Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015
- Nomor
- 75
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 12
MEMUTUSKAN:
- 2 Menetapkan Memperhatikan
J. fasilitas olah raga (indoor atau oUtd001J;
Bagian Kesatu Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur BABII ANALISISDAMPAKLALULINTAS Perhubungan Darat. JenderalDirekturadalahJenderal6. Direktur
- 3
umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
Pasa13 Bagian Kedua Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas
-4 Pasa16 ...
tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
Pasa15
Pasa14
- 5
Bagian Ketiga Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas
Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa16 - 6
- 7
J. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur; b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- 8
Bagian Kelima Penilaian Dokumen Haeil Analisis Dampak Lalu Lintas Pasall1
Bagian Keempat Sertifikasi Tenaga Ahli
-9
Pasa113 Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:
- 10
- 11
BAB III TINDAKLANJUTHASILANALISISDAMPAKLALULINTAS
- 12 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIt BIR~NHU•.tUM DAN KSLN /It --H ~ fA SRILESTA~I~HAYU Pembina Tingkat I (IVIb) NIP. 19620620 1989032 001 BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2015 NOMOR 570 Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNAH. LAOLY IGNASIUS JONAN MENTERIPERHUBUNGAN ttd Ditetapkan di Jakarta pada tangga115 April 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri In! dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa121 BABV KETENTUANPENUTUP melaksanakan pembinaan dan terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur J enderal pengawasan teknis Menteri ini. Pasa120 BABIV KETENTUANLAIN-LAIN
No Jenis Rencana Pembangunan Ukuran Minimal
1). Sekolah Iuniversitas 500 siswa 2). Lembaga kursus Bangunan dengan 50 siswa/waktu
1) . Rumah sakit 50 tempat tidur 2). Klinik bersama 10 ruang praktek dokter 3). Bank 500 m? luas lantai bangunan
1). Perumahan sederhana 150 unit 2). Perumahan menengah-atas 50 unit
1). Rumah susun sederhana 100 unit 2). Apartemen 50 unit
. No _-. ~: .Jenis Rencana Pembangunan .. } Ukuran Minimal . . ~ '. .
Wajib dilakukan studi analisis dampak la1u lint as apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.
di- Permohonan Persetujuan ANDALALIN. Yth. MENTERI PERHUBUNGAN cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA Kepada ........ 20 .............. , ROP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI Nomor Klasifikasi : Lampiran Perihal A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS. LAMPlRANII PERATURANMENTERI PERHUBUNGANREPUBLIKINDONESIA NOMOR PM 75 TAHUN2015 TENTANG PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS Tembusan Yth:
Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL1B:R~1urM~AN KSLN I("'r-f if !., f OJ ~ SRILESTARlRAH~YU Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19620620 198903 2 001 MENTERIPERHUBUNGAN ttd IGNASIUSJONAN (nama lengkap) Materai Rp. 6.000,- Tandatangan Stempel perusahaan / instansi Pengem bang/ Pembangun ..... , tanggal '" 20 . Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, kami bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku . Dalam hal ini .bertindak untuk dan atas nama (Nama Pengembang atau. pembanqun: Pemerintah/BUMN/Lembaga/Swasta/perorangan) ...., bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN),Nomor: tanggal.. bulan tahun 20 tentang Kegiatan , dengan Inl menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan sernua kewajiban, yaitu: 1. 2. 3.
Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama Jabatan Alamat SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN Nomor: KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI B. FORMATSURAT PERNYATAANKESANGGUPAN
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)