sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
(2)Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAKpada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 7 (tujuh) asH, bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, serta mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN ttd. E.E. MANGINDAAN Salinan sesuai Kepala Biro UMAR S, SH, MM, MH Pembina Utama Muda(IV/c) NIP. 19630220 198903 1 001 LAMPI RAN V PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN Nomor Tanggal : PM.82 Tahun 2013 : 23 September 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN NOMOR: NOMOR: Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Tiga Belas ( _ - _ - 2013), bertempat di , yang bertandatangan di bawah ini : Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAKPERTAMA. Gubernur Provinsi , dalam hal ini bertindak ntuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi, dengan alamat di JI ..... Nomor untuk selanjutnya disebut PIHAKKEDUA. PIHAKPERTAMAdan PIHAKKEDUA,untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
1. a.Sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Perhubungan dengan Nomor .
2. b.pelaksanaan ditargetkan dapat terealisasi dalan jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai bidangnya masing-masing. Selanjutnya, PARAPIHAKsesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang ................... , dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
  1. 1.Undang-Undang Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor );
  2. 2.Peraturan Pemerintah Nomor Tahun tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
(2)Rincian Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
(1)Para PIHAKmelaksanakan kegiatan ..... berdasarkan Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline yang disusun dan disepakati oleh PARAPIHAK.
(2)Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana pada ayat (1), terdiri dari: a , b.
(3)Program Kerja dan Rencana Anggaran Biaya serta Timeline sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
1. a.. ,
2. b.. , a , b ,
(2)Hasil Koordinasi, monitoring dan evaluasi program . dilaporkan kepada Menteri Perhubungan.
(1)Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang serta diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARAPIHAK.
(2)Pihak yang berminat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnyha jangka waktu sebagaimana dimaksud oada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakiri Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebe1um berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud apada ayat (1), maka pengakiran perjanjian kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARAPIHAKuntuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksnakan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini.
(1)PARAPIHAKsepakat bahwa force majeure tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerjasama ini.
(2)Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan- keadaan:
1. a.Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, hura-hura, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya , gempa bumi, an gin ribut, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut;
2. b.Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
(3)Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
(4)Dalam hal dilaksanakan pengakiran Perjanjian Kerjasama terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure.
(1)Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, PARAPIHAK,sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila:
1. b.Salah satu pihak melanggar ketentuan dan Perjanjian Kerjasama ini; dan
2. c.Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
(2)Dalam hal pada tahab awal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri atas kehendak salah satu pihak, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengakiran dilakukan.
(1)Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
(2)Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARAPIHAK sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pad a bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat rangkap 5 (lima) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sarna. MENTERI PERHUBUNGAN UMAR S SH MM MH Pembina Utama Muda(IVI c) NIP. 19630220 198903 1 001

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 6 Tahun 2016