DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum Yaitu Pengertian: Pemerintah Pusat, Daerah, Kepala Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya Disingkat dengan DPRD, Kecamatan, Pembentukan Kecamatan, Penghapusan Kecamatan, Penggabungan Kecamatan, Camat; Ruang Lingkup; Ruang Lingkup; Penghapusan Dan Penggabungan; Kedudukan Tugas Dan Wewenang; Susunan Organisasi; Persyaratan Camat; Tata Kerja Dan Hubungan Kerja; Perencanaan Kecamatan; Pembinaan Dan Pengawasan; Pendanaan; Pelayanan Administrasi Terpadu; Ketentuan Lin-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, maka perlu memberikan pedoman dalam penataan wilayah dan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Kecamatan;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589."
7.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU dan BUPATI SEKADAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau.
6.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
7.Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Daerah.
8.Penghapusan Kecamatan adalah pencabutan status sebagai Kecamatan di wilayah Daerah.
9.Penggabungan Kecamatan adalah penyatuan Kecamatan yang dihapus kepada Kecamatan lain di Daerah.
10.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati Sekadau untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan ten tang:

a.pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan;
b.kedudukan, tugas dan wewenang;
c.susunan organisasi;
d.persyaratan camat;
e.tata kerja dan hubungan kerja;
f.perencanaan kecamatan;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pendanaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Kecamatan di wilayah Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah;
(2)Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu} Kecamatan menjadi 2 (dua} Kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah Kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Pasal 4

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan.

Pasal 5

Syarat administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

a.batas usia penyelenggaraan pemerintahan paling sedikit 5 (lima} tahun;
b.batas usia penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
c.keputusan Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau biasa disebut LPMD di seluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan; dan
d.rekomendasi Gubernur.

Pasal 6

(1)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 rneliputi:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah;
3. c.rentan kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
4. d.aktivitas perekonomian; dan
5. e.ketersediaan sarana dan prasarana.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah daerah sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
(3)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi tingkat perkembangan Kecamatan selama paling sedikit 3 (tiga) tahun, dan dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan. 0

Pasal 7

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota Kecamatan, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 8

(1)Cakupan wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit terdiri atas 5 (lima) Desa/Kelurahan.
(2)Lokasi calon ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya.
(3)Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan kantor Camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan berdasarkan penugasan dari Pemerintah melalui Gubemur selaku wakil pemerintah pusat dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
(2)Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sekadau No. 2 Tahun 2014