DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993

Nomor: 43
Tahun: 1993
Ditetapkan: 14 Juli 1993
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai prasarana dan lalu lintas jalan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3494);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PRASARANA DAN LALU LINTAS JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
2.Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;
3.Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
4.Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping;
5.Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan;
6.Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun yang tidak sebidang;
7.Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya;
8.Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
9.Pemakai jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki;
10.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
11.Hak utama adalah hak untuk didahulukan sewaktu menggunakan jalan;
12.Menteri adalah menteri bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 2

(1)Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas.
(2)Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), meliputi :
1. a.inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
2. b.penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
3. c.penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
4. d.penyusunan rencana dan program pelaksanaan perwujudannya;
(3)Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu.
(4)Kegiatan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)meliputi :
1. a.pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaanlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
2. b.tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5)Kegiatan...
(5)Kegiatan pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. a.pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
2. b.pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 3

(1)Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang bersifat perintah dan/atau larangan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara.
(2)Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, makrka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

Pasal 4

(1)Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan, dilakukan rekayasa lalu lintas.
(2)Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
1. a.perencanaan,...
2. a.perencanaan, pembangunan dan pemeleiharaan jalan;
3. b.perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan dan pemasangan, perencanaan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya.
(4)Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, merupakan pelaksanaan program perwujudan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
(5)Pemasangan dan penghapusan setiap rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus didukung dengan sistem informasi yang diperlukan.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Menteri.
(2)Pelaksanaan rekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh pembina jalan.
(3)Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendengar pendapat instansi terkait. Pasal 6…

Pasal 6

Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan dapat dilakukan oleh instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia, dengan ketentuan :

a.penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
b.memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

JARINGAN TRANSPORTASI JALAN

Pasal 7

(1)Jaringan transportasi jalan diwujudkan dengan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan.
(2)Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
1. a.rencana umum jaringan transportasi jalan primer;
2. b.rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder.
(3)Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat hal-hal sebagai berikut :
1. a.rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
2. b.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
3. c.arah...
4. c.arah dan kebijaksanaan peranan transportasi di jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
5. d.rencana kebutuhan lokasi simpul;
6. e.rencana kebutuhan ruang lalu lintas.

Pasal 8

(1)Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan.
(2)Rencana umum jaringan transportasi jalan primer dan jalan sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendengar pendapat Menteri terkait dan/atau Gubernur Kepala daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Rencana umum jaringan transportasi jalan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
(2)Unsur-unsur jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
1. a.simpul berupa terminal transportasi jalan, terminal angkutan sungai dan danau, setasiun kereta api, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan bandar udara;
2. b.ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya;
3. c.ruang lalu lintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (22)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (22)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Badung No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2021