MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL. Pasal I … Pasal I Ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3814) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: "Pasal 5
(1)BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Deputi Ketua.
(2)Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usulan Menteri.
(3)Wakil Ketua dan Deputi Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri berdasarkan usul Ketua.
(4)Ketua bertindak mewakili BPPN di muka maupun di luar Pengadilan.
(5)Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan, Wakil Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
(6)Dalam hal Ketua dan atau Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan, 2 orang Deputi Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPPN.
(7)Ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian serta hak dan kewajiban pegawai BPPN serta perubahannya ditetapkan oleh Ketua." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Nopember 1999 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ALIRAHMAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 209 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL UMUM Dalam perkembangan pelaksanaan tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional untuk melakukan penyehatan perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, beban serta ragam permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional semakin kompleks. Struktur organisasi yang ada selama ini, khususnya pada susunan pimpinan BPPN, dianggap kurang dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks tersebut. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap susunan pimpinanan BPPN guna dapat lebih meningkatkan kinerjanya. PASAL DEMI PASAL Pasal I