DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2022

Nomor: 117
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 September 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Perpres ini mengatur mengenai: 1) kedudukan, tugas, dan fungsi; 2) organisasi; 3) Unit Pelaksana Teknis; 4) Tata Kerja; dan 5) pendanaan mengenai Kementerian Pertanian (Kementan). Kementan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh Menteri. Kementan mempunyai hrgas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Dalam memimpin Kementerian Pertanian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2)Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiderr.
(3)Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (a) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian"
(5)Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
1. a.membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Pertanian; dan
2. b.membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 3

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin kementerian.

Pasal 4

Kementerian Pertanian mempunyai hrgas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijalan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai talnbah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
b.pengelolaan . . . REFUBLIK INDONESIA
b.pengelolaan barang milik/keka3raan negara yang meqiadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
c.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
d.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi komoditas pertanian, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil pertanian;
e.penyelenggaraan koordinasi, perlrmusan, penerapan, darr pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian;
f.penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia perta.nian;
g.pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
h.koordinasi pelalsanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
i.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. BAB N ORGANISASi B"gian Kesatu Susunan Organisasi Pasa-l 6 Kementerian Pertanian terdiri atas:
a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
c.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
d.Direktorat Jenderal Hortikultura;
e.Direktorat Jenderal Perkebunan;
f.Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
i.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
j.Badan Karantina Pertanian;
k.Staf Ahii Bidang Pengembangan Bio Industri;
l.Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
m.Staf Ahli BiCang Investasi Pertanian;
n.Staf . . . REPUBLIK TNDONES
n.Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
o.Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.

Pasal 7

(l) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 8

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b.koordinasi dan penJrusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penJrusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 10

(1)Direktorat Jenderai Prasarana dan Sarana Pertanian berada di bawah cian beranggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktor.:.t ,le:rderal h'asarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal. REPUELIK INDONESIA

Pasal 11

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelerrggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, <ian penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
b.pelaksanaan kebijakan di tridang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaa+"an air di lahan pertanian, dan peny-ediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembial'aan pertanian;
c.penyusunan norrna, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di la-han pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, penranfa:rtan air di lahan pertanian, dan penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, serta fasilitasi pernbiayaan pertanian; f, pelaksanaan administrasi Direktora t Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; Can
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 13

(l) Direktorat ,ier:dcral Tanaman Pangan .berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

(2)Direktorat. . . BLIK INDONESIA (2f Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaral komoditas tanaman pangan. Pasa] 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebljakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanamarr pangan;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pernasaran komoditas tanaman pangan;
c.penJrusunan norma, standar, prosedur. dan kriteria di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
d.pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan, budi daya, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran komoditas tanaman pangan;
f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 117 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2023