DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Februari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Kementerian Perhubungan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahaan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah diatur bahwa persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional diberikan oleh Menteri Perhubungan;
b.bahwa sehubungan dengan adanya pemnjauan kembali terhadap kewenangan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAKLALULlNTAS MENTERIPERHUBUNGAN Pasall Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS.

2.Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Menetapkan

Pasal 13

(1)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil

2.Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(I) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dad fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

1.Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3)sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);
2.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949), diubah sebagai berikut: infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

(4)Menteri memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
1. a.Direktur Jenderal, untuk seluruh jalan nasional kecuali jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; dan
2. b.Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
(5)Pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan dankegiatanpusatpembangunanserta
(2)Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Menteri, gubernur, bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko
1. a.Menteri;
2. b.gubernur;
3. c.bupati; atau
4. d.walikota. Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai kewenangan kepada: Salinan sesuai dengan aslinya K~ALA BIRO HUKUM SRIL~RI~Ilr:u Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 BE RITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 297 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganlnlMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Pasal II
  1. 3.Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/ pembangun (diisi nama objek: yang akan dikembangkan/ dibangun).
  2. 2.Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT . diisi nama perusahaan. pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkanjmembangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di j alan (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
  3. 1.Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil an ali sis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. .......... di- MENTERIPERHUBUNGAN Cq. Direktur Jenderal Perhubungan DaratjKepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi GUBERNURjBUPATljWALIKOTA Permohonan Persetujuan ANDALALIN. Yth. Kepada: ......... 20 ...................... ,Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal KOP SURAT PERUSAHAAN /lNSTANSI A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS . LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
  4. 4.Lampiran II yang semula tertulis Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, GUBERNURjBUPATljWALIKOTAdiubah menjadi Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan DaratjKepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1)Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Pembinaan teknis sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan sistematika penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. b.penetapan Standar Operasional Prosedur Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. c.pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan penilaian, pemantauan dan evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. b.kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. c.kegiatan dalam Penanganan Dampak Lalu lintas.
  1. 3.Ketentuan Pasal 20 diu bah menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Masyarakatyang diperuntukkan bagi Berpenghasilan Rendah (MBR). PembinaUtama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Tembusan Yth:
  2. 1.Menteri Perhubungan;
  3. 2.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi .... (diisi nama provinsi lokasi pembangunan)
  4. 3.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ..... (diisi nama kab/ kota lokasi pembangunan) Nama Pemohon Tandatangan dan stempel Pemohon
  5. 5.Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
  6. 4.Sebagai kelengkapan adrnin.istra.si, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahaan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nornor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas telah diatur bahwa persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional diberikan oleh Menteri Perhubungan;
b.bahwa sehubungan dengan adanya pemnjauan kembali terhadap kewenangan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949);
6.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); Menetapkan

Pasal 13

(1)Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil

2.Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(2)Rencana pengembangan infrastruktur sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50 % (lima puluh per seratus) dad fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Perubahan terhadap fungsi peruntukkan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

1.Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3)sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

1.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 634);
2.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 949), diubah sebagai berikut: infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

(4)Menteri memberikan pendelegasian kewenangan persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
1. a.Direktur Jenderal, untuk seluruh jalan nasional kecuali jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi; dan
2. b.Kepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi untuk jalan nasional yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
(5)Pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali untuk pembangunan perumahan dankegiatanpusatpembangunanserta
(2)Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Menteri, gubernur, bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mernberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sedangkan untuk perumahan menengah atas, rumah susun, apartemen, ruko
1. a.Menteri;
2. b.gubernur;
3. c.bupati; atau
4. d.walikota. Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai kewenangan kepada: Salinan sesuai dengan aslinya K~ALA BIRO HUKUM SRIL~RI~Ilr:u Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 BE RITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 297 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganlnlMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Pasal II
  1. 3.Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/ pembangun (diisi nama objek: yang akan dikembangkan/ dibangun).
  2. 2.Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT . diisi nama perusahaan. pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkanjmembangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di j alan (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
  3. 1.Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil an ali sis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya. .......... di- MENTERIPERHUBUNGAN Cq. Direktur Jenderal Perhubungan DaratjKepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi GUBERNURjBUPATljWALIKOTA Permohonan Persetujuan ANDALALIN. Yth. Kepada: ......... 20 ...................... ,Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal KOP SURAT PERUSAHAAN /lNSTANSI A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS . LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
  4. 4.Lampiran II yang semula tertulis Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, GUBERNURjBUPATljWALIKOTAdiubah menjadi Menteri Perhubungan Cq. Direktur Jenderal Perhubungan DaratjKepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

(1)Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(2)Pembinaan teknis sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
1. a.penetapan sistematika penyusunan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. b.penetapan Standar Operasional Prosedur Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. c.pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.
(3)Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
1. a.kegiatan penilaian, pemantauan dan evaluasi Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
2. b.kegiatan Pengawasan terhadap pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
3. c.kegiatan dalam Penanganan Dampak Lalu lintas.
  1. 3.Ketentuan Pasal 20 diu bah menjadi 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Masyarakatyang diperuntukkan bagi Berpenghasilan Rendah (MBR). PembinaUtama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Tembusan Yth:
  2. 1.Menteri Perhubungan;
  3. 2.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi .... (diisi nama provinsi lokasi pembangunan)
  4. 3.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota ..... (diisi nama kab/ kota lokasi pembangunan) Nama Pemohon Tandatangan dan stempel Pemohon
  5. 5.Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
  6. 4.Sebagai kelengkapan adrnin.istra.si, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT./CV (diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 7

Pasal 20

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 7

Pasal 20

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 46 Tahun 2020