Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017
- Nomor
- 11
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAKLALULlNTAS MENTERIPERHUBUNGAN Pasall Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah dengan: MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 75 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAANANALISISDAMPAKLALULINTAS.
Menetapkan
(I) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30 % (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
infrastruktur paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai kewenangan kepada: Salinan sesuai dengan aslinya K~ALA BIRO HUKUM SRIL~RI~Ilr:u Pembina Utama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 BE RITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 297 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganlnlMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Pasal II
diisi nama perusahaan. pengembang/ pembangun) berencana akan mengembangkanjmembangun (diisi nama objek yang akan dikembangkan/ dibangun) yang terletak di j alan (diisi nama jalan/ RT/ RW/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten Kota) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
.......... di- MENTERIPERHUBUNGAN Cq. Direktur Jenderal Perhubungan DaratjKepala Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi GUBERNURjBUPATljWALIKOTA Permohonan Persetujuan ANDALALIN. Yth. Kepada: ......... 20 ...................... ,Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal KOP SURAT PERUSAHAAN /lNSTANSI A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS . LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
Masyarakatyang diperuntukkan bagi Berpenghasilan Rendah (MBR). PembinaUtama Muda (IVIe) NIP. 19620620 198903 2 001 BUDI KARYA SUMADI ttd MENTERIPERHUBUNGAN Tembusan Yth:
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Gubernur (Pergub)