DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 150

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, tanggung jawab, tugas dan wewenang, aparatur pelaksana, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, perusahaan penyedia jasa pekerja, pembinaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jabatan fungsional, pengupahan, pengawsan ketenagakerjaan, perlindungan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan peran dan kedudukan tenaga kerja, perlu pcmbangunan di bidang ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan di daerah;
a.bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tenaga kerja memiliki kedudukan dan peranan sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan; Menimbang WALIKOTA SURAKARTA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PENYELENGGARAANKETENAGAKERJAAN TENTANG NOMOR 3 TAHUN ~014 PERATURANDAERAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH WALIKOTA SURAKARTA Nomor ...

Mengingat

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Scrikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lernbaran Negara Republik Indonesia tahun 1951 Nomor 04);
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimcwa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2
18.Peraturan Pemerintah ...
17.Peraturan Pemerintah Nornor 15 Tahun 2007 Ten tang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 ten tang Perubahan Ketujuh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5176);
14.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peruridang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445); Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3 BAB I... PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

Menetapkan

Menetapkan Dengan Pcrsetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA SURAKARTA dan WALIKOTASURAKARTA MEMUTUSKAN:

23.Peraturan Daerah Kata Surakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lernbaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kata Surakarta (Lernbaran Daerah Kata Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
21.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pernerintahan Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 5);
20.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistcm Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4 keterampilan ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kota Surakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
4.Walikota adalah Walikota Surakarta.
5.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bidang ketenagakerjaan.
6.Izin adalah izin Penyelenggaraan Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
7.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan Tenaga Kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
8.Penyelenggaraan Ketcnagakerjaan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan Ketenagakerjaan yang meliputi pembinaan, pelayanan, pengawasan dan perlindungan Tenaga Kerja.
9.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan Pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kcbutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, pcrsckutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri.
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya.
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 13.Perencanaan Tenaga Kerja adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 14.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mernpunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
3. 15.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk mernberi, mernperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat

Pasal 1

30.Pclaksana ... keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau Pekerjaan.
16.Program Pelatihan Kerja adalah keseluruhan isi pelatihan yang tersusun secara otomatis dan memuat tentang Kompetensi Kerja yang ingin dicapai, materi pelatihan teori dan praktik, jangka waktu pelatihan, metode dan sarana pelatihan, persyaratan peserta dan tcnaga kepelatihan serta evaluasi dan penetapan kelulusan peserta pelatihan.
17.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
18.Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterarnpilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
19.Pemagangan adalah bagian dari sis tern Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau Pekerja/Buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/ atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
20.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan pembcri kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh Pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
21.Antar Kerja adalah suatu sistem yang meliputi pelayanan informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan penernpatan kerja.
22.Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan Tenaga Kerja antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
23.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan Tenaga Kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
24.Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah penempatan Tenaga Kerja di luar negeri.
25.Petugas Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang memiliki keterampilan melakukan kegiatan Antar Kerja dan diangkat dalam jabatan fungsional oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
26.Petugas Antar Kerja adalah petugas yang memiliki pengetahuan tentang Antar Kerja dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan Antar Kerja.
27.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
28.Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan serikat Pekerja/ serikat Buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan atau unsur Pekerj a/ Buruh.
29.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah LPTKS di Daerah. 6
44.Pengantar Kerja ...
30.Pelaksana Periempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta di Daerah.
31.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
32.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
33.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum kornunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pcngusaha, serikat Pekerja/ serikat Buruh dan pemerintah.
34.Penyedia Jasa Pekerja/Buruh adalah Pengusaha yang berbadan hukum dengan mempekerjakan Pekerja/Buruh yang tidak pada jenis Pekerjaan pokok/ inti (core bisnis).
35.Pcrjanjian Kcrja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewaj i ban para pihak.
36.Hubungan Kcrja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur Pekerjaan, upah, dan perintah.
37.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/ a tau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38.Pcraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
39.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil pcrundingan antara serikat Pekerja/ serikat Buruh atau beberapa serikat Pekerja/ serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau beberapa Pengusaha atau perkumpulan Pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
40.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat Pekerja/ serikat Buruh hanya dalam satu Perusahaan.
41.Mogok Kerja adalah tindakan Pckerja/Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sarna dan/ a tau oleh serikat Pekerja/serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat Pekerjaan.
42.Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerj aan.
43.Pegawai Pengawas Ketcnagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketcnagakerjaan sesuai kctentuan pcraturan perundang-undangan. 7

e.melaksanakan ...

(2)Pemerintah Daerah melalui Dinas mempunyai tugas dan wewenang untuk:
1. a.melaksanakan kebijakan, perencanaan, pernbinaan, dan pengawasan Daerah;
2. b.melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SOM) Aparatur;
3. c.melaksanakan pembinaan pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja;
4. d.melaksanakan pembinaan dan penempatan Tenaga Kerja dalam negeri dan luar negeri;
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB I

KETENTUAN UMUM 5

Pasal 3

(2)Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan harmonisasi hubungan antara Pekerja, pemberi kerja dan Pemerintah Daerah;
2. b.mernberikan pembinaan, penempatan dan perlindungan bagi Tenaga Kerja dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya; dan
3. c.memberikan kepastian hukum kepada Pengusaha dan perlindungan Tenaga Kerja agar tercipta iklim usaha yang kondusif.
(1)Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan dengan berasaskan pada:
1. a.asas pemberdayaan;
2. b.asas keterbukaan;
3. c.asas kesetaraan hubungan;
4. d.asas keterpaduan;
5. e.asas akuntabilitas; dan
6. f.asas kebersamaan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Pasa12
  1. 44.Pengantar Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Antar Kerja yang meliputi Pelayanan, konsultasi, penempatan, perizinan dan informasi kepada instansi pemerintah/ swasta.
  2. 45.Mediator Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
7. d.pelaksanaan ...
(2)Untuk melaksanakan Pembinaan Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas memiliki tugas dan wewenang meliputi:
1. a.pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja;
2. b.pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas serta program peningkatan produktivitas;
3. c.penyelenggaraan perizinan/pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/ perjanjian magang dalam negeri; dan
(1)Pemerintah Daerah melakukan, Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 6

BABV PELATIHAN DAN PEMAGANGAN

(2)Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(1)Walikcta berwenang untuk mengangkat, membina, dan memberhentikan pejabat fungsional bidang Ketenagakerjaan. PasalS
(2)Calon peserta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang dipersiapkan menduduki jabatan fungsional dan telah memenuhi kriteria serta persyaratan yang ditentukan sesuai bidang masing-rnasing,
(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mengikutsertakan calon peserta pendidikan dan/ atau pelatihan teknis Ketenagakerjaan di bidang pelatihan dan produktivitas, penempatan, hubungan industrial dan Pengawasan Ketenagakerj aan.

Pasal 4

(3)Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
1. e.melaksanakan pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial Tenaga Kerja; dan
2. f.melaksanakan pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan. 9 BAB VI. ..
(2)Apabila Perusahaan tidak memiliki Unit Pelatihan dapat bekerjasama dengan LPKS atau Unit Pelatihan lainnya. ( 1) Penyelenggara Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah Perusahaan yang memiliki Unit Pelatihan.

BAB IV

APARATURPELAKSANA

Pasal 10

(3)Pelaksanaan pelatihan Tenaga Kerja lokal dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
(2)Pelatihan Tenaga Kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Perusahaan/investor.
(1)Setiap Perusahaan/investor yang menanamkan modalnya di Daerah berkewajiban melatih Tenaga Kerja lokal untuk ditempatkan dan mengisi kebutuhan Tenaga Kerjanya,

Pasal 9

(2)LPK swasta menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas.
(1)Lembaga penyelenggara pelatihan berkewajiban menjaga kualitas dalam setiap penyelenggaraan pelatihan dan/ atau Pemagangan.

Pasal 8

(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan dan tata cara memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)diatur dalam Pcraturan Walikota.
(3)Setiap penyelenggaraan Pelatihan Kcrja yang dilaksanakan oleh swasta wajib memiliki Izin dari Dinas.
(2)Setiap penyelenggaraan Pelatihan Kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selain Dinas berkewajiban memberitahukan kepada Dinas.
(1)Pemerintah Daerah dan/atau swasta dapat menyelenggarakan Pelatihan Kerja.

Pasal 7

(4)Untuk menunjang peningkatan kualitas dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat mendirikan Balai Latihan Kerja.
(3)Untuk meningkatkan kualitas clan produktivitas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja.
1. d.pelaksanaan scrtifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja. 10
(4)Golongan ...
(3)Golongan dan jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
1. a.golongan pimpinan dengan jabatan manajer atau yang sederajat;
2. b.golongan Supervisi dengan jabatan Supervisor atau sederajat;
3. c.golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat; a tau
4. d.golongan profesional dengan syarat pendidikan strata satu (Sl) ditambah pendidikan profesi.
(2)Pelaksana penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, hanya dapat memungut biaya penempatan Tenaga Kerja dari pengguna Tenaga Kerja dan dari Tenaga Kerja untuk golongan dan jabatan tertentu.
(1)Pelaksana penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada Tenaga Kerja dan pengguna Tenaga Kerja.

Pasal 14

Lembaga Swasta Berbadan Hukum dan Bursa Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, wajib memiliki Izin dari Dinas.

Isi peraturan

Teks150PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Dasar hukum (18)

Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1970

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1992

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 Tahun 2010