DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 142 Tahun 2015

Nomor: 142
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Perusahaan . . .
2.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
6.Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.
7.Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
8.Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
9.Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
10.Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
11.Wilayah . . .
11.Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1)Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri.
(2)Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
2. b.meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
3. c.meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri;dan
4. d.memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.
(3)Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Kawasan Industri;
b.perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
c.penyediaan infrastruktur Kawasan Industri;
d.prakarsa pembangunan Kawasan Industri oleh Pemerintah;
e.penetapan standar Kawasan Industri;
f.penetapan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri;
g.fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pendirian dan pengembangan Kawasan Industri dapat berupa tanah, infrastruktur, air baku, energi, ketenagakerjaan, dan perizinan;
h.penetapan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital nasional sektor Industri;
i.penetapan pedoman referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Komite Kawasan Industri; dan
j.pembentukan Komite Kawasan Industri.

Pasal 5

Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
b.penyediaan infrastruktur Industri;
c.pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.penataan . . .
f.penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 6

(1)Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.Koperasi; atau
3. c.Perseroan Terbatas.

Pasal 7

(1)Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.
(2)Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 8

(1)Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
(2)Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.
(2)Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pemilihan lokasi;
2. b.perizinan;
3. c.pengadaan tanah;
4. d.pematangan tanah;
5. e.pembangunan infrastruktur; dan
6. f.pengelolaan.
(3)Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2.Perusahaan . . .
2.Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.
3.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
5.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.
6.Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.
7.Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
8.Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.
9.Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
10.Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
11.Wilayah . . .
11.Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

(1)Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri.
(2)Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri;
2. b.meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
3. c.meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri;dan
4. d.memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.
(3)Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.pengaturan, pembinaan, dan pengembangan Kawasan Industri;
b.perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
c.penyediaan infrastruktur Kawasan Industri;
d.prakarsa pembangunan Kawasan Industri oleh Pemerintah;
e.penetapan standar Kawasan Industri;
f.penetapan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri;
g.fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait pendirian dan pengembangan Kawasan Industri dapat berupa tanah, infrastruktur, air baku, energi, ketenagakerjaan, dan perizinan;
h.penetapan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital nasional sektor Industri;
i.penetapan pedoman referensi harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Komite Kawasan Industri; dan
j.pembentukan Komite Kawasan Industri.

Pasal 5

Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.perencanaan pembangunan Kawasan Industri;
b.penyediaan infrastruktur Industri;
c.pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f.penataan . . .
f.penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan
g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 6

(1)Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
1. a.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.Koperasi; atau
3. c.Perseroan Terbatas.

Pasal 7

(1)Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan.
(2)Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 8

(1)Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional.
(2)Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri.
(2)Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.pemilihan lokasi;
2. b.perizinan;
3. c.pengadaan tanah;
4. d.pematangan tanah;
5. e.pembangunan infrastruktur; dan
6. f.pengelolaan.
(3)Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019