DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2009

Nomor: 24
Tahun: 2009
Ditetapkan: 3 Maret 2009
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Kawasan Industri merupakan sarana untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
2.Kawasan . . .
2.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
3.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
4.Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia.
5.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
7.Tim Nasional Kawasan Industri selanjutnya disingkat Timnas-KI adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk:

a.mengendalikan pemanfaatan ruang;
b.meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
c.mempercepat pertumbuhan Industri di daerah;
d.meningkatkan daya saing Industri;
e.meningkatkan daya saing investasi; dan
f.memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

BAB II

PEMBANGUNAN, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

(1)Pembangunan Kawasan Industri di wilayah lintas provinsi dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
(2)Pembangunan Kawasan Industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Negara.
(3)Pembangunan Kawasan Industri di wilayah lintas kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
(4)Pembangunan Kawasan Industri di wilayah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Menteri, menteri terkait, dan gubernur serta bupati/walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 5

(1)Menteri berwenang:
1. a.menetapkan Kawasan Industri Tertentu
2. b.melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap Kawasan Industri, Kawasan Industri tertentu, dan Perusahaan Industri.
3. c.menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital untuk mendapat pengamanan khusus.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.menetapkan pedoman teknis Kawasan Industri;
2. b.memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara Perusahaan Kawasan Industri dengan Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri;
3. c.membentuk . . .
4. c.membentuk Tim Nasional Kawasan Industri; dan
5. d.menetapkan patokan harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Timnas-KI.
(3)Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam:
1. a.perencanaan penyediaan prasarana dan sarana penunjang serta pemberian kemudahan yang diperlukan; dan
2. b.penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri.

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri, gubernur atau bupati/walikota memberikan:

a.insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
c.pengarahan kegiatan Industri ke dalam Kawasan Industri; dan/atau
d.pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(2)Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
2. b.Industri mikro, kecil, dan menengah.
3. c.Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau yang telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.
(3)Jenis . . .
(3)Jenis Industri yang memerlukan lokasi khusus, serta industri mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Perusahaan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri, wajib berlokasi di Kawasan Industri.

Pasal 9

(1)Selain kegiatan Industri setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat melakukan kegiatan penyimpanan barang.
(2)Kegiatan penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat pula dilakukan oleh perusahaan jasa penyimpanan barang.
(3)Kegiatan Industri dan/atau penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
(5)Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SPESIFIKASI DAN FASILITASI KAWASAN INDUSTRI

Pasal 10

(1)
(2)Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Kawasan Industri merupakan sarana untuk mengembangkan Industri yang berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan dan daya tarik bagi investasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Industri; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3274); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KAWASAN INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
2.Kawasan . . .
2.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
3.Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
4.Perusahaan Industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri di wilayah Indonesia.
5.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.
7.Tim Nasional Kawasan Industri selanjutnya disingkat Timnas-KI adalah tim yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk:

a.mengendalikan pemanfaatan ruang;
b.meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
c.mempercepat pertumbuhan Industri di daerah;
d.meningkatkan daya saing Industri;
e.meningkatkan daya saing investasi; dan
f.memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

BAB II

PEMBANGUNAN, PENGATURAN, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 3

(1)Pembangunan Kawasan Industri di wilayah lintas provinsi dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
(2)Pembangunan Kawasan Industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Ibukota Negara.
(3)Pembangunan Kawasan Industri di wilayah lintas kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
(4)Pembangunan Kawasan Industri di wilayah kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

Menteri, menteri terkait, dan gubernur serta bupati/walikota sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 5

(1)Menteri berwenang:
1. a.menetapkan Kawasan Industri Tertentu
2. b.melakukan pengaturan dan pembinaan terhadap Kawasan Industri, Kawasan Industri tertentu, dan Perusahaan Industri.
3. c.menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai obyek vital untuk mendapat pengamanan khusus.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.menetapkan pedoman teknis Kawasan Industri;
2. b.memfasilitasi penyelesaian permasalahan antara Perusahaan Kawasan Industri dengan Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri;
3. c.membentuk . . .
4. c.membentuk Tim Nasional Kawasan Industri; dan
5. d.menetapkan patokan harga jual atau sewa kaveling dan/atau bangunan Industri di Kawasan Industri atas usul Timnas-KI.
(3)Menteri melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam:
1. a.perencanaan penyediaan prasarana dan sarana penunjang serta pemberian kemudahan yang diperlukan; dan
2. b.penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana penunjang Kawasan Industri dan Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri.

Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kawasan Industri, gubernur atau bupati/walikota memberikan:

a.insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri;
c.pengarahan kegiatan Industri ke dalam Kawasan Industri; dan/atau
d.pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, wajib berlokasi di Kawasan Industri.
(2)Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
1. a.Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
2. b.Industri mikro, kecil, dan menengah.
3. c.Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau yang telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan industrinya telah habis.
(3)Jenis . . .
(3)Jenis Industri yang memerlukan lokasi khusus, serta industri mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

Perusahaan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri, wajib berlokasi di Kawasan Industri.

Pasal 9

(1)Selain kegiatan Industri setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat melakukan kegiatan penyimpanan barang.
(2)Kegiatan penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat pula dilakukan oleh perusahaan jasa penyimpanan barang.
(3)Kegiatan Industri dan/atau penyimpanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
(5)Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SPESIFIKASI DAN FASILITASI KAWASAN INDUSTRI

Pasal 10

(1)
(2)Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Luas lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (8)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014