DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 146

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP 3. ASAS DAN TUJUAN 4. TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH 5. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH 6. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH 7. LEMBAGA PENGELOLA 8. HAK DAN KEWAJIBAN 9. PERIZINAN 10. INSENTIF DAN DISINSENTIF 11. KERJASAMA DAN KEMITRAAN 12. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN 13. PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI 14. PERAN MASYARAKAT 15. MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAAN SENGKETA 16. LARANGAN 17. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 18. SANKSI ADMINISTRATIF 19. PENYIDIKAN 20. KETENTUAN PIDANA 21. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
c.bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
d.bahwa sampah telah menjadi permasalahan yang serius di Kabupaten Solok Selatan, oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan lingkungan sehat dan bersih perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan 2 terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi dan aman bagi kesehatan masyarakat;
e.bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab, kewenangan Pemerintahan Daerah dan peran masyarakat serta dunia usaha, sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4.Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725 );
6.Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor.4851);
7.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 3 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
9.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5188);
10.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5280);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemarintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761 );
20.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah 5 Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617 );
22.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
24.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Penyidik Pengawai Negeri Sipil Lingkungan ;
25.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPT);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011, 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 );
30.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN dan BUPATI SOLOK SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Solok Selatan adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di bidang persampahan.
6.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari- hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya. 7
9.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10.Bongkaran Bangunan Publik adalah sesuatu yang didapatkan dari hasil pembongkaran dan/atau karena bencana alam berupa material bangunan dan segala bagian dari bongkaran gedung yang bersagkutan.
11.Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
12.Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
13.Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
14.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15.Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
16.Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
17.Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
18.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
19.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA.
21.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
22.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah. 8
24.Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
25.Unit Pengelola Teknis Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat UPTD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
26.Baku Mutu Limbah Cair adalah batas yang diperbolehkan bagi zat/bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemar ke badan air sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air
27.Baku Mutu Emisi adalah batas yang diperbolehkan bagi zat/bahan pencemar untuk dikeluarkan dari suatu pencemar ke udara sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien
28.Baku Mutu Gangguan adalah ukuran unsur pencemar yang ditentang keberadaannya, meliputi unsur getaran, kebisingan dan bebauan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
1. a.Sampah rumah tangga;
2. b.Sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.Sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
2. b.Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. c.Sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.Puing bongkaran bangunan;
5. e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
6. f.Sampah yang timbul secara tidak periodik; dan 9
7. g.Sampah yang berasal dari proses pertanian dan perkebunan.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan pada :

a.Asas tanggungjawab;
b.Asas berkelanjutan;
c.Asas manfaat;
d.Asas keadilan;
e.Asas kesadaran;
f.Asas kebersamaan;
g.Asas keselamatan;
h.Asas keamanan; dan
i.Asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

a.Mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
b.Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
c.Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
d.Menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
e.Merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

a.Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.Melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
c.Memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d.Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 10
e.Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
g.Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
5. e.Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
6. f.Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB V

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
(2)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah meliputi :
1. a.Kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
2. b.Kebijakan dan strategi penanganan sampah; dan
3. c.Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik. 11
(3)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)terdiri atas:
1. a.Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;
2. b.Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah; dan
3. c.Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.

Pasal 8

(1)Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat: a . Arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:

1.Penanganan sampah di sumber, TPS, TPST, dan TPA;
2.Pengelolaan sampah spesifik pada sumber;
3.Pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang menimbulkan sampah;
4.Penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sumber daya;
5.Peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
6.Pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulan sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang dan di urai oleh alam;
7.Pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan atau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan;
8.Memfasilitasi perizinan pengelolaan sampah;
9.Fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR); dan
10.Perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.

b.Strategi pengelolaan sampah meliputi;
1. 1.Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah;
2. 2.Peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain: a) Pendidikan dan pelatihan; b) Pembuatan pilot project; 12 c) Studi banding dan diseminasi; dan d) Ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
3. 3.Peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain: a) Peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos; b) Pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai secara alami; c) Peningkatan peran pemerintah dan pemerintahan daerah dalam penggunaan produk yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; dan d) Peningkatan pemasaran produk dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
4. 4.Mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program SKPD;
5. 5.Peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi antara lain : a) Pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudah di daur ulang dan/atau terurai oleh alam; b) Pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang dan mudah terurai secara alami; dan c) Penerapan dan mengembangkan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (3R) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
6. 6.Peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain : a) Memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam; b) Memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan d) Memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
7. 7.Minimalisasi sampah dengan cara mengurangi/ menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami; dan
8. 8.Fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah. 13
c.Target pengelolaan sampah:
1. 1.Penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu; dan
2. 2.Prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.

(2)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
(3)Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan (persampahan) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.
(5)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 9

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

a.Pembatasan timbulan sampah;
b.Pendauran ulang sampah; dan
c.Pemanfaatan kembali sampah.

Isi peraturan

Teks146PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (30)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 150 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2001

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2010

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (30)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 150 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2007