DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2000

Nomor: 18
Tahun: 2000
Ditetapkan: 31 Maret 2000
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan perbankan nasional, dipandang perlu untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Deputi Ketua dan seluruh pejabat badan Penyehatan Perbankan Nasional, Menteri Keuangan serta Ketua dan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menambah dan mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 227);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal 1

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagai berikut:

1.Mengubah ketentuan Pasal 15, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 15 1) Dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara. 2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur, dan atau badan hukum lainnya. 3) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan BPPN menjadi penyertaan modal. 4) Dalam … 4) Dalam hal BPPN tidak dapat melakukan pendanaan untuk keperluan Penyertaan Modal Sementara dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pembiayaan Penyertaan Modal Sementara dapat dilakukan melalui antara lain menerbitkan surat utang. 5) Penyaluran pendanaan dalam rangka Penyertaan Modal Sementara oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan."
2.Menambah ketentuan baru diantaranya Pasal 64 dan Pasal 65 yang dijadikan Pasal 64A, yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 64A Terhadap kemungkinan gugatan atau tuntutan yang dapat menimbulkan kewajiban hukum yang bersifat perdata sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, Deputi Ketua dan seluruh pejabat BPPN, Menteri Keuangan serta Ketua dan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, Pemerintah memberikan jaminan perlindungan." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BONDAN GUNAWAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 40 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG bADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) khususnya dalama upaya penyehatan terhadap bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BPPN adalah melakukan Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan Modal Sementara oleh BPPN dimaksud, dapat dilakukan apabila terdapat kelebihan penerimaan BPPN dari hasil penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi atau terdapat piutang yang dapat dikonversikan menjadi penyertaan modal. Dalam hal diperlukan Penyertaan Modal sementara oleh BPPN, sementara tidak terdapat kecukupan dana guna melaksanakan hal tersebut, maka diperlukan pendanaan oleh Pemerintah, mengingat bahwa Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dan rekapitulisasi perbankan merupakan suatu kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 15

Ayat (1) Penyertaan modal oleh BPPN adalah bersifat sementara dan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu BPPN yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan oleh karenanya tidak merupakan Penyertaan Modal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah … Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) Ayat (2) Penyertaan Modal Sementara pada Bank Dalam Penyehatan dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usaha bank Dalam Penyehatan, memperluas kesempatan menarik investor baru, dan atau dalam rangka penggabungan, peleburan dengan bank lain, dan atau hal-hal lain menurut pertimbangan BPPN. Penyertaan Modal Sementara pada Debitur hanya dilakukan pada Debitur yang berbentuk badan hukum dalam upaya memaksimalkan nilai pengembalian kewajiban debitur. Penyertaan modal pada badan hukum lainnya dimungkinkan dalam rangka meningkatkan nilai ekonomis aset. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Angka 2

Pasal 64A

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan atas tanggung jawab pribadi bagi pihak-pihak yang dimaksud, yang dengan itikad baik berdasarkan kewenangannya telah mengambil keputusan yang sulit tetapi sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Pengambilan keputusan dapat dianggap telah memenuhi itikad baik apabila:

a.dilakukan dengan maksud tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;
b.dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;
c.diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;
d.dilengkapi dengan sistem pemantauan. Pasal II … Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3946

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyehatan perbankan nasional, dipandang perlu untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Ketua, Wakil Ketua, Deputi Ketua dan seluruh pejabat badan Penyehatan Perbankan Nasional, Menteri Keuangan serta Ketua dan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menambah dan mengubah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 227);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal 1

1.Mengubah ketentuan Pasal 15, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "Pasal 15 1) Dalam rangka penyehatan perbankan dan atau pengelolaan kekayaan yang berbentuk portofolio kredit, BPPN dapat melakukan Penyertaan Modal Sementara. 2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada Bank Dalam Penyehatan, Debitur, dan atau badan hukum lainnya. 3) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui pengkonversian tagihan BPPN menjadi penyertaan modal. 4) Dalam … 4) Dalam hal BPPN tidak dapat melakukan pendanaan untuk keperluan Penyertaan Modal Sementara dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pembiayaan Penyertaan Modal Sementara dapat dilakukan melalui antara lain menerbitkan surat utang. 5) Penyaluran pendanaan dalam rangka Penyertaan Modal Sementara oleh Menteri Keuangan setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan."
2.Menambah ketentuan baru diantaranya Pasal 64 dan Pasal 65 yang dijadikan Pasal 64A, yang berbunyi sebagai berikut: "Pasal 64A Terhadap kemungkinan gugatan atau tuntutan yang dapat menimbulkan kewajiban hukum yang bersifat perdata sehubungan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenang Ketua, Wakil Ketua, Deputi Ketua dan seluruh pejabat BPPN, Menteri Keuangan serta Ketua dan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan yang berlaku, sepanjang dilakukan dengan itikad baik, Pemerintah memberikan jaminan perlindungan." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2000 Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BONDAN GUNAWAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 40 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG bADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL UMUM Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) khususnya dalama upaya penyehatan terhadap bank yang diserahkan oleh Bank Indonesia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh BPPN adalah melakukan Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan Modal Sementara oleh BPPN dimaksud, dapat dilakukan apabila terdapat kelebihan penerimaan BPPN dari hasil penyelesaian dan pengelolaan Aset Dalam Restrukturisasi atau terdapat piutang yang dapat dikonversikan menjadi penyertaan modal. Dalam hal diperlukan Penyertaan Modal sementara oleh BPPN, sementara tidak terdapat kecukupan dana guna melaksanakan hal tersebut, maka diperlukan pendanaan oleh Pemerintah, mengingat bahwa Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dan rekapitulisasi perbankan merupakan suatu kebijaksanaan Pemerintah yang telah ditetapkan dan harus dijalankan. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 15

Pasal 64A

a.dilakukan dengan maksud tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompoknya sendiri dan atau tindakan-tindakan lain yang berindikasikan korupsi, kolusi dan nepotisme;
b.dilakukan berdasarkan analisis yang mendalam dan berdampak positif;
c.diikuti dengan rencana tindakan preventif apabila keputusan yang diambil ternyata tidak tepat;
d.dilengkapi dengan sistem pemantauan. Pasal II … Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3946

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 15

Pasal 64A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 1999

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2001

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 15

Pasal 64A

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 1999

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2001