Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1984 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TTD SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 1984 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA TTD SUDHARMONO, S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 15 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA I. UMUM
1.Dasar Pemikiran.
a.Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Bangka dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
b.Dalam kenyataannya sekarang ini pertumbuhan dan perkembangan kota-kota umumnya di Indonesia dan kota yang berstatus Kotamadya khususnya ditandai oleh tingkat pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang relatif tinggi, sehingga kota-kota tersebut di dalam perkembangannya tidak mampu menciptakan suatu keserasian pengembangan antara batas wilayah administratif kota yang ada dengan batas wilayah fungsional terhadap arah perkembangan fisik kota, yang mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dalam pengelolaan pembangunan kota. Hal ini disebabkan oleh karena terbatasnya ruang yang tersedia, terutama bagi kota-kota yang mengemban fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah secara nasional maupun regional.
c.Dalam proses perkembangannya Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang mengalami peningkatan yang cukup pesat di bidang pembangunan, antara lain meningkatkan tuntutan masyarakat untuk pemenuhan fasilitas dan utilitas ekonomi, sosial, dan budaya, meningkatnya volume perdagangan melalui pelabuhan Pangkal Pinang yang juga merupakan pelabuhan Ekspor Industri Tambang Timah Bangka. Perkembangan demikian ternyata menimbulkan berbagai permasalahan dalam mengelola kota, khususnya dalam pengaturan tata ruang dan penggunaan tanah … tanah serta pendistribusian pembangunan di masa sekarang maupun masa-masa mendatang, disebabkan luas areal Kotamadya Pangkal Pinang seluas 31,7 Km2, dan luas areal efektif yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang relatif sempit yaitu seluas 11,20 Km2, sedangkan areal seluas 10,90 Km2 dipergunakan khusus untuk keperluan unit Tambang Timah Bangka. Adapun areal seluas 9,6 Km2 merupakan areal yang tidak efektif terdiri dari rawa-rawa dan kolong-kolong, yang sulit dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan.
d.Permasalahan kebutuhan akan ruang ini perlu ditangani segera, untuk menghindari ataupun mengurangi beban permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kotamadya antara lain menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan sebagai akibat tidak seimbangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada dibandingkan dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya tuntutan pembangunan di segala bidang.
2.Perluasan Wilayah.
a.Berdasarkan pemikiran tersebut, maka usaha untuk pemenuhan kebutuhan akan ruang dalam kaitannya dengan pengembangan kota jangka panjang dipandang perlu dan sudah waktunya dilakukan penyesuaian batas wilayah administratif Kotamadya Pangkal Pinang, yang semula seluas 31,7 Km2 dengan jumlah penduduk 90.068 Jiwa (Tahun 1981) diperluas menjadi 89,4 Km2 dengan jumlah penduduk 97.607 Jiwa (Tahun 1981), dengan harapan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan ruang bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat kota untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang dalam rangka mensejahterakan kehidupan rakyat, disamping akan dapat lebih meningkatkan dan membina kota agar mampu berperan sebagai pusat pengembangan dalam lingkup wawasan nasional maupun regional yang sesuai dengan fungsi dan peranannya serta akan merupakan faktor pendorong bagi terciptanya pola pengembangan wilayah yang terarah.
b.Untuk maksud itu maka perluasan wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, ditempuh cara dengan memasukkan sebagian wilayah yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, yang meliputi 2 Desa, yaitu seluruh Desa Tua Tunu dan Desa Air Itam dari wilayah Kecamatan Pangkal Pinang. Pemisahan Desa-desa tersebut dari wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dan dimasukkannya ke dalam wilayah Kota-madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, telah disetujui oleh kedua Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan seperti yang dinyatakan dalam:
1.Surat …
1.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor Ol/SK/DPRD/1981, tentang Penyerahan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka kepada Daerah Tingkat II Kotamadya Pangkal Pinang dan Perubahan Wilayah Kecamatan.
2.Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Nomor 1/KEP/DPRD/1981, tentang Perluasan Areal serta pembentukan wilayah Kecamatan baru dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.
c.Dengan perubahan batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, maka semua peraturan perundang-undangan yang mengatur batas-batas wilayah administratif Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka dinyatakan tidak berlaku lagi.
Penetapan batas-batas wilayah baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang, dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mempertimbangkan usul dan saran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang didasarkan atas hasil penelitian dan pengukuran lapangan batas- batas wilayah baru dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Departemen Dalam Negeri. II. Pasal DEMI PASAL