DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Februari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); http://jdih.kemenperin.go.id/
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.
2.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI dan/atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran Vitamin A.
3.Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI.
4.Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI. http://jdih.kemenperin.go.id/ 4 -
5.Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7.Direktur Jenderal Pembina Industri, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian.
8.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)LSPro yang belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
(2)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi melakukan pengujian terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
(4)Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. http://jdih.kemenperin.go.id/ 5 -

Pasal 3

(1)LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus telah memproses akreditasi kepada KAN paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan,
(2)LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6(enam) bulan.
(3)LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4)Dalam hal LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

(1)Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
(2)Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk:
1. a.penerbitan SPPT-SNl; dan/atau
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 5

(1)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hams melaporkan basil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
(2)Laporan basil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan basil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, bempa:
  1. 1.penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
  2. 2.rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tabun; dan
  3. 3.perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
2. b.laporan basil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, bempa:
  1. 1.sertifikat basil uji atau basil uji terbadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telab dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
  2. 2.rekapitulasi sertifikat basil uji atau basil uji terbadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telab dilakukan dalam waktu 1 (satu) tabun; dan
  3. 3.perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
(3)Laporan basil kinerja sertifikasi oleb LSPro bams disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
1. a.laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf a angka 1 bams disampaikan paling lambat 7 (tujub) bari kerja terbitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI; dan http://jdih.kemenperin.go.id/
2. b.laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 hams disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
(4)Laporan basil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji hams disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
1. a.laporan sertifikat basil uji atau basil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf b angka 1 bams disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
2. b.laporan rekapitulasi sertifikat basil uji atau basil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telab dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf b angka 2 bams disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
1. a.pembinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit yang tidak memenubi ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secarawajib; dan
2. b.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7709:2019 secarawajib.
(2)Kepala BPPl melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
1. a.kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. b.pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  1. 0.penyampaian laporan basil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. http://jdih.kemenperin.go.id/ 8 -

Pasal 7

(1)LSPro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) humf a, dan/atau ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
(2)Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) humf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
(3)Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/5/2017 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 576), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. http://jdih.kemenperin.go.id/ 9 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2020 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Februari 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 168 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, Feby Setyo Hariyono http://jdih.kemenperin.go.id/ LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2019) SECARA WAJIB. NAMA LEMBAGA LSPro Pusat Pengujian Mutu Barang (PPMB) - Kementerian Perdagangan LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian LSPro Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian LSPro Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian LSPro PT Agri Mandiri Lestari LSPro Baristand Industri Medan Kementerian Perindustrian ALAMAT JI. Raya Bogor, km 25, Ciracas, Jakarta Timur, 13740 Telp. (021) 8710321, 8710322 Fax. (021) 8710478 JI. Cikini IV No. 15, Jakarta Pusat, 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806 JI. Perindustrian II No. 12, km 09, Sukarami, Palembang, 30152 Telp. (0711) 412482 Fax.(0711) 412482 JI. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor, 16122 Telp.(0251) 8324068, 832339 Fax.(0251) 8323339 JI. Taman Margasatwa No. 3, Ragunan, Pasar Minggu Telp. (021) 7800006 Fax. (021) 7800006 JI. Sisingamangaraja No. 24, Medan, 23217 Telp. (061) 7365379, 7363471 Fax.(061) 7362830 http://jdih.kemenperin.go.id/ 11 - 7 LSPro Balai Besar Teknologi ?encegah^ Pencemaran Industri BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Kimangunsarkoro No. 6, Semarang, 50136 Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax.(024) 8414811 8 LSPro Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian JI. Budi Utomo No. 41, Pontianak Telp.(0561) 884442, 881393 Fax.(0561) 881533 9 LSPro Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta, 13069 Telp. (021) 8717438, 8710630 Fax.(021) 8714928 10 LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian JI. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Telp.(031) 8410054 Fax.(031) 8410488 11 LSPro PT TUV Nord Indonesia Jl. Science Timur I Blok B3-F1, Kawasan Industri Jababeka V, Cibatu, Cikarang, Bekasi, 17530 Tep.(021) 29574720 Fax.(021) 29574721 12 LSPro PT SUCOFINDO ICS GRAHA SUCOFINDO Lt. B1 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta, 12780 Telp. (021) 7983666 Fax.(021) 7987029 13 LSPro PT TiiV Rheinland Indonesia Infinia Park Blok B 29-93 Jl. Dr. Sahardjo No. 45, Jakarta, 12850 Telp. (021) 83795571 Fax.(021) 83795572 14 LSPro Baristand Industri Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. B3rpass Soekarno Hatta km 1, Rajabasa, Rajabasa Raya, Bandar Lampung Telp.(0721) 706353 Fax.(0721) 771357 15 LSPro Puslitkoka CCQC Jl. PB. Sudirman No. 90, Jember, 68118 Telp.(0331) 487278, 486864, 757130, 757132 Fax.(0331) 757131, 587735 http://jdih.kemenperin.go.id/ - 12 16 LSPro PT Integrita Global Sertifikat Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard Blok A No. 20-21 Jl. Taman Tekno Widya, Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan Telp.(021) 29313344 Fax.(021) 29313355 17 LSPro PT SOS Indonesia Cilandak Comercial Estate Blok H No. 1080, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta, 12560 Telp. (021) 7818111 Fax.(021) 7807919 18 LSPro Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK Ulu Gadut No. 23, Padang, 25164 Telp.(0751) 72201 Fax.(0751)71320 19 LSPro Baristand Industri Aceh - Kementerian Perindustrian Jl. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp.(0651) 49714 Fax.(0651) 49556 20 LSPro Multicert Global Indonesia Jl. KH. Mas Mansyur No. 96 - 98, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10230 Telp. (021) 390 7774 Fax.(021) 390 7774 21 LSPro PT Carsurin Soho Capital Lt.8 Jl. Letjen S. Psirman Kav. 28 Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470 Telp. (021) 50226868 Fax.(021) 50171799 22 LSPro PT Qualis Jl. Pajajaran No.17, Desa Gandasari, Kec. Jatiuwung, Tangerang, 15137 Telp. (021) 55652582 Fax.(021) 55652489 23 LSPro Baristand Industri Manado - Kementerian Perindustrian Jl. Diponegoro No. 21-23 Manado Sulawesi Utara Telp.(0431) 852395 Fax.(0431) 852395 http://jdih.kemenperin.go.id/ 24 LSPro PT Anugerah Global Superintending Graha AAS, JI. Raya Jakarta - Bogor km 37, Cilodong, Depok, Jawa Barat, 16412 Telp.(021) 29629399 Fax.(021) 29699395 25 LSPro Baristand Industri Banjarbaru - Kementerian Perindustrian Jalan Panglima Batur No. 2, Loktabat Utara, Banjar Baru, Kalimantan Selatan, 70711 Telp.(0511) 4774861, 4772461 Fax.(0511) 4772115 26 LSPro PT Penilai Standar Nasional Gedung Palma One Lt. 9, Suite 910 JI. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan Telp.(021) 2500324 Fax.(021) 2500324 B. LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT (SNI 7709:2019) SECARA WAJIB. NO 1 Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Gibitung JI. Arteri Tol Gibitung No. 1, Gibitung Telp.(021) 88321176 Fax.(021) 88321166 2 Laboratorium Penguji Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) - Kementerian Perdagangan JI. Raya Bogor km. 26, Giracas, Jakarta, 13740 Telp. (021) 8710321-23 Fax.(021) 8710478 3 Laboratorium Penguji PT Sucofindo - Laboratorium Surabaya JI. Jend. Ahmad Yani No. 315, Surabaya Telp.(031) 8470547 Fax.(031) 8470563 4 Laboratorium Penguji BPSMB-LT, Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya JI. Gayung Kebonsari Dalam 12 A, Surabaya, 60235 Telp.(031)8280762 Fax.(031) 8280762 5 Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Agro (BBIA) - Kementerian Perindustrian Ir. H. Juanda 11, Bogor, 16122 Telp.(0251) 8324068, 8323339 Fax.(0251) 8323339 6 Laboratorium Penguji Baristand Industri Palembang - Kementerian Perindustrian JI. Perindustrian II No. 12, km 09, Sukarami, Palembang, 30152 Telp.(0711) 412482 Fax.(0711) 412482 http://jdih.kemenperin.go.id/ 14 - 7 Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemgiran Industri(BBTPPI) - Kementerian Perindustrian Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6, Semarang Telp.(024) 8316315 Fax,(024) 8316315,8314312 8 Laboratorium Penguji Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) - Kementerian Perindustrian JI. Prof. Dr. H. Abdurahman Basalamah No. 28, Makassar Telp.(0411) 434700 Fax.(0411) 441135 9 Laboratorium Penguji Balai Besar Kimia Kemasan (BBKK) - Kementerian Perindustrian Jl. Baled Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo, Kotak Pos 6916 JATPK, Jakarta 13069 Telp.(021) 8717438 Fax.(021) 8714928 10 Laboratorium Penguji PT Saraswati Indo Genetech Jl. Rasamala No. 20, Taman Yasmin, Bogor, 16006 Telp.(0251) 7532348 Fax.(0251) 7540927 11 Laboratorium Penguji PT TUV NORD Indonesia Jl. Jababeka XVIIE Blok U No. 27B, Kawasan Industri Jababeka I, Cikarang, Bekasi Telp. (021) 89840318 Fax.(021) 89840320 12 Laboratorium Penguji PT SOS Indonesia Cilandak Commercial Estate Blok H No. 108C Jl. Raya Cilandak KKO,Jakarta, 12560 Telp. (021) 7818111 Fax.(021) 7807919 13 Laboratorium Penguji PT Angler BioChemlab Plaza Graha Family C-25, Surabaya, 60226 Telp. (031) 734411 Fax.(031) 7342111 14 Laboratorium Penguji Baristand Industri Bandar Lampung - Kementerian Perindustrian Jl. Bypass Soekarno-Hatta km 1, Rajabasa, Lampung Telp.(0721) 706353 Fax.(0721) 771357 15 Laboratorium Penguji Baristand Industri Padang - Kementerian Perindustrian Jl. Raya LIK Ulu Gadut No. 23, Padang, 25164 Telp.(0751) 72201 Fax.(0751)71320 http://jdih.kemenperin.go.id/ 16 Laboratorium Penguji Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian JI. Sisingamangaraja No. 24, Medan, Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830 17 Laboratorium Penguji PT Qualis Indonesia JI. Pajajaran No. 17, Gandasari, Jatiuwung, Tangerang, 15137 Telp. (021) 55652583, 5565286 Fax. (021) 55652489 18 Laboratorium Penguji Pusat Penilitian Kelapa Sawit (PPKS) JI. Brigjend Katamso No. 51, Kampung Baru, Medan, 20158 Telp. (061) 7862477 Fax.(061) 7862488 19 Laboratorium Penguji Baristand Industri Aceh - Kementerian Perindustrian JI. Cut Nyak Dhien No. 377, Lamteumen Timur, Banda Aceh Telp. (0651) 49714 Fax.(0651) 49556 20 Laboratorium Penguji Baristand Industri Pontianak - Kementerian Perindustrian JI. Budi Utomo No. 41 Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax.(0561) 881533 21 Laboratorium Penguji Baristand Industri Manado - Kementerian Perindustrian JI. Diponegoro No. 21-23 Manado Sulawesi Utara Telp. (0431) 852395 Fax.(0431) 852395 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum, FebxSetyo Hariyono MENTERI PERINDUSTRIAN ttd. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA http://jdih.kemenperin.go.id/

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
6.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/ PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
8.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509); http://jdih.kemenperin.go.id/
9.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida yang berasal dari minyak kelapa sawit (RBDPO), telah melalui proses fraksinasi, dengan atau tanpa penambahan bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dan mengandung vitamin A dan/atau provitamin A.
2.Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI dan/atau perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengemasan Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran Vitamin A.
3.Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI.
4.Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI. http://jdih.kemenperin.go.id/ 4 -
5.Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
7.Direktur Jenderal Pembina Industri, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri agro di Kementerian Perindustrian.
8.Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut Kepala BPPI adalah kepala badan yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang melakukan penelitian dan pengembangan di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

(1)LSPro yang belum terakreditasi melakukan sertifikasi terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
(2)LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi melakukan pengujian terhadap produk Minyak Goreng Sawit sesuai dengan ketentuan SNI 7709:2019.
(4)Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. http://jdih.kemenperin.go.id/ 5 -

Pasal 3

(1)LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus telah memproses akreditasi kepada KAN paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan,
(2)LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan proses akreditasi kepada Kepala BPPI secara berkala setiap 6(enam) bulan.
(3)LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai LSPro atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.
(4)Dalam hal LSPro atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7709:2019 dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penunjukannya dinyatakan berakhir.

Pasal 4

(1)Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib melakukan pengujian terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis dengan perlakuan yang sama terhadap antar LSPro dan antar instansi teknis.
(2)Kewajiban pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku untuk:
1. a.penerbitan SPPT-SNl; dan/atau
2. b.pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7709:2019 secara wajib. http://jdih.kemenperin.go.id/

Pasal 5

(1)LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hams melaporkan basil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI.
(2)Laporan basil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.laporan basil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, bempa:
  1. 1.penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI;
  2. 2.rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tabun; dan
  3. 3.perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro;
2. b.laporan basil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, bempa:
  1. 1.sertifikat basil uji atau basil uji terbadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telab dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan;
  2. 2.rekapitulasi sertifikat basil uji atau basil uji terbadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telab dilakukan dalam waktu 1 (satu) tabun; dan
  3. 3.perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
(3)Laporan basil kinerja sertifikasi oleb LSPro bams disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
1. a.laporan penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf a angka 1 bams disampaikan paling lambat 7 (tujub) bari kerja terbitung sejak tanggal penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI; dan http://jdih.kemenperin.go.id/
2. b.laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan/atau pencabutan SPPT-SNI dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 hams disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
(4)Laporan basil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji hams disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
1. a.laporan sertifikat basil uji atau basil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telah dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf b angka 1 bams disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan
2. b.laporan rekapitulasi sertifikat basil uji atau basil uji terhadap pengujian Minyak Goreng Sawit yang telab dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bumf b angka 2 bams disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

Pasal 6

(1)Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
1. a.pembinaan terhadap industri Minyak Goreng Sawit yang tidak memenubi ketentuan pemberlakuan SNI 7709:2019 secarawajib; dan
2. b.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI 7709:2019 secarawajib.
(2)Kepala BPPl melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
1. a.kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. b.pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
  1. 0.penyampaian laporan basil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. http://jdih.kemenperin.go.id/ 8 -

Pasal 7

(1)LSPro yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) humf a, dan/atau ayat (3) dicabut penunjukan sertifikasinya.
(2)Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) humf b, dan/atau Pasal 5 ayat (4), dicabut penunjukan pengujiannya.
(3)Penilaian kebenaran terhadap pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Kepala BPPI.