DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1984

Nomor: 12
Tahun: 1984
Ditetapkan: 10 Mei 1984
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut, serta menampung aspirasi masyarakat di bidang pembangunan, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55). Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1)Batas-Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Pangkal Pinang yang meliputi:
1. a.Seluruh Desa Tua Tunu;
2. b.Seluruh Desa Air Itam.
(2)Wilayah …
(2)Wilayah Kecamatan Pangkal Pinang yang berada di dalam lingkungan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka setelah dikurangi dengan 2 (dua) desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diubah namanya menjadi Kecamatan Pangkalanbaru, yang terdiri dari :
1. a.Desa Namang Belitik;
2. b.Desa Cambai/Jelutung;
3. c.Desa Air Mesu;
4. d.Desa Teru;
5. e.Desa Terak;
6. f.Desa Dul.

Pasal 3

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Bangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai batas-batas sebagai berikut:

a.di sebelah Utara : Desa Selindung dan Desa Baturusa;
b.di sebelah Selatan: Desa Dul, Desa Trak, dan Desa Kace;
c.di sebelah Timur : Laut Cina Selatan;
d.di sebelah Barat : Desa Air Duren; sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

Pasal 4

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang yang semula terdiri dari 2 (dua) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Pangkal Pinang I dan Pangkal Pinang II, dihapus dan ditata kembali menjadi 4 (empat) wilayah Kecamatan yaitu:

a.Kecamatan Pangkal Balam, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Ampui/Meleset;
2. 2.Kelurahan Bogorejo;
3. 3.Kelurahan Sumberejo;
4. 4.Kelurahan Selindung Baru;
5. 5.Kelurahan Lembawai;
6. 6.Kelurahan Gabek I;
7. 7.Kelurahan Gabek II;
8. 8.Kelurahan Pasir Garam;
9. 9.Kelurahan Pangkal Arang;
10. 10.Kelurahan Pangkal Balam;
11. 11.Kelurahan Lentong/Pancur;
12. 12.Kelurahan Air Selan;
13. 13.Kelurahan Rangkui.
b.Kecamatan …
b.Kecamatan Taman Sari, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Menteri Urip;
2. 2.Kelurahan Bukit Baru;
3. 3.Kelurahan Bukit Lama;
4. 4.Kelurahan Bukit Merapin;
5. 5.Kelurahan Belakang Tangsi;
6. 6.Kelurahan Depati Barin;
7. 7.Kelurahan Raden Abdullah;
8. 8.Kelurahan R.E. Martadinata;
9. 9.Kelurahan Batin Tikal;
10. 10.Kelurahan Bukit Tani;
11. 11.Kelurahan Sisingamangaraja;
12. 12.Desa Tua Tunu;
13. 13.Kelurahan Jalan A. Yani;
14. 14.Kelurahan Jalan Trem/Seberang;
15. 15.Kelurahan Jalan Jenderal Sudirman;
16. 16.Kelurahan Gedung Nasional I;
17. 17.Kelurahan Gedung Nasional II;
18. 18.Kelurahan Pelipur;
19. 19.Kelurahan Jalan Balai;
20. 20.Kelurahan Jalan Kejaksaan;
21. 21.Kelurahan Kacang Pedang I;
22. 22.Kelurahan Kacang Pedang II.
c.Kecamatan Rangkui, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Pintu Air Atas;
2. 2.Kelurahan Pintu Air Bawah;
3. 3.Kelurahan Asam;
4. 4.Kelurahan Keramat;
5. 5.Kelurahan Melintang;
6. 6.Kelurahan Parit Ulang;
7. 7.Kelurahan Bintang Dalam;
8. 8.Kelurahan Jalan Mayor Muhidin;
9. 9.Kelurahan Jalan Mesjid Jamik;
10. 10.Kelurahan Komplek Pasar;
11. 11.Kelurahan Bintang;
12. 12.Kelurahan Gudang Padi;
13. 13.Kelurahan Pasir Putih.
d.Kecamatan Bukit Intan, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Semabung Baru I;
2. 2.Kelurahan Semabung Baru II;
3. 3.Kelurahan Bukit Intan I;
4. 4.Kelurahan Bukit Intan II;
5. 5.Kelurahan Bukit Besar I;
6. 6.Kelurahan Bukit Besar II;
7. 7.Kelurahan …
8. 7.Kelurahan Sriwijaya;
9. 8.Desa Air Itam;
10. 9.Desa Bacang;
11. 10.Kelurahan Semabung Lama.

Pasal 5

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkalanbaru berkedudukan di Desa Dul.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkal Balam berkedudukan di Kelurahan Gabek I.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tamansari berkedudukan di Kelurahan Gedung Nasional II.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Rangkui berkedudukan di Kelurahan Bintang Dalam.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan berkedudukan di Kelurahan Semabung Baru II.

Pasal 6

(1)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangka yang telah berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku bagi desa-desa yang semula merupakan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dan dengan Peraturan Pemerintah ini dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, perlengkapan, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

…

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TTD SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1984 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA TTD SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA I. UMUM

1.Dasar Pemikiran.

a.Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
b.Dalam kenyataannya sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan kota-kota umumnya di Indonesia dan kota yang berstatus Kotamadya khususnya ditandai oleh tingkat pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang relatif tinggi, sehingga kota-kota tersebut di dalam perkembangannya tidak mampu menciptakan suatu keserasian pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap arah perkembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan pembangunan kota. Hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya ruang yang tersedia, terutama bagi kota-kota yang mengemban fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah secara nasional maupun regional.
c.Dalam proses perkembangannya Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang mengalami peningkatan yang cukup pesat di bidang pembangunan, antara lain meningkatkan tuntutan masyarakat untuk pemenuhan fasilitas dan utilitas ekonomi, sosial, dan budaya, meningkatnya volume perdagangan melalui pelabuhan Pangkal Pinang yang juga merupakan pelabuhan Ekspor Industri Tambang Timah Bangka. Perkembangan demikian ternyata menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengelola kota, khususnya dalam pengaturan tata ruang dan penggunaan tanah … tanah serta pendistribusian pembangunan di masa sekarang maupun masa-masa mendatang, disebabkan luas areal Kotamadya Pangkal Pinang seluas 31,7 Km2, dan luas areal efektif yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang relatif sempit yaitu seluas 11,20 Km2, sedangkan areal seluas 10,90 Km2 dipergunakan khusus untuk keperluan unit Tambang Timah Bangka. Adapun areal seluas 9,6 Km2 merupakan areal yang tidak efektif terdiri dari rawa-rawa dan kolong-kolong, yang sulit dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan.
d.Permasalahan kebutuhan akan ruang ini perlu ditangani segera, untuk menghindari ataupun mengurangi beban permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kotamadya antara lain menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan sebagai akibat tidak seimbangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada dibandingkan dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya tuntutan pembangunan di segala bidang.
1. 2.Perluasan Wilayah.
a.Berdasarkan pemikiran tersebut, maka usaha untuk pemenuhan kebutuhan akan ruang dalam kaitannya dengan pengembangan kota jangka panjang dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah administratif Kotamadya Pangkal Pinang, yang semula seluas 31,7 Km2 dengan jumlah penduduk 90.068 Jiwa (Tahun 1981) diperluas menjadi 89,4 Km2 dengan jumlah penduduk 97.607 Jiwa (Tahun 1981), dengan harapan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan ruang bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kota untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat, disamping akan dapat lebih meningkatkan dan membina kota agar mampu berperan sebagai pusat pengembangan dalam lingkup wawasan nasional maupun regional yang sesuai dengan fungsi dan peranannya serta akan merupakan faktor pendorong bagi terciptanya pola pengembangan wilayah yang terarah.
b.Untuk maksud itu maka perluasan wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, ditempuh cara dengan memasukkan sebagian wilayah yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, yang meliputi 2 Desa, yaitu seluruh Desa Tua Tunu dan Desa Air Itam dari wilayah Kecamatan Pangkal Pinang. Pemisahan Desa-desa tersebut dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dan dimasukkannya ke dalam wilayah Kota-madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, telah disetujui oleh kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam:
1. 1.Surat …
2. 1.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor Ol/SK/DPRD/1981, tentang Penyerahan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka kepada Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang dan Perubahan Wilayah Kecamatan.
3. 2.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 1/KEP/DPRD/1981, tentang Perluasan Areal serta pembentukan wilayah Kecamatan baru dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
c.Dengan perubahan batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dinyatakan tidak berlaku lagi. Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran lapangan batas- batas wilayah baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Departemen Dalam Negeri. II. Pasal DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut, serta menampung aspirasi masyarakat di bidang pembangunan, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka;
c.bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

(1)Batas-Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang diubah dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, yaitu sebagian wilayah Kecamatan Pangkal Pinang yang meliputi:
1. a.Seluruh Desa Tua Tunu;
2. b.Seluruh Desa Air Itam.
(2)Wilayah …
(2)Wilayah Kecamatan Pangkal Pinang yang berada di dalam lingkungan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka setelah dikurangi dengan 2 (dua) desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diubah namanya menjadi Kecamatan Pangkalanbaru, yang terdiri dari :
1. a.Desa Namang Belitik;
2. b.Desa Cambai/Jelutung;
3. c.Desa Air Mesu;
4. d.Desa Teru;
5. e.Desa Terak;
6. f.Desa Dul.

Pasal 3

a.di sebelah Utara : Desa Selindung dan Desa Baturusa;
b.di sebelah Selatan: Desa Dul, Desa Trak, dan Desa Kace;
c.di sebelah Timur : Laut Cina Selatan;
d.di sebelah Barat : Desa Air Duren; sebagaimana tergambar pada peta terlampir.

Pasal 4

a.Kecamatan Pangkal Balam, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Ampui/Meleset;
2. 2.Kelurahan Bogorejo;
3. 3.Kelurahan Sumberejo;
4. 4.Kelurahan Selindung Baru;
5. 5.Kelurahan Lembawai;
6. 6.Kelurahan Gabek I;
7. 7.Kelurahan Gabek II;
8. 8.Kelurahan Pasir Garam;
9. 9.Kelurahan Pangkal Arang;
10. 10.Kelurahan Pangkal Balam;
11. 11.Kelurahan Lentong/Pancur;
12. 12.Kelurahan Air Selan;
13. 13.Kelurahan Rangkui.
b.Kecamatan …
b.Kecamatan Taman Sari, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Menteri Urip;
2. 2.Kelurahan Bukit Baru;
3. 3.Kelurahan Bukit Lama;
4. 4.Kelurahan Bukit Merapin;
5. 5.Kelurahan Belakang Tangsi;
6. 6.Kelurahan Depati Barin;
7. 7.Kelurahan Raden Abdullah;
8. 8.Kelurahan R.E. Martadinata;
9. 9.Kelurahan Batin Tikal;
10. 10.Kelurahan Bukit Tani;
11. 11.Kelurahan Sisingamangaraja;
12. 12.Desa Tua Tunu;
13. 13.Kelurahan Jalan A. Yani;
14. 14.Kelurahan Jalan Trem/Seberang;
15. 15.Kelurahan Jalan Jenderal Sudirman;
16. 16.Kelurahan Gedung Nasional I;
17. 17.Kelurahan Gedung Nasional II;
18. 18.Kelurahan Pelipur;
19. 19.Kelurahan Jalan Balai;
20. 20.Kelurahan Jalan Kejaksaan;
21. 21.Kelurahan Kacang Pedang I;
22. 22.Kelurahan Kacang Pedang II.
c.Kecamatan Rangkui, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Pintu Air Atas;
2. 2.Kelurahan Pintu Air Bawah;
3. 3.Kelurahan Asam;
4. 4.Kelurahan Keramat;
5. 5.Kelurahan Melintang;
6. 6.Kelurahan Parit Ulang;
7. 7.Kelurahan Bintang Dalam;
8. 8.Kelurahan Jalan Mayor Muhidin;
9. 9.Kelurahan Jalan Mesjid Jamik;
10. 10.Kelurahan Komplek Pasar;
11. 11.Kelurahan Bintang;
12. 12.Kelurahan Gudang Padi;
13. 13.Kelurahan Pasir Putih.
d.Kecamatan Bukit Intan, yang terdiri dari:
1. 1.Kelurahan Semabung Baru I;
2. 2.Kelurahan Semabung Baru II;
3. 3.Kelurahan Bukit Intan I;
4. 4.Kelurahan Bukit Intan II;
5. 5.Kelurahan Bukit Besar I;
6. 6.Kelurahan Bukit Besar II;
7. 7.Kelurahan …
8. 7.Kelurahan Sriwijaya;
9. 8.Desa Air Itam;
10. 9.Desa Bacang;
11. 10.Kelurahan Semabung Lama.

Pasal 5

(1)Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkalanbaru berkedudukan di Desa Dul.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkal Balam berkedudukan di Kelurahan Gabek I.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Tamansari berkedudukan di Kelurahan Gedung Nasional II.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Rangkui berkedudukan di Kelurahan Bintang Dalam.
(5)Pusat Pemerintahan Kecamatan Bukit Intan berkedudukan di Kelurahan Semabung Baru II.

Pasal 6

(1)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Bangka yang telah berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku bagi desa-desa yang semula merupakan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dan dengan Peraturan Pemerintah ini dimasukkan ke dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, sampai diubah dan diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
(2)Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diubah atau dicabut oleh Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
(3)Masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, perlengkapan, dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah tingkat I Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

…

Pasal 7

Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

1.Dasar Pemikiran.

a.Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
b.Dalam kenyataannya sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan kota-kota umumnya di Indonesia dan kota yang berstatus Kotamadya khususnya ditandai oleh tingkat pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang relatif tinggi, sehingga kota-kota tersebut di dalam perkembangannya tidak mampu menciptakan suatu keserasian pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap arah perkembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan pembangunan kota. Hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya ruang yang tersedia, terutama bagi kota-kota yang mengemban fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah secara nasional maupun regional.
c.Dalam proses perkembangannya Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang mengalami peningkatan yang cukup pesat di bidang pembangunan, antara lain meningkatkan tuntutan masyarakat untuk pemenuhan fasilitas dan utilitas ekonomi, sosial, dan budaya, meningkatnya volume perdagangan melalui pelabuhan Pangkal Pinang yang juga merupakan pelabuhan Ekspor Industri Tambang Timah Bangka. Perkembangan demikian ternyata menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengelola kota, khususnya dalam pengaturan tata ruang dan penggunaan tanah … tanah serta pendistribusian pembangunan di masa sekarang maupun masa-masa mendatang, disebabkan luas areal Kotamadya Pangkal Pinang seluas 31,7 Km2, dan luas areal efektif yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang relatif sempit yaitu seluas 11,20 Km2, sedangkan areal seluas 10,90 Km2 dipergunakan khusus untuk keperluan unit Tambang Timah Bangka. Adapun areal seluas 9,6 Km2 merupakan areal yang tidak efektif terdiri dari rawa-rawa dan kolong-kolong, yang sulit dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan.
d.Permasalahan kebutuhan akan ruang ini perlu ditangani segera, untuk menghindari ataupun mengurangi beban permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kotamadya antara lain menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan sebagai akibat tidak seimbangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada dibandingkan dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya tuntutan pembangunan di segala bidang.
1. 2.Perluasan Wilayah.
a.Berdasarkan pemikiran tersebut, maka usaha untuk pemenuhan kebutuhan akan ruang dalam kaitannya dengan pengembangan kota jangka panjang dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah administratif Kotamadya Pangkal Pinang, yang semula seluas 31,7 Km2 dengan jumlah penduduk 90.068 Jiwa (Tahun 1981) diperluas menjadi 89,4 Km2 dengan jumlah penduduk 97.607 Jiwa (Tahun 1981), dengan harapan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan ruang bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kota untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat, disamping akan dapat lebih meningkatkan dan membina kota agar mampu berperan sebagai pusat pengembangan dalam lingkup wawasan nasional maupun regional yang sesuai dengan fungsi dan peranannya serta akan merupakan faktor pendorong bagi terciptanya pola pengembangan wilayah yang terarah.
b.Untuk maksud itu maka perluasan wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, ditempuh cara dengan memasukkan sebagian wilayah yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, yang meliputi 2 Desa, yaitu seluruh Desa Tua Tunu dan Desa Air Itam dari wilayah Kecamatan Pangkal Pinang. Pemisahan Desa-desa tersebut dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dan dimasukkannya ke dalam wilayah Kota-madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, telah disetujui oleh kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam:
1. 1.Surat …
2. 1.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor Ol/SK/DPRD/1981, tentang Penyerahan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka kepada Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang dan Perubahan Wilayah Kecamatan.
3. 2.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 1/KEP/DPRD/1981, tentang Perluasan Areal serta pembentukan wilayah Kecamatan baru dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
c.Dengan perubahan batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dinyatakan tidak berlaku lagi. Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran lapangan batas- batas wilayah baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Departemen Dalam Negeri. II. Pasal DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956

Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979