Peraturan Pemerintah (PP) No. 95 Tahun 1999
- Nomor
- 95
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL. Pasal I … Pasal I Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 5
Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ALIRAHMAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 209 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL UMUM Dalam perkembangan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, beban serta ragam permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional semakin kompleks. Struktur organisasi yang ada selama ini, khususnya pada susunan pimpinan BPPN, dianggap kurang dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan pimpinanan BPPN guna dapat lebih meningkatkan kinerjanya. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) … Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dan penerbitan Surat Perintah Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2). Ayat (7) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3916
Membuka PDF…