DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum yaitu pengertian: Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, DPRD, Keolahragaan, Olahraga, Olahraga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan, Organisasi Olahraga, Komite, Prasarana Olahraga, Sarana olahraga, Doping, APBD. Ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban, Tugas Wewenang Pemerintah Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; Pengelolaan Cabang Olahraga Prestasi; Kelembagaan; Penghargaan Atlet Berprestasi; Partisipasi dan Dukungan Pembinaan Olahraga Prestasi; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi bagi Penyandang Disabilitas; Pembangunan dan Penyediaan Prasarana dan Sarana Olahraga; Penggunaan Prasarana dan Sarana Olahraga Milik Daerah; Pengawasan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-lain; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembinaan olahraga prestasi harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinaan Olahraga Prestasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256); 2
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK dan WALIKOTA PONTIANAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Pontianak.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Pontianak.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
6.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
7.Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
8.Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
9.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Komite adalah Komite Olahraga Kota Pontianak.
11.Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
12.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
13.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
14.APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Pontianak. 4

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban membangun prasarana dan sarana olah raga di daerah.
(2)Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan, khususnya olahraga prestasi bagi setiap warga masyarakat tanpa diskriminasi.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah dapat membiayai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

(1)Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan keolahragaan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.
(3)Pemerintah daerah dapat menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas melalui :
1. a.rapat koordinasi kota/kecamatan/kelurahan;dan
2. b.rapat kerja kota/kecamatan/kelurahan.
(4)Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara hierarki intra sektoral, fungsional lintas sektoral, instansional multi sektoral serta dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan, khususnya olahraga prestasi di daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.penyelenggaraan olahraga prestasi;
2. b.pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
3. c.pengelolaan olahraga prestasi ;
4. d.penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi;
5. e.pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
6. f.peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga prestasi;
7. g.pendanaan keolahragaan;
8. h.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
9. i.peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan; 5
10. j.pengembangan kerja sama dan informasi olahraga prestasi;
11. k.pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah;
12. l.penerapan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi olahraga;
13. m.pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
14. n.pemberian tanda penghargaan;
15. o.pelaksanaan dan pengawasan; dan
16. p.evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat(2) dapat mengikut sertakan komite olahraga kota, organisasi cabang olahraga tingkat kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kota, masyarakat, dan atau/pelaku usaha.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI

Pasal 6

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur pada Pasal 5 ayat (2)
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga daerah dan menjunjung harkat serta martabat daerah dan bangsa.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan dengan memanfaatkan IPTek keolahragaan.
(4)Pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan pada tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.

Pasal 7

(1)Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan secara sistematik dan sinergis dengan menjalin kerjasama dengan instansi lain yang kompeten secara fungsional dan proporsional
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan dengan memasukkan unsur pendidikan etika dan moral keolahragaan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha yang ada di daerah untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olah raga.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga, penyelenggaraan dan menyelenggarakaan kompetisi secara berjenjang serta berkelanjutan yang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi keolahragaan.
(3)Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat memfasilitasi penyediaan prasana dan sarana olahraga disekolah-sekolah sesuai kemampuan keuangan. 6

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga prestasi sesuai kondisi kemampuan keuangan
(2)Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga.
(3)Pemerintah Daerah dapat berperan aktif sebagai penyelenggara kejuaraan olahraga baik tingkat nasional maupun internasional.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014