DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2007

Nomor: 15
Tahun: 2007
Ditetapkan: 5 Februari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
2.Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
3.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
4.Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja.
5.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
6.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun. . . maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
7.Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.
8.Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja mikro.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.
(2)Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

JENIS, SUMBER DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari:
1. a.informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
  1. 1.penduduk;
  2. 2.tenaga kerja;
  3. 3.angkatan kerja;
  4. 4.penduduk yang bekerja; dan
  5. 5.penganggur.
2. b.informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi:
  1. 1.standar kompetensi kerja;
  2. 2.lembaga pelatihan;
  3. 3.asosiasi profesi;
  4. 4.tenaga kepelatihan;
  5. 5.lulusan pelatihan;
  6. 6.kebutuhan pelatihan;
  7. 7.sertifikasi tenaga kerja;
  8. 8.jenis pelatihan; dan
  9. 9.tingkat produktivitas.
3. c.informasi penempatan tenaga kerja, meliputi:
  1. 1.kesempatan kerja;
  2. 2.pencari kerja;
  3. 3.lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
  4. 4.penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
4. d.informasi . . .
5. d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi:
  1. 1.usaha mandiri;
  2. 2.tenaga kerja mandiri;
  3. 3.tenaga kerja sukarela;
  4. 4.teknologi padat karya; dan
  5. 5.teknologi tepat guna.
6. e.informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi:
  1. 1.pengupahan;
  2. 2.perusahaan;
  3. 3.kondisi dan lingkungan kerja;
  4. 4.serikat pekerja/serikat buruh;
  5. 5.asosiasi pengusaha;
  6. 6.perselisihan hubungan industrial;
  7. 7.pemogokan;
  8. 8.penutupan perusahaan;
  9. 9.pemutusan hubungan kerja;
  10. 10.jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;
  11. 11.kecelakaan kerja;
  12. 12.keselamatan dan kesehatan kerja;
  13. 13.penindakan pelanggaran;
  14. 14.pengawasan ketenagakerjaan; dan
  15. 15.fasilitas kesejahteraan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:
1. a.kementerian . . .
2. a.kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat;
3. b.instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota;
4. c.instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
5. d.badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
6. e.perguruan tinggi;
7. f.lembaga swadaya masyarakat;
8. g.perusahaan swasta;
9. h.asosiasi pengusaha; dan
10. i.serikat pekerja/serikat buruh.
(2)Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik.

Pasal 6

(1)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengumpulannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental.
(2)Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Informasi ketenagakerjaan yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan metoda statistika atau metoda lainnya, baik secara manual maupun komputasi sesuai dengan peruntukannya.
(2)Ketentuan . . .
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan metoda statistika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dan diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disimpan dalam sistem database.

Pasal 9

(1)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, dan narasi.
(2)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan dalam bentuk cetakan dan/atau media elektronik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyajian informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan pada instansi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi yang bersifat rahasia.
(3)Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), berwenang untuk menolak permintaan informasi ketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan/atau informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia.
(4)Untuk . . .
(4)Untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna tidak dipungut biaya.

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PENYUSUNAN PTK

Pasal 11

(1)PTK terdiri atas PTK Makro dan PTK Mikro.
(2)PTK Makro terdiri atas lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.
(3)PTK Makro lingkup kewilayahan meliputi:
1. a.PTK nasional;
2. b.PTK provinsi; dan
3. c.PTK kabupaten/kota.
(4)PTK Makro lingkup sektoral meliputi:
1. a.PTK sektor dan sub sektor nasional;
2. b.PTK sektor dan sub sektor provinsi; dan
3. c.PTK sektor dan sub sektor kabupaten/kota.
(5)PTK Mikro terdiri atas lingkup badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENYUSUNAN SERTA PELAKSANAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
2.Sistem Informasi Ketenagakerjaan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, piranti lunak, substansi data dan informasi, yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi ketenagakerjaan.
3.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
4.Rencana Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RTK adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja.
5.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat PTK Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
6.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu instansi/lembaga, baik instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun. . . maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi/lembaga atau perusahaan yang bersangkutan.
7.Rencana Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disingkat RTK Makro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja makro.
8.Rencana Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disingkat RTK Mikro adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja mikro.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

(1)Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, baik di pusat maupun di daerah melakukan pengelolaan informasi ketenagakerjaan.
(2)Pengelolaan informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), harus membangun dan mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB II

JENIS, SUMBER DAN TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Jenis informasi ketenagakerjaan terdiri dari:
1. a.informasi ketenagakerjaan umum, meliputi:
  1. 1.penduduk;
  2. 2.tenaga kerja;
  3. 3.angkatan kerja;
  4. 4.penduduk yang bekerja; dan
  5. 5.penganggur.
2. b.informasi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi:
  1. 1.standar kompetensi kerja;
  2. 2.lembaga pelatihan;
  3. 3.asosiasi profesi;
  4. 4.tenaga kepelatihan;
  5. 5.lulusan pelatihan;
  6. 6.kebutuhan pelatihan;
  7. 7.sertifikasi tenaga kerja;
  8. 8.jenis pelatihan; dan
  9. 9.tingkat produktivitas.
3. c.informasi penempatan tenaga kerja, meliputi:
  1. 1.kesempatan kerja;
  2. 2.pencari kerja;
  3. 3.lowongan kerja lembaga penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri; dan
  4. 4.penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri.
4. d.informasi . . .
5. d.informasi pengembangan perluasan kesempatan kerja, meliputi:
  1. 1.usaha mandiri;
  2. 2.tenaga kerja mandiri;
  3. 3.tenaga kerja sukarela;
  4. 4.teknologi padat karya; dan
  5. 5.teknologi tepat guna.
6. e.informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja, meliputi:
  1. 1.pengupahan;
  2. 2.perusahaan;
  3. 3.kondisi dan lingkungan kerja;
  4. 4.serikat pekerja/serikat buruh;
  5. 5.asosiasi pengusaha;
  6. 6.perselisihan hubungan industrial;
  7. 7.pemogokan;
  8. 8.penutupan perusahaan;
  9. 9.pemutusan hubungan kerja;
  10. 10.jaminan sosial dan asuransi tenaga kerja;
  11. 11.kecelakaan kerja;
  12. 12.keselamatan dan kesehatan kerja;
  13. 13.penindakan pelanggaran;
  14. 14.pengawasan ketenagakerjaan; dan
  15. 15.fasilitas kesejahteraan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan karakteristik data dari jenis informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

(1)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diperoleh dari sumber antara lain:
1. a.kementerian . . .
2. a.kementerian negara, departemen dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat;
3. b.instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota;
4. c.instansi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
5. d.badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
6. e.perguruan tinggi;
7. f.lembaga swadaya masyarakat;
8. g.perusahaan swasta;
9. h.asosiasi pengusaha; dan
10. i.serikat pekerja/serikat buruh.
(2)Selain sumber informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi ketenagakerjaan dapat diperoleh melalui kegiatan survei, media cetak dan elektronik.

Pasal 6

(1)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengumpulannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung, baik konvensional maupun elektronik, secara berkala dan insidental.
(2)Cara penyampaian informasi ketenagakerjaan dari perusahaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Informasi ketenagakerjaan yang telah dikumpulkan, diolah dengan menggunakan metoda statistika atau metoda lainnya, baik secara manual maupun komputasi sesuai dengan peruntukannya.
(2)Ketentuan . . .
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan metoda statistika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

Informasi ketenagakerjaan yang dikumpulkan dan diolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 disimpan dalam sistem database.

Pasal 9

(1)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disajikan dalam bentuk tabel, grafik, peta, dan narasi.
(2)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan dalam bentuk cetakan dan/atau media elektronik.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyajian informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

(1)Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan pada instansi pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Pengguna dapat memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan kebutuhannya, kecuali informasi yang bersifat rahasia.
(3)Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1), berwenang untuk menolak permintaan informasi ketenagakerjaan dari pengguna, yang tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan/atau informasi ketenagakerjaan yang bersifat rahasia.
(4)Untuk . . .
(4)Untuk memperoleh informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna tidak dipungut biaya.

BAB III

JENIS DAN TATA CARA PENYUSUNAN PTK

Pasal 11

(1)PTK terdiri atas PTK Makro dan PTK Mikro.
(2)PTK Makro terdiri atas lingkup kewilayahan dan lingkup sektoral.
(3)PTK Makro lingkup kewilayahan meliputi:
1. a.PTK nasional;
2. b.PTK provinsi; dan
3. c.PTK kabupaten/kota.
(4)PTK Makro lingkup sektoral meliputi:
1. a.PTK sektor dan sub sektor nasional;
2. b.PTK sektor dan sub sektor provinsi; dan
3. c.PTK sektor dan sub sektor kabupaten/kota.
(5)PTK Mikro terdiri atas lingkup badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta serta lembaga swasta lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2016