DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 265

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kegiatan usaha dan kelembagaan penyelenggara, perizinan penyelenggara, penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama penyelenggara, kewajiban dan larangan penyelenggara, layanan urun dana, penerbit, pemodal, perjanjian layanan urun dana, mitigasi resiko, tata kelola sistem teknologi informasi penyelenggaraan layanan urun dana, edukasi dan perlindungan pengguna layanan urun dana, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi sejata pemusnah massal, asosiasi penyelenggara, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah dan pelaku usaha pemula untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal serta meningkatkan kualitas industri layanan urun dana dan meningkatkan pelindungan pelaku usaha dan pemodal;
c.bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan industri, sehingga perlu diganti; https://jdih.ojk.go.id/
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.
2.Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara https://jdih.ojk.go.id/ langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
3.Sistem Elektronik Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
4.Teknologi Informasi Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
5.Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
6.Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal.
7.Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana.
8.Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana.
9.Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa, dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi dasar penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk.
10.Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’), atas aset yang mendasarinya.
11.Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:

a.menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan
b.memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
1. 12.Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi https://jdih.ojk.go.id/ kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
2. 13.Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
3. 14.Pihak Utama adalah Pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara.
4. 15.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. 16.Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
6. 17.Asosiasi adalah asosiasi Penyelenggara yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. 18.Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada Penyelenggara dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Penyelenggara dimaksud.
8. 19.Direksi adalah organ Penyelenggara yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Penyelenggara untuk kepentingan Penyelenggara, sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara serta mewakili Penyelenggara, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.
9. 20.Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang https://jdih.ojk.go.id/ setara dengan Dewan Komisaris bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.
10. 21.Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

Pasal 2

(1)Kegiatan Layanan Urun Dana merupakan bagian dari kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
(2)Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Pasal 3

(1)Penawaran Efek oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urun Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal jika:
1. a.penawaran Efek dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.penawaran Efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
3. c.total dana yang dihimpun melalui penawaran Efek paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2)Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai total penghimpunan dana selain nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 4

Penerbit merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal jika:

a.jumlah pemegang saham Penerbit lebih dari 300 (tiga ratus) Pihak; dan
b.jumlah modal disetor Penerbit lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). https://jdih.ojk.go.id/

BAB II

KEGIATAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA

Pasal 5

(1)Penyelenggara dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Layanan Urun Dana, kecuali:
1. a.sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.kegiatan usaha di bidang pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pasar modal yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara; dan
3. c.kegiatan lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengajuan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Layanan Urun Dana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan:

a.penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi; dan/atau
b.Pihak lain terkait penggunaan dana dan hasil penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham dan/atau Sukuk berlandaskan dana sosial dan kebajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Badan hukum Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk:
1. a.perseroan terbatas; atau
2. b.koperasi.
(2)Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. https://jdih.ojk.go.id/

Pasal 8

(1)Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat didirikan dan dimiliki oleh:
1. a.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
2. b.warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
(2)Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Pasal 9

(1)Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan usaha.
(2)Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat mengajukan permohonan izin usaha.

Pasal 10

(1)Sumber dana modal disetor untuk mendirikan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang berasal dari hasil tindak pidana dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
(2)Sumber dana setoran modal Penyelenggara dapat berupa uang tunai, disetor penuh dan ditempatkan, dan/atau aset lain yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung Penyelenggara.

Isi peraturan

Teks265PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEGIATAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KEGIATAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PENYELENGGARA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 Tahun 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 Tahun 2021