DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015

Nomor: 75
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.07- Mn/302 tanggal 9 Juni Tahun 2014. perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
2.Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/811/II/2015 tanggal 23 Februari Tahun 2015 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); - 2 Menetapkan Memperhatikan

(4)Permukiman ...
(3)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan:
  1. 1.sekolah atau universitas;
  2. 2.lembaga kursus;
5. e.fasilitas pelayanan umum:
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama;
  3. 3.bank;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
  1. 1.restoran; J. fasilitas olah raga (indoor atau oUtd001J;
9. k.bengkel kendaraan bermotor;
  1. 1.pencucian mobil; dan Zatau
10. m.bangunan lainnya.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 2

JenderalDirekturadalahJenderal6. Direktur

2.Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
3.Pengembang atau Pembangun adalah orang. badan hukurn, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
4.Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
5.Menteri adalah Menteri Perhubungan. - 3

(5)Kriteria ...
(4)Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) buruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
(3)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan. umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
1. a.jumlab tempat tidur, untuk rumab sakit;
2. b.jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
3. c.luas bangunan, untuk bank.
(2)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
2. b.jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(1)Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan. Pasa13
(4)Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen;
3. c.asrama;
4. d.ruko; danjatau
5. e.permukiman lainnya.
(5)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.pool kendaraan;
7. g.fasilitas parkir untuk umum;
8. h.jalan layang (flyoverj;
  1. 1.lintas bawah (under pass) J. terowongan (tunnen; danjatau
9. k.infrastruktur lainnya. -4 Pasa16 ...
(3)Dalam hal reneana pembangunan infrastruktur jalan layang (jlyover), lintas bawah (underpass), dan/ atau terowongan (tunnen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menghubungkan jalan yang be1um pernah ada; tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(1)Rencana pernbangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf I, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flYOV€i), lintas bawah (underpass), dany atau terowongan (tunnen sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (jlyover) dan/ atau lintas bawah (underpass) dan/ atau terowongan (tunnen merupakan jalan akses dari /ke jalan eksisting. Pasa15
(1)Kriteria rencana pembangunan perumahan dan perrnukirnan, rurnah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(3)Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan. Pasa14
(5)Kriteria rencana pembangunan hotel sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jurnlah kamar.
(6)Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
(7)Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan Zatau luas lahan.
(8)Kriteria rene ana pernbangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan 1 yang wajib dilakukan Analisis Darnpak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan. - 5

4.pen eta pan ...

(2)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
  1. 1.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  2. 2.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  3. 3.perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan rnoda, pembebanan, akses dan/ atau kebutuhan parkir;
(1)Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(1)Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, perrnukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(3)Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus berbadan hukum.

Pasal 8

(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 7

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa16 - 6

4.manajemen ...
4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5.periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8.penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
9.metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;

b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. 1.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
2. 2.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata- rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. 3.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
c.analisis Bangkitarr/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
d.analisis distribusi perjalanan;
e.analisis pemilihan moda;
f.analisis pembebanan perjalanan;
g.simulasi kinerja lalu lintas Y::U1.gdilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
1. 1.simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
2. 2.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. 3.simulasi kinerja lalu lintas setelah pernbangunan; dan
4. 4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. 1.peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
2. 2.penyediaan angkutan umum;
3. 3.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan; - 7
4. 3.kondisi fisik . . .
5. 4.manajemen kebutuhan lalu lintas;
6. 5.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan / atau taman parkir;
7. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan· kendaraan barang;
8. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
9. 8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
10. 9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
11. 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
12. 11.penyediaan sistem informasi laiu lintas;
13. 12.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; darr/ atau
14. 13.penyediaan fasilitas penyeberangan;
15. 1.rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h; J. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
16. 1.pemantauan oleh Pemerintah, meliputi: a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
17. 2.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi: a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
k.gambaran umum Iokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. 1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. 2.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan; - 8
b.gubernur ...

(2)Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan oleh:
1. a.Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/ atau jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan gubernur, bupati, at au walikota yang bersangkutan; atau
(1)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari:
1. a.Menteri, untuk jalan nasional;
2. b.gubernur, untuk jalan provinsi;
3. c.bupati, untuk jalan kabupaten dan/ atau jalan desa; atau
4. d.walikota, untuk jalan kota.
(4)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan sertifikat diatur dengan Peraturan Direktur J enderal.
(1)Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(3)Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

3.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengernbangan;
4.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
5.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan. -9

a.pembina

(1)Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

Pasal 14

(5)Pemberian persetujuan h.aail Analisis Dampak lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan mernenuhi persyaratan.
(4)Menteri memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
(1)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kewenangan kepada:
1. a.Menteri melalui Direktur Jenderal;
2. b.gubernur;
3. c.bupati; atau
4. d.walikota.
(2)Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa113 Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin mendirikan bangunan; atau
3. c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 12

b.gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dari/ atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan. - 10

(5)Tim Evaluasi ...
(3)Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(4)Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, gubernur, bupati, atau walikota mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 16

(1)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.anggota; dan
4. d.anggota sekretariat.
(2)Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
(3)Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(4)Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.
1. a.pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. b.pembina jalan; dan
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
2. b.menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 15

- 11

(4)Dalam waktu ...
(1)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-rnasing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2)Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum darr/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3)Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.

Pasal 19

(1)Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara pelayanan umum;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.denda administratif;
5. e.pembatalan izin; darr/ atau
6. f.pencabutan izin.

Pasal 18

(1)Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Direktur Jenderal, untuk jalan nasional;
2. b.gubernur, untuk jalan provinsi;
3. c.bupati, untuk jalan kabupaten; atau
4. d.walikota, untuk jalan kota.

Pasal 17

(5)Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. - 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIt BIR~NHU•.tUM DAN KSLN /It --H ~ fA SRILESTA~I~HAYU Pembina Tingkat I (IVIb) NIP. 19620620 1989032 001 BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2015 NOMOR 570 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNAH. LAOLY IGNASIUS JONAN MENTERIPERHUBUNGAN ttd Ditetapkan di Jakarta pada tangga115 April 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa121 BABV KETENTUANPENUTUP melaksanakan pembinaan dan terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur J enderal pengawasan teknis Menteri ini. Pasa120 BABIV KETENTUANLAIN-LAIN
(4)Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan f. No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
1. l.Pusat Kegiatan
2. a.Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan Zritail 500 m? luas lantai bangunan
3. b.Kegiatan Perkantoran 1000 m- Iuas lantai bangunan
4. c.Kegiatan Industri Industri dan pergudangan 2500 m? luas lantai ban gun an
5. d.Fasilitas Pendidikan 1). Sekolah Iuniversitas 500 siswa 2). Lembaga kursus Bangunan dengan 50 siswa/waktu
6. e.Fasilitas Pelayanan Umum 1) . Rumah sakit 50 tempat tidur 2). Klinik bersama 10 ruang praktek dokter 3). Bank 500 m? luas lantai bangunan
7. f.Stasiun Pengisian Bahan Bakar 1 dispenser
8. g.Hotel 50 kamar
9. h.Gedung Pertemuan 500 m? luas lantai bangunan
10. i.Restauran 100 tempat duduk J. Fasilitas olah raga (indoor atau Kapasitas penonton 100 orang outdoor} dan / atau luas 10000 m?
11. k.Bengkel kendaraan bermotor 2000 m? luas lantai bangunan
  1. 1.Pencucian mobil 2000 m2 luas lantai bangunan
  2. 2.Permukiman
12. a.Perumahan dan Permukiman 1). Perumahan sederhana 150 unit 2). Perumahan menengah-atas 50 unit
13. b.Rumah Susun dan Ap_artemen 1). Rumah susun sederhana 100 unit 2). Apartemen 50 unit
14. c.Asrama 50 kamar
15. d.Ruko Luas Lantai keseluruhan 2000 m?
  1. 3.Infrastruktur
16. a.Akses ke dan dari jalan to1 Wajib
17. b.Pelabuhan Wajib
18. c.Bandar udara Wajib
19. d.Terminal Waiib
20. e.Stasiun kereta api Wajib
21. f.Pool kendaraan Wajib
22. g.Fasilitas parkir untuk umum Wajib
23. h.J alan layang (flyoverj Wajib 1- Lintas bawah (underpass) Wajib J. Terowongan (tunne~ Wajib KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Salinan sesuai dengan aslinya KEPAlf'- BIR~. HlfUM DAN KSLN ~ II.! l ,~ fh ~ fa! I' r \• .,.. , SRI LESTARI RAruAYU Pembina Tingkat I (IVjb) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif. . No _-. ~: .Jenis Rencana Pembangunan .. } Ukuran Minimal . . ~ '. .
  1. 4.Bangunan / permukiman/ infrastruktur lainnya: Wajib dilakukan studi analisis dampak la1u lint as apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
  2. 4.Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembanganj pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT.jCV ....... idiisi nama perusahaari konsultan ANDALALIN) (dua) di atas, dan kami mengajukan ANDALALIN
  3. 3.Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 untuk kelancaran investasi, bersama ini permohonan persetujuan pengembanganjpembangunan idiisi nama objek yang akan dikembanqkan/ dibangun).
  4. 2.Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembangjpembangun yaitu PT . ... idiisi nama perusohaari pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkanjmembangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di jalan . . . (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan nasionaljprovinsijkabupatenjkota.
24. l.Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. di- Permohonan Persetujuan ANDALALIN. Yth. MENTERI PERHUBUNGAN cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Kepada ........ 20 .............. , ROP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI Nomor Klasifikasi : Lampiran Perihal A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. LAMPlRANII PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN2015 TENTANG PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS Tembusan Yth:
  1. 1.Menteri Perhubungan;
  2. 2.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ....; idiisi nama provinsi lokasi pembangunan)
  3. 3.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ..... (diisi nama kab/kota lolcasi pembangunan) Nama Pemohon Tandatangan dan stempel Pernohon
  4. 5.Demikian permohonan ini karni sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL1B:R~1urM~AN KSLN I("'r-f if !., f OJ ~ SRILESTARlRAH~YU Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUSJONAN (nama lengkap) Materai Rp. 6.000,- Tandatangan Stempel perusahaan / instansi Pengem bang/ Pembangun ..... , tanggal '" 20 . Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku . Dalam hal ini .bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau. pembanqun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/perorangan) ...., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN),Nomor: tanggal.. bulan tahun 20 tentang Kegiatan , dengan Inl menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan sernua kewajiban, yaitu: 1. 2. 3.
  5. 4.dst. Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Nomor: KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI B. FORMATSURAT PERNYATAANKESANGGUPAN

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor HK.01.07- Mn/302 tanggal 9 Juni Tahun 2014. perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
2.Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/811/II/2015 tanggal 23 Februari Tahun 2015 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
9.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273); - 2 Menetapkan Memperhatikan

(4)Permukiman ...
(3)Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
1. a.kegiatan perdagangan;
2. b.kegiatan perkantoran;
3. c.kegiatan industri;
4. d.fasilitas pendidikan:
  1. 1.sekolah atau universitas;
  2. 2.lembaga kursus;
5. e.fasilitas pelayanan umum:
  1. 1.rumah sakit;
  2. 2.klinik bersama;
  3. 3.bank;
6. f.stasiun pengisian bahan bakar umum;
7. g.hotel;
8. h.gedung pertemuan;
  1. 1.restoran; J. fasilitas olah raga (indoor atau oUtd001J;
9. k.bengkel kendaraan bermotor;
  1. 1.pencucian mobil; dan Zatau
10. m.bangunan lainnya.
(2)Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
(1)Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 2

JenderalDirekturadalahJenderal6. Direktur

2.Tim Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
3.Pengembang atau Pembangun adalah orang. badan hukurn, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
4.Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
5.Menteri adalah Menteri Perhubungan. - 3

(5)Kriteria ...
(4)Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) buruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
(3)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan. umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
1. a.jumlab tempat tidur, untuk rumab sakit;
2. b.jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
3. c.luas bangunan, untuk bank.
(2)Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
1. a.jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
2. b.jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
(1)Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan. Pasa13
(4)Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.perumahan dan permukiman;
2. b.rumah susun dan apartemen;
3. c.asrama;
4. d.ruko; danjatau
5. e.permukiman lainnya.
(5)Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.akses ke dan dari jalan tol;
2. b.pelabuhan;
3. c.bandar udara;
4. d.terminal;
5. e.stasiun kereta api;
6. f.pool kendaraan;
7. g.fasilitas parkir untuk umum;
8. h.jalan layang (flyoverj;
  1. 1.lintas bawah (under pass) J. terowongan (tunnen; danjatau
9. k.infrastruktur lainnya. -4 Pasa16 ...
(3)Dalam hal reneana pembangunan infrastruktur jalan layang (jlyover), lintas bawah (underpass), dan/ atau terowongan (tunnen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menghubungkan jalan yang be1um pernah ada; tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(1)Rencana pernbangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf I, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flYOV€i), lintas bawah (underpass), dany atau terowongan (tunnen sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (jlyover) dan/ atau lintas bawah (underpass) dan/ atau terowongan (tunnen merupakan jalan akses dari /ke jalan eksisting. Pasa15
(1)Kriteria rencana pembangunan perumahan dan perrnukirnan, rurnah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
(2)Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
(3)Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan. Pasa14
(5)Kriteria rencana pembangunan hotel sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jurnlah kamar.
(6)Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
(7)Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan Zatau luas lahan.
(8)Kriteria rene ana pernbangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan 1 yang wajib dilakukan Analisis Darnpak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan. - 5

4.pen eta pan ...

(2)Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
  1. 1.penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
  2. 2.cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
  3. 3.perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan rnoda, pembebanan, akses dan/ atau kebutuhan parkir;
(1)Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(1)Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, perrnukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(3)Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus berbadan hukum.

Pasal 8

(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(1)Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 7

4.manajemen ...
4.penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
5.periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
6.kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
7.karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
8.penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
9.metodologi penyusunan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;

b.analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
1. 1.kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
2. 2.kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata- rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
3. 3.kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
c.analisis Bangkitarr/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional;
d.analisis distribusi perjalanan;
e.analisis pemilihan moda;
f.analisis pembebanan perjalanan;
g.simulasi kinerja lalu lintas Y::U1.gdilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
1. 1.simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
2. 2.simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
3. 3.simulasi kinerja lalu lintas setelah pernbangunan; dan
4. 4.simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
h.rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
1. 1.peningkatan kapasitas ruas dan/ atau persimpangan jalan;
2. 2.penyediaan angkutan umum;
3. 3.manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan; - 7
4. 3.kondisi fisik . . .
5. 4.manajemen kebutuhan lalu lintas;
6. 5.penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan / atau taman parkir;
7. 6.penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan· kendaraan barang;
8. 7.penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
9. 8.penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
10. 9.penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
11. 10.penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
12. 11.penyediaan sistem informasi laiu lintas;
13. 12.penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; darr/ atau
14. 13.penyediaan fasilitas penyeberangan;
15. 1.rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h; J. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
16. 1.pemantauan oleh Pemerintah, meliputi: a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
17. 2.pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi: a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
k.gambaran umum Iokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
1. 1.kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
2. 2.peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan; - 8
b.gubernur ...

(2)Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan oleh:
1. a.Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan nasional dan/ atau jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan gubernur, bupati, at au walikota yang bersangkutan; atau
(1)Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari:
1. a.Menteri, untuk jalan nasional;
2. b.gubernur, untuk jalan provinsi;
3. c.bupati, untuk jalan kabupaten dan/ atau jalan desa; atau
4. d.walikota, untuk jalan kota.
(4)Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penerbitan sertifikat diatur dengan Peraturan Direktur J enderal.
(1)Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(3)Sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

3.kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengernbangan;
4.kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
5.kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan. -9

a.pembina

(1)Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

Pasal 14

(5)Pemberian persetujuan h.aail Analisis Dampak lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan mernenuhi persyaratan.
(4)Menteri memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan hasil Analisis Dampak lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.
(1)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kewenangan kepada:
1. a.Menteri melalui Direktur Jenderal;
2. b.gubernur;
3. c.bupati; atau
4. d.walikota.
(2)Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa113 Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:
1. a.izin lokasi;
2. b.izin mendirikan bangunan; atau
3. c.izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 12

b.gubernur, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi di antara jalan provinsi dari/ atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan bupati atau walikota yang bersangkutan. - 10

(5)Tim Evaluasi ...
(3)Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan, Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
(4)Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal, gubernur, bupati, atau walikota mengembalikan hasil analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.

Pasal 16

(1)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris;
3. c.anggota; dan
4. d.anggota sekretariat.
(2)Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
(3)Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
(4)Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya.
1. a.pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
2. b.pembina jalan; dan
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3)Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
2. b.menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 15

- 11

(4)Dalam waktu ...
(1)Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-rnasing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2)Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum darr/ atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(3)Dalam hal Pengembang atau Pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.

Pasal 19

(1)Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.penghentian sementara pelayanan umum;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.denda administratif;
5. e.pembatalan izin; darr/ atau
6. f.pencabutan izin.

Pasal 18

(1)Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. a.Direktur Jenderal, untuk jalan nasional;
2. b.gubernur, untuk jalan provinsi;
3. c.bupati, untuk jalan kabupaten; atau
4. d.walikota, untuk jalan kota.

Pasal 17

(5)Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. - 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIt BIR~NHU•.tUM DAN KSLN /It --H ~ fA SRILESTA~I~HAYU Pembina Tingkat I (IVIb) NIP. 19620620 1989032 001 BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2015 NOMOR 570 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNAH. LAOLY IGNASIUS JONAN MENTERIPERHUBUNGAN ttd Ditetapkan di Jakarta pada tangga115 April 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa121 BABV KETENTUANPENUTUP melaksanakan pembinaan dan terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur J enderal pengawasan teknis Menteri ini. Pasa120 BABIV KETENTUANLAIN-LAIN
(4)Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dan f. No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
1. l.Pusat Kegiatan
2. a.Kegiatan Perdagangan Pusat perbelanjaan Zritail 500 m? luas lantai bangunan
3. b.Kegiatan Perkantoran 1000 m- Iuas lantai bangunan
4. c.Kegiatan Industri Industri dan pergudangan 2500 m? luas lantai ban gun an
5. d.Fasilitas Pendidikan 1). Sekolah Iuniversitas 500 siswa 2). Lembaga kursus Bangunan dengan 50 siswa/waktu
6. e.Fasilitas Pelayanan Umum 1) . Rumah sakit 50 tempat tidur 2). Klinik bersama 10 ruang praktek dokter 3). Bank 500 m? luas lantai bangunan
7. f.Stasiun Pengisian Bahan Bakar 1 dispenser
8. g.Hotel 50 kamar
9. h.Gedung Pertemuan 500 m? luas lantai bangunan
10. i.Restauran 100 tempat duduk J. Fasilitas olah raga (indoor atau Kapasitas penonton 100 orang outdoor} dan / atau luas 10000 m?
11. k.Bengkel kendaraan bermotor 2000 m? luas lantai bangunan
  1. 1.Pencucian mobil 2000 m2 luas lantai bangunan
  2. 2.Permukiman
12. a.Perumahan dan Permukiman 1). Perumahan sederhana 150 unit 2). Perumahan menengah-atas 50 unit
13. b.Rumah Susun dan Ap_artemen 1). Rumah susun sederhana 100 unit 2). Apartemen 50 unit
14. c.Asrama 50 kamar
15. d.Ruko Luas Lantai keseluruhan 2000 m?
  1. 3.Infrastruktur
16. a.Akses ke dan dari jalan to1 Wajib
17. b.Pelabuhan Wajib
18. c.Bandar udara Wajib
19. d.Terminal Waiib
20. e.Stasiun kereta api Wajib
21. f.Pool kendaraan Wajib
22. g.Fasilitas parkir untuk umum Wajib
23. h.J alan layang (flyoverj Wajib 1- Lintas bawah (underpass) Wajib J. Terowongan (tunne~ Wajib KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS LAMPlRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS Salinan sesuai dengan aslinya KEPAlf'- BIR~. HlfUM DAN KSLN ~ II.! l ,~ fh ~ fa! I' r \• .,.. , SRI LESTARI RAruAYU Pembina Tingkat I (IVjb) NIP. 19620620 198903 2 001 IGNASIUS JONAN ttd MENTERIPERHUBUNGAN Catatan : angka pada kolom diatas adalah angka kumulatif. . No _-. ~: .Jenis Rencana Pembangunan .. } Ukuran Minimal . . ~ '. .
  1. 4.Bangunan / permukiman/ infrastruktur lainnya: Wajib dilakukan studi analisis dampak la1u lint as apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
  2. 4.Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembanganj pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT.jCV ....... idiisi nama perusahaari konsultan ANDALALIN) (dua) di atas, dan kami mengajukan ANDALALIN
  3. 3.Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 untuk kelancaran investasi, bersama ini permohonan persetujuan pengembanganjpembangunan idiisi nama objek yang akan dikembanqkan/ dibangun).
  4. 2.Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembangjpembangun yaitu PT . ... idiisi nama perusohaari pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkanjmembangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di jalan . . . (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Kota) yang merupakan jalan nasionaljprovinsijkabupatenjkota.
24. l.Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. di- Permohonan Persetujuan ANDALALIN. Yth. MENTERI PERHUBUNGAN cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Kepada ........ 20 .............. , ROP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI Nomor Klasifikasi : Lampiran Perihal A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. LAMPlRANII PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN2015 TENTANG PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS Tembusan Yth:
  1. 1.Menteri Perhubungan;
  2. 2.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi ....; idiisi nama provinsi lokasi pembangunan)
  3. 3.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ..... (diisi nama kab/kota lolcasi pembangunan) Nama Pemohon Tandatangan dan stempel Pernohon
  4. 5.Demikian permohonan ini karni sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL1B:R~1urM~AN KSLN I("'r-f if !., f OJ ~ SRILESTARlRAH~YU Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUSJONAN (nama lengkap) Materai Rp. 6.000,- Tandatangan Stempel perusahaan / instansi Pengem bang/ Pembangun ..... , tanggal '" 20 . Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku . Dalam hal ini .bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau. pembanqun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/perorangan) ...., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN),Nomor: tanggal.. bulan tahun 20 tentang Kegiatan , dengan Inl menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan sernua kewajiban, yaitu: 1. 2. 3.
  5. 4.dst. Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Nomor: KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI B. FORMATSURAT PERNYATAANKESANGGUPAN

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Pasal 18

Pasal 17

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2020