DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1988

Nomor: 1
Tahun: 1988
Ditetapkan: 15 Februari 1988
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pengaturan masa bakti, penyederhanaan pemberian izin praktek dan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi;
c.bahwa sehubungan hal di atas dan tidak sesuainya lagi pengaturan tentang pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan praktek bagi dokter dan dokter gigi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah Dan Pemberian lzin Melaksanakan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali masalah tersebut dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068)
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
2.Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan;
3.Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan;
4.Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II

PELAPORAN

Pasal 2

(1)Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan yang berisikan daftar dokter dan dokter gigi yang baru lulus, selambat- lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk meminta kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka penugasan masa bakti.
(3)Dokter dan dokter gigi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melaporkan diri kepada Departemen Kesehatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tiba di Indonesia.
(4)Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dokter dan dokter gigi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan surat penugasan.
(2)Surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan kewenangan kepada dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan mass bakti dan sekaligus merupakan dasar bagi pengajuan permintaan izin praktek.

BAB III

MASA BAKTI

Pasal 4

(1)Dokter dan dokter gigi wajib melaksanakan masa bakti sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk daerah tertentu, yang tempat dan masa baktinya ditetapkan oleh Menteri.
(3)Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di sarana kesehatan milik Pemerintah, di sarana kesehatan milik swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah, di perguruan tinggi sebagai staf pengajar, dan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
(4)Ketentuan mengenai masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, dan masa bakti di lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Dokter dan dokter gigi yang telah selesai menjalankan masa bakti dapat mengikuti pendidikan spesialisasi.
(2)Ketentuan mengenai tata cara,dan syarat-syarat administrasi mengikuti pendidikan spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi wajib melaksanakan masa bakti spesialis sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),berlaku pola pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Ketentuan mengenai masa bakti spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB IV

IZIN PRAKTEK

Pasal 7

(1)Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib memiliki Surat Izin Praktek.
(2)Untuk memperoleh Surat Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokter dan dokter gigi mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Surat Izin Praktek diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan :
1. a.memiliki surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. b.memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi;
3. c.memiliki Surat Keputusan penempatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Pertahanan Keamanan atau Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan masa bakti.
(4)Surat Izin Praktek (SIP) diberikan dengan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan, penyebaran dokter dan dokter gigi serta pelaksanaan masa bakti.

Pasal 8

(1)Permohonan izin praktek ditolak, apabila:
1. a.daerah atau tempat praktek telah tertutup untuk praktek dokter dan dokter gigi;
2. b.dokter dan dokter gigi menjalani pidana penjara;
3. c.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Daerah atau tempat tertutup untuk praktek dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Tata cara pemberian atau penolakan permohonan izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pengaturan masa bakti, penyederhanaan pemberian izin praktek dan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi;
c.bahwa sehubungan hal di atas dan tidak sesuainya lagi pengaturan tentang pendaftaran ijazah dan pemberian izin menjalankan praktek bagi dokter dan dokter gigi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 tentang Pendaftaran Ijazah Dan Pemberian lzin Melaksanakan Pekerjaan Dokter/Dokter Gigi/Apoteker, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan mengatur kembali masalah tersebut dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068)
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
4.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG MASA BAKTI DAN PRAKTEK DOKTER DAN DOKTER GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
2.Surat Izin Praktek (SIP) adalah izin yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan;
3.Masa bakti adalah masa pengabdian profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan;
4.Menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

BAB II

PELAPORAN

Pasal 2

(1)Pimpinan Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan yang berisikan daftar dokter dan dokter gigi yang baru lulus, selambat- lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah diberikannya ijazah asli.
(2)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk meminta kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam rangka penugasan masa bakti.
(3)Dokter dan dokter gigi lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib melaporkan diri kepada Departemen Kesehatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah tiba di Indonesia.
(4)Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Dokter dan dokter gigi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan surat penugasan.
(2)Surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan kewenangan kepada dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan pekerjaan sebagai dokter atau dokter gigi dalam rangka pelaksanaan mass bakti dan sekaligus merupakan dasar bagi pengajuan permintaan izin praktek.

BAB III

MASA BAKTI

Pasal 4

(1)Dokter dan dokter gigi wajib melaksanakan masa bakti sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk daerah tertentu, yang tempat dan masa baktinya ditetapkan oleh Menteri.
(3)Masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan di sarana kesehatan milik Pemerintah, di sarana kesehatan milik swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah, di perguruan tinggi sebagai staf pengajar, dan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
(4)Ketentuan mengenai masa bakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri, dan masa bakti di lingkungan perguruan tinggi sebagai staf pengajar diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Dokter dan dokter gigi yang telah selesai menjalankan masa bakti dapat mengikuti pendidikan spesialisasi.
(2)Ketentuan mengenai tata cara,dan syarat-syarat administrasi mengikuti pendidikan spesialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Dokter dan dokter gigi yang telah menyelesaikan pendidikan spesialisasi wajib melaksanakan masa bakti spesialis sekurang-kurangnya dalam waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun.
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),berlaku pola pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Ketentuan mengenai masa bakti spesialis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri.

BAB IV

IZIN PRAKTEK

Pasal 7

(1)Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktek wajib memiliki Surat Izin Praktek.
(2)Untuk memperoleh Surat Izin Praktek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokter dan dokter gigi mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Surat Izin Praktek diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan :
1. a.memiliki surat penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
2. b.memiliki kemampuan jasmani dan rohani untuk menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi;
3. c.memiliki Surat Keputusan penempatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau Departemen Pertahanan Keamanan atau Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan masa bakti.
(4)Surat Izin Praktek (SIP) diberikan dengan memperhatikan asas pemerataan pelayanan kesehatan, penyebaran dokter dan dokter gigi serta pelaksanaan masa bakti.

Pasal 8

(1)Permohonan izin praktek ditolak, apabila:
1. a.daerah atau tempat praktek telah tertutup untuk praktek dokter dan dokter gigi;
2. b.dokter dan dokter gigi menjalani pidana penjara;
3. c.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
(2)Daerah atau tempat tertutup untuk praktek dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Tata cara pemberian atau penolakan permohonan izin praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1964

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1991

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1964

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 1991