Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1981
- Nomor
- 16
- Tahun
- 1981
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Perkebunan XVII, maka Unit-unit Perusahaan Aneka Jasa tersebut semenjak pengalihan bentuk PN. Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perkebunan XVII telah dikelola tersendiri; 171
Perkebunan VI, dan PT. Perkebunan XXI - XXII;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
23) sebagaimana telah bebarapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG ANEKA USAHA PERKEBUNAN.
BAB I
BAB II… BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya disebut PERSERO, adalah untuk melakukan usaha dalam bidang aneka usaha yang berkaitan dengan sektor perkebunan. BAB III MODAL PERSERO
BAB III
Perkebunan XXI - XXII, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
BAB IV PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
BAB IV
Pelaksanaan pendirian PERSERO dilakukan menurut Ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan- ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Pasal 5…
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 1981 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1981 NOMOR 21
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen