MEMUTUSKAN:
2.Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
3.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);
Menetapkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. tentang Lintas,LaluDampakAnalisisPenyelenggaraan Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015
2.Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko serta pembangunan pusat kegiatan dan infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
(4)Dihapus.
(5)Pemberian persctujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai Pencrimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
walikotaataubupatigubernur,(3) Menteri,
(2)Penyarnpaian dokurnen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
a.Menteri;
b.gubernur;
c.bupati; atau
d.walikota BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 949 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2016 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
denganlnlMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
l.Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota scsuai dengan kewenangannya.
2.Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengcmbang/pembangun yaitu PT.......
diisi nama perusahaari pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkanjmembangun [diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di jalan ...... (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Kota) yang merupakan jalan nasional/ provinsi / kabu paten / kota.
3.Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pcngcmbanganjpcmbangun (diisi nama objek:yang akari dikembangkan/ dibangun).
di- Yth MENTERIPERHUBUNGANj GUBERNURjBUPATljWALIKOTA Permohonan Persetujuan ANDALALIN. Kepada ......... 20 ...................... ,Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal KOP SURAT PERUSAHAAN/lNSTANSI A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ternbusan Yth:
1.Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi .... (diisi nama proutnsi loJcasipembangunan)
3.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota ..... (diisi nama kab/ kota lokasi pembangunan) Nama Pemohon Tandatangan dan stempel Pernohon
4.Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengernbangan/ pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN)
5.Dernikian perrnohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.