DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1977

Nomor: 19
Tahun: 1977
Ditetapkan: 30 Maret 1977
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut, peraturan dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN, KEDUDUKAN KEUANGAN, DAN HAK KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

a.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat II;
b.Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(2)Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
(3)Setelah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Instansi semula..
(4)Seorang swasta yang diangkat menjadi Kepala Daerah setelah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikembalikan kepada kedudukannya semula.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
(2)Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bagi:
1. a.Kepala ...
2. a.Kepala Daerah Tingkat I sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
3. b.Wakil Kepala -Daerah Tingkat I sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
4. c.Kepala Daerah Tingkat II sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebulan;
5. d.Wakil Kepala Daerah Tingkat II sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 5

Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan maupun fasilitas rangkap, dengan ketentuan, bahwa yang bersangkutan dapat memilih penghasilan maupun fasilitas yang menguntungkan baginya.

BAB IV

HAK KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 6

(1)Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan, dan gas serta telepon untuk rumah tersebut ditanggung oleh Negara.
(2)Untuk ...
(2)Untuk Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada mengenai rumah kediaman dan rumah jabatan.
(3)Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah kendaraan dinas perorangan atau alat pengangkutan lain berikut pengemudinya dengan ketentuan, bahwa biaya pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan kendaraan-kendaraan tersebut atau alat angkutan lainnya ditanggung oleh Daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur menurut perjalanan dinas dalam Negeri golongan A.

Pasal 8

Peraturan perundang-undangan tentang biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi Pegawai Negeri, berlaku bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut, peraturan dimaksud harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEDUDUKAN, KEDUDUKAN KEUANGAN, DAN HAK KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

a.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Tingkat II;
b.Daerah adalah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pejabat Negara.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
(2)Selama menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
(3)Setelah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembalikan kepada Instansi semula..
(4)Seorang swasta yang diangkat menjadi Kepala Daerah setelah berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikembalikan kepada kedudukannya semula.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 4

(1)Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan-tunjangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.
(2)Gaji pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan bagi:
1. a.Kepala ...
2. a.Kepala Daerah Tingkat I sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebulan;
3. b.Wakil Kepala -Daerah Tingkat I sebesar Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
4. c.Kepala Daerah Tingkat II sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebulan;
5. d.Wakil Kepala Daerah Tingkat II sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) sebulan.

Pasal 5

BAB IV

HAK KEPEGAWAIAN LAINNYA BAGI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 6

(1)Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan, dan gas serta telepon untuk rumah tersebut ditanggung oleh Negara.
(2)Untuk ...
(2)Untuk Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta, berlaku peraturan perundang-undangan tersendiri yang sudah ada mengenai rumah kediaman dan rumah jabatan.
(3)Untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masing-masing disediakan sebuah kendaraan dinas perorangan atau alat pengangkutan lain berikut pengemudinya dengan ketentuan, bahwa biaya pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan kendaraan-kendaraan tersebut atau alat angkutan lainnya ditanggung oleh Daerah.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur menurut perjalanan dinas dalam Negeri golongan A.

Pasal 8

Peraturan perundang-undangan tentang biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi Pegawai Negeri, berlaku bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974