DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2000

Nomor: 10
Tahun: 2000
Ditetapkan: 21 Februari 2000
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia,yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
2.Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut dimuka bumi.
3.Ketelitian peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data atau informasi georeferensi dan tematik.
4.Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
5.Wilayah …
5.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau fungsional.
6.Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar.
7.Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik.
8.Peta rencana tata ruang wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah.
9.Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pemetaan.
10.Instansi yang mengadakan peta tematik wilayah adalah instansi baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tugas dan fungsinya mengadakan peta tematik wilayah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tingkat ketelitian berbagai jenis peta yang digunakan untuk penyusunan peta rencana tata ruang wilayah dan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah, dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan informasi penataan ruang wilayah.

BAB III

JENIS PETA DAN TINGKAT KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 4

(1)Jenis peta, meliputi:
1. a.peta dasar;
2. b.peta wilayah; dan
3. c.peta tematik wilayah.
(2)Jenis peta harus memiliki karakteristik ketelitian peta yang pasti.
(3)Karakteristik ketelitian peta menjadi dasar ketelitian bagi pembuatan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 5

…

Pasal 5

Tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah ditentukan berdasarkan pada skala minimal yang diperlukan untuk merekonstruksi informasi pada peta dimuka bumi.

Pasal 6

(1)Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggunakan sistem referensi menurut ketentuan Datum Geodesi Nasional 1995, sistem proyeksi Transverse Mercator (TM) dengan sistem grid Universal Transverse Mercator (UTM) dan sistem penomoran lembar peta secara nasional.
(2)Peta dasar digunakan sebagai dasar bagi pembuatan peta wilayah.

Pasal 7

Peta wilayah digunakan sebagai dasar bagi pembuatan peta tematik wilayah dan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 8

(1)Peta tematik wilayah digambarkan berdasarkan pada kriteria, klasifikasi dan spesifikasi unsur-unsur tematik yang ditetapkan oleh instansi yang mengadakan peta tematik wilayah.
(2)Peta rencana tata ruang wilayah digambarkan dengan unsur-unsur peta wilayah dan unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 9

(1)Peta rencana tata ruang wilayah meliputi tingkat ketelitian peta untuk:
1. a.peta rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi;
3. c.peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten; dan
4. d.peta rencana tata ruang wilayah daerah kota.
(2)Tingkat ketelitian peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan tingkatan skala peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

Peta rencana tata ruang wilayah nasional menggunakan peta wilayah negara Indonesia dan peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian peta skala yang sama.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Peta adalah suatu gambar dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia,yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
2.Skala peta adalah angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut dimuka bumi.
3.Ketelitian peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data atau informasi georeferensi dan tematik.
4.Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
5.Wilayah …
5.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan atau fungsional.
6.Peta wilayah adalah peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar.
7.Peta tematik wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan data dan informasi tematik.
8.Peta rencana tata ruang wilayah adalah peta wilayah yang menyajikan hasil perencanaan tata ruang wilayah.
9.Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pemetaan.
10.Instansi yang mengadakan peta tematik wilayah adalah instansi baik di tingkat pusat maupun daerah, yang tugas dan fungsinya mengadakan peta tematik wilayah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tingkat ketelitian berbagai jenis peta yang digunakan untuk penyusunan peta rencana tata ruang wilayah dan tingkat ketelitian peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah, dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan sistem penyajian data dan informasi penataan ruang wilayah.

BAB III

JENIS PETA DAN TINGKAT KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 4

(1)Jenis peta, meliputi:
1. a.peta dasar;
2. b.peta wilayah; dan
3. c.peta tematik wilayah.
(2)Jenis peta harus memiliki karakteristik ketelitian peta yang pasti.
(3)Karakteristik ketelitian peta menjadi dasar ketelitian bagi pembuatan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 5

…

Pasal 5

Tingkat ketelitian peta untuk penataan ruang wilayah ditentukan berdasarkan pada skala minimal yang diperlukan untuk merekonstruksi informasi pada peta dimuka bumi.

Pasal 6

(1)Peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menggunakan sistem referensi menurut ketentuan Datum Geodesi Nasional 1995, sistem proyeksi Transverse Mercator (TM) dengan sistem grid Universal Transverse Mercator (UTM) dan sistem penomoran lembar peta secara nasional.
(2)Peta dasar digunakan sebagai dasar bagi pembuatan peta wilayah.

Pasal 7

Peta wilayah digunakan sebagai dasar bagi pembuatan peta tematik wilayah dan peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 8

(1)Peta tematik wilayah digambarkan berdasarkan pada kriteria, klasifikasi dan spesifikasi unsur-unsur tematik yang ditetapkan oleh instansi yang mengadakan peta tematik wilayah.
(2)Peta rencana tata ruang wilayah digambarkan dengan unsur-unsur peta wilayah dan unsur-unsur peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 9

(1)Peta rencana tata ruang wilayah meliputi tingkat ketelitian peta untuk:
1. a.peta rencana tata ruang wilayah nasional;
2. b.peta rencana tata ruang wilayah daerah propinsi;
3. c.peta rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten; dan
4. d.peta rencana tata ruang wilayah daerah kota.
(2)Tingkat ketelitian peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan tingkatan skala peta rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

Peta rencana tata ruang wilayah nasional menggunakan peta wilayah negara Indonesia dan peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian peta skala yang sama.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014