DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1974

Nomor: 16
Tahun: 1974
Ditetapkan: 18 Maret 1974
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dari hasil penjualan Rumah Negeri, selanjutnya perlu diadakan pengarahan menuju pembangunan perumahan di waktu yang akan datang. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya ;
3.Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah- Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158) jo Burgerlijke Woningregeling Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan perubahan dan tambahannya terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 388) ;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) ;
5.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 263).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rumah Negeri Golongan III (Tiga), sebagaimana termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan semua perubahan dan tambahannya, dapat dijual secara sewa beli kepada :

a.Pegawai Negeri (Sipil dan anggota ABRI) dan Pegawai Daerah ;
b.Penjabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah ;
c.Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Negara sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b pasal ini yang telah pensiun, baik yang dipekerjakan kembali maupun yang tidak, berdasarkan peraturan-peraturan Kepegawaian yang berlaku ;
d.Janda/duda Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Negara sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b pasal ini yang masih berhak menerima tunjangan pensiun;
e.Janda/duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUMAH NEGERI YANG DAPAT DIJUAL

Pasal 2

(1)Rumah Negeri yang dapat dijual adalah Rumah Negeri Golongan III (Tiga) yang :
1. a.pada saat dikeluarkannya peraturan Pemerintah ini sudah berstatus Golongan III (Tiga) ;
2. b.berasal dari Golongan II (Dua) dan rumah lainnya yang belum ditetapkan golongannya, yang tata-cara pengubahannya dan atau penetapannya menjadi Golongan III (Tiga) diatur dengan Keputusan Presiden.
(2)Tata-cara penjualan Rumah Negeri tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB III

RUMAH NEGERI YANG TIDAK DAPAT DIJUAL

Pasal 3

Rumah Negeri yang tidak dapat dijual ialah :

a.Rumah Golongan I (Satu) ;
b.Rumah Golongan II (Dua), kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Golongan III ;
c.Rumah Golongan III (Tiga) yang masih dalam sengketa ;
d.Rumah Golongan III (Tiga) yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun;
e.Rumah flat.

BAB IV

PERSYARATAN UNTUK MEMBELI RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIGA)

Pasal 4

Untuk dapat membeli Rumah Negeri Golongan III (Tiga) ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah ini :

a.mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah.
c.belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. 2.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah ini :
a.menerima pensiun dari Negara ;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah;
c.belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. 3.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah ini :
a.masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang : a.1.almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau a.2 masa … a.2 masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah;
c.almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. 4.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah ini :
a.almarhum suaminya/isterinya oleh Negara dinyatakan sebagai Pahlawan dan masih berhak menerima pensiun dari Negara ;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah ;
c.almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENETAPAN HARGA RUMAH BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH

Pasal 5

(1)Penetapan harga penjualan Rumah Negeri Golongan III (Tiga) beserta ganti rugi atas tanahnya dilakukan menurut petunjuk- petunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan membentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai.
(2)Di dalam menetapkan harga penjualan Rumah Negeri Golongan III (Tiga) beserta ganti-rugi atas tanahnya, digunakan pedoman sebagai berikut :
1. a.Nilai ...
2. a.Nilai tanah ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan ;
3. b.Nilai rumah ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan dalam keadaan waktu penjualannya dikurangi penyusutan ;
4. c.Harga taksiran ialah jumlah nilai tanah dan nilai rumah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini ;
5. d.Harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah ialah sebesar 50% (limapuluh persen) dari harga taksiran tersebut pada huruf c ayat ini.

BAB VI

CARA-CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Pembayaran harga penjualan Rumah Negeri Golongan III (Tiga) beserta ganti rugi atas tanahnya, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 5 ayat (2) huruf d.Peraturan Pemerintah ini, dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : Angsuran pertama ditetapkan minimum 50 (limapuluh persen) dari harga penjualan dan dibayar penuh pada saat kontrak sewa-beli ditanda- tangani, sedang sisanya diangsur dalam jangka waktu 5 (fim) tahun, sedikitnya dengan angsuran bulanan yang sama.

Pasal 7

…

Pasal 7

Surat perjanjian sewa-beli, sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Undang- undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang, ditetapkan bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.

Pasal 8

(1)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara atau ke dalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro-Pos.
(2)Penggunaan dana hasil pembayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dari hasil penjualan Rumah Negeri, selanjutnya perlu diadakan pengarahan menuju pembangunan perumahan di waktu yang akan datang. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;

Mengingat

2.Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya ;
3.Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah- Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158) jo Burgerlijke Woningregeling Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan perubahan dan tambahannya terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 388) ;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) ;
5.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 263).

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Rumah Negeri Golongan III (Tiga), sebagaimana termaksud pada "Burgerlijke Woningregeling" Staatsblad 1934 Nomor 147 dengan semua perubahan dan tambahannya, dapat dijual secara sewa beli kepada :

a.Pegawai Negeri (Sipil dan anggota ABRI) dan Pegawai Daerah ;
b.Penjabat Negara bukan Pegawai Negeri/bukan Pegawai Daerah ;
c.Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Negara sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b pasal ini yang telah pensiun, baik yang dipekerjakan kembali maupun yang tidak, berdasarkan peraturan-peraturan Kepegawaian yang berlaku ;
d.Janda/duda Pegawai Negeri/Pegawai Daerah/Pejabat Negara sebagaimana dimaksudkan pada huruf a dan b pasal ini yang masih berhak menerima tunjangan pensiun;
e.Janda/duda Pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai Pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUMAH NEGERI YANG DAPAT DIJUAL

Pasal 2

(1)Rumah Negeri yang dapat dijual adalah Rumah Negeri Golongan III (Tiga) yang :
1. a.pada saat dikeluarkannya peraturan Pemerintah ini sudah berstatus Golongan III (Tiga) ;
2. b.berasal dari Golongan II (Dua) dan rumah lainnya yang belum ditetapkan golongannya, yang tata-cara pengubahannya dan atau penetapannya menjadi Golongan III (Tiga) diatur dengan Keputusan Presiden.
(2)Tata-cara penjualan Rumah Negeri tersebut ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Presiden.

BAB III

RUMAH NEGERI YANG TIDAK DAPAT DIJUAL

Pasal 3

Rumah Negeri yang tidak dapat dijual ialah :

a.Rumah Golongan I (Satu) ;
b.Rumah Golongan II (Dua), kecuali yang telah dialihkan menjadi Rumah Golongan III ;
c.Rumah Golongan III (Tiga) yang masih dalam sengketa ;
d.Rumah Golongan III (Tiga) yang belum berumur 10 (sepuluh) tahun;
e.Rumah flat.

BAB IV

PERSYARATAN UNTUK MEMBELI RUMAH NEGERI GOLONGAN III (TIGA)

Pasal 4

Untuk dapat membeli Rumah Negeri Golongan III (Tiga) ditentukan syarat-syarat sebagai berikut :

1.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf a dan b Peraturan Pemerintah ini :

a.mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah.
c.belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. 2.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf c Peraturan Pemerintah ini :
a.menerima pensiun dari Negara ;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah;
c.belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. 3.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah ini :
a.masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang : a.1.almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau a.2 masa … a.2 masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah;
c.almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
1. 4.bagi yang tersebut pada Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah ini :
a.almarhum suaminya/isterinya oleh Negara dinyatakan sebagai Pahlawan dan masih berhak menerima pensiun dari Negara ;
b.penghuni sah/pemegang Surat Izin Penghunian (S.I.P.) yang sah ;
c.almarhum suaminya/isterinya belum pernah dengan jalan/cara apapun memperoleh/membeli rumah dari Negara berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENETAPAN HARGA RUMAH BESERTA GANTI RUGI ATAS TANAH

Pasal 5

(1)Penetapan harga penjualan Rumah Negeri Golongan III (Tiga) beserta ganti rugi atas tanahnya dilakukan menurut petunjuk- petunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dengan membentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai.
(2)Di dalam menetapkan harga penjualan Rumah Negeri Golongan III (Tiga) beserta ganti-rugi atas tanahnya, digunakan pedoman sebagai berikut :
1. a.Nilai ...
2. a.Nilai tanah ditetapkan berdasarkan nilai pasaran yang sebenarnya berlaku secara riil pada waktu penjualan ;
3. b.Nilai rumah ditetapkan berdasarkan nilai biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah yang bersangkutan dalam keadaan waktu penjualannya dikurangi penyusutan ;
4. c.Harga taksiran ialah jumlah nilai tanah dan nilai rumah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini ;
5. d.Harga penjualan rumah dan ganti rugi atas tanah ialah sebesar 50% (limapuluh persen) dari harga taksiran tersebut pada huruf c ayat ini.

BAB VI

CARA-CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

Pasal 7

…

Pasal 7

Pasal 8

(1)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini disetorkan kepada Kantor Bendahara Negara atau ke dalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro-Pos.
(2)Penggunaan dana hasil pembayaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 72 Tahun 1957

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1968

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 72 Tahun 1957

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1968