Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Tahun 2021
- Nomor
- 16/POJK.04/2021
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa www.peraturan.go.id 2021, No.193 Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 57/POJK.04/2020 TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6594) diubah sebagai berikut:
www.peraturan.go.id 2021, No.193
a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku; b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; c) daftar riwayat hidup sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan d) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat www.peraturan.go.id 2021, No.193 Pernyataan Pemegang Saham Orang Perseorangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
a) fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; b) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum;
dan
dan
www.peraturan.go.id 2021, No.193
Bagian Kelima A Pendaftaran Sistem Elektronik
(6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat
(4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 64 ayat (4), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, dikenai sanksi administratif. www.peraturan.go.id 2021, No.193
Pasal II
www.peraturan.go.id 2021, No.193 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2021 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2021 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id 2021, No.193 www.peraturan.go.id 2021, No.193 www.peraturan.go.id 2021, No.193 www.peraturan.go.id 2021, No.193 www.peraturan.go.id 2021, No.193 www.peraturan.go.id 2021, No.193 www.peraturan.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan