DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/5/2017 Tahun 2017

Nomor: 17/M-IND/PER/5/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Kementerian Perindustrian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SN!) Minyak Goreng Sawit secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lernbaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/6/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pernberlakuan dan Pcngawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Minyak Goreng Sawit; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /M-IND/PER/5/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAKGORENG SAWIT SECARA WAJIB Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5492);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5584);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tcntang Standardisasi Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4.Peraturan Pemerin tah Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5.Pcraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tcntang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib; Mengingat Pasal I Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: I. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kirniawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan tclah mclalui proses pemurnian dengan penambahan vitamin A.

2.Scrtifikat Produk Penggunaan Tanda SN! Minyak Goreng Sawit, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit adalah sertifikat yang dikeluarkan oieh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan persyaratan SN! 7709:2012. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARAWAJIB.
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 /M-IND/ PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SN!) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100/M-IND/ PER/ 11/2015 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 /M-IND/PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SN!) Minyak Gorcng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1776);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/ 11 /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pcrindustrian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806); - 3 . Menetapkan

Pasal 2

( 1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2012.

(2)Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SN! 7709:2012.
(3)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Laboratoriurn Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam huruf 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat 1,SPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4.Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Minyak Goreng Sawit sesuai metode uji SN! 7709:2012.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6.Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
7.Direktur Jenderal Pembina lndustri adalah Direktur Jenderal yang membina lndustri Agro, Kementerian Perindustrian.
8.SPPI adalah Sadan Penelitian dan Pengembangan lndustri, Kementerian Perindustrian.
9.Kepala SPPI adalah Kepala Sadan Penelitian dan Pengembangan lndustri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

(!) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.

(2)Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri alas:
1. a.laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
2. l.penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit;
  1. 2.rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dalam jangka waktu I (satu) tahun; dan
  2. 3.perkembangan kompctcnsi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
3. b.laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
  1. 1.Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil UJI atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
  2. 2.rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

Pasal 3

(1)Laboratorium Penguji sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/ a tau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
(2)Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk:
1. a.penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau
2. b.pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan SN! 7709:2012 secara wajib.

Pasal 5

(l) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan:

a.pernbinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit yang tidak memenuhi ketentuan SN! 7709:2012 sccara wajib; dan
1. 3.perkembangan kornpetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

(3)Laporan hasil kinerja sertifikasi olch LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
1. a.laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusuan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan
2. b.laporan rekapitulasi penerbitan, pcngawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
(4)Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
1. a.laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lam bat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
2. b.laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 [satu] tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 7

(1)LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2)BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
(3)SPPT-SNJ minyak Goreng Sawit yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.

Pasal 6

(1)LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
(2)Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
(3)Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketcntuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.
1. b.pengawasan atas pemberlakuan SNI 7709:2012 secara wajib.
(2)BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
1. a.kincrja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2; dan
2. b.pelaksanaan pengujian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4.

Pasal 9

Peraturan Menteri iru rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/6/2014 tentang Periunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SN!) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 864), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 676 WIDODO EKATJAHJANA ttd. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2017 AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Oitetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Mei 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalarn Berita Negara Republik Indonesia. NO NAMA LEMBAGA ALAMAT ' 1 LSPro Baristand Industri JI. By Pass Soekarno Hatta Km 1, Bandar Larnpung - Rajabaya, Bandar Lampung Kementerian Perindustrian Telp. (0721) 706353 Fax. (0721) 771357 2 I LSPro Balai Besar lndustri JI. Ir. H. ,Juanda No. 11 Bogor - Agro (BBIA) - Kementerian 16122 Perindustrian Telp. (0251) 8324068, 8323339 Fax. (0251) 8323339 3 LSPro Balai Sertifikasi JI. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat Industri (BSI) - Kementerian 10330 Perindustrian Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806 4 LSPro PT. TDV NORD JI. Science Timur I Blok B3-Fl, Indonesia Kawasan Industri .Jababeka V Cibatu, Cikarang, Bekasi 17530 Telp. (021) 29574720 Fax. (021) 29574721 5 LSPro Baristand Industri JI. Sisingamangaraja No. 24 Medan Medan - Kementerian 23217 Perindustrian Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax. (061) 7362830 6 LSPro Baristand lndustri JI. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya - Kementerian Surabaya Perindustrian Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488 A. LEMBAGA SERTIFIKASJ PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SN! 7709:2012) SECARA WAJ!B. LAMPI RAN PERATURAN MENTER! PERINDUSTRJAN NOMOR 17/M-IND/PER/5/2017 TENT ANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJJB 7 LSPro PT. SUCOFINDO !CS JI. Raya Pasar Minggu Kav. 34 GRAHA SUCOFINDO Lt. Bl Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 Fax. (021) 7987029 8 LSPro PT. TOV Rheinland lnfinia Park Blok B 92-93 Indonesia JI. DR. Sahardjo No. 45 Jakarta 12850 Telp. (021) 83795571 Fax. (021) 83795572 9 LSPro Pusat Pengujian Mutu JI. Raya Bogor, Km. 26, Ciracas, Barang (PPMB)- Kementerian Jakarta Timur 13740 Perdagangan Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478 ! 10 LSPro Balai Besar Teknologi JI. Kimangunsarkoro No. 6 Penccgahan Pcnceniaran Semarang - 50136 Industri (BBTPPI)- Tclp. (024) 8316315, 8314312 Kementerian Perindustrian Fax. (024) 8414811 11 LSPro Baristand Industri JI. Budi Utomo No. 41 Pontianak Pontianak - Kementerian Telp. (0561) 884442, 881393 Perindustrian Fax. (0561) 881533 12 LSPro Balai Besar Kimia JI. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Kemasan (BBKK)- Pasar Rebo Jakarta - 13069 Kementerian Perindustrian Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax. (021) 8714928 13 LSPro Baristand Industri JI. Perindustrian II No. 12 KM 09 Palembang - Kementerian Sukarami Palembang 30152 Perindustrian Telp. (0711) 412482 Fax. (0711) 412482 14 LSPro Puslitkoka CCQC JI. PB. Sudirman No. 90 .Jember 68118 Telp. (0331) 487278, 485864, 757130, 757132 Fax. (0331) 757131, 487735 15 LSPro PT. Agri Mandiri Lestari JI. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan, Pasar Minggu Telp. (021) 7800006 Fax. (021) 7800006 16 LSPro PT. lntcgrita Global Komplek Ruko Tarnan Tekno Sertifikat Boulevard Blok A No. 20-21 JI. Taman Tekno Widya, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355 -- NO NAMA LEMBAGA ALAMAT 1 Laboratorium Penguji Balai Ir. H. Juanda 11, Bogor 16122 Besar Industri Agro (BBIA) - Telp. (0251) 8324068, 8323339 Kementerian Perindustrian Fax. (0251) 8323339 2 Laboratorium Penguji Pusat JI. Bridge Katamso No. 51 Kampung Penelitian Kelapa Sawit Baru Medan 20158 (PPKS) Telp. (061) 7862477 Fax. (061) 7862488 3 Laboratorium Penguji PT. JI. Arteri Toi Cibitung No. 1, Sucofindo · Laboratorium Ci bi tung Ci bi tung Telp. (021) 88321176 Fax. (021) 88321166 4 Laboratoriurn Penguji Balai JI. Raya Bogor Km. 26, Ciracas Pengujian Mutu Barang Jakarta 13740 (BPMB) · Kementerian Telp.(021) 8710321-23 Perdagangan Fax. (021) 8710478 5 Laboratoriurn Penguji JI. Perindustrian II No. 12 KM 09 Baristand Jndustri Palembang Sukarami Palembang 30152 - Kementerian Perindustrian Telp. (0711) 412482 I Fax. (0711) 412482 6 Laboratoriurn Penguji Balai JI. Ki Mangunsarkoro No. 6, Besar Teknologi Pencegahan Semarang Pencemaran Industri Telp. (024) 8316315 (BBTPPI) - Kementerian Fax. (024) 8316315, 8314312 Perindustrian 7 Laboratorium Penguji • JI. Raya LIK Ulu Gadut No. 23 Baristand Industri Padang - Padang 25164 Kementerian Perindustrian Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320

8.LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2012) SECARA WAJIB. 17 LSPro PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C JI. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919 • 12 - 8 Laboratorium Penguji PT. JI. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Saraswanti Indo Genetech Bogor 16006 Telp. (0251) 7532348 Fax. (0251) 7540927 9 Laboratorium Penguji PT. Plaza Graha Family C-25, Surabaya Angler BioChemlab 60226 Telp. (031) 734411 Fax. (031)7342111 10 Laboratorium Penguji Balai ,JI. Prof. Dr. H. Abdurahman Besar Industri Hasil Basalamah No. 28 Makassar Perkebunan (BBIHP) - Telp. (0411) 434700 Kementerian Perindustrian Fax. (0411) 441135 11 Laboratorium Penguji ,JI. Gayung Kebonsari Dalam 12 A BPSMB-LT, Balai Pengujian Surabaya 60235 Sertifikasi Mutu Barang dan Telp. (031) 8280762 Lembaga Tembakau Fax. (031) 8280762 Surabaya 12 Laboratorium Penguji PT. Cilandak Commercial Estate Blok H SGS Indonesia No. 108C ,JI. Raya Cilandak KKO, .Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919 13 Laboratoriurn Penguji PT. JI. Jababeka XVIIE Blok U No. 278 TOV NORD Indonesia Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang Beksi Telp. (021) 89840318 Fax. (021) 89840320 14 Laboratorium Penguji PT. JI. Jend. Ahmad Yani No. 315, Sucofindo-Laboratorium Surabaya Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 84 70563 15 Laboratorium Penguji Balai JI. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Besar Kimia Kemasan (BBKK) Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, - Kementerian Perindustrian Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928 16 Laboratoriturn Penguji JI. Bypass Soekarno-Hatta Km 1 Baristand Industri Bandar Rajabasa, Lampung Larnpung - Kementerian Telp. (0721) 706353 Perindustrian Fax. (0721) 771357 AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTER( PERINDUSTRIAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian 17 Laboratorium Penguji ,JI. Pajajaran No. 17, Gandasari, PT. Qualis Indonesia .Jatiuwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489 18 Laboratorium Penguji Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Baristand Industri Medan - Telp. (061) 7363471 Kementerian Perindustrian Fax. (061) 7362830

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk efektivitas pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SN!) Minyak Goreng Sawit secara wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lernbaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/6/2014 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pernberlakuan dan Pcngawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu Minyak Goreng Sawit; MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MENTER! PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /M-IND/PER/5/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAKGORENG SAWIT SECARA WAJIB Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5492);
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5584);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tcntang Standardisasi Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4.Peraturan Pemerin tah Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5.Pcraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tcntang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Scrtifikat Produk Penggunaan Tanda SN! Minyak Goreng Sawit, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit adalah sertifikat yang dikeluarkan oieh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan persyaratan SN! 7709:2012. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARAWAJIB.
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 /M-IND/ PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SN!) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1553) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 100/M-IND/ PER/ 11/2015 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 /M-IND/PER/ 12/2013 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SN!) Minyak Gorcng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1776);
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/ PER/ 11 /2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pcrindustrian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806); - 3 . Menetapkan

Pasal 2

( 1) LSPro yang telah terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2012.

(2)Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SN! 7709:2012.
(3)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Laboratoriurn Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam huruf 8 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

3.Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat 1,SPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
4.Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Minyak Goreng Sawit sesuai metode uji SN! 7709:2012.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
6.Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian.
7.Direktur Jenderal Pembina lndustri adalah Direktur Jenderal yang membina lndustri Agro, Kementerian Perindustrian.
8.SPPI adalah Sadan Penelitian dan Pengembangan lndustri, Kementerian Perindustrian.
9.Kepala SPPI adalah Kepala Sadan Penelitian dan Pengembangan lndustri, Kementerian Perindustrian.

Pasal 4

(!) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.

(2)Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri alas:
1. a.laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
2. l.penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit;
  1. 2.rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dalam jangka waktu I (satu) tahun; dan
  2. 3.perkembangan kompctcnsi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
3. b.laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
  1. 1.Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil UJI atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
  2. 2.rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun; dan

Pasal 3

(1)Laboratorium Penguji sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian atas permintaan LSPro dan/ a tau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
(2)Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk:
1. a.penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan/atau
2. b.pengawasan atas pelaksanaan pemberlakuan SN! 7709:2012 secara wajib.

Pasal 5

(l) Direktorat Jenderal Pembina Industri melakukan:

a.pernbinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit yang tidak memenuhi ketentuan SN! 7709:2012 sccara wajib; dan
1. 3.perkembangan kornpetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.

(3)Laporan hasil kinerja sertifikasi olch LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
1. a.laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusuan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit; dan
2. b.laporan rekapitulasi penerbitan, pcngawasan, dan pencabutan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
(4)Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
1. a.laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lam bat pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya; dan
2. b.laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam jangka waktu 1 [satu] tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 7

(1)LSPro yang dicabut penunjukannya harus mengalihkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit yang telah diterbitkan kepada LSPro yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2)BPPI melakukan koordinasi pengalihan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
(3)SPPT-SNJ minyak Goreng Sawit yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit.

Pasal 6

(1)LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan/atau ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
(2)Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 4 ayat (4) dicabut penunjukan pengujiannya.
(3)Penilaian kebenaran atas pelanggaran ketcntuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam rapat penilaian Lembaga Penilaian Kesesuaian.
1. b.pengawasan atas pemberlakuan SNI 7709:2012 secara wajib.
(2)BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
1. a.kincrja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2; dan
2. b.pelaksanaan pengujian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4.

Pasal 9

Peraturan Menteri iru rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

8.LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2012) SECARA WAJIB. 17 LSPro PT. SGS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No 108C JI. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919 • 12 - 8 Laboratorium Penguji PT. JI. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Saraswanti Indo Genetech Bogor 16006 Telp. (0251) 7532348 Fax. (0251) 7540927 9 Laboratorium Penguji PT. Plaza Graha Family C-25, Surabaya Angler BioChemlab 60226 Telp. (031) 734411 Fax. (031)7342111 10 Laboratorium Penguji Balai ,JI. Prof. Dr. H. Abdurahman Besar Industri Hasil Basalamah No. 28 Makassar Perkebunan (BBIHP) - Telp. (0411) 434700 Kementerian Perindustrian Fax. (0411) 441135 11 Laboratorium Penguji ,JI. Gayung Kebonsari Dalam 12 A BPSMB-LT, Balai Pengujian Surabaya 60235 Sertifikasi Mutu Barang dan Telp. (031) 8280762 Lembaga Tembakau Fax. (031) 8280762 Surabaya 12 Laboratorium Penguji PT. Cilandak Commercial Estate Blok H SGS Indonesia No. 108C ,JI. Raya Cilandak KKO, .Jakarta 12560 Telp. (021) 7818111 Fax. (021) 7807919 13 Laboratoriurn Penguji PT. JI. Jababeka XVIIE Blok U No. 278 TOV NORD Indonesia Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang Beksi Telp. (021) 89840318 Fax. (021) 89840320 14 Laboratorium Penguji PT. JI. Jend. Ahmad Yani No. 315, Sucofindo-Laboratorium Surabaya Surabaya Telp. (031) 8470547 Fax. (031) 84 70563 15 Laboratorium Penguji Balai JI. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Besar Kimia Kemasan (BBKK) Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, - Kementerian Perindustrian Jakarta 13069 Telp. (021) 8717438 Fax. (021) 8714928 16 Laboratoriturn Penguji JI. Bypass Soekarno-Hatta Km 1 Baristand Industri Bandar Rajabasa, Lampung Larnpung - Kementerian Telp. (0721) 706353 Perindustrian Fax. (0721) 771357 AIRLANGGA HARTARTO ttd. MENTER( PERINDUSTRIAN Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian 17 Laboratorium Penguji ,JI. Pajajaran No. 17, Gandasari, PT. Qualis Indonesia .Jatiuwung, Tangerang 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489 18 Laboratorium Penguji Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan Baristand Industri Medan - Telp. (061) 7363471 Kementerian Perindustrian Fax. (061) 7362830