DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2007

Nomor: 18
Tahun: 2007
Ditetapkan: 5 Februari 2007
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

BAB II

SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Pasal 5

(1)Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
1. a.kegiatan sponsorship keolahragaan;
2. b.hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
3. c.penggalangan dana;
4. d.kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
5. e.uang pembinaan dari olahragawan profesional;
6. f.kerja sama yang saling menguntungkan;
7. g.sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
8. h.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
1. a.tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
2. b.penyewaan prasarana olahraga;
3. c.jual beli produk sarana olahraga;
4. d.sport labelling;
5. e.iklan . . .
6. e.iklan;
7. f.hak siar olahraga;
8. g.promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
9. h.keagenan; dan
10. i.layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 7

(1)Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2)Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.
(3)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pendanaan keolahragaan, Pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum.
(2)Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
1. a.olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
3. c.pengelolaan keolahragaan;
4. d.pekan dan kejuaraan olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
8. h.pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
9. i.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
10. j.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
11. k.standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
12. l.pencegahan dan pengawasan doping;
13. m.pemberian penghargaan;
14. n.pelaksanaan pengawasan; dan
15. o.pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
(2)Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

Pasal 10

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendanaan keolahragaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan keolahragaan.
2.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3.Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 2

Pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 3

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan.

BAB II

SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Pasal 5

(1)Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1)Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
1. a.kegiatan sponsorship keolahragaan;
2. b.hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
3. c.penggalangan dana;
4. d.kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
5. e.uang pembinaan dari olahragawan profesional;
6. f.kerja sama yang saling menguntungkan;
7. g.sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
8. h.sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
1. a.tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
2. b.penyewaan prasarana olahraga;
3. c.jual beli produk sarana olahraga;
4. d.sport labelling;
5. e.iklan . . .
6. e.iklan;
7. f.hak siar olahraga;
8. g.promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
9. h.keagenan; dan
10. i.layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.

Pasal 7

(1)Pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2)Pendapatan pemerintah daerah yang diperoleh dari jasa layanan keolahragaan atau terkait dengan keolahragaan dalam penyelenggaraan keolahragaan dan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan daerah.
(3)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pendanaan keolahragaan, Pemerintah dapat membentuk badan usaha keolahragaan milik negara yang berbadan hukum.
(2)Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
1. a.olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
3. c.pengelolaan keolahragaan;
4. d.pekan dan kejuaraan olahraga;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
7. g.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
8. h.pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
9. i.pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
10. j.pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
11. k.standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
12. l.pencegahan dan pengawasan doping;
13. m.pemberian penghargaan;
14. n.pelaksanaan pengawasan; dan
15. o.pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
(2)Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PENDANAAN

Pasal 10

Penggunaan dana keolahragaan wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (8)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Peraturan turunan (8)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barru Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018