Peraturan Pemerintah (PP) No. 150 Tahun 2000
- Nomor
- 150
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 44
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
3699);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN KERUSAKAN TANAH UNTUK PRODUKSI BIOMASSA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
BAB II … BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi :
Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengendalikan kerusakan tanah untuk produksi biomassa. BAB III KRITERIA BAKU KERUSAKAN TANAH
BAB III
Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa meliputi :
Bagian Kedua Kriteria Baku Kerusakan Tanah Nasional
Bagian Ketiga Kriteria Baku Kerusakan Tanah Daerah
Bagian Keempat Tata Cara Pengukuran Kerusakan Tanah
Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah nasional dan daerah ditetapkan oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab. BAB IV … BAB IV PENETAPAN KONDISI TANAH DAN STATUS KERUSAKAN TANAH
BAB IV
(1). Analisis sifat dasar tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan oleh laboratorium tanah yang memenuhi syarat di daerah. (2). Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk laboratorium tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penunjukan laboratorium tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Kepala Instansi yang bertanggung jawab.
Bupati/Walikota melakukan evaluasi untuk menetapkan status kerusakan tanah sesuai dengan parameter yang dilampaui nilai ambang kritisnya berdasarkan hasil inventarisasi, identifikasi, analisis dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). BAB V … BAB V TATA LAKSANA PENGENDALIAN Bagian Pertama Pencegahan Kerusakan Tanah
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)