DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan pengajuan gugatan untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, tujuan gugatan untuk pelindungan konsumen disektor jasa keuangan, pelaksanaan gugatan untuk pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, pelaksanaan putusan pengadilan atas gugatan untuk pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan, laporan pelaksanaan putusan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya pelindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Gugatan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG GUGATAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
2.Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:

a.LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
b.pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
1. 3.Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
2. 4.Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya.
3. 5.Pelindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada Konsumen.
4. 6.Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal terjadi sengketa yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pihak terhadap peraturan perundang- undangan di sektor jasa keuangan yang mengakibatkan kerugian materi bagi Konsumen dan/atau LJK untuk mendapat putusan pengadilan.
5. 7.Lembaga Jasa Keuangan Lainnya adalah pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang- undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

PUJK terdiri atas:

a.LJK meliputi:
1. 1.bank umum;
2. 2.bank perekonomian rakyat;
3. 3.perusahaan efek;
4. 4.dana pensiun;
5. 5.perusahaan asuransi;
6. 6.perusahaan reasuransi;
7. 7.perusahaan pembiayaan;
8. 8.perusahaan pembiayaan infrastruktur;
9. 9.perusahaan modal ventura;
10. 10.lembaga keuangan mikro; dan
11. 11.Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
b.pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana di sektor jasa keuangan, yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.pelaku usaha jasa keuangan lainnya meliputi pihak yang menyelenggarakan inovasi teknologi sektor keuangan di sektor jasa keuangan yang diberikan izin dan dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

BAB II

KEWENANGAN PENGAJUAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 3

(1)Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum berupa pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen.
(2)Otoritas Jasa Keuangan mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.PUJK yang memiliki izin atau pernah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2. b.pihak lain dengan iktikad tidak baik yang menyebabkan kerugian.

Pasal 4

(1)Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan Gugatan berdasarkan legal standing yang diberikan oleh undang-undang dan bukan gugatan perwakilan kelompok (class action).
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum.
(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.
(4)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Konsumen.
(5)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengajuan Gugatan untuk Pelindungan Konsumen menerapkan prinsip:

a.kepentingan umum;
b.kemanfaatan;
c.kepastian hukum; dan
d.keadilan.

BAB III

TUJUAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 6

(1)Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan:
1. a.untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan iktikad tidak baik; dan/atau
2. b.untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK sebagai akibat dari pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
(2)Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

BAB IV

PELAKSANAAN GUGATAN UNTUK PELINDUNGAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 7

Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam proses pengajuan Gugatan.

Pasal 8

(1)Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebelum mengajukan Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit melalui:
1. a.situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan;
2. b.papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan; dan
3. c.surat kabar nasional.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pertama kali pada tanggal yang sama.
(4)Pengumuman melalui situs web dan media sosial resmi Otoritas Jasa Keuangan serta papan pengumuman di kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Pengumuman melalui surat kabar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan;
2. b.hak Konsumen untuk menyatakan keluar dari daftar Konsumen; dan
3. c.jangka waktu pengajuan pernyataan keluar oleh Konsumen.
(7)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat memuat permintaan dokumen pendukung yang perlu disampaikan oleh Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar.

Pasal 9

(1)Konsumen yang tidak bersedia masuk dalam daftar Konsumen yang akan dicantumkan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus menyampaikan pernyataan keluar secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
1. a.nama dan bukti identitas Konsumen; dan
2. b.pernyataan Konsumen tidak ingin bergabung dalam Gugatan yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(3).
(4)Pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dan/atau daring.
(5)Tata cara penyampaian pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan pada pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(6)Konsumen yang menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapatkan perolehan kembali harta kekayaan dan/atau ganti kerugian atas Gugatan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

(1)Dalam hal pengumuman memuat permintaan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(7), Konsumen yang tidak menyampaikan pernyataan keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyampaikan:
1. a.salinan bukti identitas;
2. b.salinan bukti kepemilikan atau pemanfaatan produk dan/atau layanan; dan
3. c.dokumen pendukung lain yang terkait dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan (jika ada).
(2)Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023