Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
1.Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2.Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3.Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5.Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat dengan BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gerbang Raja Sejati (Perseroda), yang selanjutnya disebut PT.
BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten yang melakukan usahanya di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan Kabupaten yang dipisahkan.
8.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Kabupaten pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9.Modal Kabupaten adalah semua kekayaan atau barang Kabupaten baik yang dimiliki atau yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten baik berwujud maupun tidak berwujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian- bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dimulai, dihitung, diukur atau ditimbang.
10.Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten.
11.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12.Divestasi adalah penarikan kembali dan/atau penjualan sebagian atau seluruh modal/saham Pemerintah Kabupaten pada PT. BPRS Gerbang Raja Sejati (Perseroda).
13.Deviden adalah bagian keuntungan dari Perseroan Terbatas yang berbadan hukum yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun.
15.Tahun Berjalan adalah waktu menurut perhitungan Tahun Anggaran yang sedang berlangsung.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN