DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1990

Nomor: 15
Tahun: 1990
Ditetapkan: 28 Mei 1990
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dipandang perlu untuk mengatur usaha perikanan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
2.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4.Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
5.Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6.Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) adalah persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
7.Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survai atau eksplorasi perikanan.
8.Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP.
9.Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP. 10.Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP. 11.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKA. 12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

(1)Usaha Perikanan terdiri atas :
1. a.Usaha Panangkapan Ikan;
2. b.Usaha Pembudidayaan Ikan.
(2)Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan :
1. a.pembudidayaan ikan di air tawar; dan atau
2. b.pembudidayaan ikan di air payau; dan atau
3. c.pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 3

(1)Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk Koperasi.
(2)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.
(3)Wilayah Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. a.Perairan Indonesia;
2. b.Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia,
3. c.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 4

Perusahaan Perikanan dapat bekerjasama dengan Nelayan dan atau Petani Ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Perusahaan Perikanan dapat menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI melalui kerjasama atau sewa dengan orang atau badan hukum asing.
(2)Cara kerjasama atau sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

(1)Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
(2)IUP diberikan untuk masing-masing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan berlaku selama perusahaan masih melakukan Usaha Perikanan.
(3)Dalam IUP untuk Usaha Penangkapan Ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan Serta jenis alat tangkap yang digunakan.
(4)Dalam IUT untuk Usaha Pembudidayaan Ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 7

(1)Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan Ikan (SPI).
(2)Dalam SPI dicantumkan ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkap ikan yang digunakan.
(3)SPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan seterusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 3 (tiga) tahun oleh pemberi izin sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk kepentingan kelestarian sumberdaya ikan, pemberi izin setiap tahun sekali meninjau kembali ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan atau jenis alat penangkap ikan sebagaimana tercantum dalam IUP dan SPI.

Pasal 9

(1)Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP yang akan menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEEI wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(2)Dalam PPKA dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan.
(3)Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
(4)SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan setiap kali masa berlakunya berakhir, dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan menggunakan kapal berbendera asing masih berlaku.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, dipandang perlu untuk mengatur usaha perikanan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
5.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
2.Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia.
3.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
4.Petani Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
5.Izin Usaha Perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
6.Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) adalah persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
7.Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survai atau eksplorasi perikanan.
8.Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan yang belum tercantum dalam IUP.
9.Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP. 10.Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di Perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP. 11.Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKA. 12.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 2

(1)Usaha Perikanan terdiri atas :
1. a.Usaha Panangkapan Ikan;
2. b.Usaha Pembudidayaan Ikan.
(2)Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi jenis kegiatan :
1. a.pembudidayaan ikan di air tawar; dan atau
2. b.pembudidayaan ikan di air payau; dan atau
3. c.pembudidayaan ikan di laut.

Pasal 3

(1)Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh perorangan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia termasuk Koperasi.
(2)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan di bidang penangkapan ikan, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan internasional atau hukum internasional yang berlaku.
(3)Wilayah Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. a.Perairan Indonesia;
2. b.Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia,
3. c.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 4

Perusahaan Perikanan dapat bekerjasama dengan Nelayan dan atau Petani Ikan dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Perusahaan Perikanan dapat menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI melalui kerjasama atau sewa dengan orang atau badan hukum asing.
(2)Cara kerjasama atau sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

(1)Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Perikanan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
(2)IUP diberikan untuk masing-masing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan berlaku selama perusahaan masih melakukan Usaha Perikanan.
(3)Dalam IUP untuk Usaha Penangkapan Ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan Serta jenis alat tangkap yang digunakan.
(4)Dalam IUT untuk Usaha Pembudidayaan Ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 7

(1)Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan wajib dilengkapi Surat Penangkapan Ikan (SPI).
(2)Dalam SPI dicantumkan ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan jenis alat penangkap ikan yang digunakan.
(3)SPI berlaku selama 3 (tiga) tahun dan seterusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 3 (tiga) tahun oleh pemberi izin sepanjang kapal dimaksud masih dipergunakan oleh Perusahaan Perikanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP yang akan menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk menangkap ikan di ZEEI wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(2)Dalam PPKA dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal Perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan.
(3)Kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
(4)SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan setiap kali masa berlakunya berakhir, dapat diperbaharui untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sepanjang kebijaksanaan untuk memberikan kesempatan menggunakan kapal berbendera asing masih berlaku.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1990

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 141 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 141 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 1993